Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • KPK: Penyelidikan Whoosh Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

    KPK: Penyelidikan Whoosh Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

    “Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan, yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi,” kata Asep.

    Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Asep menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

    “Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” jelas Asep.

    Asep menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

    Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

    Diketahui, penyelidikan sudah berlangsung pada awal 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

  • Plt Gubernur Riau Bantah Penyidik KPK Geledah Kantornya

    Plt Gubernur Riau Bantah Penyidik KPK Geledah Kantornya

    Bisnis.com, PEKANBARU – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Riau.

    Kali ini, mobil dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi turut menjadi sasaran pemeriksaan. SF Hariyanto membantah adanya penggeledahan di dalam kantor Gubernur Riau. Dia menyebut kedatangan tim KPK hanya sebatas permintaan data dan koordinasi penyidikan.

    “Tidak ada penggeledahan. Tim KPK memang datang karena ada yang mereka minta. Sebagai tuan rumah, kami membantu proses penyidikan,” ujarnya Senin (10/11/2025).

    Dia juga menegaskan sejauh pengamatannya, tidak ada ruangan yang diperiksa secara khusus oleh penyidik KPK

    “Nggak ada ruangan yang diperiksa, cuma ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada berkas yang dibawa, nanti Sekda yang tanda tangan,” tambahnya.

    Meski demikian di lapangan tim KPK tampak memeriksa mobil dinas Toyota Fortuner hitam yang digunakan Plt Gubernur Riau. Namun SF Hariyanto mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

    “Saya enggak tahu kalau mobil diperiksa, saya tadi di atas. Sekarang KPK masih di ruang rapat gubernur,” ungkapnya.

    Diketahui, penggeledahan ini masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya. 

    KPK hingga kini masih terus menelusuri sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

    Proses penggeledahan tersebut berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga sekitar pukul 15.10 WIB. Tim KPK juga terlihat menyisir sejumlah ruangan di Kantor Gubernur Riau, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Meski begitu, aktivitas para pegawai di lingkungan kantor tetap berjalan seperti biasa.

  • Penyelidikan Proyek Whoosh terkait Korupsi Pembebasan Lahan

    Penyelidikan Proyek Whoosh terkait Korupsi Pembebasan Lahan

    GELORA.CO -Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi ternyata terkait  dugaan korupsi pengadaan atau pembebasan lahannya.

    Hal itu diungkapkan langsung Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat menyampaikan perkembangan penyelidikan yang sudah berlangsung sejak awal 2025.

    “Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan. Karena ini ada beberapa komponen, yang kita lidik itu terkait dengan pembebasan lahannya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin sore, 10 November 2025.

    Asep menyebut, dalam pengadaan pembebasan lahan untuk Whoosh, terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

    “Artinya misalkan, pengadaan lahan nih, orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi. Yang harusnya negara membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus membeli dengan harga 100, balikin,” pungkas Asep.

  • KPK Tahan 5 Pemberian Suap Barang dan Jasa di Lingkungan PUPP Kabupaten Situbondo

    KPK Tahan 5 Pemberian Suap Barang dan Jasa di Lingkungan PUPP Kabupaten Situbondo

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima tersangka pemberi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan penahanan tersebut setelah barang bukti yang dikumpulkan terpenuhi. Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo.

    “KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 (lima) orang selaku pihak pemberi, yaitu: Sudara ROS (Roespandi), selaku Direktur CV Ronggo; Saudara AAR (Adit Ardian), selaku Direktur CV Karunia; Saudara TG (Tjahjono Gunawan), selaku Pemilik CV Citra Bangun Persada; Saudara MAS (Muhammad Amran Said Ali), selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari; dan Saudara AFB (As’al Fany Balda) selaku Direktur PT Badja Karya Nusantara,” kata Asep dalam konferensi pers, Senin (10/11/2025).

    Kelima Tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2025 – 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK, Merah Putih.

    Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tahun 2022. 

    Namun dana PEN batal digunakan karena Pemkab Situbondo memilih menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo (2021-2025) dan Eko Prionggo Jati selaku PPK/Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo diduga mengondisikan pengaturan pemilihan tender.

