Kementrian Lembaga: KPI

  • Besok, Kejagung Periksa Ahok Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Besok, Kejagung Periksa Ahok Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi pemeriksaan Ahok akan berlangsung pada Kamis (13/3/2025) pukul 10.00 WIB.

    “Rencananya begitu, sesuai jadwal Kamis pukul 10.00 WIB,” ujar Harli saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025).

    Meski belum mengungkap siapa saja yang akan diperiksa selain Ahok, Harli memastikan pemeriksaan ini berkaitan dengan Yoki Firnandi (YF) dan delapan tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    “Tersangka yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

    9 Tersangka dalam Kasus Minyak Mentah

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:
    1. Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan (RS)
    2. Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS)
    3. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF)
    4. VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne dan VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono (AP)
    5. Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR)
    6. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati  (DW)
    7. Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ)
    8.  Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya
    9. VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Edward Corne (EC)

    Kasus tata kelola minyak mentah Pertamina ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Kejagung guna mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara.

  • Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Sampaikan Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran – Page 3

    Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Sampaikan Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Salah satu pembahasan dari rencana revisi UU (Undang-undang) Penyiaran di Komisi I DPR RI adalah memperluas definisi penyiaran. Hal ini supaya aturan penyiaran lebih dinamis dan dapat menjangkau layanan siaran lain (audiovisual) berbasis internet dan media baru.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat menjadi pembicara kunci di pembukaan Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Angkatan 53 di Kantor KPI Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Menurut Dave yang juga Ketua Panitia Kerja Revisi UU Penyiaran, perluasan definisi penyiaran ini sudah harus dilakukan karena keberadaan media berbasis internet menjadi bagian tak terpisahkan dari konsumsi media yang dilakukan masyarakat sekarang.

    “Konvergensi media dan digitalisasi penyiaran yang meluas pada ruang lingkup penyiaran melalui internet, platform streaming, layanan Over-The-Top (OTT), siniar dan media sosial, serta pergeseran pola konsumsi audiovisual yang saat ini tidak hanya pada media konvensional (televisi dan radio), tetapi juga YouTube, Netflix, Spotify, TikTok, dan platform lain merupakan dua aspek yang perlu dicermati bersama,” jelas Dave di depan puluhan peserta yang berasal dari lembaga penyiaran, rumah produksi, mahasiswa dan internal KPI.

    Ia menambahkan, peran penyiaran sangatlah signifikan dalam membangun suasana kondusif dan sekaligus berkesan bagi masyarakat. Maka, meski di tengah gempuran transformasi informasi dari media baru, serta media penyiaran berbasis algoritma dan on demand, media arus utama seperti televisi dan radio harus tetap menjadi referensi paling utama dan aman bagi masyarakat.

    “Walaupun terjadi penurunan pengguna (media arus utama) serta pergeseran tren, siaran RRI melalui radio dan podcast, dan TVRI yang bisa diakses secara digital, masih dinikmati masyarakat di Indonesia dan diaspora,” imbuh Dave Laksono.

    Dalam kesempatan itu, Dave juga berharap para peserta Sekolah P3SPS menjadikan kegiatan ini sebagai pembinaan untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung ekosistem penyiaran yang lebih baik melalui berbagai format.

    “Kegiatan ini akan menjadi wadah menimba wawasan tentang aturan penyiaran, mengasah kemampuan analisa dan sensitifitas masyarakat terhadap bentuk tayangan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi penyiaran, khususnya tentang penyajian konten siaran selama Ramadan. Tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memperkaya wawasan dan spiritualitas masyarakat termasuk dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, yang dapat mempersatukan semangat persatuan di tengah keberagaman budaya dan tantangan globalisasi,” ujarnya.

    Dave Laksono juga menyoroti relevansi media penyiaran dengan perkembangan zaman yang menuntut media penyiaran untuk berinovasi mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu bersaing dengan media luar. Kemampuan transformasi fundamental dalam penyiaran Indonesia terhadap evolusi teknologi komunikasi yang berdampak pada konvergensi media menjadi hal yang penting.

