Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP. – Halaman all

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP. merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dari matra Angkatan Darat.

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

    Sebelumnya, ia juga pernah menempati beberapa posisi penting, seperti Danrem 045/Garuda Jaya, Dirlem Secapaad, hingga Koorsahli Panglima TNI.

    Berikut profil Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman lahir di Bandung, Jawa Barat pada 2 Juli 1967.

    Saat ini, ia telah berusia 57 tahun.

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman telah memiliki istri yang bernama Gupron Leni.

    Pendidikan

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 1991 dari kecabangan Infanteri.

    Setelah lulus dari Akmil, ia melanjutkan pendidikan militer di Diksarcab IF (1992), Diklapa I (1997), Suslapa II (2000), Sesko AD (2005), dan Sesko TNI (2015).

    Karier

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman saat menjabat sebagai Komandan Korem 045 Gaya. (Bangkapos.com)

    Di awal kariernya, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman bertugas di Kodam I/Bukit Barisan, Sumatera Utara.

    Ia memulai dari posisi Danton II/A Yonif 131/PS pada tahun 1996, hingga menjadi Dankipan B Yonif 131/PS pada 1998.

    Setelah bertugas di Bukit Barisan, ia melanjutkan pengabdiannya di Kodiklat AD dan Seskoad di Bandung, Jawa Barat. 

    Kariernya terus menanjak ketika ia dipindahkan ke Kodam XVI/Pattimura, Ambon, Maluku, dan Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

    Di Kodam Sriwijaya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 141/AY dan Danyonif 144/JY, serta Dandim 0414/Belitung. 

    Setelah penugasan di Sumatera selesai, ia kembali dipercaya menduduki beberapa jabatan penting di Jawa Timur sebagai Asrendam V/Brawijaya pada 2014, sebelum akhirnya menempuh pendidikan Sesko TNI di Bandung pada tahun 2015.

    Pada tahun 2016, Mayjen Dadang menjabat sebagai Kasrem 131/Santiago di Manado, Sulawesi Utara, sebelum ditugaskan ke Mabes AD sebagai Paban I/Ren Slogad. 

    Pada tahun 2018, ia dipercaya memimpin Korem 045/Garuda Jaya di Bangka Belitung hingga tahun 2020. 

    Kemudian pada 2021, ia diangkat menjadi Dirlem Secapaad, kemudian menjabat sebagai Waasrena Kasad Bidang Perencanaan pada 2021 hingga 2022. 

    Kariernya berlanjut di wilayah Jawa Barat sebagai Irdam III/Siliwangi pada 2022 hingga 2024.

    Sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Dadang menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI. 

    Per 11 September 2024, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman kembali ke tanah kelahirannya, Jawa Barat, untuk memimpin Kodam III/Siliwangi.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 4.397.500.000.

    Laporan harta kekayaan terbaru Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.912.500.000                          

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.800.000.000                         

    2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 250.000.000

    3. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 367.500.000

    4. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 287.500.000

    5. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 420.000.000

    6. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 367.500.000

    7. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI, HASIL SENDIRI Rp 420.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 375.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 155.000.000

    2. MOBIL, LANDROVER DEFENDER TDI 110 2.495 CC Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 60.000.000                                   

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS  Rp 50.000.000                                   

    F. HARTA LAINNYA Rp 0.

    Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 4.397.500.000.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • KPK Luruskan Pernyataan Soal Kasus CSR BI : Sprindik Umum, Belum Ada Tersangka

    KPK Luruskan Pernyataan Soal Kasus CSR BI : Sprindik Umum, Belum Ada Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan pernyataan mengenai dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus dugaan korupsi tersebut. Artinya, penyidik belum menetapkan siapapun secara resmi sebagai tersangka. 

    Kendati demikian, mengacu kepada UU KPK lembaga antirasuah itu menetapkan pihak-pihak tersangka pada saat proses dari penyelidikan ke penyidikan. 

    “Dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum, belum ada tersangka di situ. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka, belum ada tersangka di surat perintah penyidikan tersebut,” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024). 

    Menurut Tessa, ada kesalahan yang sempat disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan pada saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/12/2024). 

    Adapun kini tim penyidik, lanjut Tessa, masih menganalisa dokumen dan barang bukti yang disita pada saat proses penggeledahan dan penyitaan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (16/12/2024). Salah satunya adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Untuk diketahui, KPK menemukan barang bukti dokumen dan elektronik pada kasus dugaan korupsi tersebut. Penegak hukum menduga dana CSR BI, dan diduga sejumlah lembaga lain, diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan. 

