Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Video Skandal Petinggi Negara Dibongkar Usai Hasto Ditahan? Connie Bakrie: Cek Instagram Saya

    Video Skandal Petinggi Negara Dibongkar Usai Hasto Ditahan? Connie Bakrie: Cek Instagram Saya

    TRIBUNJATIM.COM – Video skandal petinggi negara yang sempat disebut oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli jadi sorotan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto Kristiyanto ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku (buron).

    Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Usai penahanan Hasto Kristiyanto, akankah PDIP bongkar video skandal petinggi negara? 

    Pada akhir Desember 2024, PDIP mengancam akan menunjukkan video skandal petinggi negara. 

    Ancaman ini setelah mereka mengaku menjadi korban kriminalisasi. 

    Apalagi sekarang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto telah ditahan oleh KPK kasus penyuapan dan pelarian Harun Masiku. 

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengungkap soal dokumen dan video skandal pejabat itu pada Jumat 27 Desember 2024 lalu.

    Guntur Romli saat itu mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan membongkar dokumen dan video itu.

    “Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur Romli dikutip dari Kompas.com.

    Guntur mengatakan bahwa ancaman untuk membongkar skandal ini merupakan respons terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto yang kala itu baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Dia sangat yakin informasi dan video yang akan disampaikan oleh Hasto adalah akurat.

    Mengingat Hasto memiliki pengalaman selama sembilan tahun di lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo.

    Ia bahkan mengklaim bahwa skandal ini akan lebih mengejutkan dibandingkan dengan kasus “Watergate” di Amerika Serikat.

    “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” tegas Guntur.

    Dimana dokumen itu saat ini?

    (ISTIMEWA) Kolase Tribunnews: Inilah sosok Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie, Pakar Militer yang disebut-sebut selamatkan dokumen penting Hasto di Rusia. (ISTIMEWA Via Tribun Medan)

    Kini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK.

    Hasto menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat konferensi pers pimpinan KPK  di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hasto ditahan KPK dalam dua kasus dugaan perintangan penyidikan dan kasus suap.

    Guntur Romli juga pernah mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen dan video skandal pejabat negara kepada pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

    Dokumen tersebut saat ini berada di Rusia, di mana Connie sedang menjalankan tugasnya sebagai Guru Besar di Saint Petersburg State University.

    Diakui Connie Rahakundini Bakrie bahwa sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk, diduga berisi informasi mengenai dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri.

    “Betul. Silakan cek Instagram saya, karena itu sumber beritanya. Saya yang sampaikan,” kata Connie saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/12/2024) lalu.

    Connie mengatakan  langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen itu tidak dihilangkan.

    Menurut Connie, berbagai dokumen itu dititipkan ketika dia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia.

    Lalu apa tanggapan Connie saat ini?

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK, Kamis (20/2/2025). Terlihat tangannya diborgol dan memakai rompi tahanan berwarna oranye. (Tangkap layar Kompas TV)

    Seusai Hasto Kristiyanto resmi ditahan, Connie Bakrie belum membongkar dokumen rahasia tersebut.

    Connie justru tampak hanya membagikan foto dan reelsnya melalui story Instagram pribadi, Jumat (21/2/2025) lalu.

    Foto dan reels video tersebut berkaitan dengan penangkapan sahabatnya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Connie juga membagikan pernyataan Hasto yang mendesak KPK agar memeriksa keluarga Jokowi terkait dugaan korupsi.

    Lalu, pengamat militer itu juga mengunggah foto kartun berwajah Jokowi.

    Dalam keterangannya, Connie mendesak KPK untuk menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan terhadap seseorang.

    Berita tentang Hasto Kristiyanto lainnya

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Jakarta –

    Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kembali menyambangi kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri siang ini di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati hingga Sukur Nababan.

