Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPI

  • Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Menindaklanjuti permintaan itu, Resa melanjutkan, PT PIS sebagai subholding PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang penyedia jasa pelayaran lalu mencarikan kapal pengangkut jenis Suezmax yang menurut PT PIS dianggap sesuai dengan kapasitas impor.

    “Jadi kalau gambaran besarnya tahap pertama itu tanggal 15 November sampai 7 Desember. Dan setelah itu tanggal 7 Desember sampai 30 Desember 2022,” jawab dia.

    Resa menerangkan, pada tahap pertama pihaknya menawarkan US$ 9,4 juta untuk sekali pengangkutan dengan kapal Suezmax. Kemudian terjadi penyesuaian harga imbas dari kenaikan kurs dolar dan pasar kapal, penawaran naik menyentuh angka US$ 10,5 juta. Namun, PT KPI menilai angka tersebut terlalu mahal. Jaksa lalu menanyakan apa tindak lanjut dari penolak harga tersebut.

    “Apakah PT KPI meminta penawaran lagi atau meminta kapal tipe lain?,” tanya jaksa.

    Resa lalu menerangkan, pada 7 Desember 2022, PT KPI meminta menjajaki potensi rencana kerja sama dengan Totsa. Kemudian, pihaknya meneruskan informasi tersebut ke PIS Singapura. Lalu PIS Singapura menawarkan harga US$ 6,9 juta dengan kapal Olimpic Luna.

    “Oke berarti ada nilai muncul lagi US$ 6,9 juta. Itu menggunakan kapal apa pak?” tanya jaksa lagi.

    “Disebutkan kapal Olimpic Luna,” jawab Resa.

     

  • Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Menindaklanjuti permintaan itu, Resa melanjutkan, PT PIS sebagai subholding PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang penyedia jasa pelayaran lalu mencarikan kapal pengangkut jenis Suezmax yang menurut PT PIS dianggap sesuai dengan kapasitas impor.

    “Jadi kalau gambaran besarnya tahap pertama itu tanggal 15 November sampai 7 Desember. Dan setelah itu tanggal 7 Desember sampai 30 Desember 2022,” jawab dia.

    Resa menerangkan, pada tahap pertama pihaknya menawarkan US$ 9,4 juta untuk sekali pengangkutan dengan kapal Suezmax. Kemudian terjadi penyesuaian harga imbas dari kenaikan kurs dolar dan pasar kapal, penawaran naik menyentuh angka US$ 10,5 juta. Namun, PT KPI menilai angka tersebut terlalu mahal. Jaksa lalu menanyakan apa tindak lanjut dari penolak harga tersebut.

    “Apakah PT KPI meminta penawaran lagi atau meminta kapal tipe lain?,” tanya jaksa.

    Resa lalu menerangkan, pada 7 Desember 2022, PT KPI meminta menjajaki potensi rencana kerja sama dengan Totsa. Kemudian, pihaknya meneruskan informasi tersebut ke PIS Singapura. Lalu PIS Singapura menawarkan harga US$ 6,9 juta dengan kapal Olimpic Luna.

    “Oke berarti ada nilai muncul lagi US$ 6,9 juta. Itu menggunakan kapal apa pak?” tanya jaksa lagi.

    “Disebutkan kapal Olimpic Luna,” jawab Resa.

     

  • RI Punya Kilang Terbesar di Balikpapan, Bisa Hasilkan Beragam Produk

    RI Punya Kilang Terbesar di Balikpapan, Bisa Hasilkan Beragam Produk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sebentar lagi akan memiliki kilang minyak raksasa dengan kapasitas olahan 360 ribu barel per hari (bph). Kilang yang dimaksud adalah kilang Balikpapan dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

    Direktur Utama KPI Taufik Adityawarman mengungkapkan progres pembangunan fisik kilang saat ini telah mencapai 96,97%. Adapun, sejak 17 September 2025, fasilitas Saturated LPG Treater juga sudah mulai memproduksi LPG.

    Di samping itu, proses commissioning sejumlah fasilitas utama juga tengah berjalan. Salah satunya seperti unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang ditargetkan akan selesai pada 2025.