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Rudi pun tidak menampik bahwa dana CSR yang diterima oleh yayasan-yayasan dimaksud turut berasal dari institusi negara lain, di antaranya OJK. Institusi-institusi itu diduga merupakan mitra kerja Komisi Keuangan DPR. 

    “Ya, ya [termasuk OJK] karena ada, itu mereka adalah mitranya di beberapa tempat lah,” ungkap Perwira Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu. 

    PERNYATAAN GUBERNUR BI

    Dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024), Perry membenarkan adanya penggeledahan di kompleks kantor BI, Jakarta beberapa hari sebelumnya. Dia mengakui bahwa tim penyidik membawa bukti-bukti dokumen terkait dengan CSR yang disalurkan bank sentral.

    “Kedatangan tersebut, KPK informasi yang kami terima membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi,” ujarnya di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI.

    Perry lalu menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

    Dia bahkan menyebut sejumlah pejabat BI telah dimintai keterangan oleh KPK dalam tahap penyelidikan. 

    “Ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” katanya. 

    Perry menuturkan bahwa CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat. Artinya, hanya yayasan yang sah bisa menerima dana CSR dari bank sentral.

    Di sisi lain, Perry tidak menampik isu soal kasus dugaan korupsi di lingkungan BI bakal berdampak ke kondisi pasar keuangan. 

    “Apakah berpengaruh terhadap kondisi pasar? Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah. Tentu saja BI dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar termasuk nilai tukar rupiah, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui intervensi, melalui pembelian SBN di pasar sekunder, dan langkah lain seperti SRBI,” pungkasnya. 

  • Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS

    Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS

    Ketua Komisi XI Misbakhun: Pelemahan Rupiah Murni Masalah Tenikal Pasar, Respons Kebijakan Ekonomi AS
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai
    Golkar
    Mukhamad
    Misbakhun
    menyoroti penyebab pelemahan
    rupiah
    dalam beberapa hari terakhir.
    Menurutnya, penyebab utama dari pelemahan rupiah saat ini terjadi murni karena
    kebijakan fiskal
    .
    “Kebijakan moneter yang selama ini diambil dan dalam bulan ini karena inflasi di Amerika Serikat (AS) juga mengalami penurunan kepercayaan pasar usai terpilihnya Donald Trump,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/12/2024).
    Misbakhun menilai, hal tersebut memberikan sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke arah pelemahan.
    Dia mengatakan itu untuk menanggapi anggapan bahwa sentimen pasar menurun akibat kasus dugaan korupsi di penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (
    BI
    ).
    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggeledah kantor pusat BI, Senin (16/12/2024), dari malam hingga subuh.
    “Tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh KPK dengan melemahnya rupiah terhadap
    dollar AS
    yang saat ini sedang berjalan,” ujarnya.
    Misbakhun mengimbau, BI untuk berkonsentrasi penuh melakukan langkah-langkah kebijakan operasi moneter yang konstruktif untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dollar AS.
    “Jadi, apa yang terjadi saat ini dengan pelemahan rupiah murni karena masalah teknis, tidak ada kaitannya dengan penggeledahan KPK di BI. Penggeledahan adalah proses hukum yang harus dihormati atas kasus yang sedang didalami KPK,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK: Pemanggilan Yasonna Laoly Murni untuk Konfirmasi Dokumen Kasus Harun Masiku

    KPK: Pemanggilan Yasonna Laoly Murni untuk Konfirmasi Dokumen Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemanggilan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly (YL) murni untuk mengonfirmasi dokumen terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. KPK tak memikirkan adanya muatan politis di balik pemanggilan Yasonna Laoly. 

    “Dalam kasus bapak YL ini, ada fakta atau dokumen yang perlu dijelaskan oleh beliau perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Tessa menekankan, penyidik KPK tidak bisa serta-merta memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, termasuk pada Yasonna Laoly. Pemanggilan mesti didasari alasan kuat. “Jadi tidak bisa mengada-ada, kalau penyidik memanggil saksi harus ada dasarnya,” ujar Tessa.

    Tessa menegaskan, setiap saksi yang dipanggil KPK, termasuk Yasonna Laoly, dimintai keterangan seputar suatu kasus.  “Saya tidak bisa mengatakan ada nuansa politis atau tidak. Namun, semua saksi yang dimintai keterangan akan ditanyakan terkait kejadian maupun keterangan para saksi maupun tersangka lain atau menjelaskan baik itu barang bukti dokumen dan elektronik,” ucap Tessa.

