Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Kepala Daerah dari PDIP Kabarnya Belum Gabung Retret, Zulhas: Saya Dengar Sekarang Ikut Semua – Halaman all

    Kepala Daerah dari PDIP Kabarnya Belum Gabung Retret, Zulhas: Saya Dengar Sekarang Ikut Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menanggapi kabar 55 kepala daerah termasuk dari PDIP, yang belum bergabung dalam acara retret di Akmil Magelang.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu, justru mendapat info bahwa seluruh kepala daerah telah bergabung dalam acara retret, termasuk kepala daerah dari PDIP.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” kata Zulhas usai mengikuti acara PANRUN 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

    Zulhas menekankan pentingnya acara retret yang digelar oleh pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menyebut retret untuk menyolidkan pemerintah pusat dan daerah.

    “Pemerintah itu kan ada kabupaten ada provinsi ada menteri tentu di bawah komando bapak presiden. Saya ambil contoh, kita mau swasembada pangan, pangan itu apa misalnya sawah, ada di kabupaten, ada provinsi tanggung jawabnya. Jadi ada bupati, ada Gubernur, ada menteri, ada menko, ada presiden di paling atas. Inpres gitu,” ujarnya.

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa. Kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, itu enggak bisa, enngak bisa swasembada pangan,” tandasnya.

    Adapun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Instruksi itu dikeluarkan sebagai sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.

    Namun kekinian, sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

     

  • 9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mendengar bahwa seluruh kepala daerah dari kader
    PDI-P
    kini mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
    “Saya dengar (kepala daerah dari kader PDI-P) ikut semua sekarang,” ujar Zulhas usai lari pagi dalam acara PAN Run bersama Shin Tae-yong, Putri Zulhas, Verrell Bramasta, Uya Kuya, hingga Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).
    “Enggak kok, ikut semua sudah, saya lihat iya. Saya lihat sudah ikut semua,” sambungnya.
    Zulhas memaparkan, pada prinsipnya, semua unsur pemerintahan, mulai dari level kabupaten sampai pusat berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
    Dia lantas mengambil contoh
    swasembada pangan
    . Menurutnya, swasembada pangan di setiap daerah membutuhkan tanggung jawab bupati, gubernur, menteri, menko, sampai presiden.
    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu enggak bisa, enggak bisa swasembada pangan,” jelas Zulhas.
    Dengan demikian, kata Zulhas, jika swasembada pangan tidak diawasi kepala daerah setempat, maka pasti tidak akan terurus.
    Dia menegaskan
    retreat kepala daerah
    adalah cara terbaik untuk menyatukan visi.
    “Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retreat, sudah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya,” imbuhnya.
    Diketahui, pada hari pertama retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat (21/2/2025), dilaporkan terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Akmil Magelang.
    Adapun Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan di retret Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

    Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

    “Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

    “Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

    Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

    Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

    Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

    Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

    Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

    Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

    Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

    Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

    Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

    DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

    Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

    Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

    Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

    Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

    Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

    Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

    Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

    Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

    Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
    Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
    Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
    Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
    Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
    Utang: Rp3.837.812.000
    Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah

    Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah

    Bupati Probolinggo Mohammad Haris saat mengikuti kegiatan retret di Magelang (ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Probolinggo)

    Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyebut bahwa kegiatan retret yang digelar selama sepekan dapat menyatukan visi misi para kepala daerah dengan pemerintah pusat.

    “Proses itu bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para kepala daerah dengan pemerintah pusat. Harapannya, sinergi itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat utamanya Kabupaten Probolinggo,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Probolinggo, Sabtu.

    Semua kepala daerah yakni gubernur, bupati dan wali kota mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Rindam VI/Diponegoro Magelang selama sepekan yakni mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Pada akhir kegiatan retret, para wakil kepala daerah akan ikut bergabung di Akmil Magelang.

    “Kami dibekali banyak hal yang penting, termasuk materi-materi tentang cinta tanah air, mengenal kepala daerah lainnya se-Indonesia, saling berbagi pengalaman dan menimba ilmu,” katanya.

    Selama retret, sejumlah kepala daerah akan menerima sejumlah materi dari sejumlah kementerian dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Semoga semuanya diberikan kelancaran, tetap istiqomah, sehat dan mampu menjalani proses itu dengan baik. Hal itu tentunya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

    Bupati Probolinggo yang biasa dipanggil Gus Haris menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo karena belum bisa langsung melayani masyarakat setelah dilantik.

    “Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo karena belum bisa langsung berkhidmat pasca-pelantikan,” katanya.

    Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan para kepala daerah wajib mengikuti retret karena tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

    Ia mengatakan bahwa KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.