    “Sebagai informasi adalah proses commissioning di unit RFCC yang akan kami selesaikan insya Allah di 2025 ini akan mulai memproduksikan produk-produk dari RFCC dimana ada gasolin, kemudian LPG, kemudian propylene dan juga ada diesel,” kata Taufik dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

    Menurut Taufik, pihaknya saat ini juga fokus pada upaya optimalisasi pengadaan feedstock, mengingat komponen tersebut merupakan biaya terbesar dalam struktur pengolahan kilang. Karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi pengadaan minyak mentah sebagai bahan baku utama.

    Selain itu, KPI juga terus memaksimalkan penyerapan minyak mentah domestik melalui koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM. Hal ini diyakini dapat membantu menurunkan Alpha crude oil atau selisih biaya distribusi impor.

    “Kita juga mendukung program pemerintah untuk resiprokal tarif dengan US bagaimana mendapatkan impor minyak mentah dari US itu secara ekonomis tetapi juga masih juga membantu sebagai bagian dari US tariff trade balance pemerintah,” katanya.

    Seperti diketahui, dengan kapasitas olahan minyak mentah sebesar 360 ribu bph tersebut, Kilang Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar baru yang beroperasi di Tanah Air, membalap Kilang Cilacap yang berkapasitas 345 ribu bph.

    Proyek RDMP RU V Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang merupakan Subholding Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero).

    Adapun dengan kapasitas tersebut, produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kilang Balongan meningkat menjadi 339 ribu barel per hari (bph). Jumlah tersebut meningkat signifikan dari yang sebelumnya hanya sebesar 197 ribu bph.

    Terdiri dari jenis bensin sebesar 142 ribu bph dari sebelumnya 42 ribu bph, Solar 156 ribu bph dari 125 ribu bph, dan avtur 41 ribu bph dari sebelumnya 30 ribu. Apabila dikonversikan menjadi liter, maka total produksi BBM yang dihasilkan Kilang Balikpapan yakni mencapai 53,9 juta liter/hari.

    Sementara itu, untuk produksi non-BBM, seperti LPG naik menjadi 384 kilo ton per tahun (KTPA) dari sebelumnya 48 KTPA, propylene 225 KTPA dari sebelumnya tak ada.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BNPT dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kesiapsiagaan Kilang Balikpapan

    BNPT dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kesiapsiagaan Kilang Balikpapan

    Eddy menjelaskan bahwa ancaman terorisme kini berkembang ke ranah fisik maupun siber. Karena itu, penguatan SDM menjadi elemen penting untuk mencegah penyusupan paham radikal terorisme.

    “Kami jaga karena aset dan SDM itu termasuk bagian utuh tidak terpisahkan yang sama-sama harus dilindungi dan ditingkatkan sehingga nanti serangan terorisme itu dapat dicegah sejak dini,” jelas Eddy.

    Dukungan penuh datang dari pihak Pertamina. Manager Security PT KPI, Rully Andyka, menyampaikan bahwa kolaborasi strategis ini menjadi pilar penting dalam menjaga operasional energi nasional.

    “Harapan kami kegiatan ini akan semakin memperkuat semangat kolaborasi antara Pertamina dan BNPT dalam ekosistem pengamanan objek vital nasional sehingga operasi energi nasional berlangsung secara aman handal dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan, Bambang Harimurti, menekankan pentingnya wawasan kebangsaan bagi seluruh pekerja Pertamina sebagai garda terdepan menjaga energi nasional.

    “Kita sebagai insan Pertamina juga harus berpartisipasi menjaga keamanan kilang kita. Semoga dengan sosialisasi wawasan kebangsaan ini menggugah kita kembali merecharge kesadaran kita berbangsa dan bernegara kesadaran kita untuk menjaga aset bangsa,” jelas Bambang.

  • Pertamina Aktifkan Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Begini Kesiapannya

    Pertamina Aktifkan Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Begini Kesiapannya

    Untuk menjaga operasional energi selama periode Satgas Nataru, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak mentah domestik sebesar 31,5 juta barel (Bbl) untuk kebutuhan kilang sepanjang masa satgas.

