Kementrian Lembaga: KPI

Jakarta –

Di persimpangan antara energi dan industri, Indonesia sedang melangkah ke fase baru yang sangat menentukan: mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Program biofuel dan pengembangan petrokimia bukan sekadar proyek teknis, melainkan pilar untuk mewujudkan energi yang mandiri, ekonomi yang tumbuh, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Dengan memanfaatkan biodiesel, bioetanol, serta industri hilir petrokimia, pemerintah dan pelaku industri berupaya mendorong nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi Indonesia di peta global energi. Pengembangan produk olahan migas menjadi petrokimia memperlihatkan bahwa kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mulai mengolah dan menghasilkan produk bernilai tinggi.

Begitu juga dengan biofuel, dari ladang sawit, tebu atau singkong, energi baru terbarukan ini bertemu dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Semua ini menunjuk ke satu arah: bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Pengembangan petrokimia menunjukkan peralihan industri migas dari ekspor bahan mentah ke produk olahan dengan nilai tinggi, dan memperkuat kemandirian ekonomi energi.

Berangkat dari hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.

“Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ucap Todotua, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Todotua menyampaikan sebagian besar dari bahan petrokimia berasal dari minyak dan gas bumi. Adapun tren industri yang memiliki keterkaitan dengan petrokimia dan menuai perhatian dari Todotua adalah industri pupuk yang bahan baku utamanya dari amonia.

“Amonia kan dari gas, dan turunan-turunan produk metanol dan lain-lain,” ucap Totodua.

Oleh karena itu, Todotua menekankan bahwa investasi yang datang ke dalam negeri haruslah untuk proyek-proyek strategis, serta berkontribusi kepada program hilirisasi dengan produk yang berdaya saing kompetitif.

“Inilah memang yang harus kami atur sama-sama, sehingga nanti dalam penetrasi ke industri hilirisasinya, produk-produk turunannya sudah bisa punya daya saing,” kata Todotua.

Sebelumnya ia menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp 475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp 465 triliun. Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa mempengaruhi investasi.

Tak hanya petrokimia, pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (B10) juga dinilai mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 2026.

“Kalau bensin ini 60 % konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, kebijakan ini akan diatur secara bertahap agar kebutuhan etanol di dalam negeri dapat terpenuhi. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat kemandirian energi dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Bahlil sendiri bakal mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penerapan program B50 akan berdampak pada peningkatan kebutuhan CPO di dalam negeri.

“Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO,” kata Bahlil.

Dari sisi industri, PT Pertamina (Persero) juga tengah memperkuat bisnis petrokimia untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi negara. Pengembangan bisnis petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi.

Contohnya, PT Trans‑Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun. Saat ini TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin.

Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir petrokimia nasional.

Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Selain itu, Pertamina juga berupaya untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia. Di samping itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan biofuel sebagai realisasi dari program transisi energi.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya telah mencatatkan capaian penting seperti produksi Sustainable Aviation Fuel berbasis minyak jelantah dan penerapan biodiesel B40, yang akan meningkat menjadi B50 tahun depan.

“Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi juga semakin terlihat, dengan komitmen Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi. Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, termasuk panas bumi,” ujar Simon.

Simon mengatakan seluruh upaya subholding Pertamina dalam inisiatif net zero carbon (NZE) merupakan amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang maupun masa depan.

“Kami menargetkan NZE sebagai komitmen strategis jangka panjang yang terintegrasi dan selaras dengan visi Indonesia Emas. Visi yang menempatkan keberlanjutan dan kemandirian energi serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon sebagai kemajuan bangsa melalui peran seluruh subholding dan anak perusahaan Pertamina,” jelas Simon.

Sementara itu, Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan pihaknya siap memberikan edukasi publik mengenai bioetanol dan perubahan kebijakan bahan bakar.

“Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang BBM, kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM,” ujarnya.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga juga akan berkolaborasi dengan pabrikan otomotif, akademisi, dan praktisi untuk memastikan kesiapan masyarakat terhadap bahan bakar campuran bioetanol.

Kolaborasi antara pengembangan biofuel dan petrokimia menjadi bukti nyata transformasi energi Indonesia tidak lagi sebatas wacana. Kedua sektor ini kini menjadi pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus menggerakkan ekonomi bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

Upaya pemerintah dan industri melalui pengembangan biofuel serta petrokimia menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam merancang masa depan energinya sendiri. Bukan lagi sekadar memanfaatkan sumber daya alam secara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan sinergi yang makin erat antara kebijakan nasional, BUMN seperti Pertamina, dan industri swasta, transformasi energi menuju kemandirian dan ekonomi hijau bukan sekadar impian, melainkan arah nyata yang sedang dijalankan.

Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi”

(hnu/ega)