    Sebelumnya, Yasonna Laoly mengaku dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait kapasitasnya selaku ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan. Pemeriksaan dia terkait penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    Fatwa dimaksud terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang sudah wafat. Sebagai respons atas surat Yasonna Laoly, MA menyebut agar ada pertimbangan hukum soal diskresi partai untuk menetapkan calon terpilih.

    Selain itu, Yasonna Laoly mengaku dipanggil dalam kapasitasnya ketika menjabat sebagai menkumham. Soal itu, dia ditanya tim penyidik KPK seputar perlintasan Harun Masiku. “Kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku,” pungkasnya.

  • Misbakhun DPR Sebut Pelemahan Rupiah Bukan Karena Penggeledahan BI Oleh KPK – Page 3

    Misbakhun DPR Sebut Pelemahan Rupiah Bukan Karena Penggeledahan BI Oleh KPK – Page 3

    Kurs Rupiah terus mengalami penurunan nilai tukar, dan semakin mendekati level 16.500 per USD. Pada Kamis sore (19/12), Rupiah ditutup melemah 215 point terhadap Dolar AS (USD) setelah sebelumnya sempat melemah 220 point dilevel Rp.16.312 dari penutupan sebelumnya di level Rp.16.097.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp. 16.300 – Rp.16.370,” kata Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25 persen hingga 4,50 persen.

    Seperti diketahui, pemangkasan ini yang lama ditunggu-tunggu sekaligus mengindikasikan akan memperlambat laju siklus pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat.

    Para pejabat The Fed juga mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan akan menghentikan pemangkasan suku bunga di masa mendatang mengingat pasar tenaga kerja dan inflasi yang stabil. “Suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama setelah pemangkasan pada hari Rabu,” ungkap Ibrahim.

    Namun, pasar mengesampingkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada Januari 2025.

    Pasar kini memperkirakan hanya dua pemangkasan lagi pada tahun 2025, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yaitu empat kali. Ketua Fed Jerome Powell dalam pernyataannya mengatakan pemangkasan lebih lanjut bergantung pada kemajuan dalam mengekang inflasi yang terus-menerus, yang mencerminkan penyesuaian pembuat kebijakan terhadap potensi pergeseran ekonomi di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang.

  • KPK: Harun Masiku Tak Perlu Dicegah ke Luar Negeri, Bisa Langsung Diamankan

    KPK: Harun Masiku Tak Perlu Dicegah ke Luar Negeri, Bisa Langsung Diamankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai salah satu buronannya Harun Masiku (HM) tak perlu lagi diberlakukan cegah ke luar negeri. KPK menegaskan, Harun Masiku bisa langsung diamankan jika ketahuan berada di pintu keluar Indonesia.

    “Jadi bila ada pihak-pihak, aparat yang bekerja di pelabuhan maupun bandara dan menemukan saudara HM (Harun Masiku), bisa langsung diamankan. Sudah tidak diperlukan lagi administrasi pencegahan. Bisa langsung diamankan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Tessa menyebut, aparat yang kebetulan berhasil mengamankan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu bisa berkoordinasi dengan penyidik KPK. Ditambah lagi, Harun Masiku kini sudah berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sehingga bisa langsung diamankan.

    “Saya pikir untuk KPK sudah tidak perlu lagi mengeluarkan pencegahan ke luar negeri karena sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, sudah dari 2020 saudara HM itu sudah ditetapkan sebagai DPO,” ungkap Tessa.

    Pada 17 Januari 2020, Harun Masiku sudah masuk DPO. “Daftar pencarian orang ini diinfokan ke semua jalur perlintasan ke luar negeri baik bandara maupun pelabuhan ini sudah ada daftarnya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan pencekalan terhadap Harun Masiku sejak 2021.

    Saffar Muhammad Godam menjelaskan, mekanisme pencegahan seseorang ke luar negeri dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari pihak yang berwenang, termasuk pencekalan Harun Masiku. Dengan tidak adanya permintaan pencekalan kembali dari KPK, maka cekal terhadap Harun Masiku berakhir demi hukum.

    Meski KPK belum mengajukan permintaan kembali untuk pencekalan Harun Masiku, Imigrasi tetap melakukan pemantauan apabila ada pergerakan dari Harun Masiku.