    PHE berkomitmen memaksimalkan lifting hulu migas tersebut, sehingga seluruh minyak mentah dan gas bumi yang dimiliki PHE dapat tersalurkan untuk kilang-kilang domestik Pertamina dan konsumen gas bumi.

    Di sisi pengolahan, Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memastikan kesiapan operasional kilang, di mana kilang-kilang Pertamina berada dalam kondisi normal dan beroperasi penuh.

    Kapasitas pengolahan kilang mencapai 1,179 juta barel per hari (MB/Day).  Beberapa produk BBM juga dipersiapkan untuk peningkatan produksi, yakni Biosolar, Pertamax dan Pertamax Turbo.

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading yang menjalankan lini bisnis distribusi dan pemasaran energi, telah menyiagakan 117 Terminal BBM (TBBM), 43 Terminal LPG (TLPG), dan 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dalam kondisi siap beroperasi penuh

    . Upaya penguatan juga dilakukan melalui peningkatan stok operasional di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, konsinyasi stok di daerah rawan, serta peningkatan keandalan alat laboratorium untuk memastikan kualitas produk. Pengawasan mutu di SPBU pun dilaksanakan secara rutin agar tidak terjadi penyimpangan kualitas (off-specification).

  • Ketua KPID Jakarta Tegaskan Urgensi Pengaturan Media Baru untuk Jaga Kedaulatan Informasi

    Ketua KPID Jakarta Tegaskan Urgensi Pengaturan Media Baru untuk Jaga Kedaulatan Informasi

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Rizky Wahyuni menegaskan pentingnya pengaturan media baru dalam menjaga ketahanan informasi nasional di tengah meningkatnya konsumsi konten Over-The-Top (OTT), platform digital, serta ekosistem media baru yang berkembang sangat cepat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Penyiaran 2025–2035 aspek regulasi yang digelar di Kantor KPI Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Ketua KPID Jakarta, ekosistem informasi Indonesia saat ini bergerak menuju fase konvergensi media yang tidak lagi membedakan batas antara televisi, radio, dan platform digital. Pola konsumsi masyarakat telah bergeser, di mana konten OTT dan platform global mendominasi ruang publik, namun belum berada dalam kerangka regulasi nasional yang setara dengan penyiaran konvensional.

    “Jika kita tidak memperkuat regulasi dan menata media baru sejak sekarang, kita berpotensi kehilangan kedaulatan informasi. Ketahanan informasi bukan hanya soal menghentikan hoaks, tetapi memastikan ruang publik digital kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh platform asing,” tegas Rizky dalam forum tersebut.

    Lebih lanjut Rizky mengatakan bahwa dengan terbukanya platform global yang didominasi OTT dan platform luar negeri akan terus masuk pengaruh narasi global, yang akan memperburuk erosi identitas nasional dan juga mengakibatkan mati surinya industry media lokal seperti televisi dan radio. Untuk itu perlu menjaga kedaulatan informasi melalui regulasi yang tegas.

    “Kedaulatan informasi bukan sekadar isu teknis. Ini adalah isu strategis menyangkut masa depan bangsa. Jika ruang informasi dikuasai sepenuhnya oleh platform yang tidak berada dalam yurisdiksi nasional, maka kita kehilangan kemampuan menjaga kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat. Menjaga kedaulatan informasi menjadi prasyarat ketahanan nasional kita.” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dinilai tidak lagi mampu menjawab realitas industri media saat ini. Undang-undang tersebut disusun dalam era penyiaran analog, jauh sebelum hadirnya OTT, algoritma distribusi, kecerdasan buatan, dan model bisnis platform digital global.

    “UU Penyiaran saat ini sudah 23 tahun usianya, sudah usang dan tertinggal jauh dari perkembangan teknologi. Perlu revisi segera yang dapat memberikan kejelasan terhadap definisi penyiaran di era konvergensi, memperkuat peran negara dalam melindungi kepentingan publik, dan memberikan landasan hukum yang adil bagi seluruh pelaku industri, baik penyiaran konvensional maupun media baru,” ungkapnya.

    Rizky menambahkan bahwa tanpa payung hukum yang relevan, lembaga penyiaran nasional akan menghadapi ketimpangan regulasi yang semakin lebar. Sementara itu, platform media baru beroperasi tanpa standar konten, batas wilayah, maupun kepatuhan terhadap kepentingan nasional.

