Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Ia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta semua pihak, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui.

    Seperti diketahui, belum lama ini Hasto ditahan KPK buntut dugaan keterlibatannya terhadap kasus Harun Masiku.

    “Penegasan ini bagus sekali. Siapapun yang mengetahui adanya korupsi yang diduga dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali harus melaporkannya kepada KPK,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (25/2/2025).

    Bukan hanya ke KPK, dugaan korupsi itu juga bisa dilaporkan ke penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

    Benny bilang, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya KPK dalam menindak tegas para koruptor.

    “Ayo dukung KPK berantas korupsi dan tangkap koruptor-koruptor,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Presiden Jokowi di balik revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Hasto menyebut revisi itu dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari potensi jeratan hukum.

    Hasto mengaku pernah bertemu Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran dan Bobby maju sebagai wali kota Solo dan Medan.

    Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa status keduanya sebagai kepala daerah akan membuat mereka rentan terhadap kasus korupsi dan gratifikasi.

  • Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Potensi terjadinya kerenggangan hubungan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri harus segera diatasi. Jika tidak, bisa terjadi ketegangan politik yang dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik internasional.

    Langkah meredakan ketegangan juga untuk mengatasi adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari merenggangnya hubungan dua patriot bangsa yang dihormati hingga ke level internasional tersebut.

    Seperti diketahui, indikasi merenggangnya hubungan kedua tokoh bangsa itu terjadi pasca penahanan Sekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang disusul dengan keluarnya instruksi bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Berikut diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia Nana Rukmana saat diwawancarai pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurut Nana, inisiasi untuk mengatasi ketegangan itu bisa dilakukan dengan segera mempertemukan keduanya yang diawali melalui komunikasi intensif kalangan terdekatnya.

    “Dari pihak Prabowo ada beberapa nama yang pantas mewakili, semisal Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo atau Sjafrie Samsoeddin. Atau mengutus Menko Polkam Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Megawati,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Megawati, ada beberapa nama yang sangat dipercayanya, seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) atau bahkan mengutus putrinya Puan Maharani.

    Pertemuan keduanya bisa dilaksanakan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dengan menghadirkan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tokoh penengah sekaligus perekat. 

    “Keduanya akan merasa dihormati. Presiden Prabowo tetap jadi tuan rumah, Megawati lahir dan punya sejarah panjang di Yogyakarta dan sempat tinggal di Gedung Agung,” katanya.

    Menghadirkan Sultan sebagai penengah, lanjut Nana, karena Sultan merupakan tokoh yang disegani.

    “Sultan miliki reputasi yang baik. Baik itu secara integritas dan kredibelitas, sultan pun dikenal sangat independen dan dihormati kedua pihak. Terlebih sultan juga merupakan seorang kepala daerah (Gubernur DIY) yang bisa merepresentasikan keberadaan para kepala daerah,” katanya.

    Di sisi lain kata Nana, ketegangan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicermati.

    “Saat surat penundaan retret beberapa hari ke belakang muncul, Megawati memberikan pesan tersirat. Kepala daerah dari PDIP diminta menunda retret tersebut, kata kuncinya adalah menunda,” katanya.

    Jika dicermati maka kata menunda ini merupakan pesan untuk berdialog yang disampaikan Megawati kepada Prabowo.

    “Melalui kata menunda itu, Megawati memberikan sinyal bahwa dia masih membuka ruang dialog dengan Prabowo. Tentunya dengan tujuan mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan politik,” katanya.

    Namun apabila ketegangan ini tidak teratasi atau cenderung berlarut-larut kata Nana, akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik dan geostrategis internasional.

    “Padahal jika kedua tokoh ini dipersatukan justru menjadi kekuatan hebat Indonesia. Megawati sangat dihormati di dunia Internasional, sehingga justru bisa memperkuat Prabowo dalam diplomasi Internasionalnya bagi kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

    Perkuat Diplomasi Internasional

    Megawati Soekarnoputri memang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah negara dan tokoh internasional. Belum lama, pada awal Februari 2025, Megawati diundang secara khusus Pemimpin Negara Vatikan Paus Fransiscus. 

    Selama berada di Vatikan, Megawati juga diundang menghadiri forum World Leaders Summit on Children’s Right. Forum ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional diantaranya Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara dan Paus Fransiskus.

    “Luasnya jaringan internasional Megawati itu sangat bisa membantu memperkuat diplomasi internasinal pemerintahan Prabowo sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan strategis di kancah internasional,” katanya.

    Selain karena berbagai perannya di berbagai forum internasional, ketokohannya semakin kuat juga karena dipengruhi nama besar ayahandanya Presiden Pertama RI Soekarno.