    Pantauan detikcom di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) sejumlah Ketua DPP PDIP sudah hadir di lokasi pukul 11.54 WIB. MY Esti yang juga pimpinan di Komisi X DPR RI irit bicara ketika dihampiri oleh wartawan, ia hanya melempar senyum.

    Tak berselang lama, sekitar pukul 13.38 WIB, Ketua DPP bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan juga terlihat di lokasi. Ia menggunakan mobil berpelat nomor DPR RI 182-01 ketika sampai di rumah Megawati.

    Sukur juga tak mengucapkan sepatah kata pun ke awak media. Ia langsung memasuki rumah Megawati usai turun dari mobil, kedua tokoh ini hingga pukul 14.01 WIB belum terlihat meninggalkan lokasi.

    Diketahui, selama dua hari berturut-turut Sejumlah elite PDIP menyambangi kediaman sang Ketum di Teuku Umar. Kehadiran mereka terpantau usai beredarnya arahan dari Ketum PDIP terkait penundaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

    KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi
    check and balance
    .
    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
    Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan.
    Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
    “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga
    checks and balances,
    pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur.
    “Ada adagium klasik dari Lord Acton:
    Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Kekuasaan tanpa
    checks and balances
    akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah sampai di Magelang, meski sebelumnya ‘dilarang’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti Retret di kompleks Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan, mereka sedang menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Adapun dirinya mengaku sudah siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan yang dimaksud, yang sejatinya sudah dimulai sejak Jumat, 21 Februari 2025.

    Ia menambahkan, 55 kepala daerah dari PDI P juga sama siapnya dengan dia, untuk berpartisipasi dalam retret bersangkutan.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata dia, usai gelaran koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya lagi.

    Hasto melanjutkan, Pramono Anung sudah menghubungi DPP maupun Megawati Soekarnoputri terkait kelanjutan kejelasan status kepesertaan mereka yang diundang.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” ujarnya.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” ucap dia, menandaskan.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    PIKIRAN RAKYAT – Fahmi Muhammad menjadi pembicaraan terkait Novi dari band Sukatani yang viral dipecat. Vokalis band itu dipecat SD IT Mutiara Hati, Banjarnegara, pada 6 Februari 2025 karena dianggap melanggar aturan usai terbuka auratnya.

    Diduga ada intimidasi polisi pada sekolah tempat mengajar Novi sebelumnya tersebut. Tuduhan mengintimidasi ini dibantah Polda Jawa Tengah dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Padahal sebelumnya, viral sang vokalis menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ untuk menyindir oknum anggota kepolisian.

    Menyikapi hal itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad mengaku siap mengajak sang guru untuk mengajar di tempatnya memimpin. Hal ini diketahui lewat video viral 52 detik yang diunggah akun X (Twitter) @gat***.

    “Saya saat ini sedang retreat di Magelang bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral terkait band Sukatani dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan denga isu yang beredar keluarnya Mbak Novi, salah satu guru di sekolah dasar, saya Fahmi Muhammad dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Saya selaku pemerintah daerah siap memfasilitasi,” ucapnya.

    Harta kekayaan Fahmi Muhammad

    Fahmi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 26 Agustus 2024 saat mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2024. Total LHKPN miliknya adalah Rp11,5 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah Seluas 2215 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp160.000.000 Tanah Seluas 1420 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp404.000.000 Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp120.000.000 Tanah Seluas 1278 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp100.000.000 Tanah Seluas 776 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI, Rp300.000.000 Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp75.000.000 Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp85.000.000 Tanah Seluas 4350 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp775.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp2.019.000.000

    Daftar kendaraan milik Fahmi Muhammad MOBIL, HYUNDAI IONIQ5 SIGNATURE EXTEND BLUE/GRAVITY GOLD MATE OBSIDIAN BLACK Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp779.500.000 MOBIL, DATHASU MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000 MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp55.120.500 MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp14.247.700

    Total kendaraan: Rp898.868.200

    Heboh Lagu Bayar Bayar Bayar hingga Band Sukatani Minta Maaf ke Polisi, Apa Alasannya?