    Harun Masiku, mantan politikus PDIP, menjadi buronan sejak Januari 2020 setelah diduga menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu, untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain telah diamankan, tetapi Harun Masiku hingga kini masih buron.

    Meski berbagai upaya pencarian telah dilakukan, Harun Masiku belum bisa diamankan. KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap petunjuk baru dan mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

  • KPK Sebut Tak Ada Muatan Politis dalam Pemeriksaan Yasonna Laoly

    KPK Sebut Tak Ada Muatan Politis dalam Pemeriksaan Yasonna Laoly

    KPK Sebut Tak Ada Muatan Politis dalam Pemeriksaan Yasonna Laoly
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menegaskan bahwa
    pemeriksaan
    terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
    Yasonna Laoly
    , tidak memiliki muatan politis.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto yang menjawab pertanyaan wartawan mengenai tudingan bahwa pemeriksaan Yasonna sarat dengan nilai politik.
    Tessa menjelaskan bahwa setiap pemanggilan saksi oleh KPK didasarkan pada dokumen, keterangan saksi lain, dan petunjuk lainnya.
    “Ya saya tidak bisa mengatakan ada nuansa politis atau tidak, dalam kasus bapak YL ini tadi sudah disampaikan oleh penyidik ada fakta atau ada dokumen yang perlu dijelaskan oleh beliau perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
    Lebih lanjut, Tessa menegaskan bahwa penyidik tidak sembarangan dalam memanggil saksi.
    “Jadi tidak mengada-ngada kalau penyidik memanggil saksi harus ada dasarnya,” tambahnya.
    Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam pada Rabu (18/12/2024), Yasonna Laoly diperiksa sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menteri Hukum dan HAM.
    Ia mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK mencecar pertanyaan terkait permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) melalui surat.
    “Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019,” kata Yasonna.
    Yasonna menjelaskan bahwa permintaan fatwa tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan calon legislatif yang sudah meninggal pada Pemilu 2019.
    Ia juga menyebutkan bahwa MA telah membalas surat yang dikirimkan oleh DPP PDI-P.
    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” tuturnya.
    Selain itu, Yasonna juga memberikan keterangan mengenai perlintasan Harun Masiku.
    Ia menyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, ia menyerahkan informasi terkait perpindahan Harun Masiku kepada tim penyidik.
    Yasonna menjelaskan bahwa Harun Masiku sempat terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
    “Itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan itu saja enggak ada, paling turunan-turunan yang memfollow up,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Kantor BI Rupiah Langsung Ambruk, DPR:  Tidak Ada Hubungannya! – Halaman all

    KPK Geledah Kantor BI Rupiah Langsung Ambruk, DPR:  Tidak Ada Hubungannya! – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pelemahan rupiah murni karena fenomena teknikal di pasar sebagai respon atas kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dan faktor kemenangan Donald Trump di Pemilu AS.

    Menurut Misbakhun, tidak ada kaitan antara tren pelemahan rupiah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menggeledah kantor Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (16/12/2025) malam.

    KPK menggeledah kantor BI untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) BI.

    Nulai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini ditutup melemah tajam hingga 215 poin atau 1,34 persen menjadi Rp16.313 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.098 per dolar AS.

    “Tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang saat ini sedang berjalan,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Penyebab utama dari pelemahan yang saat ini, kata Misbakhun, terjadi murni karena kebijakan fiskal, kebijakan moneter yan selama ini diambil.

    “Dalam bulan ini karena inflasi di Amerika Serikat juga mengalami penurunan karena kepercayaan pasar pasca terpilihnya Trump sehingga memberikan sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada arah pelemahan,” kata Misbakhun.

    Misbakhun bilang, BI sebaiknya berkonsentrasi penuh melakukan langkah-langkah kebijakan operasi moneter yang konstruktif untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar AS

    “Jadi apa yang terjadi saat ini dengan pelemahan rupiah murni karena masalah teknis tidak ada kaitannya dengan penggeledahan KPK di Bank Indonesia,” terang Misbakhun.

    “Terkait dengan penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia itu adalah prosedur dari proses hukum yang harus dihormati dalam rangka penegakan hukum atas kasus yang sedang di dalami oleh KPK,” sambungnya.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini ditutup melemah tajam hingga 215 poin atau 1,34 persen menjadi Rp16.313 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.098 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis, turut mengalami pelemahan ke level Rp16.277 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS.

     

  • Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Ia juga menekankan bahwa perencanaan CSR dilakukan melalui alokasi anggaran oleh Dewan Gubernur setiap tahun.