    Sumber : Antara

  • Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, kepada kepala daerah dari PDI-P untuk menunda kegiatan retreat di Magelang. Menurut Rudyatmo, keputusan penundaan retreat ini bukan berarti pembatalan, melainkan hanya penjadwalan ulang.

    “Biasanya kader PDI-P selalu mentaati instruksi dari pimpinan. Jadi, penundaan retreat bukan berarti tidak ikut sama sekali, tapi mungkin dijadwalkan ulang di waktu lain. Pertimbangannya lebih ke psikologis, menurut saya,” ujar Rudyatmo.

    Ia menjelaskan bahwa situasi terkini, termasuk kasus yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu faktor pertimbangan. “Dengan kepala daerah yang baru terpilih, kasus Mas Hasto juga akan mempengaruhi psikologis peserta retreat. Mbak Mega mungkin mempertimbangkan hal ini agar suasana kontemplasi selama retreat tidak terganggu,” tambahnya.

    Rudyatmo menyarankan agar para kepala daerah lebih fokus melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajarannya untuk menyesuaikan program-program kebijakan yang akan dijalankan.

    “Mending lakukan rapat koordinasi dulu untuk adaptasi dan persiapan program,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Sabtu (22/2).

    Rudyatmo juga menyoroti kasus Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Menurutnya, penahanan Hasto telah mempengaruhi psikologis kader PDI-P.

    “Justru karena Mas Hasto menjadi tersangka dan ditahan, Mbak Mega memerintahkan penundaan retreat. Ini pertimbangan psikologis para peserta retreat yang berasal dari PDI-P. Penahanan Hasto ini, menurut saya, lebih ke politisasi,” tegas Rudyatmo.

    Ia menambahkan bahwa kasus yang melibatkan Hasto sebenarnya sudah selesai, dan para tersangka lainnya telah dihukum dan dibebaskan. “Ini seharusnya babak baru. Tapi, penahanan Hasto dengan diborgol seperti itu tidak manusiawi. Dia bukan koruptor yang mencuri uang negara ratusan triliun. Kecuali kalau itu terjadi, baru bisa dimaklumi,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah penundaan retreat ini terkait dengan strategi politik untuk mempersiapkan pelaksana harian (Plh) bagi wakil pimpinan daerah, maupun Pimpinan daerah dari PDI P,  Rudyatmo menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya. “Kalau serah terima jabatan sudah dilakukan, tidak ada masalah. Tidak perlu ikut retreat untuk urusan itu. Yang penting adalah inisiatif untuk melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda dan Sekda,” jelasnya.

    Rudyatmo menyayangkan penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Saya menyayangkan penahanan itu karena beliau bukan koruptor. Persoalannya sudah selesai, tapi perlakuan seperti itu tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Dia diborgol sedemikian rupa, padahal bukan koruptor,” ujarnya.

    Perlu diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye dengan kedua tangan terborgol pada Kamis (21/02/2025) pukul 18.08 WIB.

    Instruksi Megawati untuk menunda retreat di Magelang dinilai sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas psikologis kader PDI-P di tengah situasi yang sedang tidak menentu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. 

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari. 

    Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat. 

    Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul. 

    “Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat,” kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu. 

    Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. “Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya,” pungkas Eddy. 

  • Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan terus bergantian menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta hingga Sabtu (22/2/2025).

    Dilansir dari Antara pada Minggu (23/2/2025), sejumlah elite yang datang di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah..

    Adian Napitupulu tiba dikediaman Megawati pada  pukul 10.00 WIB, kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Selanjutnya, pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB dan diikuti oleh Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2/2025) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

  • Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Wakil Ketua MPRI RI Abcandra Akbar Supratman saat berkunjung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/2/2025) (ANTARA/Rangga Musabar)

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menanggapi isu dugaan suap terkait proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur DPD periode 2024–2029.

    “Jadi memang ini tidak hanya menjadi isu daerah tapi isu nasional. Saya sampai dengan hari ini masih santai-santai saja karena saya merasa tidak melakukan,” kata Akbar kepada wartawan saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

    Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI itu mengemukakan dukungan yang ia dapatkan untuk menjadi wakil ketua MPR RI merupakan murni dari dukungan suara.

    “Itu bisa dicek dari teman-teman lintas senator,” ucapnya.

    Terkait rekaman beredar yang mengindikasikan adanya dugaan suap, ia menuturkan tidak akan melaporkan penyebar rekaman suara tersebut.

    “Aman, tidak ada,” sebutnya.

    Sebelumnya, mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 serta wakil ketua MPR RI dari unsur DPD periode 2024-2029.

    “Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

    Irfan menyebut ada anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

    Ia membeberkan modus pemberian uang suap ini. Menurutnya, uang itu diserahkan secara door to door atau dari pintu ke pintu, ke setiap ruangan anggota DPD.