    Presiden Soekarno itu tokoh besar yang hingga saat ini namanya masih sangat dihormati di banyak negara karena berbagai peran strategis internasionalnya. 

    “Banyak negara besar di kawasan Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, sangat menghormatinya. Bahkan banya negara membuat berbagai monumen dan nama jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Sukarno,” katanya.*****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi rencana Hasto mengajukan penangguhan penahanan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal langkah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mengajukan penangguhan penahanan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, belum ada keputusan terkait permintaan Hasto tersebut. Menurutnya, kewenangan penahanan ada di tangan penyidik.

    “Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka, tapi soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasar pertimbangan,” kata Setyo, Selasa (25/2/2025).

    Setyo melanjutkan, berdasarkan pengetahuannya, sejauh ini belum ada tersangka perakara korupsi yang mengajukan penangguhan penahanan. “Sepertinya sebelumnya belum pernah ada juga tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristiyanto bersikeras penahanan kliennya ditangguhkan. Permohonan penangguhan penahanan pun akan kembali diajukan.

    “Akan diajukan lagi,” kata penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 24 Februari 2025.

    Kendati begitu, Maqdir menyatakan kedatangannya hari ini ke kantor Lembaga Antirasuah bukan urusan kasus Hasto. Maqdir tidak menjelaskan secara detail perihal kapan permohonan penangguhan penahanan Hasto akan disampaikan ke KPK.

    (cip)

  • Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Bisa Diaudit KPK dan BPK

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
     
    Peresmian ini menandai langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset nasional yang berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.
     
    Baca: Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, inovasi, serta disiplin dalam operasional BUMN.

    Selain itu, terkait transparansi, Presiden Prabowo menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ungkapnya.

    Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan.

    Ia menambahkan bahwa BPK juga dapat mengaudit Danantara karena badan ini mencakup perusahaan-perusahaan berbentuk public service obligation (PSO).

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyebut Danantara bukan sekadar pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan nasional.

    “Tidak pernah ada di era sebelumnya, ini yang pertama oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita doakan Danantara berjalan lancar demi Indonesia maju ke depan,” ucapnya.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk mendukung proyek-proyek berdampak besar dan berkelanjutan.

    Danantara mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Prabowo yakin bahwa dengan peresmian Danantara, Indonesia akan terus maju lebih kuat dan bersatu, serta meraih pencapaian besar di masa depan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • KPK Kantongi 1 Tersangka Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    KPK Kantongi 1 Tersangka Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi satu tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Informasi yang dihimpun Bisnis, menyebut bahwa pengusutan kasus dugaan gratifikasi itu berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2025 lalu.

    Penyidik lembaga antikorupsi telah menetapkan tersangka dengan inisial MH, dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

    Pimpinan KPK enggan mengonfirmasi secara terbuka perihal kasus itu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto meminta agar upaya konfirmasi dilakukan satu pintu ke Juru Bicara KPK.

    “Silakan konfirmasi ke jubir,” ujar Fitroh melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Kendati demikian, KPK mengonfirmasi sedang mengusut perkara baru terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Hal itu diketahui dari tiga orang saksi yang dipanggil oleh penyidik KPK pada jadwal pemeriksaan hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Hari ini Senin (24/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Tiga orang saksi itu yakni Direktur PT Panasia Synthetic Abadi Agnes Novella, Direktur PT Midas Xchange Valasia Tahun 2012 — 2016 Arief Deny Patria serta Agen Insurance Bagus Jalu Shakti.

    Saat dikonfirmasi apabila kasus tersebut terkait dengan Rafael Alun, Tessa masih enggan memerinci lebih lanjut.

  • Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    loading…

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hari ini, Selasa (25/2/2025), menghadirkan narasumber Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. FOTO/YOHANES DEMO

    JAKARTA – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah akan kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (25/2/2025). Para kepala daerah akan mendapatkan materi langsung dari para pemangku kebijakan seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

    Dari agenda yang diterima SINDOnews dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, para peserta mulai bangun sejak pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mengenakan pakaian olahraga sesuai instruksi, yaitu kaus panjang putih dan celana training hitam. Kegiatan pagi akan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan depan Ruang Sudirman.

    Setelah sarapan, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi pukul 07.00, diikuti oleh rangkaian sesi paparan dari berbagai menteri dan tokoh penting.

    Sesi pagi dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala BKKBN. Mereka akan membahas program pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dengan moderator Rektor IPDN.

    Pada sesi kedua, dari pukul 10.30 hingga 12.30 WIB, para pemateri retreat yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan materi. Diskusi ini dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan fokus pada sektor-sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

    Setelah istirahat siang, paparan akan dilanjutkan dengan kehadiran Menko Bidang Pangan dan Menteri Investasi yang akan membahas hilirisasi industri dan investasi di daerah. Kegiatan sore dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri UMKM, dimoderatori Deputi BNPP.

