Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah sosok Ony Anwar Harsono, anak mantan Bupati yang dua kali menjadi Bupati Ngawi.

    Ony Anwar Harsono telah resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi.

    Bupati terpilih Kabupaten Ngawi, Ony Anwar Harsono, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Ony Anwar Harsono bersama pasangannya, Dwi Rianto Jatmiko, ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Ngawi.

    Keduanya berhasil meraih kemenangan mutlak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan mengalahkan kotak kosong.

    Paslon yang akrab disapa Ony-Antok menang telak melawan kotak kosong pada Pilkada lalu.

    Dari penghitungan suara sah, keduanya memeroleh 409.499 suara atau 94,08 persen dari total suara sah.

    Saat berkontestasi di Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Ony-Antok diusung oleh 12 partai politik di Kabupaten Ngawi.

    Partai-partai yang mengusung dan mendukung mereka adalah PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Perindo, PPP, dan Partai Gelora.

    Ony lahir di Ngawi pada 15 Desember 1979. Sebelum aktif terjun ke dunia politik, Ony memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

    Tak hanya itu, Ony merupakan anak kandung Harsono, Bupati Ngawi yang menjabat pada tahun 2000–2010.

    Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, karier dunia politik suami Ana Mursydia ini senasib dengan orangtuanya.

    Ony terpilih untuk kedua kalinya sebagai Bupati Ngawi periode 2025-2030.

    BUPATI NGAWI – Ony Anwar Harsono resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Instagram/masonyanwar)

    Sebelum menjadi Bupati periode 2019-2024, Ony pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Bupati Ngawi mendampingi Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mulai 2010-2021.

    Setelah terpilih menjadi Bupati Ngawi untuk kedua kalinya, Ony mengaku akan mewujudkan janji kampanyenya untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.

    Oleh karena itu, sektor ketahanan pangan akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

    “Sekarang bagaimana menata ketahanan pangan dan Ngawi masih menjadi lumbung pangan.”

    “Dengan kondisi itu, maka akan berdampak hadirnya investasi di Kabupaten Ngawi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ony, Rabu (12/2/2025) lalu.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada 31 Desember 2023, Ony Anwar Harsono memiliki kekayaan Rp 57.763.011.000.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK). Menurut ICW, penyidikan kasus ini tidak boleh berhenti hanya dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka.

    “Karena dalam kasus perintangan yang disangkakan ke HK besar kemungkinan melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku,” ujar Peneliti ICW Tibiko Zabar dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari 2025.

    Zabar mengatakan, pengembangan penyidikan kasus ini penting untuk menepis isu kriminalisasi yang dilakukan KPK terhadap Hasto. Selain itu, Hasto secepatnya juga harus dibawa ke persidangan agar publik bisa menilai secara objektif bagaimana konstruksi kasus ini.

    “Kami mendorong KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap penuntutuan pengadilan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zabar menilai langkah KPK menahan Hasto sudah tepat. Karena ia meyakini penyidik KPK memiliki alasan yang kuat dan pertimbangan jelas sebelum menahan Hasto. Adapun Hasto ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

    “Sebab beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” tutur Zabar.

    Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    Hasto Kristiyanto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (Rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)

  • Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mencetak sejarah baru dalam jejak pemerintahan dan perpolitikan di “Kota Hujan”, yakni menghapus mitos wakil wali kota selalu gagal “naik level” menjadi wali kota.

    “Ada mitos yang menyebutkan bahwa tidak ada wakil wali kota yang menjadi wali kota. Tapi hari ini Dedie Rachim jadi Wali Kota Bogor,” ungkap Dedie dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Pencapaian ini dinilai sebagai sejarah besar, terlebih Dedie termasuk kepala daerah yang pertama kali dilantik langsung oleh Presiden RI sejak kemerdekaan Indonesia.

    Usai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2) pagi, Dedie Rachim dan wakilnya Jenal Mutaqin langsung mengikuti rangkaian acara inagurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Saat tiba di Kota Bogor, Dedie-Jenal langsung disambut meriah ribuan pelajar dan warga yang sudah berdiri di sepanjang Jalan Otista hingga Jalan Ir H Juanda. Mereka membawa bendera dan aneka spanduk bertuliskan selamat kepada keduanya.