    “Peta jalan penyiaran 2025–2035 harus memastikan bahwa penguatan regulasi tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi, tetapi justru menciptakan ekosistem yang sehat, setara, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kedaulatan informasi hanya dapat dijaga jika negara hadir memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab platform, dan perlindungan masyarakat.” tutupnya.

    Forum FGD ini menjadi bagian penting dari penyusunan arah kebijakan penyiaran nasional untuk satu dekade ke depan yang di prakarsai KPI, terutama dalam menghadapi tantangan besar konvergensi media, penetrasi teknologi digital, serta kebutuhan harmonisasi regulasi lintas sektor.

  • Pertamina Tawarkan Produksi Massal Olahan Minyak Goreng Bekas (SAF) di COP 30 Brasil

    Pertamina Tawarkan Produksi Massal Olahan Minyak Goreng Bekas (SAF) di COP 30 Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menggaungkan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis ekonomi sirkular. Langkah tersebut dipresentasikan Pertamina untuk mengejar Net Zero Emission (NZE) 2060 dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 30 Brasil.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa SAF menjadi salah satu terobosan utama perusahaan dalam menghadirkan bahan bakar penerbangan rendah karbon. Menurut dia, inovasi tersebut sekaligus menjadi solusi konkret bagi ekonomi hijau Indonesia.

    “Produk SAF menjadi inovasi Pertamina dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan untuk industri penerbangan. Kami membangun ekosistem SAF dari hulu hingga hilir tidak hanya menawarkan bahan bakar rendah karbon, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah jelantah,” ujar Simon melalui keterangan resmi dikutip Kamis (13/11/2025).

    Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas yang telah digunakan berulang kali dan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Minyak ini ditandai dengan warna kecoklatan, aroma tengik, dan adanya endapan, serta menjadi limbah rumah tangga berbahaya jika dibuang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan kesehatan. 

    Simon menuturkan ekosistem terintegrasi yang dibangun Pertamina mencakup seluruh rantai pasok SAF, mulai dari pengumpulan minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO) hingga proses pengolahan dan distribusinya ke maskapai penerbangan.

    Untuk tahap pengumpulan bahan baku, Pertamina Patra Niaga menggandeng Noovoleum melalui sistem UCollect yang terhubung dengan aplikasi MyPertamina. Terhitung sejak September 2024 hingga September 2025, sistem tersebut mengumpulkan sekitar 116.782 liter jelantah dari 35 titik pengumpulan di berbagai daerah. Volume itu diperkirakan meningkat seiring pengembangan produksi dan penerapan mandatori SAF nasional.

    Pada sisi produksi, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui fasilitas green refinery di Cilacap kini mampu menghasilkan SAF hingga 238.000 kiloliter per tahun. Selanjutnya, Pertamina International Shipping (PIS) menangani distribusi ke fasilitas penyimpanan sebelum Pertamina Patra Niaga menyalurkannya ke sejumlah bandara, termasuk Soekarno-Hatta di Cengkareng dan I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Produk SAF tersebut telah digunakan Pelita Air dalam operasi penerbangan komersial.

    Pemerintah menetapkan mandatori penggunaan SAF sebesar 1% pada 2026 sebagai langkah awal penerapan bahan bakar berkelanjutan di industri penerbangan nasional. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen global yang diusung International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memangkas emisi karbon hingga 11,2 gigaton pada 2050.

    Secara global, SAF diperkirakan mampu mengurangi 718 juta ton CO₂ pada periode tersebut. Khusus SAF berbahan baku jelantah, potensi penurunan emisi dapat mencapai 80% dibandingkan avtur konvensional.

    Agung menjelaskan, Indonesia memiliki kapasitas pasokan jelantah yang besar bersama China dan Malaysia. Pada 2023, Indonesia memasok sekitar 300.000 metrik ton jelantah per tahun, dan angkanya diproyeksikan meningkat hingga 800.000 metrik ton per tahun.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan keikutsertaan Pertamina dalam COP 30 mencerminkan dukungan perusahaan terhadap strategi transisi energi yang menyesuaikan kondisi ekonomi negara berkembang.

