Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi dalam acara tersebut.

    “Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Masinton kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Masinton telah merencanakan perjalanan ke Magelang seusai pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Bahkan, ia sudah berjanji untuk berangkat bersama Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

    “Saya malam berangkat naik mobil. Sudah janjian sama bupati Lahat,” ungkapnya.

    Masinton menilai retret kepala daerah ini merupakan momen penting bagi kepala daerah untuk saling mengenal, serta membangun hubungan emosional dengan pemerintah pusat.

    “Retret menjadi ajang pendekatan secara emosional antarkepala daerah dan pemerintah pusat,” tegasnya.

    Sebelumnya Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam Surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.

    Keputusan ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” demikian isi surat instruksi Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah.

  • Soal Retret di Magelang, Jokowi Minta Kepala Daerah Hadir untuk Kepentingan Negara – Halaman all

    Soal Retret di Magelang, Jokowi Minta Kepala Daerah Hadir untuk Kepentingan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan kepala daerah yang diundang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, harus memenuhi undangan itu.

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

    “Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata dia.

    Menurut dia, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

    “Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah mengadakan retret bagi kepala daerah sepekan penuh di Akmil Magelang. Retret itu berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.

    Sementara, para wakilnya hanya diminta sehari menjelang penutupan.

    Agenda retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah selesai digelar di Akmil Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada Jumat, 21 Februari.

    Diketahui, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    Adapun instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram

    Yogyakarta (ANTARA) – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum memutuskan apakah dirinya akan berangkat ke acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, mengaku masih menunggu klarifikasi terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai tersebut untuk tidak mengikuti retret pada 21–28 Februari 2024.

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto yang diusung PDIP ini.

    Terkait kesiapan keberangkatan, Hasto menyebut dirinya dan kepala daerah lainnya sudah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sebagaimana diminta sebelumnya.

    “Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ucap dia.

    Namun, mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini belum bisa memastikan apakah tetap akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak.

    “Ya belum, belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu. Ini baru klarifikasi,” ujar Hasto.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Kristiyanto Sudah Ditahan, KPK Belum Temukan Jejak Harun Masiku – Halaman all

    Hasto Kristiyanto Sudah Ditahan, KPK Belum Temukan Jejak Harun Masiku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menemukan jejak eks caleg PDIP Harun Masiku yang buron sejak 2020 silam.

    Padahal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diduga sebagai penyokong dana pelarian Harun Masiku sudah ditahan.

    “Kami sampaikan bahwa jejaknya sampai dengan hari ini belum diketahui,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Kendati belum ditemukan jejaknya, Setyo memastikan penyidik tidak mengendurkan pencarian Harun Masiku.

    Setyo mengatakan seluruh pegawai KPK akan berusaha untuk mencari tahu lokasi Harun Masiku dan menangkapnya.

    “Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan,” kata Setyo.

    KPK diketahui sedang mendalami dugaan Hasto Kristiyanto menjadi penyuplai dana selama Harun Masiku melarikan diri.

    Harun telah menjadi buronan sejak 2020. Sudah lima tahun mantan caleg PDIP itu tidak diketahui keberadaannya.

    “Terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM (Harun Masiku) ini apakah Saudara HK (Hasto Kristiyanto) ini penyandang dana atau membiayai. Itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    “Karena kami, penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya, atau dana, logistik dan segala macam,” sambungnya.

    Selain untuk kebutuhan logistik, kata Asep, Harun juga pasti butuh tempat tinggal. Di mana dalam masa pelarian, Harun pasti tidak tinggal secara tetap di satu wilayah.

    “Karena berpindah-pindah tempat kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dll. Itu lah sebabnya kita sedang mendalami itu. Tapi sampai sejauh ini, ini menjadi materi ya materi yang sedang kita dalami,” kata Asep.

    Hasto telah ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025).

    Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto yang menyebabkan Harun Masiku tak tertangkap dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 silam.

    Dijelaskan Setyo, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan bawahannya bernama Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No. 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. 

    Hal itu lah yang membuat Harun Masiku berhasil kabur.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    HASTO KRISTIYANTO DITAHAN – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Kemudian pada 6 Juni 2024, KPK menyebut Hasto juga memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Hal itu dilakukan Hasto sebelum dia diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

    Dalam ponsel itu, kata Setyo, terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian Harun Masiku.

    Selain itu, kata Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

    “Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan,” kata Setyo.

    Tak hanya perintangan penyidikan, KPK juga menjerat Hasto dengan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024.

  • 1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), menilai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat.
    Diketahui, kegiatan retreat akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
    “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).


    Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat. Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya. 
    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.
    “Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya. 
    Seperti diketahui, penundaan keberangkatan kepala daerah itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari
    Kompas.com
    , Jumat. 
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Tanjungpinang tanggapi soal larangan ikut retret

    Wali Kota Tanjungpinang tanggapi soal larangan ikut retret

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Lis yang juga kader PDI Perjuangan itu menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan” kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Jumat.

