Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPI

  • Progres Kilang Balikpapan Sentuh 96,67% di Minggu Kedua Oktober 2025

    Progres Kilang Balikpapan Sentuh 96,67% di Minggu Kedua Oktober 2025

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe mencatat progres 96,67% pada minggu kedua Oktober 2025, 

    Pencapaian tersebut disampaikan langsung kepada rombongan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam kunjungan kerja ke PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) pada Selasa (14/10). 

    Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI, Gede Edy Prasetya menyatakan kunjungan ini bagian dari agenda monitoring dan evaluasi berkala pemerintah pusat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang bergerak di sektor energi.

    “Kami menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan oleh KPB dalam rangka penyelesaian RDMP Balikpapan. Proyek ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025). 

    Lebih lanjut, Gede menyampaikan harapan agar momentum positif ini dapat dipertahankan hingga garis finis. 

    “Semoga seluruh proses berjalan lancar menuju commissioning dan peresmian, sehingga dapat segera memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

    Setelah sesi paparan berlangsung di Gedung New Site Office (NSO), agenda dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek. 

    Perhatian khusus tertuju pada unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang menjadi jantung operasional proyek. 

    Vice President Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman menjelaskan unit berkapasitas 90.000 barel per hari ini dirancang untuk mengonversi residu menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, termasuk Gasoline, Liquid Petroleum Gas (LPG), Light Cycle Oil (LCO), Decant Oil (DCO), dan produk petrokimia berupa propylene.

    “Kami terus menjaga transparansi dan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip keselamatan, kualitas, dan kepatuhan. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya. 

    Adapun, dia menuturkan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan terus diprioritaskan, di mana prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) ditempatkan pada setiap lini pelaksanaan. 

    “Sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mewujudkan pembangunan kilang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, kehadiran rombongan Kemenko Perekonomian kali ini turut didampingi oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta disambut langsung oleh jajaran manajemen PT KPB, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina (Persero).

  • Cerita Bahlil Satu Tahun Bekerja Bareng Prabowo: Setiap Menteri Pasti Pernah Ditegur Sayang – Page 3

    Cerita Bahlil Satu Tahun Bekerja Bareng Prabowo: Setiap Menteri Pasti Pernah Ditegur Sayang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menceritakan pengalamannya satu tahun bekerja bersama Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan setiap Menteri pasti pernah ditegur Presiden bila bekerja tidak maksimal.

    Namun, menurut Bahlil, teguran dari Prabowo adalah teguran sayang agar bekerja lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan? Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur,” kelakar Bahlil.

    Ditanya isu ada menteri ditegur presiden sampai tiga kali oleh Prabowo, Bahlil mengaku tidak tahu. Namun, dia memberikan pesan tersirat bahwa sesama Menteri tidak boleh saling tumpeng tindih dalam bekerja.

    “Saya enggak tahu ya (teguran) yang dimaksudkan seperti apa, kita sesama bis kota jangan saling mendahului, ya,” Bahlil menutup.

    Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo diisi dengan upaya memenuhi target kerja untuk rakyat. Menurut dia, apa yang dikerjakannya semata menjalankan perintah presiden sesuai aturan perundang-undangan.

    “Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target, key performance index (KPI) dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil

  • Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengancam tidak segan mencopot menterinya jika tidak berkinerja baik.

    Politisi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menilai presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Pasalnya, para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.
    Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

    “Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata- mata kepentingan strategis Presiden. Namun demikian, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025).

    Dia menjelaskan, presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. Organisasi teknis tersebut dinilai dapat menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri kinerjanya baik atau tidak.

    Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya.
    Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

    “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama- sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak,” jelasnya.

    Dengan dasar tersebut, Said menilai tidak akan ada menteri merasa kecewa jika nantinya kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

    “Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” ungkapnya.

  • Bahlil Tanggapi Penilaian Kinerja Satu Tahun Menteri Prabowo: Biar Kewenangan Presiden

    Bahlil Tanggapi Penilaian Kinerja Satu Tahun Menteri Prabowo: Biar Kewenangan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu spekulasi akan bermunculan terkait evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden dan jajaran kabinet di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan para menteri fokus bekerja sesuai arahan dan target yang telah ditetapkan.

    “Yang berhak menilai kinerja menteri adalah Pak Presiden. Biar kita serahkan kewenangan prerogatif ini kepada Presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan kementerian saat ini berorientasi pada hasil konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor energi, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan energi nasional.

    Bahlil menegaskan bahwa dirinya dan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih bekerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dan perintah langsung Presiden Prabowo, dengan mengacu pada mandat undang-undang yang berlaku.

