Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada hari ini, Sabtu, 15 Maret. Tim mengamankan sejumlah orang dalam operasi senyap tersebut.

    “Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Maret.

    Belum dirinci Tessa soal siapa saja pihak yang terjerat OTT. Termasuk, konstruksi perkara hingga berujung pemberian.

    “Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut,” pungkasnya.

  • 8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK

    8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK

    8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengamankan sebanyak delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten
    Ogan Komering Ulu
    (OKU), Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).
    Kedelapan orang tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
    “Total delapan orang (yang diamankan dari OTT di OKU, Sumsel),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2023).
    Pantauan di lokasi, rombongan KPK yang membawa delapan orang tersebut tiba di Gedung Merah Putih menggunakan tujuh mobil sekitar pukul 09.00 WIB.
    Namun, mereka yang ditangkap tidak diturunkan di pintu depan Gedung KPK, melainkan melalui pintu belakang.
    Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa penyidik mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga tiga Anggota DPRD dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu, 15 Maret 2025.
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Firtoh saat dikonfirmasi, Minggu.
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujarnya.
    Sebelumnya, delapan orang di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangkap dalam OTT oleh KPK ini merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD.
    Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak terkait dengan identitas delapan orang yang terjaring
    OTT KPK
    di OKU Sumsel.
    “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” kata Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Uang Rp2,6 Miliar

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Uang Rp2,6 Miliar

    loading…

    KPK mengamankan uang Rp2,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025). Dari giat tersebut, KPK mengamankan uang Rp2,6 miliar.

    “Rp2,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi perihal jumlah uang yang diamankan saat OTT di OKU, Minggu (16/3/2025).

    Fitroh menjelaskan, OTT tersebut terkait dengan suap. Adapun, suap yang dimaksud terkait proyek Dinas PUPR. “Suap proyek Dinas PUPR,” ujarnya.

    Untuk diketahui, delapan orang terjaring operasi senyap di OKU. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang tejaring di antaranya Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD. Mereka yang terjaring sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini KPK tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang kepala dinas berinisial NOV serta tiga Anggota DPRD OKU, yaitu FE (PDIP), FA (Partai Hanura), dan UM (PPP) terjaring dalam operasi senyap tersebut.

    Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni membenarkan, pihaknya hanya menyediakan tempat bagi tim KPK untuk melakukan pemeriksaan. “Iya benar siang tadi, kami dihubungi tim KPK untuk menyiapkan tempat pemeriksaan,” katanya, Minggu (16/3/2025).

    Zamroni mengaku tidak mengetahui detail mengenai siapa saja yang ditangkap, jumlahnya, maupun kronologi kejadian. “Saat ini kami hanya menyiapkan tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan,” katanya.

    Sebagai bentuk pengamanan, pintu gerbang Mapolres OKU ditutup rapat. Wartawan diminta untuk meninggalkan halaman Mapolres. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa gangguan.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka yang terjaring dalam operasi senyap.

    (abd)

  • Respons PDIP, Relawan Desak Jokowi Ambil Langkah Hukum ke Pemfitnah

    Respons PDIP, Relawan Desak Jokowi Ambil Langkah Hukum ke Pemfitnah

    Jakarta –

    Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyebut pihaknya membuka peluang akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum ke pihak yang memfitnah.

    “Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi terlebih karena beliau adalah tokoh bangsa. Tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden, jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah,” kata Utje kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

    Utje menyebut hingga kini pemfitnah Jokowi sibuk melempar isu tanpa ada bukti. Ia menilai hal ini justru membuat kegaduhan di masyarakat.

    “Para pemfitnah sibuk melempar isu tanpa bisa menunjukkan bukti, cara-cara yang dengan sadar dilakukan untuk menimbulkan kegaduhan dimasyarakat,” ungkapnya.

    Utje mengatakan hingga kini relawan selalu berkomunikasi secara berkala dengan Jokowi. Ia menyebut tak sedikit relawan yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk silaturahmi.

    “Hampir setiap hari ada relawan yang secara berkelompok sowan ke beliau di Solo. Banyak teman-teman relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan peluang bertemu beliau,” katanya.

    “Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?” ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3).

    Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.

    Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.

    “Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya,” jelasnya.

    Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.

    “Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan ‘digarap’ sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar,” imbuh Guntur.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Golkar Sebut Ridwan Kamil Dalam Kondisi Baik setelah Sempat Dikabarkan Menghilang – Halaman all

    Golkar Sebut Ridwan Kamil Dalam Kondisi Baik setelah Sempat Dikabarkan Menghilang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah dikabarkan menghilang pasca-penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya berhasil dihubungi.

    Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, berhasil dihubungi pada malam hari, Jumat (14/3/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.

    Menurut Iswara, komunikasi tersebut dilakukan melalui nomor telepon staf Ridwan Kamil.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat.

    Dalam percakapan tersebut, Ridwan Kamil menegaskan bahwa ia tidak melarikan diri dan saat ini berada di Bandung. 

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi. Beliau menelpon pakai handphone stafnya.” 

    “Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung. Ya, beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” papar Iswara.

    Meski begitu, Iswara tak merinci di mana keberadaaan Kang Emil sebenarnya.

    Iswara hanya menjelaskan bahwa RK memastikan bakal kooperatif untuk membantu penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut.

    Penggeledahan oleh KPK

    Rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, digeledah oleh KPK pada Senin, 10 Maret 2025.

    Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi Bank Daerah.

    KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan ini.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Ya pastinya kalau soal disita dan tidak, pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik.”

    “Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” ucap Setyo.

    Lebih lanjut, Setyo mengatakan, status Ridwan Kamil dalam kasus ini masih sebatas saksi. 

    Ia belum bisa membeberkan kapan RK diperiksa oleh penyidik untuk mengonfirmasi beberapa barang yang telah diamankan dari rumahnya.

    “Nanti pasti, ya saya kembalikan kepada penyidik lagi, itu urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tutur Setyo.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengamankan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel), pada Sabtu (15/3/2025).
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujarnya.
    Sebelumnya, delapan orang di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
    “Benar,” ujar Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
    Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak terkait dengan identitas delapan orang yang terkena
    OTT KPK
    di OKU Sumsel ini.
    “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” kata Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Terjaring OTT di OKU, 8 Orang Tertangkap Tiba di Gedung KPK

    Usai Terjaring OTT di OKU, 8 Orang Tertangkap Tiba di Gedung KPK

    loading…

    Petugas KPK membawa para pihak yang terjaring dalam OTT di OKU, Sumsel ke Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2026), untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Sabtu (15/3/2025). Usai tertangkap, mereka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2026), untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Rombongan orang tertangkap itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.52 WIB. Mereka dibawa ke Kantor Lembaga Antirasuah dengan mengenakan tujuh mobil minibus.

    Setibanya di lokasi, mereka langsung digiring menuju ruang pemeriksaan dan tidak melewati lobby utama Gedung Merah Putih KPK. Belum ada keterangan resmi berapa jumlah pihak yang diamankan yang diterbangkan ke Jakarta.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan, penyidik KPK telah menangkap 8 orang dalam giat operasi senyap itu.

    “Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” terang Tessa saat dikonfirmasi, Sabtu (15/3/2025).

    (abd)

  • Para Pejabat OKU Sumsel yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK – Page 3

    Para Pejabat OKU Sumsel yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Para pejabat dari Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Minggu pagi (16/3/2025).

    Seperti diberitakan Antara, para pejabat itu tiba di KPK pukul 08.42 WIB menggunakan kendaraan berjenis Toyota Innova berwarna hitam. Tampak ada tujuh mobil yang tiba dan langsung masuk ke area belakang Gedung KPK.

    Para pejabat yang terkena OTT KPK itu tidak diturunkan di lobi gedung karena mobil yang membawa mereka melaju ke area belakang. Petugas keamanan yang berjaga menyebut bahwa mereka langsung naik ke lantai atas gedung setelah diturunkan di area belakang.

    Belum diketahui ada berapa pejabat terkena OTT tersebut yang sudah digiring ke Gedung KPK.

    Sebelumnya diberitakan, delapan pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (15/3/2025).

    “Benar, KPK telah mengamankan 8 orang,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan.