    Kepada lima tersangka pemberi suap, Karna Suswandi meminta fee 10%, sedangkan Eko meminta fee 7,5%. Keduanya menerima total pemberian suap Rp4,21 miliar.

    Roespandi memberikan Rp780,9 juta, Tjahjono Gunawan memberikan sebesar Rp1,60 miliar, Adit Ardian memberikan Rp1,33 miliar, serta Muhammad Amran Said Ali memberikan bersama dengan As’al Fany Balda memberikan sebesar Rp500 juta.

  • Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha

    Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha

    Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran 5 pengusaha yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alokasi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo periode 2021-2024 yang menyeret 5 pengusaha.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, lima pengusaha ini dimintai uang investasi atau ijon oleh eks Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo, Eko Prionggo Jati.
    “Di mana saudara KS meminta uang investasi atau ijon sebesar 10 persen kepada lima calon rekanannya, yakni ROS, AAR, TG, MAS, dan AFB,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
    “Sementara, EJP meminta komitmen fee sebesar 7,5 persen atas pengkondisian yang dilakukan,” ujar dia.
    Kelima rekanan itu adalah para pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus ini, yakni Direktur CV Ronggo, Roespandi (ROS); Direktur CV Karunia, Adit Ardian Rendy Hidayat (AAR); pemilik dan pengendali CV Citra Bangun Persada, Tjahjono Gunawan (TG); Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari Tahun 2021-2022, Muhammad Amran Said Ali (MAS); dan Direktur PT Badja Karya Nusantara, As’al Fany Balda (AFB).
    Asep menjelaskan,  perkara ini bermula pada 2021 ketika Pemkab Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo pada tahun 2022.
    Akan tetapi, dana PEN tersebut batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
    Dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemkab Situbondo, Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati diduga bersekongkol mengatur pemenangan paket pekerjaan.
    Setelah memenangkan perusahaan kelima pengusaha di atas, Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati menerima uang dari masing-masing tersangka dengan total mencapai Rp 4,21 miliar.
    “Rinciannya dari saudara ROS sebesar Rp 780,9 juta, dari saudara TG sebesar Rp 1,60 miliar, dari saudara AAR sebesar Rp 1,33 miliar, dan dari saudara MAS bersama-sama dengan saudara AFB sebesar Rp 500 juta,” ungkap dia.
    Atas perbuatannya, kelima tersangka selaku pihak pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
    Arif Satria
    menggantikan Laksana Tri Handoko di posisi Kepala BRIN. Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo mendiktekan yang diikuti Arif dan Amarulla di Istana Negara.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” sambungnya.
    Arif Satria merupakan akademisi Indonesia yang dikenal luas lewat kiprahnya di dunia pendidikan tinggi dan kebijakan publik.
    DIlansir dari laman resmi Institut Pertanian Bogor (
    IPB
    ), Arif lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 17 September 1971. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studi ke Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Dari kampus tersebut, Arif meraih gelar sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian pada 1995, lalu melanjutkan studi magister di bidang Sosiologi Pedesaan pada 1999.
    Minatnya pada kebijakan kelautan dan masyarakat pesisir membawanya menempuh pendidikan doktor di Kagoshima University, Jepang.
    Karier akademiknya dimulai sebagai dosen di IPB pada akhir 1990-an. Reputasinya sebagai peneliti muda menonjol membuat Arif dipercaya menjadi Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) pada 2010.
    Tujuh tahun kemudian, Arif terpilih sebagai
    Rektor IPB
    dan kembali mendapat mandat untuk periode kedua pada 2023–2028.
    Namanya juga kerap terlibat di lembaga riset, menjadi penasihat kementerian, hingga duduk sebagai anggota panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada satu periode.
    Keahliannya banyak berkaitan dengan ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, hingga kebijakan maritim. Ia juga dikenal melalui gagasannya tentang ekonomi biru dan kebijakan pengelolaan pesisir serta pulau-kecil.
    Kiprahnya di dunia riset membuat Arif Satria banyak mendapat pengakuan, salah satunya penghargaan internasional seperti Yamamoto Prize pada 2008.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Bawa Dokumen dari Mobil Dinas Plt dan Sekdaprov

    KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Bawa Dokumen dari Mobil Dinas Plt dan Sekdaprov

    Bisnis.com, PEKANBARU– Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan kali ini di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11/2025), untuk memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

    Pantauan Bisnis di lokasi, tujuh mobil yang ditumpangi tim penyidik KPK terlihat terparkir di lobi Kantor Gubernur Riau. Sejumlah petugas berseragam tampak keluar-masuk dari gedung utama sambil membawa map dan kotak berisi dokumen. 

    Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Gubernur Riau, serta kendaraan dinas milik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi.

    Kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner yang terparkir di halaman kantor turut menjadi sasaran pemeriksaan. Petugas KPK memeriksa satu per satu dokumen dan barang di dalam mobil kedua pejabat tersebut. 

    Dari mobil dinas Plt Gubernur, penyidik sempat membawa sejumlah dokumen, kotak, dan buku agenda, meski beberapa di antaranya kemudian dikembalikan.

    Sementara itu, dari kendaraan dinas Sekdaprov Riau, tim penyidik membawa beberapa dokumen penting yang tidak dikembalikan lagi. Hingga pukul 14.30 WIB, tim KPK masih berada di dalam gedung Kantor Gubernur Riau untuk melanjutkan pemeriksaan.

    Penggeledahan tersebut dikawal ketat oleh personel Brimob Polda Riau. Petugas bersenjata berjaga di pintu utama gedung, memastikan setiap tamu dan pegawai yang masuk diperiksa.

    Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro, serta di rumah pribadi Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam.

    Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (3/11/2025) di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau.

  • Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Dalami Prosedur dan Pungli Tenaga Kerja Asing

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Dalami Prosedur dan Pungli Tenaga Kerja Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto (HS) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (10/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Hery diperiksa untuk mendalami tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hery juga didalami mengenai pungutan liar rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker.

    “Dalam pemeriksaan hari ini, Penyidik mendalami prosedur pengesahan RPTKA di Kemenaker. Selain itu, Penyidik juga menggali pengetahuan Sdr. HS terkait pungutan uang tidak resmi kepada para pengaju RPTKA di Kemnaker, saat periode Ybs. sebagai Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta & PKK,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

    Usai diperiksa KPK, Hery bersama kuasa hukumnya tidak menanggapi pertanyaan dari wartawan. Hery sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 29 Oktober 2025.

    “Dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS, mantan Sekjen Kemenaker,” kata Budi, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Budi mengatakan, penetapan tersangka Hery berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK pada Oktober 2025. Kendati demikian, dia belum merincikan peran Hery dalam kasus yang berlangsung sejak 2019-2023. Selain itu, para tersangka memperoleh Rp53 miliar dari hasil pemerasan.

    8 tersangka dalam kasus korupsi RPTKA di Kemnaker

    Selain Hery, KPK juga telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi RPTKA di Kemnaker

    1. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono.

    2. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto.

    3. Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Wisnu Pramono.

    4. Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    5. Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono (GTW).

    6. Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe (PCW).

    7. Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin (JMS).

    8. Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad (ALF).

    Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengobarkan semangat kepahlawanan kepada seluruh jajaran di kementeriannya agar tetap kompak dan berjuang mewujudkan kedaulatan pangan sebagai wujud pengabdian nyata bagi kejayaan bangsa Indonesia.

    “Hari ini kita mengenang pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Tapi perjuangan belum selesai. Kini perjuangan itu kita lanjutkan dengan ilmu, empati dan pengabdian. Dan para pejuang itu adalah Anda semua, pahlawan pangan Indonesia,” kata Mentan dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan 2025 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

    Ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tetap kompak, solid dan fokus membela kepentingan bangsa, yaitu Indonesia berdaulat pangan.

    Amran menegaskan perjuangan menuju kedaulatan pangan bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan kebijakan penghentian impor beras dan jagung berdampak pada kepentingan pihak tertentu yang selama ini diuntungkan dari praktik impor.