     

  • Irma Suryati, dari Kursi Roda Semakin Mendunia dengan Kain Perca

    Irma Suryati, dari Kursi Roda Semakin Mendunia dengan Kain Perca

    TRIBUNJATENG.COM – Sosok perempuan itu tersenyum ramah melihat kedatangan kami berlima, dari tim Commrel & CSR Kilang Cilacap. Terik yang menyengat di luar seolah menghangat seiring sambutan tulus dari atas kursi roda di kediamannya di Jl. Karang Bolong Km 7, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

    Memasuki rumah bercat merah jambu itu, terpajang berbagai plakat penghargaan maupun sertifikat sebagai bukti nyata atas kiprahnya yang inspiratif dan memberdayakan. Selain itu, aneka produk kerajinan kreasi tangan dinginnya terpampang di ruang depan. 

    Di ruang tengah, ada ratusan bahkan ribuan keset kain perca kualitas ekspor siap jual dan satu area di samping rumah menjadi tempat produksi dengan memberdayakan sesama penyandang disabilitas. 

    Irma Suryati (50), potret perempuan tangguh yang menolak tunduk pada keterbatasan. Ia menghabiskan waktu dengan kreativitas menyulap kain perca menjadi kerajinan di kediamannya yang merangkap rumah produksi. “Disabilitas bukan pembatas. Saya tetap bisa berkarya, bahkan memberdayakan ratusan orang, tidak terbatas pada teman-teman disabilitas,” katanya. 

    Ia mengakui kondisinya yang disabilitas sempat menjadi penghambat saat mencoba mengajukan lamaran kerja di berbagai perusahaan. “Karena itulah saya bertekad harus mandiri dengan keterampilan yang saya miliki. Kebetulan sejak muda senang utak-atik kain perca,” urainya.

    Rupanya hobi mengolah kain perca sejak muda, selanjutnya menjadi jalan hidup Irma di tengah keterbatasan yang membuatnya harus duduk di kursi roda, setelah sempat menggunakan tongkat penyangga akibat kecelakaan yang menimpanya di usia balita. “Saya akhirnya mantap di jalan ini dengan brand Mutiara Handycraft sejak 2003. Kita tahu mutiara adalah benda yang akan selalu berharga, di manapun berada. Itu filosofinya,” ungkap ibu dari lima anak ini.
      
    Di tangan Irma, kain perca ini menjadi kerajinan rumahan seperti keset, tas, dan baju. “Kenapa kain perca, karena modalnya murah dan pengerjaan juga mudah. Dengan ini saya juga bisa ikut memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas lain, menguatkan motivasi mereka untuk berani bangkit, tidak terus-terusan meratapi kondisi,” ucapnya.  

    Irma, dengan segala keterbatasannya sukses mencuri perhatian pada gelaran Pertamina UMK Academy 2024. Semangat juang yang tak pernah padam meski harus duduk di atas kursi roda, menjadi inspirasi bagi peserta yang lain. 

    Pada event ini, Mutiara Handycraft diikutkan Pertamina UMK Academy 2024 kategori Go Digital. “Melalui Go Digital ini, Pertamina memacu kami untuk mendongkrak peningkatan penjualan secara online melalui platform tik tok dan instagram. Luar biasa, kami tertantang untuk terus belajar meluaskan pemasaran melalui online,” katanya.

    Mutiara Handycraft menjadi satu dari 20 UMKM terpilih mengikuti Pertamina UMK Academy 2024 dari Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap dan selanjutnya melaju ke region Jawa Tengah. Dari serangkaian tahapan, terpilih menjadi satu dari empat UMKM yang dinominasikan oleh Kilang Cilacap di tingkat nasional bersaing dengan total 519 peserta se Indonesia.

    Bagi Irma, keikutsertaan di Pertamina UMK Academy 2024 menjadi berkah yang luar biasa untuk usahanya. “Kami bisa mengikuti perkembangan digital, follower instagram naik, dari 7 ribu menjadi 40 ribu. Omset juga ikut naik dari 200 juta menjadi 600 sampai 800 juta rupiah per bulan. Pemasaran semakin luas, bahkan kami bisa ekspor ke Jepang” jelasnya.

    Berkah lain, Irma kini rutin menjadi pembicara di kelas pelatihan, motivasi di sejumlah kota di Indonesia hingga mencapai 500 antrean. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur melalui Pertamina UMK Academy, Mutiara Handycraft terus naik kelas. Ilmu semakin bertambah, rezeki juga berlimpah,” imbuh Irma.

    Rina Puji Rahayu (28) menjadi salah satu penyandang disabilitas yang berkarya di Mutiara Handycraft sejak 3 tahun terakhir turut merasakan manfaatnya. “Saya kebetulan di bagian marketing, setiap hari saya berangkat ke sini untuk mengambil 40 buah keset kain perca lalu saya jual di taman SMP N 2 Gombong,” kata Rina yang menderita tuna daksa sejak kecil ini.