    Tessa belum bisa menyebutkan perkara korupsi apa yang menjerat delapan orang tersebut.

    “Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konpers resmi terkait kegiatan tersebut,” kata Tessa.

    Berdasarkan informasi, delapan orang yang terjaring OTT KPK yakni, Nov (Kepala Dinas PUPR OKU) dan tiga orang anggota DPRD OKU yaitu FE (PDIP), FA (Hanura), dan UM (PPP) beserta tiga orang ASN di lingkungan dinas setempat serta satu orang kontraktor.

    Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

  • Pejabat PUPR dan 3 Anggota DPRD OKU yang Terjaring OTT KPK Dibawa ke Jakarta – Page 3

    Pejabat PUPR dan 3 Anggota DPRD OKU yang Terjaring OTT KPK Dibawa ke Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Delapan pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dibawa ke Palembang via jalur darat untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta guna diproses lebih lanjut.

    “Ya, tadi malam sekitar pukul 22.30 WIB mereka langsung dibawa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Palembang untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni di Baturaja, Minggu (16/3/2025) dilansir Antara.

    Diketahui, delapan orang yang terjaring OTT yakni, Nov (Kepala Dinas PUPR OKU) dan tiga orang anggota DPRD OKU yaitu FE (PDIP), FA (Hanura), dan UM (PPP) beserta tiga orang ASN di lingkungan dinas setempat serta satu orang kontraktor.

    Setelah diperiksa secara maraton oleh penyidik KPK di Mapolres OKU, tujuh unit mobil yang telah disiapkan membawa ke Palembang untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta.

    “Rombongan KPK ini langsung ke Palembang dan selanjutnya akan diberangkatkan ke Jakarta,” ungkap Kapolres OKU.

    Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti dalam OTT KPK.

    KPK Akan Geledah Kantor Dinas PUPR

    Rencananya, kata Kapolres, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin, 17 Maret 2025, untuk melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR OKU.

    Terkait kasus apa yang menjerat Nov Cs, Kapolres mengaku tidak tahu, karena pihaknya tidak ikut serta saat OTT KPK. “Kami hanya sebatas menyediakan tempat saja,” ujar Imam.

     

    KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Rohidin juga merupakan calon gubernur petahana Bengkulu

  • Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Ridwan Kamil memastikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara usai dihubungi Ridwan Kamil menggunakan telepon staf.

     Dia mengatakan Ridwan Kamil sudah berhasil dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara saat ditemui usai safari ramadan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu (15/3/2025).

    Ridwan Kamil sendiri dilaporkan tidak bisa dihubungi pascapenggeledahan rumah.

    Iswara mengatakan, RK akan bersikap kooperatif dan apapun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi.

    Berikut profil MQ Iswara 

    Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

    Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

    Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

    Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

    Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

    Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

    Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya. ​

    Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

    Sampaikan Kondisi Ridwan Kamil 

    Iswara menjadi orang yang dihubungi usai kandidat gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 itu.

    RK menghilang sejak rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” kata Iswara.

    Dalam percakapan itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan masih berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.

    Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara.

    RK, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah bagian dari risiko jabatan. Namun, dia pun akan siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelasnya.

     Iswara menyatakan RK mengabarkan dirinya tidak menghilang lantaran ada di Bandung. Sebaliknya, RK akan kooperatif untuk membantu penyidik KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau,” pungkasnya.

     

    PENGGELEDAHAN KPK – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar menghormati proses hukum terhadap penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Tribunnews/Igman Ibrahim)

    Ridwan Kamil, memberikan pernyataan kepada awak media lewat selembar kertas yang diberikan seorang pegawainya kepada sejumlah wartawan yang berada di lokasi penggeledahan.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Berikut pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    5 Tersangka Sudah Ditetapkan

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Utama nonaktif bank BUMD di Jawa Barat Yuddy Renaldi (YR); Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE); dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo pun mengungkap konstruksi perkara kasus tersebut.

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp 81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK menduga bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi mengatakan, Rp 222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut bersama-sama dengan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Deni Setiawan)
     

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Hilang Kontak, Ridwan Kamil Menghubungi Golkar Jabar Melalui Telepon Stafnya: Ada di Bandung