    “Jangan bela pribadi saya. Bela Kementerian Pertanian dan petani Indonesia. Itulah perjuangan sejati. Banyak yang tidak senang kalau Indonesia berdaulat pangan, tapi kita harus sabar dan terus bekerja. Ini semua demi Merah Putih,” ujarnya.

    Mentan mengingatkan semangat kepahlawanan tidak hanya lahir di medan perang, tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

    Dia menegaskan semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ia mengingatkan banyak pegawai dan petugas lapangan yang bekerja tanpa mengenal waktu demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan beberapa pegawai yang mengalami kecelakaan dan jatuh sakit saat bertugas. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan sejati.

    “Mereka jatuh karena berjuang untuk swasembada. Mereka adalah pahlawan pangan kita. Biaya perawatan mereka akan kami tanggung, bukan sebagai Menteri, tapi sebagai sesama pejuang Merah Putih,” ucapnya.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pegawai Kementan atas berbagai capaian luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Ia menyebutkan Indonesia kini berada di ambang deklarasi swasembada beras, sebuah prestasi yang menurutnya dicapai melalui kerja keras bersama, bukan karena kepemimpinan satu orang semata.

    “Insya Allah, dalam waktu dekat Indonesia bisa mendeklarasikan swasembada pangan. Ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Anda semua. Anda adalah pahlawan-pahlawan pangan yang membuat bangsa ini berdaulat,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan sederet capaian lain Kementan. Mulai dari peningkatan status laporan keuangan dari WDP menjadi WTP oleh BPK, reformasi birokrasi dengan nilai tinggi dari Kemenpan RB, hingga pengakuan KPK atas komitmen Kementan terhadap integritas dan antikorupsi.

    Ia menambahkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah.

    Amran juga mengingatkan pentingnya meritokrasi dan objektivitas dalam menilai kinerja pegawai. Ia meminta seluruh pejabat eselon untuk memberi ruang bagi laporan dan aspirasi tanpa rasa takut, serta menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

    “Saya ingin yang berprestasi diapresiasi, yang salah diperbaiki. Kalau ada yang merasa terzolimi, laporkan langsung. Kita ingin Kementan menjadi rumah yang adil bagi semua,” katanya.

    Ia menegaskan pula bahwa perjuangan pahlawan masa kini adalah bekerja, melayani, dan memberi manfaat bagi bangsa.

    Amran menyebutkan semangat ’bekerja, bergerak, dan berdampak’ menjadi bentuk nyata penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Pahlawanku, teladanku. Kita lanjutkan perjuangan dengan kerja keras, keikhlasan dan cinta tanah air. Kedaulatan pangan adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi Indonesia,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, di tengah kabar pelantikan dirinya sebagai salah satu pejabat teras di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “Saya dapat undangan jam 12.30 WIB dari Pak Sekretaris Kabinet,” kata Arif Satria saat ditanya awak media perihal maksud kedatangannya ke kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Arif Satria tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan berkopiah, sambil menggenggam lengan putrinya yang masih berusia anak-anak.

    Ia berjalan menuju Istana Negara, Jakarta, melalui pintu pilar untuk memenuhi undangan tersebut.

    Saat ditanya apakah dirinya akan dilantik Presiden sebagai Ketua BRIN, Arif Satria tidak menjawab secara spesifik.

    “Saya dikasih penugasan sesuai bidangnya,” katanya.

    Prof. Dr. Arif Satria adalah Rektor IPB yang menjabat untuk periode kedua (2023–2028). Pria kelahiran 17 September 1971 ini merupakan Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan dikenal sebagai ahli ekologi politik yang pemikirannya sering dirujuk dalam perumusan kebijakan nasional.

    Selain memimpin IPB, Arif Satria juga aktif dalam berbagai peran penting di tingkat nasional, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, pernah menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia (FRI), dan baru-baru ini terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK pada 2024.

    Karier manajerialnya juga mencakup posisi sebagai Komisaris Utama PTPN Holding dari tahun 2018 hingga 2022.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.