Kementrian Lembaga: KPK

Wali Kota Tanjungpinang tanggapi soal larangan ikut retret

Tanjungpinang (ANTARA) – Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah.

Lis yang juga kader PDI Perjuangan itu menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.

“Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan” kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Jumat.

Lis sendiri saat ini sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2).

“Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang,” ucap Lis.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retrett, 21–28 Februari 2024 di Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Pewarta: Ogen
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

21/02/2025 11:26
Bupati Karanganyar tegak lurus instruksi Ketum PDIP

“Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum,”

Karanganyar (ANTARA) – Bupati Karanganyar Rober Christanto mengaku tegak lurus dengan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keikutsertaan pada retret di Magelang yang akan terselenggara 21-28 Februari.

“Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum,” katanya di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.

Selanjutnya, ia masih menunggu perintah berikutnya terkait dengan keikutsertaan pada retret.

“Saya sebagai kader partai dalam hal ini pasti mengikuti arahan,” katanya.

Ia bersama dengan kepala daerah lain yang juga diusung oleh PDIP akan berkumpul untuk menunggu arahan selanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

21/02/2025 11:11
Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Hasto mengaku masih berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mengklarifikasi surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Di situ, ia menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram, Gubernur DKI (Jakarta). Jadi, ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya.”

“Ini kan ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto, Jumat (21/2/2025), dilansir Tribun Jogja.

Meski begitu, ia menyebut bahwa barang-barangnya sudah sampai di lokasi retret.

Hal ini karena seluruh kepala daerah menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

“Semua sudah taruh koper di sana. Urusan taruh koper, semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ungkapnya.

Menurut Hasto, hal itu tidak bisa dijadikan patokan dirinya bakal ambil bagian dalam retret kepala daerah yang digelar 21-28 Februari 2025.

Mantan Bupati Kulon Progo itu kembali menegaskan, pihaknya masih menantikan hasil klarifikasi ke Megawati melalui Pramono Anung.

“Ya, belum tentu (berangkat retret), belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan bahwa keputusannya untuk meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda mengikuti retret ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP.

Khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa ketua umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

Berikut isi instruksi Megawati:

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Hasto Wardoyo: Baru Diklarifikasi Pak Pramono Anung.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus)(TribunJogja.com/Azka Ramadhan)

21/02/2025 10:52
Ada Instruksi Megawati, Wali Kota Yogyakarta Belum Tentu Ikut Retret Meski Sudah Kirim Koper Regional 21 Februari 2025

Ada Instruksi Megawati, Wali Kota Yogyakarta Belum Tentu Ikut Retret meski Sudah Kirim Koper
Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Wali Kota Yogyakarta
,
Hasto Wardoyo
, mengaku belum tentu mengikuti
retret kepala daerah
di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, meskipun telah mengirim koper berisi perlengkapan untuk acara tersebut.
Hal ini menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai banteng menunda untuk ikut retret.
Hasto mengaku masih menunggu hasil klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Megawati terkait instruksi tersebut.
“Ya belum tentu, belum tentu (ikut retreat). Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi,” ujarnya di Bandara YIA, Jumat (21/2/2025).
Berangkat atau tidaknya Hasto ke Akmil masih menunggu instruksi lebih lanjut dari partai. Ia belum tentu berangkat meski sudah mengirim koper ke Akmil.
“Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ujar Hasto
Menurut dia, keputusan untuk hadir atau tidak baru akan dibuat setelah mendapat kejelasan dari DPP PDI-P.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan semua kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam
retreat kepala daerah
di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut.
Dengan adanya instruksi ini, sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang telah bersiap mengikuti retret kini masih menunggu keputusan akhir dari partai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:34
Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri
mengintruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut
retreat
di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Retreat
akan diadakan pada 21-29 Februari 2025.
Akan tetapi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan tersebut.
Instruksi ini disampaikan Megawati seusai Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK, Kamis (20/2/2025).
Menanggapi instruksi ini, Ketua DPD PDI-P Riau,
Zukri Misran
, mengaku mengikuti instruksi tersebut. Artinya, dia menunda untuk mengikuti retreat.
“Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
Saat ditanya siapa saja kepala daerah dari PDI-P di Riau yang tidak mengikuti instruksi Megawati, Zukri mengaku sedang melakukan pengecekan.
“Lagi dicek sekarang,” tutur Zukri.
Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan terpilih, dengan wakil Husni Thamrin.
Zukri dan Husni Thamrin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo.
Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik akan mengikuti pembekalan militer, yang dimulai hari ini.
Diketahui, ada enam kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024.
PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto.
Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan SF Hariyanto adalah kader PDI-P.
Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI-P juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu.
Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader PDI-P.
Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan.
Selebihnya merupakan pasangan calon yang diusung PDI-P.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:34
Megawati Minta Kepala Daerah Tunda Ikut Retreat, Bupati Ngawi: Kami Tunggu Instruksi Lanjutan, Belum Final Surabaya 21 Februari 2025