    Di Jalan Ir H Juanda, Dedie-Jenal turun dan diberi hormat oleh enam camat dan 68 lurah se-Kota Bogor. Mereka kemudian berjalan kaki bersama diiringi pasukan Drumband Pusdikzi, Pasukan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), duta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor hingga masuk ke area Balai Kota.

    Di Balai Kota, Dedie-Jenal disambut mantan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama para forkopimda serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Rangkaian inaugurasi kemudian dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan Dedie Rachim. Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024.

    “Relawan adalah jantung hati saya. Meskipun banner sedikit yang penting kita semangat dan menang,” ucap Dedie.

    Dia juga berterima kasih kepada Wamendagri, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor periode 2014-2024. Menurut dia, Bima Arya merupakan guru dalam dunia politik. Bima Arya disebut Dedie Rachim telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Dedie Rachim menyatakan akan mengabdikan diri untuk warga Kota Bogor. Memberikan seluruh kemampuannya untuk menyejahterakan dan membuat warga bahagia. Dia juga sangat terbuka kepada pasangan calon lain untuk duduk bersama membangun Kota Bogor.

    “Saya selalu terbuka. Jangan baper, politik memang begitu, saya belajar dari ahlinya, Bima Arya Sugiarto,” puji Dedie.

    Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, forkopimda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa dalam menghadapi tantangan tersebut.

    Sejumlah program dan inisiatif seperti Bogor Street Festival, Bogorku Bersih, dan pembangunan sentra kuliner menjadi bukti keberhasilan kolaborasi masyarakat.

    “Warga memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan kedewasaan dalam berdemokrasi, seperti terlihat dalam pesta demokrasi. Semangat ini, kami optimis visi dan misi dapat diwujudkan secara tuntas didukung oleh DPRD,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamendagri Bima Arya yang hadir dalam inaugurasi turut memberikan doanya. Bima Arya berpesan agar Dedie-Jenal bisa senantiasa kompak hingga akhir masa jabatan nanti hingga tahun 2030 mendatang.

    Bima Arya juga mendoakan agar pasangan ini senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang berbau korupsi dan selalu anti pada korupsi.

    “Saya doakan Kang Dedie yang berasal dari KPK semoga sampai ujung nanti selalu antikorupsi,” harapnya.

    Wali Kota Bogor dua periode ini juga berharap Dedie-Jenal senantiasa mencintai dan memberikan program yang maslahat untuk rakyat.

    “Semoga bisa terus berlari membuat Kota Bogor terdepan di seluruh Indonesia,” katanya.

    Bima Arya pun menyatakan Kemendagri akan senantiasa terbuka untuk menjadi tempat curhat dan tempat meminta bantuan bagi Dedie Rachim-Jenal Mutaqin.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang meminta lembaga antirasuah memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setyo meminta Hasto membuat laporan ke KPK dan membawa barang bukti jika memang memiliki informasi soal dugaan rasuah yang dilakukan keluarga Jokowi.

    “Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP (tindak pidana) silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo kepada wartawan Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku

    “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ucap Setyo.

    Sebelumnya, Hasto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen

    KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen

    KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi,
    Ferriyady Hartadinata
    , terkait kasus dugaan korupsi
    investasi fiktif

    PT Taspen
    (Persero) tahun anggaran 2019.
    Hal tersebut dilakukan KPK saat memeriksa Ferriyady sebagai saksi dalam perkara investasi fiktif PT Taspen pada Rabu (12/2/2025).
    “Yang bersangkutan hadir. Materi (pemeriksaan soal) pertemuan-pertemuan dengan pihak Taspen dan IIM (PT Insight Investment Management) terkait kegiatan investasi Taspen,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
    Meski demikian, Tessa tidak memerinci proses pertemuan tersebut menjadi materi pemeriksaan, termasuk pembahasan yang dilakukan dari kegiatan tersebut.
    Sebelumnya, KPK memanggil Komisaris Utama PT Asuransi Sinarmas Indra Widjaja dan Direktur PT Hartadinata Abadi Ferriyady Hartadinata sebagai saksi terkait kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.
    KPK juga memanggil Agung Cahyadi Agung selaku Direktur Utama PT FKS Multi Agro, Tbk, dan Helmi Imam Satriyono selaku eks Direktur Keuangan Taspen.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan, Rabu (12/2/2025).
    Dalam kasus ini, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) pada awal Januari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan investasi fiktif tersebut membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 200 miliar.
    “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Asep juga mengatakan, KPK menduga adanya tindakan melawan hukum yang membuat penempatan investasi tersebut telah menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi.
    Beberapa korporasi tersebut di antaranya, PT IIM Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta.
    “Pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah di Magelang, Walkot Tanjungpinang Siap Balik Kanan Tak Ikut Retret Kepala Daerah 