    “Seiring kebijakan mandatori, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat produksi SAF dunia. Pertamina akan terus mendukung program keberlanjutan demi tercapainya target Net Zero Emission,” kata Agung.

  • ​Revisi UU Penyiaran Mengedepankan Keadilan bagi Industri Media

    ​Revisi UU Penyiaran Mengedepankan Keadilan bagi Industri Media

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Salah satu yang menjadi perhatian ialah agar tercipta regulasi yang adil terhadap semua pelaku media, baik konvensional maupun digital.

    “Salah satu semangat utamanya adalah menutup kesenjangan regulasi agar konten pada platform OTT (over the top) maupun UGC (user generated content) tunduk pada pedoman yang sejalan dengan roh P3SPS yakni proporsional, terukur, dan tidak mematikan inovasi. Prinsipnya sederhana, satu publik, satu standar perlindungan,” jelas Amelia.

    Pandangan itu disampaikan Amelia saat menyampaikan keynote speech pada Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV bertajuk ‘Mewujudkan Siaran yang Melindungi Publik’, di Kantor KPI Pusat, Rabu 12 November 2025.

    Menurut Amelia, terjadinya perubahan lanskap media yang cepat membuat batas antara siaran linear dan konten daring semakin tipis dengan tantangan yang semakin berlapis. 

    Ia juga mecontohkan negara yang sudah menerapkan pengaturan terkait penyiaran melalui media digital antara lain Uni Eropa dengan Audiovisual Media Service Directive (AVMSD) dan Digital Service Act (DSA), Inggris Raya dengan Online Safety Act, Kanada dengan Online Streaming Act, serta Australia dengan eSafety (Safety by Design).

    “Indonesia punya kekuatan rujukan sendiri yaitu P3SPS dan KPI, yang apabila dikontekstualkan ke ranah digital akan menjadi model Asia yang berakar pada nilai-nilai kita, yakni keberagaman, kesantunan atau kesopanan, dan tanggung jawab sosial,” jelas Amelia.

    Adanya Sekolah P3SPS, kata Amelia, dapat menjadi pagar moral, standar profesional, dan kontrak sosial antara industri dan masyarakat.
     

    Amelia menyampaikan tiga hal yang bisa dijadikan kompas arah mutu siaran. Pertama, kualitas merupakan amanah publik, yang berarti bahwa kualitas siaran tidak lahir dari sensor, melainkan dari tanggung jawab editorial. 

    Kedua, kesetaraan standar lintas platform, yang juga berarti kesetaraan beban tanggung jawab bagi semua platform penyiaran. Terakhir, ruang aman untuk inovasi yang bertanggungjawab. Hal ini berarti bahwa kebebasan, bisa bekerja optimal bila ada pedoman atau rambu-rambunya.

    Amelia menyerukan seluruh pemangku kepentingan berperan penting dalam mewujudkan siaran yang melindungi publik. Sementara industri penyiaran juga diharapkan menjadikan P3SPS bukan sekadar kewajiban, melainkan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan etika ke dalam proses produksi dan pengawasan mutu. 

    Adapun para kreator dan pemengaruh diminta menjaga tanggung jawab digital dengan mengutamakan akurasi dibanding sensasi. Ia juga meminta akademisi dan KPID untuk terus memperkuat riset berbasis bukti guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

    Dalam kesempatan ini, Amelia meminta KPI untuk terus melanjutkan kegiatan Sekolah P3SPS. Menurutnya, sekolah ini dapat menjadi motor perubahan dan kolaborasi lintas sektor.

    “Siaran yang melindungi publik bukan tujuan akhir, tapi jalan panjang menuju peradaban informasi yang dewasa. Di jalan itu, P3SPS adalah kompasnya, KPI adalah penjaganya, DPR adalah pengawal regulasinya, dan insan penyiaran adalah penggerak utamanya. Mari kita jaga kompas itu bersama-sama dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada publik,” tukasnya.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Salah satu yang menjadi perhatian ialah agar tercipta regulasi yang adil terhadap semua pelaku media, baik konvensional maupun digital.
     
