Kementrian Lembaga: KPK

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Seberapa urgen Danantara bagi Indonesia?
Dalam Negeri   
Editor: Calista Aziza   
Minggu, 23 Februari 2025 – 10:39 WIB

Elshinta.com – Pertanyaan tentang urgensi menjadi semakin relevan bagi Danantara mengingat posisinya yang kian menjadi perhatian publik.

Pemerintahan Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa Danantara merupakan jawaban dan langkah konkret bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan membumihanguskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Kajian Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meneguhkan pendapat bahwa dengan Danantara, program hilirisasi yang sebelumya sangat bergantung pada realisasi investasi asing, nantinya tidak lagi bergantung pada investasi asing.

Sebagaimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir CEIC bahwa saat ini sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dalam peningkatan investasi asing.

Selain memang di balik nama Danantara (Daya Anagata Nusantara) tersimpan ambisi besar untuk dapat mengelola investasi dan aset negara dengan lebih efektif, entitas ini pun digadang-gadang sebagai kunci utama transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada utang dan menjadikan kekayaan nasional bekerja lebih cerdas.

Namun, dari pertama kali wacana ini beredar hingga menjelang peresmian, sorotan publik tak surut. Masyarakat bertanya-tanya, benarkah ini solusi? Ataukah hanya kemasan baru dari model lama yang berpotensi gagal di tangan para penguasa?

Indonesia sudah lama mengandalkan ekspor bahan mentah sebagai tulang punggung ekonomi. Akibatnya, ketika harga komoditas global turun, neraca transaksi berjalan ikut terpuruk.

Data BPS dan BI menunjukkan pada 2013, defisit transaksi berjalan mencapai -3,2 persen dari PDB, lebih buruk dibandingkan India (-1,7 persen) dan hampir setara dengan Brasil (-3,6 persen). Tekanan semacam ini bukan hal baru, tapi pemerintah kini berusaha membalikkan keadaan melalui hilirisasi.

Konsepnya sederhana, jangan sekadar mengekspor bijih nikel, tapi olah dulu jadi baterai litium dan kendaraan listrik. Jangan jual mentah bauksit, tapi kembangkan hingga jadi panel surya dan komponen otomotif.

Langkah ini mulai menunjukkan hasil. Sejak 2001 hingga 2022, ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari 2 persen menjadi 12 persen dari total ekspor nasional. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa nilai tambah memberikan dampak konkret.

Morowali, misalnya, yang dulunya hanya dikenal lewat deretan kapal pengangkut bijih nikel, kini mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 38,63 persen setelah industri pengolahan tumbuh.

Halmahera Tengah mengalami lonjakan lebih drastis, dari 5,18 persen (2004-2018) menjadi 75,61 persen dalam kurun waktu 2019-2022.

Di sinilah Danantara masuk sebagai pemain utama. Badan ini dibentuk untuk mengelola aset dan investasi negara sehingga proses hilirisasi tidak lagi bergantung pada modal asing.

Idealnya, ia akan menjadi katalis bagi industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi di dalam negeri.

Jika berhasil, Indonesia bisa keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas dan benar-benar menjadi pemain global dalam sektor manufaktur.

Soal Pengawasan

Namun, ada alasan mengapa publik untuk skeptis. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah soal pengawasan.

Siapa yang akan memastikan Danantara tidak terseret dalam pusaran korupsi? Kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menjadi pengingat betapa rentannya dana investasi negara terhadap penyalahgunaan.

Awalnya dimaksudkan sebagai motor pembangunan, 1MDB justru menjadi skandal keuangan terbesar di dunia, menggerus kepercayaan publik dan mengguncang ekonomi negeri jiran. Indonesia, dengan rekam jejak yang tak kalah berliku, jelas harus belajar dari kegagalan tersebut.

Masalah lainnya ada di struktur kepengurusan. Beberapa nama yang dikaitkan dengan Danantara menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas lembaga ini.

Bahkan ada pernyataan dari Presiden Prabowo sendiri bahwa para mantan presiden dan pemimpin ormas keagamaan akan dilibatkan dalam pengawasannya. Jika benar, ini bisa menjadi preseden yang mengkhawatirkan terkait netralitas dan independensi badan tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy menyarankan untuk menyerahkan pengelolaan Danantara sepenuhnya kepada para profesional yang berintegritas dan berkomitmen tinggi, serta tidak terafiliasi dengan kepentingan politik ataupun kelompok tertentu.

“Sepenuhnya serahkan ke para profesional yang berintegritas dan berkomitmen tinggi, serta tidak terafiliasi dengan partai politik dan kelompok tertentu,” ujar Budi.

Sebagaimana harapan dari Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira yang menginginkan Danantara pengelolaannya harus profesional dan transparan dengan pengurus di dalamnya harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Kepemimpinan Danantara harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta benar-benar berdedikasi untuk kepentingan nasional.

Anggawira pun menyatakan pengelolaan aset negara dalam skala besar seperti yang akan dilakukan Danantara memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset.

Belum usai polemik soal pengurus, perspektif lain soal sumber pendanaan muncul. Pemerintah dikabarkan akan mengalokasikan dana hasil efisiensi anggaran tahun ini untuk membiayai Danantara.

Angka yang beredar mencapai ratusan triliun rupiah, dana yang bisa saja digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah langkah ini bijak?

Beberapa ekonom berpendapat bahwa sebelum menggelontorkan dana sebesar itu, pemerintah seharusnya lebih dulu menutup defisit APBN atau setidaknya memastikan skema investasi Danantara tidak mengorbankan kepentingan publik.

Peluang Berhasil

Meski begitu, Danantara tetap punya peluang untuk sukses, asalkan dikelola dengan prinsip yang benar.

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan independen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberi akses penuh untuk mengaudit seluruh transaksi dan melaporkan temuan mereka kepada publik.

Selain itu, audit oleh lembaga independen internasional bisa menjadi langkah tambahan untuk memastikan standar pengelolaan dana tetap transparan.

Keberhasilan juga bergantung pada siapa yang diberi tanggung jawab menjalankan Danantara. Penempatan orang-orang yang punya rekam jejak buruk dalam pengelolaan keuangan negara hanya akan mengundang skeptisisme dan meruntuhkan kepercayaan sejak awal.

Pemerintah seharusnya menggandeng profesional berintegritas dari sektor swasta yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi dalam skala besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi mutlak. Setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya menjaga transparansi untuk meningkatkan daya saing Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tantangan utama yang harus dihadapi adalah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan. Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi.

Tanpa transparansi, Danantara justru bisa menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang,

Investasi harus difokuskan pada sektor-sektor strategis yang benar-benar berkontribusi pada perekonomian nasional, bukan sekadar menguntungkan kelompok tertentu.

Kemudian, keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi kebijakan Danantara harus diperkuat.

Dengan akses informasi yang luas, publik dapat mengawasi potensi penyimpangan dan memastikan kebijakan investasi yang diambil benar-benar menguntungkan negara, bukan segelintir elite.

Jika ini bisa dilakukan, maka Danantara bukan hanya menjadi lembaga investasi negara, tetapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa Danantara bisa menjadi salah satu instrumen keuangan paling berpengaruh di Indonesia. Namun, semua tergantung pada eksekusi.

Jika pengawasannya lemah, tidak mustahil Danantara hanya akan menjadi 1MDB versi Indonesia, sebuah lubang hitam bagi uang negara.

Namun, jika dikelola dengan benar, ia bisa menjadi pilar utama ekonomi nasional, membawa Indonesia menuju kemandirian finansial dan daya saing global yang lebih kuat.

Sumber : Antara