    “Kami para menteri hanya bisa bekerja menjalankan apa yang jadi target KPI dan perintah Presiden serta undang-undang. Barang tentu semua dilakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Bahlil. 

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya  menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna besok, Senin (20/10/2025) untuk mengevaluasi capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Sudah banyak sekali yang dicapai selama 1 tahun pemerintahan ini. Besok, Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung dalam sidang kabinet paripurna, mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy usai meninjau Sekolah Rakyat 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

  • Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasarkan Ukuran Kinerja Terukur, Bukan Persepsi Politik

    Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasarkan Ukuran Kinerja Terukur, Bukan Persepsi Politik

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri harus didasarkan pada ukuran kinerja yang jelas dan objektif, bukan sekadar penilaian politik. Menurut dia, mekanisme evaluasi yang sistematis justru akan membantu Presiden menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas kabinet.

    “Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, karena mereka adalah pembantu presiden. Pergantian atau tidaknya menteri sepenuhnya merupakan keputusan strategis Presiden,” kata Said di Jakarta, Sabtu (19/10/2025).

    Dia menjelaskan, Presiden memiliki perangkat teknis yang cukup kuat untuk menilai kinerja para pembantunya. Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang bisa berperan dalam menyusun Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap menteri.

    “Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun indikator kinerja agar evaluasi tidak subjektif. Jadi, ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline yang bisa diukur secara konkret,” ujar Said.

    Menurut dia, mekanisme KPI perlu disepakati sejak awal dan disampaikan secara berkala, misalnya setiap enam bulan sekali. Dengan begitu, proses evaluasi berjalan transparan dan menteri yang dievaluasi memiliki acuan yang jelas.

    “Kalau ukuran evaluasi dibuat terbuka, maka tidak ada menteri yang akan merasa dievaluasi sepihak. Sebaliknya, Presiden juga akan memiliki dasar konkret dalam menilai kinerja anak buahnya,” tutur Said.

    Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar Presiden berhati-hati terhadap pola kerja “kamuflatif” di kalangan menteri, yakni tampak populer di publik tapi minim hasil nyata di lapangan. Ia menyebut, pola semacam itu bisa menyesatkan persepsi publik sekaligus mengaburkan arah kebijakan pemerintah.

    “Yang saya sebut kinerja kamuflatif itu adalah ketika seorang menteri sering muncul di media dengan langkah yang tampak heboh, tapi kebijakannya tidak memberi dampak struktural sebagaimana cita-cita Presiden dalam Asta Cita-nya,” tegas dia.

    Said menilai, evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja akan membantu Presiden memastikan bahwa setiap kementerian bekerja sesuai arah pembangunan nasional. Ia menyebut langkah ini bukan hanya penting untuk efektivitas kabinet, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

    “Dengan ukuran yang objektif, publik bisa menilai bahwa reshuffle bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kinerja nyata. Ini penting agar pemerintahan berjalan efektif dan rakyat melihat hasilnya,” ujar Said Abdullah.

    Dia menambahkan, transparansi dalam evaluasi juga akan mendorong para menteri untuk bekerja lebih fokus pada target kebijakan. “Kalau KPI-nya jelas, menteri akan lebih disiplin dan terukur dalam bekerja. Itulah yang diharapkan oleh rakyat dari kabinet presiden,” pungkas Said.[asg]

  • Begini Pengujian Ketat Produk BBM Sebelum Dipasarkan – Page 3

    Begini Pengujian Ketat Produk BBM Sebelum Dipasarkan – Page 3

    Liputan6.com, Cilacap – PT KIlang Pertamina Internasional (KPI) memastikan kualitas produk bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi diuji secara ketat agar memenuhi spesifikasi standar. Uji kualitas produk BBM dilakukan di semua kilang, salah satunya di Cilacap, Jawa Tengah. 

    General Manager Kilang Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo mengatakan, kilang yang ia pimpin ini memproduksi semua produk BBM, mulai dari Perta Series, solar, avtur dan yang terbaru adalah Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat terbang berbahan minyak jelantah.

    Wahyu menjelaskan, sebelum dilempar ke pasaran, produk-produk BBM tersebut diuji terlebih dahulu di laboratorium internal Kilang Cilacap. Pengujian tersebut termasuk dalam menentukan Research Octane Number (RON) pada BBM.

    Wahyu menyampaikan, pengujian dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research) yang merupakan alat standar internasional yang digunakan untuk menguji ketahanan bahan bakar terhadap knocking (detonasi), terutama untuk menentukan angka oktan (RON) dan angka setana (Cetane Number). 