    Sudah di Magelang, Walkot Tanjungpinang Siap Balik Kanan Tak Ikut Retret Kepala Daerah 

    TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Lis Darmansyah merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Lis yang juga kader PDI Perjuangan itu menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan” kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Antara, Jumat, 21 Februari. 

    Lis saat ini sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin. 

    “Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang,” ucap Lis.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retrett, 21–28 Februari 2024 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis, 20 Februari. 

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

  • 53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    Magelang (beritajatim.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, hingga Jumat, 21 Februari 2025 petang, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir.

    “Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

    “Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan penundaan keberangkatan kader PDI-P untuk mengikuti retreat di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan beberapa saat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Adapun retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang digelar Kemendagri meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. [hen/ian]

  • Profil Jeje Govinda, Artis yang Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat, Punya Harta Rp 11,1 Miliar – Halaman all

    Profil Jeje Govinda, Artis yang Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat, Punya Harta Rp 11,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, resmi dilantik menjadi Bupati Bandung Barat, Kamis (20/2/2025).

    Sehari setelah pelantikan, ia melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bupati Bandung Barat.

    Jeje mengungkapkan, ia bersama kepala daerah Jawa Barat lainnya akan berangkat bersama ke Magelang, Jawa Tengah, menggunakan helikopter, untuk mengikuti kegiatan retret.

    “Besok pagi (hari ini) dilanjutkan kegiatan sertijab gubernur dan kita di Jawa Barat akan berangkat bareng menggunakan mungkin helikopter, mungkin ya,” kata Jeje, usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “(Naik) Helikopter atau pesawat gitu,” tambah dia.

    Pria kelahiran 22 April 1983 ini memiliki nama lengkap Ritchie Ismail.

    Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Syahnaz Sadiqah pada 12 April 2018.

    Mereka telah dikaruniai anak kembar yang bernama Zayn Sadavir Ezhilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaraz Ismail.

    Jeje dikenal sebagai drummer grup band Govinda. Maka dari itu, nama Govinda melekat di belakang nama Jeje.

    Dikutip dari Wikipedia, ia juga menciptakan beberapa lagu, baik untuk grup bandnya maupun penyanyi solo.

    Selain bermusik, Jeje juga berbakat dalam akting.

    Jeje kemudian melebarkan sayapnya ke dunia politik.

    Ia sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, namun belum berhasil melenggang ke Senayan.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), Jeje berhasil terpilih sebagai Bupati Bandung Barat untuk periode 2025-2030, didampingi oleh Asep Ismail sebagai Wakil Bupati.

    Filmografi

    Serial web

    Mimpiku Jadi Nyata (2019)

    Film televisi

    Love You Mimi Ugal-ugalan (2022)
    Kamu Terlalu Wah untuk Aku yang Hah (2023)

    Acara televisi

    Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia (2023)

    Video musik

    The Chasmala – Pria Idaman (2023)
    Gemoy Nusantara – Doa Untuk Pemimpin Negeri (2024)

    Diskografi

    Domino (2009, bersama Govinda)
    Rahasia Besar (2011, bersama Govinda)

    Kredit penulisan lagu

    “Dibanding Dia” – Lyodra Ginting (2021)
    “Mendua” – Danang Pradana (2023)

    Harta Kekayaan

    Jeje tercatat memiliki total harta sebesar Rp 11,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Jeje terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 27 Agustus 2024.

    Harta terbanyak Jeje berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, senilai Rp 9.500.000.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Jeje Govinda.

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.500.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/218 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.360.000.000

    1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 25G Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    3. MOTOR, WULING AIR EV 1 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.—

    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 300.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 11.160.000.000

    III. HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.160.000.000

    (Tribunnews.com/Falza) (Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)