    “Satu, di bidang pendidika, khususnya beasiswa, setiap tahun BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan,” Perry menuturkan.

    Perry memastikan program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk di sektor UMKM dan kegiatan ibadah.

    “Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, maupun yang lain-lain. Dan, bidang ketiga adalah untuk ibadah sosial,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (16/12/2024) kemarin.

    Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan penggeledahan yang dilakukan pihaknya tersebut.

    “Tim dari KPK semalam melakukan penggeledahan di Kantor BI,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (17/12/2024).

    Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang atau dokumen apa saja yang diamankan oleh tim penyidik dari lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, telah menyampaikan bahwa dugaan korupsi dana CSR yang melibatkan BI dan OJK tersebut telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep beberapa waktu lalu.

  • LHKPN Harta Kekayaan Bupati Purworejo Terpilih 2024 Yuli Hastuti, Termiskin di Indonesia

    LHKPN Harta Kekayaan Bupati Purworejo Terpilih 2024 Yuli Hastuti, Termiskin di Indonesia

    LHKPN Harta Kekayaan Bupati Purworejo Terpilih 2024 Yuli Hastuti, Termiskin di Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM- Bupati Purworejo Yuli Hastuti kembali terpilih sebagai Bupati Purworejo periode 2024-2029.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan nomor urut 1 Yophi Prabowo-Lukman Hakim, memperoleh 197.263 suara sah, sementara pasangan nomor urut 2, Yuli Hastuti-Dion Agasi Setiabudi, meraih 235.374 suara sah.

    Yuli sendiri sempat menjadi sorotan lantaran dinobatkan sebagai Bupati termiskin di Indonesia.

     Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 31 Januari 2024, bupati yang dilantik pada 13 Desember 2023 itu memiliki total harta kekayaan senilai Rp 367 juta. 

    Salah satu prinsip hidup yang dia pegang teguh adalah pengabdian di atas kekayaan.  “Jabatan bupati bagi saya adalah untuk mengabdi, seperti pesan dari almarhum suami,” ujar istri almarhum Kelik Sumrahadi (mantan Bupati Purworejo) tersebut. 

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN yang dilaporkan Yuli ke KPK pada 31 Januari 2024 untuk periode 2023, Yuli menyatakan keseluruhan hartanya adalah Rp 367.510.958. Dari jumlah tersebut, asetnya yang terbesar adalah kendaraan, yakni senilai Rp 291.750.000.

    Dengan rincian:
    1. Sepeda motor Suzuki Skywave tahun 2010, hasil sendiri Rp. 3.000.000.
    2. Sepeda Philip tahun 1900, hasil sendiri Rp. 350.000.
    3. Sepeda Gazele tahun 2005, hibah tanpa akta Rp. 14.800.000.
    4. Sepeda Simplex tahun 1900, hasil sendiri Rp. 3.000.000.
    5. Sepeda Simplex tahun 1900, hasil sendiri Rp. 3.800.000.
    6. Sepeda Gazele seri 11 tahun 1900, hasil sendiri Rp. 9.000.000.
    7. Sepeda Gazele seri 10 tahun 1900, hasil sendiri Rp. 5.800.000.
    8. Sepeda Gazele tahun 1960, hasil sendiri Rp. 2.000.000
    9. Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T tahun 2018, hasil sendiri Rp. 250.000.000.
    Selain aset berupa kendaraan yang mayoritas sepeda itu, Yuli juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp. 26.390.000, serta sejumlah kas dan setara kas Rp. 49.370.958. Di sisi lain, ia malah tercatat nihil tanah dan bangunan maupun surat berharga, serta hidup tanpa utang.

    Menariknya, harta Yuli ternyata berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Pada 2022, ia melaporkan keseluruhan hartanya mencapai Rp. 390.141.425. Namun, dia juga tercatat memiliki utang Rp 62.081.380 dab pada 2023 utang tersebut menjadi nihil alias telah lunas.

    Tak Punya Rumah

    Bahkan, Yuli pun tak segan mengakui tidak memiliki rumah pribadi. 

    Rumah yang ia tinggali setelah cuti dari jabatannya adalah rumah warisan keluarga suaminya yang dibangun sejak tahun 1800-an di Desa Grabag.  

    “Rumah keluarga almarhum, dulu atapnya damen, sekarang sudah genteng. Ini rumah warisan turun-temurun,” ungkap Yuli. 

    (*)