    “Mesin ini bekerja dengan mensimulasikan kondisi pembakaran di dalam mesin kendaraan, termasuk tekanan, suhu dan rasio kompresi yang dikontrol secara ketat, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai standar,” ujar Wahyu.

    Ia menambahkan, semua produk yang diuji dalam laboratorium dipastikan dengan kualitas baik, bahkan bisa melebihi spesifikasi standar.

    Wahyu mencontohkan, untuk BBM jenis Pertalite dengan RON 90, dalam pengujian di laboratorium hasil RON yang muncul di alat bisa 90,1 atau 90,2. Jika angka yang muncul di bawah standar yang ditentukan, maka pengujian dilakukan lagi dari awal, hingga hasilnya sesuai.

    “Jadi RON serendah-rendahnya adalah 90 sesuai standar, tidak boleh kurang tapi bisa di atasnya. Kami tidak pernah menjual BBM ke masyarakat dengan spesifikasi lebih rendah dari yang ditentukan,” ungkap Wahyu.

     

  • Ansor Banser Bangil Gelar Apel: Jaga Kiai Jaga Negeri

    Ansor Banser Bangil Gelar Apel: Jaga Kiai Jaga Negeri

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana halaman kantor PC GP Ansor Bangil tampak penuh semangat pada Jumat (17/10/2025) sore. Ratusan anggota Ansor dan Banser berkumpul dalam apel bertajuk “Jaga Kiai Jaga Negeri” sebagai bentuk protes terhadap tayangan kontroversial Trans7.

    Kegiatan ini digelar sebagai respon atas tayangan yang dinilai melecehkan martabat kiai dan pesantren. Para peserta apel datang dari berbagai wilayah di Bangil untuk menunjukkan solidaritas terhadap para kiai dan lembaga pesantren.

    Ketua PC GP Ansor Bangil, Abdul Rozak, memimpin langsung apel tersebut. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa tindakan Trans7 telah melukai perasaan umat dan merendahkan lembaga pendidikan Islam.

    “Trans7 telah menginjak marwah kiai dan pesantren. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memboikot siaran yang menyinggung simbol keagamaan,” ujar Rozak dengan tegas di hadapan peserta apel.

    Selain pengurus Ansor, sejumlah tokoh PCNU Bangil juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah H. Abdul Rouf dan H. Akhmad Tauhid, yang turut memberikan pengarahan kepada peserta apel.

    H. Abdul Rouf menilai bahwa siaran Trans7 telah menimbulkan keresahan di kalangan santri dan masyarakat pesantren. “Kami titip pesan kepada sahabat Ansor agar tetap solid menjaga kehormatan kiai dan menunggu instruksi pusat untuk langkah berikutnya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, PC GP Ansor Bangil juga membacakan pernyataan sikap resmi. Mereka mengecam keras tayangan Trans7 yang dianggap menyesatkan dan melecehkan martabat pesantren, kiai, serta santri di seluruh Indonesia.

    Ansor menuntut Trans7 segera menarik semua tayangan bermasalah dan melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi yang bertanggung jawab. Mereka juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers menjatuhkan sanksi tegas kepada stasiun televisi tersebut.

    Tak hanya itu, Ansor mendesak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. “Ini bukan sekadar kesalahan media, tetapi sudah masuk kategori pelecehan terorganisir yang harus diusut tuntas,” tambah Rozak.

    Menutup apel, Abdul Rozak menyerukan seluruh kader Ansor, Banser, dan Rijalul Ansor agar tetap siaga menjaga marwah pesantren dan para kiai. “Kami tidak akan diam terhadap siapa pun yang berani menghina pesantren dan Ahlussunnah wal Jamaah,” pungkasnya. (ada/but)

  • GMNI: Hormati tradisi pesantren sebagai bagian dari identitas bangsa

    GMNI: Hormati tradisi pesantren sebagai bagian dari identitas bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keharmonisan sosial dan menghormati tradisi pesantren yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.

    “Sebagaimana kata Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno), jas merah, perjuangan santri berdarah-darah dalam membangun bangsa. Bukan hal yang berlebihan jika kita bersama-sama menjaga, menghormati tradisi yang ada di pesantren,” kata Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    GMNI menanggapi perihal polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored di stasiun televisi nasional Trans7.

    GMNI pada Jumat hari ini menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai wujud solidaritas kepada santri usai viralnya tayangan program tersebut.

    “Santri merupakan elemen penting, menjadi benteng tangguh untuk bangsa dari segala ancaman. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kami, dengan menggelar aksi sebagaimana yang dilakukan para santri,” ujar Patra.