    Ia mengaku mengalami perubahan positif sejak ikut bergabung di Mutiara Handycraft. “Saya jadi lebih percaya diri, difasilitasi kendaraan roda tiga oleh Bu Irma, dan bisa dibangunkan rumah. Salam semangat untuk teman-teman difabel, tetap berkarya tanpa merepotkan siapapun,” tambahnya.
     
    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Cilacap, Cecep Supriyatna mengungkapkan kegigihan Irma Suryati layak diteladani, selaras dengan semangat Pertamina yang terus menebarkan energi. “Seperti Pertamina yang tidak hanya menghasilkan energi terbaik untuk negeri, tapi turut bertanggung jawab menguatkan dan memberdayakan masyarakat melalui program yang tepat manfaat dan tepat guna,” paparnya.

    Inisiatif Pertamina melalui UMK Academy sejalan dengan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dan mendukung *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs’), khususnya poin pertama, tanpa kemiskinan; tujuan ketiga, kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan; tujuan kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. (*)

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengungkapkan perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Menurut Harli, pada Selasa (4/3/2025), Kejagung telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Dari sembilan orang saksi ini, dua di antaranya merupakan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ikut diperiksa penyidik.

    “Adapun, sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka YF, dkk,” kata Harli, dilansir Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu tujuh orang saksi lainnya adalah pejabat teknis dari beberapa anak perusahaan PT Pertamina.

    Yakni BMT selaku Manager Performance & Governance PT Kilang Pertamina Internasional; TM selaku Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional; dan AFB selaku Manager Research & Pricing PT Pertamina Patra Niaga.

    Kemudian, MR selaku Director of Risk Management PT Pertamina Internasional Shipping; BP selaku Director of Crude and Petroleum Tanker PT Pertamina International Shipping; dan AS selaku Director of Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. 

    Serta satu pejabat teknis dari induk perusahaan yang diperiksa, yaitu LSH selaku Manager Product Trading ISC periode 2017-2020/Manager SCMDM pada Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

    Kejagung Periksa Dirut Pertamina Kilang Internasional

    Sebelumnya Kejagung telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman (TAW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

    “Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (3/3/2025).

    Selain Taufik, penyidik Kejagung turut memeriksa dua saksi lainnya. 

    Kedua saksi tersebut yakni Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial ANW dan Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero) berinisial AA.

    Diketahui Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.

    Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

    Para tersangka itu yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian AP selaku VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Kemudian, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, ⁠GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Dua tersangka baru yang diumumkan pada Rabu (26/2/2025) malam yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga juga turut diperiksa.

    Tim penyidik telah menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

    Di antaranya penggeledahan di dua kediaman pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yakni yang terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dan Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan.

    Penyidik juga melakukan penggeledahan di  PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) dan tersangka Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Muhammad Kerry merupakan anak dari Riza Khalid.

    Tak hanya itu, Kejagung pun telah melakukan penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten.

    Menteri BUMN Diminta Tanggung Jawab Soal Dugaan Korupsi Pertamina Patra Niaga 

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya mendorong, adanya pertanggungjawaban dari Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Soal apakah hal itu akhirnya melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya hal tersebut di ranah pro justisia oleh Kejagung,” jelas Asep, Selasa.

    Lebih jauh,  Asep menekankan, pentingnya Kejagung menuntaskan momentum terungkapnya kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lingkungan Pertamina ini sampai ke akar-akarnya. 

    Termasuk siapa saja yang diduga terlibat.

    “Karena modus operandi kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat Pertamina ini merugikan negara dan rakyat secara sekaligus. Membobol subsidi dan menipu rakyat,” ungkap dia.

    Asep pun menekankan, pengungkapan perkara mega korupsi di Pertamina oleh Kejagung juga harus  dilakukan secara fundamental. 

    Hal ini, tegas Asep, perlu dilakukan untuk mendorong pembersihan mafia migas di Pertamina. 

    “Menciptakan keadaan baru yang jauh lebih proper bagi Pertamina agar ke depannya Pertamina bisa betul-betul memberikan sumbangsih untuk negara dan menguntungkan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik harus dikembalikan,” pungkas Asep.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Choirul Arifin)(Kompas.com/Shela Octavia)

    Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah.