    Sumber : Antara

  • Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Instruksi itu dikeluarkan sebagai sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.

    Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP dikabarkan hadir mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang. Mereka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Kendal, Dyah Kartika Permatasari; Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dan Bupati Cirebon, Imron.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada 450 kepala daerah yang terdaftar hadir dalam retret di Magelang. Sementara, jumlah peserta yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53 orang. 

    Lalu, sebanyak 47 orang tanpa keterangan, lima orang izin sakit, dan satu orang lainnya beralasan keluarga.

    Diketahui, setidaknya ada 159 kader PDIP yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah dari hasil Pilkada Serentak 2024.

    Bima Arya menduga ada kemungkinan beberapa kader PDIP tetap ikut menjadi peserta retret ini. 

    “Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” kata Bima Arya.

    Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dan hanya diminta mengirimkan penggantinya antara wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. 

    Namun, Bima menegaskan, kepala daerah yang tidak hadir dalam retret rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Adapun kehadiran para kepala daerah tersebut bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah mengeluarkan instruksi larangan seluruh kepala daerah dari PDIP ikut serta dalam retret tersebut.

    Melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menyampaikan dua instruksi penting, yaitu meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retreat dan menjaga komunikasi aktif dengan partai.

    Sejalan dengan instruksi itu, Megawati juga menyampaikan agar seluruh kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Dikutip dari Kompas.com, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma beralasan dirinya tetap menghadiri retreat di Magelang atas dasar kepentingan masyarakat.

    “Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” tegas Paramitha saat dikonfirmasi perihal instruksi dari Megawati Soekarnoputri, Jumat (21/2/2025).

    Paramitha menuturkan, selama dirinya mengikuti kegiatan retreat maka pemerintahannya akan dijalankan oleh wakilnya, Wurja.

    Retreat berlangsung mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari mendatang. (*)

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Vinanda Prameswati mendadak jadi sorotan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Vinanda Prameswati adalah Wali Kota Kediri yang dinobatkan sebagai wali kota termuda. Usianya saja baru 26 tahun.

    Vinanda Prameswati diketahui lahir pada 12 Juni 1998.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 6 September 2024, Vinanda Prameswati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar.

    Tepatnya harta kekayaan Vinanda Prameswati mencapai Rp 2.245.000.000.

    Aset menjadi penyumbang harta kekayaan Vinanda Prameswati adalah kepemilikan 3 bidang tanah di 3 kota yang berbeda.

    Nilai ke-3 bidang tanah dan bangunan itu mencapai Rp 1,7 miliar.

    Aset lain yang dipunyai Vinanda Prameswati adalah kas setara kas yang nilainya mencapai Rp 520 juta.

    Dalam LHKPN itu, Vinanda Prameswati tak memiliki satu pun mobil atau kendaraan.

    Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Vinanda Prameswati dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (22/2/2025).

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.725.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 609 m2/609 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp 580.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp 535.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 610.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 520.000.000

    F. HARTA LAINNYA    Rp 0

    Sub Total    Rp 2.245.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 2.245.000.000

    Dibandingkan sang ayah yang seorang perwira menengah Polri, harta kekayaan Vinanda Prameswati jauh lebih sedikit.

    Ayah Vinanda Prameswati adalah AKBP Edy Herwiyanto yang kini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

    Dari LHKPN-nya, AKBP Edy Herwiyanto tercatat memiliki total harta sebesar Rp 4,6 miliar.

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 2 Februari 2023.

    Harta terbanyaknya berasa dari tanah dan bangunan yang ia miliki sebesar Rp 5 miliar.

    Namun, Edy juga memiliki utang sebesar Rp 1,4 miliar.

    Profil Vinanda Prameswati

    VINANDA PRAMESWATI Vinanda Prameswati menyandang status sebagai Wali Kota Termuda untuk periode masa jabatan 2025-2030. Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wali Kota Kediri. Vinanda Prameswati mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) kemarin. (Istimewa/TribunJatim.com/Protokol Pemkot Kediri)

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan tingkat sekolah di Kediri. 

    Ia berkuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2016-2020.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada 2021-2023.

    Inilah riwayat pendidikan Vinanda Prameswati:

    SD Plus Rahmat (2004)
    SMPN 1 Kediri (2010)
    SMAN 3 Kediri (2013)
    Universitas Brawijaya (2016)
    Universitas Airlangga (2021)

    Di bidang politik, Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri 2024-sekarang.

    Pada Pilkada Kota Kediri 2024, Vinanda Prameswati maju berpasangan dengan Qowimuddin Thoha, pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul.

    Mereka diusung tujuh partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura.

    Mereka berhasil meraih 56,83 persen suara sah atau 98.205 suara.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)