    “Salah satu semangat utamanya adalah menutup kesenjangan regulasi agar konten pada platform OTT (over the top) maupun UGC (user generated content) tunduk pada pedoman yang sejalan dengan roh P3SPS yakni proporsional, terukur, dan tidak mematikan inovasi. Prinsipnya sederhana, satu publik, satu standar perlindungan,” jelas Amelia.
     
    Pandangan itu disampaikan Amelia saat menyampaikan keynote speech pada Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV bertajuk ‘Mewujudkan Siaran yang Melindungi Publik’, di Kantor KPI Pusat, Rabu 12 November 2025.

    Menurut Amelia, terjadinya perubahan lanskap media yang cepat membuat batas antara siaran linear dan konten daring semakin tipis dengan tantangan yang semakin berlapis. 
     
    Ia juga mecontohkan negara yang sudah menerapkan pengaturan terkait penyiaran melalui media digital antara lain Uni Eropa dengan Audiovisual Media Service Directive (AVMSD) dan Digital Service Act (DSA), Inggris Raya dengan Online Safety Act, Kanada dengan Online Streaming Act, serta Australia dengan eSafety (Safety by Design).
     
    “Indonesia punya kekuatan rujukan sendiri yaitu P3SPS dan KPI, yang apabila dikontekstualkan ke ranah digital akan menjadi model Asia yang berakar pada nilai-nilai kita, yakni keberagaman, kesantunan atau kesopanan, dan tanggung jawab sosial,” jelas Amelia.
     
    Adanya Sekolah P3SPS, kata Amelia, dapat menjadi pagar moral, standar profesional, dan kontrak sosial antara industri dan masyarakat.
     

     
    Amelia menyampaikan tiga hal yang bisa dijadikan kompas arah mutu siaran. Pertama, kualitas merupakan amanah publik, yang berarti bahwa kualitas siaran tidak lahir dari sensor, melainkan dari tanggung jawab editorial. 
     
    Kedua, kesetaraan standar lintas platform, yang juga berarti kesetaraan beban tanggung jawab bagi semua platform penyiaran. Terakhir, ruang aman untuk inovasi yang bertanggungjawab. Hal ini berarti bahwa kebebasan, bisa bekerja optimal bila ada pedoman atau rambu-rambunya.
     
    Amelia menyerukan seluruh pemangku kepentingan berperan penting dalam mewujudkan siaran yang melindungi publik. Sementara industri penyiaran juga diharapkan menjadikan P3SPS bukan sekadar kewajiban, melainkan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan etika ke dalam proses produksi dan pengawasan mutu. 
     
    Adapun para kreator dan pemengaruh diminta menjaga tanggung jawab digital dengan mengutamakan akurasi dibanding sensasi. Ia juga meminta akademisi dan KPID untuk terus memperkuat riset berbasis bukti guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
     
    Dalam kesempatan ini, Amelia meminta KPI untuk terus melanjutkan kegiatan Sekolah P3SPS. Menurutnya, sekolah ini dapat menjadi motor perubahan dan kolaborasi lintas sektor.
     
    “Siaran yang melindungi publik bukan tujuan akhir, tapi jalan panjang menuju peradaban informasi yang dewasa. Di jalan itu, P3SPS adalah kompasnya, KPI adalah penjaganya, DPR adalah pengawal regulasinya, dan insan penyiaran adalah penggerak utamanya. Mari kita jaga kompas itu bersama-sama dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada publik,” tukasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Jakarta –

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria merespons permintaan dukungan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) dari PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS). Dony menyampaikan, hal itu mungkin saja dilakukan, tapi pemberian dana tak akan diberikan begitu saja.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap bisnis Krakatau Steel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki prospek bisnis yang sehat.

    “Lagi kita review kan, tetapi prosesnya juga sama. Satu per satu harus kita perbaiki kan. Tapi perbaikannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak bisa cukup dengan uang. Tetapi kita mesti melakukan turn around terhadap bisnisnya. Jadi yang kami lakukan itu mereview setiap bisnisnya dulu. Kalau dia sudah masuk ke dalam model yang benar, baru kita hitung berapa kebutuhan finansialnya,” katanya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Selain itu, Dony juga meminta komitmen manajemen di KRAS terhadap efisiensi dan pemangkasan biaya operasional serta perhitungan bisnisnya. Menurut Dony, suntikan modal akan percuma jika model bisnis dan komitmen manejemen tidak sejalan dengan yang diharapkan Danantara.