  • KPI Imbau Lembaga Penyiaran Utamakan Pemulihan dalam Peliputan Bencana

    KPI Imbau Lembaga Penyiaran Utamakan Pemulihan dalam Peliputan Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah mengimbau stasiun televisi dan radio untuk lebih mengutamakan aspek pemulihan korban dalam peliputan bencana banjir.  Imbauan ini disampaikan Ubaidillah menyikapi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek.

    “Saya mengapresiasi peran televisi dan radio yang telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait banjir yang terjadi belakangan ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Menurutnya dalam menyampaikan informasi kepada publik, lembaga penyiaran perlu tetap berpegang pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Selain itu, peliputan juga diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan bagi warga terdampak.

    Lebih lanjut, Ubaidillah yang akrab disapa Gus Ubaid, mengingatkan agar media yang meliput di lokasi bencana tidak mengganggu proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim tanggap darurat dan relawan.

    “Jangan sampai keberadaan media justru menghambat kerja tim tanggap darurat, karena yang terpenting adalah kelancaran evakuasi agar pemulihan bagi warga terdampak dapat segera dilakukan,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya peliputan yang mengedepankan empati serta menghindari eksploitasi visual yang dapat memicu trauma bagi para korban.

    “Media dilarang mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber dalam peliputan bencana, serta tidak diperbolehkan menampilkan gambar luka berat maupun korban secara detail dengan teknik close up,” tambahnya.

    Dengan pemberitaan yang lebih bijak dan mengutamakan kepentingan publik, Gus Ubaid berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

    “Harapan kita semua, banjir segera surut sehingga warga terdampak bisa kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa,” pungkasnya.

  • Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Kejagung Sita 10 Kontainer Dokumen dari Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem

    Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita puluhan dokumen dari penggeledahan yang dikakukan di terminal Bahan Bakar Minyak milik PT Pertamina Patra Niaga di Tanjung Gerem, Kecamatan Grogor, Cilegon, Banten.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut penggeledahan itu dilakukan untuk menguatkan alat bukti yang telah ditemukan penyidik Kejagung terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023.

    “Penyidik terus berupaya mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk membuat tindak pidana ini terang,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Menurutnya, dari hasil penggeledahan di lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen fisik dan elektronik.

    “Hasil geledah Tanjung Gerem, penyitaan dokumen sebanyak 10 kontainer dokumen dan 3 dus,” katanya.

    Perkara korupsi tersebut bermula ketika pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur ihwal prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 

    Dalam aturan tersebut, PT Pertamina juga diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Minyak bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina.

    Apabila penawaran tersebut ditolak oleh PT Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor. 

    Akan tetapi, subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga berusaha menghindari kesepakatan dan dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan/atau PT KPI, berusaha menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. 

    Dalam periode tersebut juga terdapat Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang lantaran pandemi Covid-19. 

    Namun pada waktu yang sama, Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi intakeproduksi kilang. 

    Perbuatan menjual MMKBN mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor.

  • Teknologi Bioflok, Cara Kilang Pertamina Dukung Astacita Swasembada Pangan

    Teknologi Bioflok, Cara Kilang Pertamina Dukung Astacita Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi alam yang kadang kurang bersahabat sering dianggap sebagai kondisi yang harus diterima apa adanya. Tapi ternyata hal ini tidak menjadi hambatan bagi kelompok mitra binaan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Dumai untuk berfikir kreatif dan beradaptasi menyikapi kondisi tersebut.

    Di wilayah operasi Kilang Dumai, terdapat kelompok nelayan yang sering berhadapan dengan tantangan besar dalam menangkap ikan di laut. Cuaca yang kerap tidak bersahabat membatasi akses mereka melaut, sementara infrastruktur perikanan yang masih minim serta ancaman abrasi di wilayah tempat tinggalnya, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, semakin memperumit keadaan.

    “Melihat kondisi ini, Kilang Dumai berinisiatif memperkenalkan model perikanan dengan teknologi bioflok. Teknologi ini kami harapkan menjadi alternatif sumber ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen.

    Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok menjadi peluang yang menjanjikan bagi kelompok nelayan lainnya yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mundam Jaya. Metode ini dinilai potensial karena hanya memerlukan kolam terpal sebagai media budidaya serta memiliki waktu pemeliharaan yang relatif singkat, sekitar 4–6 bulan hingga masa panen, tergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan.