    Katanya Tak Antikritik tapi Band Sukatani ‘Diintimidasi’, Kapolri Akui Ada Miskomunikasi

    Daftar harta lainnya milik Fahmi Muhammad SURAT BERHARGA: Rp1.600.000.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp7.021.543.136

    Total harta kekayaan: Rp11.539.411.336

    Gercep juga Bupati Purbalingga.. pic.twitter.com/7swUWgxNZR— Bang Gatse (@gatse8) February 22, 2025 Profil Fahmi Muhammad Nama lengkap: Fahmi Muhammad Hanif TTL: Tangerang, 2 September 1996 Partai politik: PKS Pekerjaan: Pengusaha, Politikus Almamater: Universitas Brawijaya, Bursa Technical University Turkey

    Demikian harta kekayaan dan profil Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga yang mengajak Novi menjadi guru di wilayahnya. Tawaran ini diungkap setelah viral sang guru dipecat dari tempatnya mengajar di Banjarnegara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    loading…

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keluar menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Tiga kader PDIP ditahan KPK dalam rentang waktu kurang dari seminggu. Terbaru, ada nama Hasto Kristiyanto yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Penahanan tiga kader PDIP dalam waktu berdekatan itu memicu beragam respons, termasuk dugaan adanya politisasi. Kendati begitu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai aturan.

    Lalu, siapa saja kader PDIP yang ditahan KPK dalam kurun kurang dari seminggu ini? Berikut daftarnya.

    Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu

    1. Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita

    Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Dia ditahan oleh KPK sejak Rabu (19/2/2025) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023.

    Pada statusnya, Mbak Ita juga termasuk salah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menjadi Wali Kota Semarang sejak Januari 2023.

    Sebelum itu, Mbak Ita sebenarnya adalah Wakil Wali Kota Semarang yang mendampingi Hendrar Prihadi. Namun, karena Hendrar diangkat menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, posisi Wali Kota kemudian diberikan kepada Mbak Ita selaku wakilnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu (19/2/2025). Tak sendiri, dia ditahan bersama suami sekaligus mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB) dan dijerat tiga pasal yang disangkakan, yakni pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan.

    2. Alwin Basri

    Sedikit dijelaskan sebelumnya, Alwin Basri adalah suami dari Mbak Ita. Kader PDIP ini sebelumnya pernah menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

    Sebagaimana Mbak Ita, Alwi Basri juga ditahan KPK dengan tuduhan serupa. Pada perkara dugaan korupsi pengadaan kursi fabrikasi SD, Alwin diduga menerima uang Rp1,75 miliar.

    Selanjutnya, Alwin juga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan pada tahun anggaran 2023. Dalam proyek tersebut Alwin diduga menerima uang sebesar Rp2 miliar.

    Sementara untuk perkara permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang, Alwin dan istrinya disebut menerima uang Rp2,4 miliar. Uang tersebut dikumpulkan pada April-Desember 2023.

  • Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hubungan antara Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    semakin menjadi sorotan, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Apalagi, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDI-P yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Perintah tersebut pun dinilai sejumlah pihak sebagai langkah politik yang dapat berdampak pada relasi kedua tokoh tersebut.
    Padahal, kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan bakal bertemu.
    Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah beberapa kali mencuat, namun pada akhirnya selalu tak terwujud.
    Terakhir, pertemuan keduanya kembali menjadi isu menjelang ulang tahun Megawati pada Kamis (23/2/2025).
    Tetapi, Prabowo saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga tidak menghadiri perayaan tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan keduanya masih dalam tahap pengaturan jadwal.
    Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati.
    Terlepas dari belum terlaksananya pertemuan tersebut, PDI-P menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo selama berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Pengamat politik Agung Baskoro menilai instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDI-P menunda retreat di Magelang, akan mempertaruhkan hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto.
    Pasalnya, retreat tersebut merupakan inisiatif Prabowo untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega-Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung, Jumat (21/2/2025).
    “Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDI-P dianggap ‘melawan’ perintah Presiden,” sambungnya.
    Sikap PDI-P ini, kata Agung, juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Megawati dan Prabowo, terutama setelah KPK resmi menahan Hasto.
    Sementara itu, dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai langkah Megawati sebagai strategi simbolis untuk menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung.
    “Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah,” ujar Verdy.
    Lebih lanjut, Verdy menyebut instruksi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik, terutama dalam konteks penahanan Hasto oleh KPK.
    “Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai,” ucapnya.
    Hal ini bisa menjadi strategi untuk menekan pemerintah terkait kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.
    Senada dengan Verdy, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai langkah Megawati ini bisa menjadi sinyal PDI-P untuk bergerak menuju oposisi.
    “Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDI-P,” ujar Ray.
    Dia juga menilai hubungan Prabowo dan PDI-P sudah semakin renggang setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Presiden Joko Widodo, dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan.
    Menurut Ray, sikap Prabowo tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P.
    “Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P,” kata Ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    PIKIRAN RAKYAT – Tri Budi Utomo ditunjuk Erick Thohir menjadi Komisaris Utama BUMN, berikut harta kekayaan dan profil sang jenderal. Ternyata pria itu adalah TNI aktif yang kini menjabat Pangdam VI/Mulawarman, dilansir dari akun Instagram resmi Kemenhan RI pada unggahan 30 November 2025.

    Tri menjadi Komisaris Utama tepatnya di PT Len Industri (Persero). Perusahaan itu merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir. Berapa harta yang dimiliki sang jenderal? Simak penjelasan lengkapnya:

    Harta kekayaan Tri Budi Utomo

    Ternyata Tri Budi tercatat terakhir kali melaporkan LHKPN ke KPK pada 31 Desember 2023, belum ada catatan harta kekayaan periode 2024 di website resmi e-lhkpn. Sang jenderal ternyata tidak mempunyai kendaraan. Berikut daftar hartanya:

    Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp275.963.635 KAS DAN SETARA KAS Rp3.079.437.189 HARTA LAINNYA Rp4.683.533.692

    Total harta kekayaan: Rp8.038.934.516

    Profil Tri Budi Utomo Nama lengkap: Tri Budi Utomo TTL: Surakarta, Jawa Tengah 6 Februari 1971 Riwayat pendidikan Tri Budi Utomo Akmil (1994) Dik Komando Dik Gultor Dik Free Fall Seskoad (2009) Sus Danyon Sus Dandim Sesko TNI (2017)

    Harta Kekayaan Agus Subiyanto, Panglima TNI Bangun Masjid Desain ‘Unik’ Berbentuk Baret

    Lahir di Cimahi, Kenapa Jenderal Agus Subiyanto Bangun Masjid Kubah Baret di Pangandaran?

    Karier Tri Budi Utomo Danyon 811 Sat 81 Kopassus (2010) Dandim 0410 Rem-043/Gatam Kodam-II/SWJ (2012) Dansat 81 Kopassus (2016) Dangrup A Paspampres (2017) Danrem 052/Wijayakrama Kodam Jaya (2019) Wadanjen Kopassus (2020) Danpaspampres (2021) Pangdam VI/MLW (sejak 2022) Sekjen Kemhan RI (2024 – sekarang) Komisaris Utama BUMN (2025 – sekarang) Penghargaan Tri Budi Utomo Satyalancana Seroja Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Dharma Nusa Satyalancana Kebaktian Sosial Satyalancana Ksatria Yudha Satyalancana Wira Karya Satyalancana Santi Dharma II Satyalancana Wira Siaga

    Demikian harta kekayaan dan profil Tri Budi Utomo yang merupakan TNI aktif. Ia belum lama ini ditunjuk Erick Thohir sebagai Komisaris Utama BUMN tepatnya di PT Len Industri (Persero).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News