Kementrian Lembaga: KPK

Korupsi Taspen: Dana Pensiun Dirampok
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
DI NEGERI
yang dihuni berjuta harapan masa tua, ironi ini terjadi:
dana pensiun
yang semestinya menjadi sandaran hari senja, justru dirampok terang benderang.
PT Taspen, lembaga negara yang diberi amanah mengelola dana pensiun para abdi negara, kini terseret dalam pusaran korupsi. Skandal investasi fiktif senilai Rp 1 triliun membuktikan, bahkan hak hidup para pensiunan pun tak lagi sakral di mata sebagian pejabat.
Dalam pengungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap betapa investasi bodong menjadi alat memperkaya diri.
Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, bersama petinggi PT Insight Investment Management, diduga menggelapkan dana yang bukan hanya angka di atas kertas, tetapi harga diri dan masa depan para pensiunan.
Kasus ini bermula dari tahun 2019, saat Taspen menempatkan dana investasi di reksa dana RD I-Next G2. Angka yang fantastis: Rp 1 triliun.
Prosedurnya? Buram. Tata kelolanya? Terabaikan. Risiko? Seolah tak perlu dihitung.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit terakhir menyatakan dengan tegas: kerugian negara akibat investasi bodong ini mencapai Rp 1 triliun.
Uang itu menguap, meninggalkan lubang besar di fondasi keuangan negara, sekaligus menampar logika manajemen risiko yang semestinya ketat di lembaga pengelola dana rakyat.
Ironisnya, ini bukan pertama kali dana publik dijadikan bancakan. Yang membedakan, kali ini yang dirampok bukan sembarang dana: ini dana pensiun. Hak orang-orang yang di masa mudanya berpeluh untuk republik ini.
KPK bergerak. Tak sekadar mengejar bayang-bayang, KPK menahan Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto. Enam apartemen mewah di Tangerang Selatan, uang tunai Rp 150 miliar disita sebagai bukti kejahatan yang telanjang.
Namun, penahanan ini seolah membuka luka lama: mengapa lembaga seperti Taspen bisa begitu mudah mengabaikan prinsip kehati-hatian?
Di mana fungsi pengawasan internal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN saat investasi sebesar itu berjalan tanpa dasar yang kuat?
Lebih dari sekadar penyimpangan administrasi, ini adalah penghianatan terhadap mandat sosial. Dana yang dikelola Taspen bukan dana modal ventura, bukan dana spekulasi, melainkan dana kesejahteraan puluhan juta orang tua bangsa.
Kasus Taspen adalah cermin retak dari ketidakmampuan negara melindungi dana publik. Betapa mudahnya nilai Rp 1 triliun—yang seharusnya menopang hidup para pensiunan—diobral untuk keserakahan segelintir orang.
Ini bukan semata kegagalan individu. Ini adalah kegagalan sistemik. Kegagalan yang memperlihatkan betapa pengawasan BUMN masih lemah, betapa akuntabilitas manajemen keuangan negara masih menjadi jargon kosong.
Pertanyaannya: sampai kapan kita membiarkan institusi-institusi strategis kita menjadi ladang perburuan rente? Sampai kapan kita menutup mata terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang diberi mandat untuk mengabdi?
Dalam sistem yang sehat, kepercayaan adalah modal. Jika kepercayaan itu dirusak oleh tangan-tangan kotor, seluruh bangunan negara ikut rapuh.
Mungkin bagi sebagian pejabat, kerugian Rp 1 triliun hanyalah satu laporan di meja. Namun, bagi pensiunan guru di kampung, bagi mantan abdi negara yang menggantungkan masa tuanya pada Taspen, Rp 1 triliun adalah jaminan makan, kesehatan, dan martabat.
Dalam setiap rupiah yang dirampok, ada peluh, ada air mata, ada rasa percaya yang dicabik-cabik. Itulah yang tidak tercermin dalam neraca keuangan, tapi menganga dalam batin rakyat.
Mengelola dana pensiun bukan hanya urusan bisnis. Ia adalah urusan keadilan antargenerasi. Ia adalah bentuk penghormatan negara terhadap jasa warga yang membangun negeri ini. Ketika negara gagal menjaga dana itu, negara juga gagal menjaga rasa keadilan.
Mereka yang kini ditahan, tentu harus diadili dengan proses hukum yang adil dan transparan. Namun, tugas negara tidak berhenti di situ. Lebih dari itu, perlu ada pembenahan total terhadap sistem pengelolaan dana pensiun.
Transparansi investasi harus menjadi prinsip utama. Otoritas pengawasan keuangan harus diperkuat secara nyata, bukan hanya seremonial.
Keterlibatan publik, termasuk para pensiunan, dalam mengawasi jalannya investasi harus difasilitasi.
Dan yang paling penting: pengkhianatan terhadap amanah publik harus diberi hukuman seberat-beratnya agar menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang tergoda menyentuh dana publik.
Jika tidak, maka jangan salahkan rakyat jika mereka kian kehilangan kepercayaan pada negara.
Ada yang lebih berat dari sekadar menuntut pertanggungjawaban hukum: menuntut pertanggungjawaban moral.
Mereka yang bermain-main dengan dana pensiun tidak sekadar melanggar hukum, mereka menghancurkan nilai dasar penghormatan terhadap masa tua, terhadap jasa, terhadap keadaban publik.
Dalam setiap negara yang bermartabat, dana pensiun adalah jantung kesejahteraan sosial. Ketika jantung itu dirusak oleh keserakahan, maka penyakit kronis dalam tubuh republik akan segera menyebar.
Korupsi Taspen
bukan sekadar soal uang; ini soal bagaimana negara menghargai rakyatnya.
Kini publik menanti: bukan hanya siapa yang masuk penjara, tapi juga apakah pemerintah akan sungguh-sungguh memperbaiki sistem pengelolaan dana publik.
Jika kasus Taspen hanya berakhir dengan hukuman kepada individu tanpa reformasi struktural, kita hanya mengulang siklus busuk yang sama: skandal demi skandal, permintaan maaf demi permintaan maaf, tanpa perubahan berarti.
Sebaliknya, jika kita berani memperbaiki, maka kasus ini bisa menjadi momentum penting: membangun ulang tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada integritas dan keadilan sosial.
Sebab dalam republik yang sehat, masa tua rakyatnya adalah cermin masa depan bangsanya. Dan kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar jika dana pensiun pun tak bisa kita jaga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.