    “Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh direksinya, tentu saja, untuk bisa melakukan proses itu, kan. Kalau direksinya nggak komit melakukan, misalnya, pemotongan cost, efisiensi, ya prasaratnya dulu. Makanya saya bilang bahwa saat ini itu sebenarnya di Danantara kita tidak sekedar memberikan uang,” katanya.

    “Kalau nggak mampu, percuma kan kita inject. Misalnya gini, udah jelas itu bisnisnya diapain pun negatif, gitu. Kalau kita kasih uang berapa pun, habis uang kita kan. Jadi ada persyaratan, tapi dia masuk dulu ke dalam bisnis model yang proper, baru kita hitung. Kalau butuh modal kerja, baru kita hitung,” tambahnya.

    Sebelumnya, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS) mengusulkan dukungan dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana ini diajukan untuk mendukung kebutuhan operasional utama Krakatau Steel.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Krakatau Steel menyebut dana itu ajan cair untuk jangka pendek dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 4,13 triliun.

    “PTKS sedang mengusulkan permohonan dukungan dana dari Danantara sebesar US$ 500 juta, yang mana dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham senilai US$ 250 juta,” terang Manajemen Krakatau Steel dalam Keterbukaan Informasi, Kamis (9/10/2025).

    Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC), dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

    “Penggunaan dana tersebut menyesuaikan kebutuhan modal kerja sesuai cash conversion cycle masing-masing fasilitas,” jelasnya.

    Selanjutnya, Krakatau Steel akan mengajukan tambahan dana hingga US$ 500 juta dalam bentuk lain. Dana ini akan dialokasikan untuk penyelesaian restrukturisasi perseroan setelah mendapat keringanan dari perbankan.

    Saat ini, pemenuhan bahan baku Krakatau Steel didukung pendanaan dari pihak ke-3 dengan rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas perbankan dan batasan-batasan yang berlaku oleh masing-masing pihak ke-3. Financing cost menjadi tambahan biaya perolehan bahan baku.

    “Melalui dukungan Danantara, PTKS akan beroperasi secara optimal dan mengurangi beban biaya bahan baku yang sebelumnya menggunakan pembiayaan dari pihak ke-3. Berdasarkan hasil analisis, pasca adanya dukungan pembiayaan dari Danantara, PTKS diproyeksikan dapat meningkatkan EBITDA hingga US$ 31,9 juta,” terangnya.

    (acd/acd)

  • Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Kilang Dumai misalnya, mengembangkan inovasi yang berfokus pada optimalisasi pengolahan minyak mentah (crude oil), khususnya jenis super heavy crude yang memiliki tantangan teknis tinggi dalam proses pengolahan.

    Di selatan Pulau Jawa, Kilang Cilacap mengembangkan inovasi untuk meningkatkan unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT) agar mampu mengolah bahan baku nabati menjadi Renewable Diesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Di utara Pulau Jawa, Kilang Balongan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proses pengisian pelumas pada peralatan berputar (rotating equipment) di lingkungan kilang.

    Dan di Pulau Kalimantan, Kilang Balikpapan mengembangkan inovasi pengganti foam (busa untuk pemadam kebakaran) untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pelatihan pemadam kebakaran dan pengujian fasilitas proteksi kebakaran.

    “Deretan inovasi itu menunjukkan bahwa peran KPI tak hanya menjadi pengelola dan operator kilang, tapi juga menjadi pelopor teknologi energi berkelanjutan,” ungkap Taufik.

    Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia dan keselamatan kerja, KPI meluncurkan berbagai program inovatif. Menurut Taufik, program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan mitra kerja. Program-program tersebut antara lain Safety Leadership Program (SLP) 4.0 yang merupakan program peningkatan budaya keselamatan kerja.

    Selama 8 tahun, KPI tak hanya mengedepankan aspek bisnis, tapi juga merangkul masyarakat sekitar kilang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pada periode 2023-2024, KPI menyalurkan sekitar Rp34 miliar untuk 370 program TJSL.