    Sesi paling dinantikan pada malam hari, yaitu paparan dari Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, akan menjadi puncak acara. Mereka akan menyampaikan materi penting terkait pengawasan, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas kepala daerah, dengan moderator Irjen Kemendagri.

    Jadwal Retret Kepala Daerah, Selasa, 25 Februari 2025:04.30 diharapkan sudah bangun, dan melaksanakan ibadah masing-masing

    05.10 berpakaian olahraga

  • SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan di Kongres VI di Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Tangkapan layar siaran langsung Kongres VI Demokrat di YouTube

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (24/2).

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan bahwa Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

    Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

    Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

    Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

     

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu kepala daerah usungan PDIP, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung baru hadir ke acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Meski begitu, ia tak mengungkapkan lebih rinci mengenai alasannya baru datang pada hari keempat ini.

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Februari 2025.

    Pramono Anung memastikan bahwa kedatangannya dalam acara retret sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pun saya berkomunikasi dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar.

    “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini,” tuturnya.

    Megawati Larang Kepala Daerah Usungan PDIP Hadiri Retret

    Ketum PDIP Megawati larang kepala daerah usungan partainya ikut retret./PDI Perjuangan

    Beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri sempat menjadi perhatian publik lantaran melarang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara retret yang berlangsung sejak 21-28 Februari 2024.

    Larangan tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebijakan itu muncul di tengah dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati pun meminta seluruh kepala daerah usungan PDIP yang saat itu sedang menuju Kabupaten Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” katanya.

    Daftar Kepala Daerah Usungan PDIP yang Sudah Hadir Sejak Semalam

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang datang ke lokasi retret sejak semalam. Dalam barisan itu, ada anak Pramono Anung yang menjadi Bupati Kediri, yakni Hanindhito Himawan Pramana.

    Selain itu, ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana. Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, terlihat turut menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

    Tampak Kaesang mengenakan setelan jas hitam saat menghadiri peluncuran lembaga tersebut. Selain dirinya, sang ayah mantan Presiden Joko Widodo dan kakaknya Wapres Gibran Rakabuming juga turut menghadiri acara tersebut.

    Sontak, kehadiran Kaesang di peluncuran Danantara menimbulkan pertanyaan apakah mungkin putra bungsu Jokowi tersebut ikut tergabung dalam organisasi.

    Tanggapan Kaesang Pangarep

    Saat ditanya awak media soal keterlibatannya dalam Danantara, Kaesang hanya menjawab singkat dan berjalan cepat menuju kendaraannya.

    “Tidak ada, tidak ada,” jawabnya singkat.

    Diketahui dalam struktur organisasi Danantara, sang ayah ikut tergabung sebagai Dewan Penasehat bersama dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

    Sedangkan yang menjabat sebagai CEO adalah Rosan Roeslani, dibantu Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO).

    Bisa Diperiksa KPK dan BPK

    Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki kekebalan hukum, sehingga dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin.

    Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa Danantara juga dapat diaudit oleh BPK, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program kewajiban layanan publik (PSO).

    “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami,” jelas Rosan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Bisa Diaudit, Tak Ada Imunitas Hukum

    Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Bisa Diaudit, Tak Ada Imunitas Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kekebalan hukum. Bahkan, Danantara berada di bawah pengawasan ketat Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Rosan, anggapan bahwa Undang-Undang (UU) BUMN terbaru memberikan imunitas hukum kepada Danantara tidaklah benar. Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas Danantara dapat diaudit oleh lembaga terkait.

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. KPK bisa melakukan penyelidikan, apalagi jika ada tindakan yang tidak patut atau kriminal. Sangat-sangat bisa. BPK juga dapat melakukan audit terhadap program public service obligation (PSO),” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Rosan juga menegaskan bahwa semua lembaga pengawas dapat terlibat dalam pemantauan Danantara. Selain itu, laporan pengelolaan badan investasi ini akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo.

    “Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan Danantara berjalan dengan baik. Saya yakin pengawasan akan melibatkan semua pihak,” kata Rosan.

    Sebagai Menteri Investasi Rosan menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar pengelolaan Danantara selalu dilakukan secara transparan. Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

    Danantara didirikan untuk mengoptimalkan kekayaan Indonesia, khususnya aset terbesar dari BUMN. Target total aset yang dikelola mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.

    Pada tahap awal, nilai investasi yang dikelola Danantara mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek strategis, terutama di sektor hilirisasi dan ekonomi berkelanjutan.

    Dengan angka investasi yang besar, pengawasan ketat menjadi hal yang krusial agar optimalisasi kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan Danantara bebas dari korupsi.

    “Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” tegas Prabowo saat peluncuran Danantara.

    Dengan transparansi dan pengawasan yang ketat, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi yang membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.