Megawati Minta Kepala Daerah Tunda Ikut Retreat, Bupati Ngawi: Kami Tunggu Instruksi Lanjutan, Belum Final
Tim Redaksi
NGAWI, KOMPAS.com
–
Bupati Ngawi
,
Ony Anwar Harsono
menyatakan masih menunggu instruksi dari DPP PDI-P terkait pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati, yang melarang kadernya yang dilantik sebagai bupati dan wakil bupati untuk datang di
retret di Magelang
, Jawa Tengah.
“Kami masih menunggu instruksi selanjutnya. Ini belum final. Masih
on call
,” kata Ony saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (21/2/2025).
Ony mengaku dalam perjalanan menuju Magelang untuk mengikuti rangkaian acara retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri hingga 28 Februari.
“Ini saya masih dalam perjalanan (menuju Magelang),” kata Ony.
Saat ditanya bagaimana jika keputusan final partai kepala daerah diminta tak ikut retreat, Ony menyatakan hal itu merupakan kebijakan partai.
Namun, sebagai kader PDI-P, ia mengaku prihatin atas penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Bagi Ony, apa yang menjadi keputusan DPP PDI-P itu nanti adalah yang terbaik bagi semua kader. “Saya yakin apa yang menjadi keputusan nanti adalah yang terbaik,” ujarnya.
Ony Anwar Harsono bersama pasangannya, Dwi Rianto Jatmiko, merupakan kader PDI-P Kabupaten Ngawi.
Keduanya ditetapkan sebagai pemenang pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Ngawi.
Saat berkontestasi di pilkada serentak pada 27 November 2024, Ony-Antok diusung oleh PDI-P dan 11 partai politik lainnya di Kabupaten Ngawi.
Keduanya meraih kemenangan mutlak dengan mengalahkan kotak kosong.
Paslon yang akrab disapa Ony-Antok menang telak melawan kotak kosong pada Pilkada lalu.
Dari penghitungan suara sah, keduanya memperoleh 409.499 suara atau 94,08 persen dari total suara sah.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
Megawati Soekarnoputri
menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati dalam surat.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
stand by commander call,
” sambungnya.
Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:21
Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati Yogyakarta 21 Februari 2025

Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati
Tim Redaksi
KULONPROGO, KOMPAS.com
– Gubernur Terpilih Bali 2025-2030
Wayan Koster
tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (21/2/2025).
Wayan Koster tiba di bandara YIA sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
Saat ditanya soal
instruksi Megawati
melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Koster justru berjalan cepat dan langsung menuju mobil penjemputan.
Sembari melambaikan tangan, Koster menolak wawancara dari sejumlah media yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi.
”
Gak
usah,” jawab Koster singkat.
Diketahui, Koster datang di Bandara YIA bersama sejumlah gubernur lainnya.
Koster terlihat memakai batik warna coklat dan berkacamata saat tiba di bandara YIA.
Tangkapan layar surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
Diketahui Wayan Koster merupakan kepala daerah yang diusung PDI-P yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).
Ini adalah jabatan periode kedua Koster sebagai Gubernur Bali.
Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut.
Penundaan itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam suratnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:16
Megawati Perintahkan Tunda Ikut Retret, Bupati Wonogiri : Kami Tegak Lurus Regional 21 Februari 2025