    Ia menyesalkan adanya framing tendensius yang dilakukan Trans7 sehingga dinilai bisa membunuh karakter pesantren.

    “Kami harap dari kejadian ini, semua pihak dapat mengambil pelajaran, termasuk Trans7,” ucapnya.

    Patra mengingatkan bahwa media massa dan masyarakat memang harus menjunjung kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan pers tak berarti mengabaikan sensitivitas kultural dan spiritual.

    Menurut dia, kemerdekaan pers juga harus disertai dengan pewarta yang bijaksana.

    “Memang tugas pers ibarat lentera untuk masyarakat saat di tengah kegelapan. Dari yang tak tahu menjadi tahu informasi, dari yang lambat menjadi cepat menerima informasi, tetapi mestinya juga diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tradisi pesantren,” ucapnya.

    Dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10), Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kemkomdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan tersebut.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7 seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun.

    Ia mengatakan Kemkomdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

    Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.

    “Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.

    Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada 14 Oktober 2025.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor Magetan Minta Pertanggungjawaban Trans7 Soal Tayangan Xpose Uncensored

    GP Ansor Magetan Minta Pertanggungjawaban Trans7 Soal Tayangan Xpose Uncensored

    Magetan (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Magetan meminta  pertanggungjawaban penuh dari pihak Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyesatkan dan mencemarkan nama baik dunia pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Tayangan tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan moral umat Islam dan warisan keilmuan pesantren di Indonesia.

    Tuntutan itu disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Magetan, Habib Mustofa, dalam kegiatan Apel Siaga “Jaga Kiai Jaga Negeri” di Magetan Park, Jumat (17/10/2025). Ratusan kader Ansor dan Banser turut hadir menyatakan sikap tegas membela kehormatan pesantren dan menolak segala bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan Islam.

    Menurut Habib Mustofa, program Xpose Uncensored bukan sekadar kesalahan jurnalistik, melainkan bentuk serangan terhadap kehormatan lembaga keagamaan. Ia menilai, media semestinya menjadi pilar penegak kebenaran, bukan alat penyebar sensasi yang menyesatkan publik.

    “Pesantren adalah benteng terakhir moral bangsa. Ketika media kehilangan akal sehat dan nurani, menukar fakta dengan sensasi, maka sesungguhnya mereka sedang menggali kubur bagi kepercayaan publik,” tegas Habib Mustofa di hadapan peserta apel.

    Ia menegaskan, GP Ansor Magetan tidak akan tinggal diam dan menuntut Trans7 beserta jejaring media di bawah CT Corp bertanggung jawab secara terbuka. Ansor meminta permintaan maaf resmi di media nasional serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem produksi dan pengawasan tayangan di internal Trans7.

    Dalam pernyataan sikap resminya, GP Ansor Magetan juga mendesak Dewan Pers Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Trans7 dan meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut izin siar stasiun televisi tersebut. Ansor menilai, langkah tegas ini penting agar tidak ada lagi tayangan serupa yang merusak citra pesantren dan moral bangsa.

    Selain itu, GP Ansor Magetan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama KPI melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh konten siaran Trans7. Mereka juga menuntut Chairul Tanjung selaku pendiri CT Corp, bersama direksi Trans Corp dan Trans7, untuk bertanggung jawab secara terbuka kepada umat melalui permintaan maaf resmi di berbagai media nasional.

    Ansor Magetan turut mendesak Trans7 mengungkap rumah produksi (PH) yang membuat tayangan Xpose Uncensored dan meminta PH tersebut menyampaikan permintaan maaf langsung kepada KH. Anwar Mansyur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta pesantren lain yang dijadikan bahan tayangan.

    Bahkan, GP Ansor Magetan meminta Chairul Tanjung secara pribadi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada KH. Anwar Mansyur dan seluruh pengasuh pesantren melalui media nasional dan cetak selama tiga tahun berturut-turut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

    Habib Mustofa juga menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin, keluarga besar pesantren, serta alumni santri se-Magetan untuk bersatu menjaga marwah para kiai dan pesantren. Ia menegaskan bahwa pesantren bukanlah objek eksploitasi media, melainkan sumber nilai dan moral bangsa.

    Hingga permintaan maaf terbuka dan pembenahan struktural dilakukan, GP Ansor Magetan menyerukan boikot nasional terhadap Trans7 dan seluruh jejaring CT Corp.

    “Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magetan berdiri tegak membela marwah para ulama, menjaga warisan keilmuan, dan menegakkan kebenaran di tengah derasnya arus fitnah,” pungkas Habib Mustofa. [fiq/beq]

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.