    Lis sendiri saat ini sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2).

    “Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang,” ucap Lis.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retrett, 21–28 Februari 2024 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Karanganyar tegak lurus instruksi Ketum PDIP 

    Bupati Karanganyar tegak lurus instruksi Ketum PDIP 

    “Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum,”

    Karanganyar (ANTARA) – Bupati Karanganyar Rober Christanto mengaku tegak lurus dengan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keikutsertaan pada retret di Magelang yang akan terselenggara 21-28 Februari.

    “Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum,” katanya di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.

    Selanjutnya, ia masih menunggu perintah berikutnya terkait dengan keikutsertaan pada retret.

    “Saya sebagai kader partai dalam hal ini pasti mengikuti arahan,” katanya.

    Ia bersama dengan kepala daerah lain yang juga diusung oleh PDIP akan berkumpul untuk menunggu arahan selanjutnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi – Halaman all

    Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Saat dikonfirmasi, Hasto mengaku masih berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mengklarifikasi surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Di situ, ia menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram, Gubernur DKI (Jakarta). Jadi, ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya.”

    “Ini kan ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto, Jumat (21/2/2025), dilansir Tribun Jogja.

    Meski begitu, ia menyebut bahwa barang-barangnya sudah sampai di lokasi retret.

    Hal ini karena seluruh kepala daerah menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

    “Semua sudah taruh koper di sana. Urusan taruh koper, semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ungkapnya.

    Menurut Hasto, hal itu tidak bisa dijadikan patokan dirinya bakal ambil bagian dalam retret kepala daerah yang digelar 21-28 Februari 2025.

    Mantan Bupati Kulon Progo itu kembali menegaskan, pihaknya masih menantikan hasil klarifikasi ke Megawati melalui Pramono Anung.

    “Ya, belum tentu (berangkat retret), belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan bahwa keputusannya untuk meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda mengikuti retret ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP.

    Khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa ketua umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

    Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

    Berikut isi instruksi Megawati:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Hasto Wardoyo: Baru Diklarifikasi Pak Pramono Anung.

    (Tribunnews.com/Deni/Fersianus)(TribunJogja.com/Azka Ramadhan)

  • Ada Instruksi Megawati, Wali Kota Yogyakarta Belum Tentu Ikut Retret Meski Sudah Kirim Koper Regional 21 Februari 2025

    Ada Instruksi Megawati, Wali Kota Yogyakarta Belum Tentu Ikut Retret Meski Sudah Kirim Koper Regional 21 Februari 2025

    Ada Instruksi Megawati, Wali Kota Yogyakarta Belum Tentu Ikut Retret meski Sudah Kirim Koper
    Tim Redaksi

    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Yogyakarta
    ,
    Hasto Wardoyo
    , mengaku belum tentu mengikuti
    retret kepala daerah
    di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, meskipun telah mengirim koper berisi perlengkapan untuk acara tersebut.
    Hal ini menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai banteng menunda untuk ikut retret. 
    Hasto mengaku masih menunggu hasil klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Megawati terkait instruksi tersebut.
    “Ya belum tentu, belum tentu (ikut retreat). Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi,” ujarnya di Bandara YIA, Jumat (21/2/2025).
    Berangkat atau tidaknya Hasto ke Akmil masih menunggu instruksi lebih lanjut dari partai. Ia belum tentu berangkat meski sudah mengirim koper ke Akmil.
    “Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ujar Hasto
    Menurut dia, keputusan untuk hadir atau tidak baru akan dibuat setelah mendapat kejelasan dari DPP PDI-P.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan semua kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam
    retreat kepala daerah
    di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut.
    Dengan adanya instruksi ini, sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang telah bersiap mengikuti retret kini masih menunggu keputusan akhir dari partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    mengintruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut
    retreat
    di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Retreat
    akan diadakan pada 21-29 Februari 2025.
    Akan tetapi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan tersebut.
    Instruksi ini disampaikan Megawati seusai Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Menanggapi instruksi ini, Ketua DPD PDI-P Riau,
    Zukri Misran
    , mengaku mengikuti instruksi tersebut. Artinya, dia menunda untuk mengikuti retreat.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Saat ditanya siapa saja kepala daerah dari PDI-P di Riau yang tidak mengikuti instruksi Megawati, Zukri mengaku sedang melakukan pengecekan.
    “Lagi dicek sekarang,” tutur Zukri.
    Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan terpilih, dengan wakil Husni Thamrin.
    Zukri dan Husni Thamrin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo.
    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik akan mengikuti pembekalan militer, yang dimulai hari ini.
    Diketahui, ada enam kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024.
    PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto.
    Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan SF Hariyanto adalah kader PDI-P.
    Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI-P juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu.
    Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader PDI-P.
    Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan.
    Selebihnya merupakan pasangan calon yang diusung PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.