Megawati Perintahkan Tunda Ikut Retret, Bupati Wonogiri : Kami Tegak Lurus
Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS.com
–
Bupati Wonogiri
, Setyo Sukarno, menyatakan akan mengikuti perintah DPP PDI-P jika diminta untuk tidak menghadiri kegiatan retret di Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, hingga saat ini, Setyo masih menunggu keputusan final dari DPP PDI-P terkait keikutsertaannya dalam kegiatan yang berlangsung selama sepekan mulai hari ini, Jumat (21/2/2025).
Setyo mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk menunda partisipasi dalam retret di Magelang.
“Kami akan tegak lurus. Nanti bagaimana, kami masih menunggu perintah lanjut,” ujar Setyo saat dihubungi, Jumat.
Menurut Setyo, saat ini ia sudah berada di Magelang untuk persiapan mengikuti kegiatan retret yang akan dibuka sore nanti di Akademi Militer (Akmil). Ia baru mengetahui instruksi penundaan tadi malam, sekitar pukul 22.00 WIB.
“Karena instruksinya disampaikan last minute. Sementara kami sudah merencanakan kegiatan di Magelang. Sehingga kami posisi sudah di Magelang,” jelasnya.
Setyo menegaskan masih menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDI-P terkait pelaksanaan retret di Akmil Magelang. Menurutnya, keputusan untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan ini belum bersifat final.
“Ini belum final. Akan ada perintah lebih lanjut dari DPP PDI-P. Dan kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP PDI-P,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut disampaikan dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam. Keputusan ini merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:12
Wali Kota Yogyakarta Tunggu Klarifikasi Pramono Anung ke Megawati Soal Instruksi Boikot Retret Regional 21 Februari 2025

Wali Kota Yogyakarta Tunggu Klarifikasi Pramono Anung ke Megawati Soal Instruksi Boikot Retret
Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Wali Kota Yogyakarta
, Hasto Wardoyo masih menunggu hasil klarifikasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kepada Ketua Umum
PDI-P

Megawati
Soekarnoputri terkait instruksi penundaan keikutsertaan retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Klarifikasi ini dilakukan setelah keluarnya surat edaran dari Megawati yang meminta kepala daerah dari PDI-P untuk menunda menghadiri retret yang dijadwalkan berlangsung 21-28 Februari 2025.
“Ini tadi saya sudah WA-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI, jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu. Nanti seperti apa penjelasannya, ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini,” ujar Hasto, Jumat (21/2/2025).
Hasto yang juga kader PDI-P itu menegaskan, dirinya memilih untuk menunggu hasil klarifikasi sebelum mengambil keputusan apakah akan tetap mengikuti retret atau tidak.
“Saya klasifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa semua perlengkapan untuk retret sudah disiapkan, bahkan kopernya telah dikirim ke lokasi sejak Kamis (20/2/2025).
“Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” katanya.
Instruksi Megawati
Sebelumnya, PDI-P menginstruksikan semua kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam
retret kepala daerah
di Akmil Magelang.
Instruksi ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025) sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Dalam suratnya, Megawati meminta kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:00
ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan

ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (
ICW
) menilai bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah tepat.
Sebab, ICW menyebut, penyidik memiliki pertimbangan yang jelas bahwa kasus tersebut sudah terlalu lama.
“Langkah KPK menahan tersangka HK (
Hasto Kristiyanto
) sudah tepat. Seperti yang disampaikan KPK, penyidik punya alasan kuat dan pertimbangan yang jelas atas penahanan tersebut,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).
“Sebab, beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” ujarnya lagi.
Tibiko kemudian mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara kasus
Hasto
ke tahap penuntutan di pengadilan.
Selain itu, dia mendorong agar KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut terhadap aktor-aktor potensial lainnya.
Sebab, menurut Tibiko, kasus perintangan penyidikan yang disangkakan kepada Hasto kemungkinan besar melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku.
“Hal tersebut di atas juga jadi isu penting dilakukan untuk menepis isu kriminalisasi. Dengan desakan ke persidangan, publik nantinya bisa lebih menilai bagaimana konstruksi kasus ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara cabang dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.
Setyo mengatakan, penahanan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan.
“Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Setyo mengatakan, saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan enam orang ahli terkait perkara tersebut.
“Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
Setyo juga mengatakan, penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.
“Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 10:00