    Selain memberikan dukungan infrastruktur kolam bioflok dan keterampilan budidaya ikan bagi Kelompok Nelayan Mundam Jaya, Kilang Dumai juga mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program budidaya ikan nila salin dengan menghadirkan solusi energi terbarukan.

    “Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kendala serta untuk mendukung operasional budidaya, perusahaan telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid dengan kapasitas panel surya 4,4 kWp dan baterai 5 kWh,” tambah Hermansyah.

     

    Kincir Angin dan Panel Surya Terangi Malam Warga Bondan Kampung Laut

  • Budidaya Ikan Nila Kolam Terpal Janjikan Cuan, Bisa Manfaatkan Panel Surya – Halaman all

    Budidaya Ikan Nila Kolam Terpal Janjikan Cuan, Bisa Manfaatkan Panel Surya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para nelayan sering berhadapan dengan tantangan besar dalam menangkap ikan di laut. Cuaca yang kerap tidak bersahabat membatasi akses mereka melaut.

    Mereka juga menghadapi tantangan infrastruktur perikanan yang masih minim serta ancaman abrasi di pemukiman mereka.

    Ini seperti dirasakan nelayan di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, di Dumai, Riau.

    Melihat kondisi tersebut, Kilang Dumai berinisiatif memperkenalkan model budidaya ikan air tawar dengan teknologi bioflok. 

    “Teknologi ini kami harapkan menjadi alternatif sumber ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dalam keterangan tertulis, Sabtu(1/3/2025).

    Budidaya ikan nila sistem bioflok ini menjadi peluang menjanjikan bagi kelompok nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mundam Jaya. 

    Metode bioflok dinilai potensial menghasilkan keuntungan lumayan karena hanya memerlukan kolam terpal sebagai media budidaya serta waktu pemeliharaan yang relatif singkat.

    Hanya 4–6 bulan hingga masa panen, tergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan. 

    Selain memberikan dukungan infrastruktur kolam bioflok dan keterampilan budidaya ikan bagi Kelompok Nelayan Mundam Jaya, Kilang Dumai juga mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program budidaya ikan nila salin dengan menghadirkan solusi energi terbarukan. 

    “Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kendala serta untuk mendukung operasional budidaya, perusahaan telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid dengan kapasitas panel surya 4,4 kWp dan baterai 5 kWh,” tambah Hermansyah.

    PLTS ini merupakan bagian dari program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina, yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan listrik untuk operasional lampu dermaga dan kolam bioflok, tetapi juga berkontribusi dalam penghematan biaya listrik hingga Rp 9,3 juta per tahun.

    Selain itu, penggunaan PLTS ini turut mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), dengan estimasi penurunan 5,52 ton CO₂ per tahun.

    Hermansyah menegaskan, inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung keberlanjutan operasional kolam bioflok nelayan, tetapi juga sebagai upaya mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pemanfaatan energi bersih dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. 

    “PLTS ini memungkinkan nelayan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada listrik konvensional. Ini juga menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), sekaligus mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan,” tutup Hermansyah.

     

  • Probation Adalah Waktu Percobaan dan Penilaian dari Perusahaan untuk Karyawan, Begini Penjelasan Lengkapnya

    Probation Adalah Waktu Percobaan dan Penilaian dari Perusahaan untuk Karyawan, Begini Penjelasan Lengkapnya

    YOGYAKARTA – Probation adalah periode waktu percobaan dan penilaian dari perusahaan kepada karyawan baru sebelum resmi diangkat sebagai karyawan tetap.

    Karyawan baru akan diuji secara lebih mendalam terkait berbagai aspek pekerjaan dalam masa percobaan tersebut, termasuk kemampuan interpersonal, misalnya digital mindset, leadership, dan tanggung jawab.

    Selanjutnya, pada akhir masa probation, HR company akan mengevaluasi kinerja karyawan dan mempertimbangkan apakah mereka memenuhi persyaratan atau tidak.

    Mengenal Lebih Jauh Apa itu Probation?

    Probation adalah periode waktu di mana seorang karyawan baru diuji dan dievaluasi oleh perusahaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka cocok atau mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

    Biasanya, masa percobaan berlangsung selama maksimal 3 bulan sebelum perusahaan menentukan pengangkatan karyawan tersebut sebagai pegawai tetap.

    Selain itu, probation tidak hanya diberikan kepada calon pegawai, melainkan juga dapat diterapkan kepada karyawan tetap.

    Jika performa pegawai menurun, mereka akan ditempatkan pada masa percobaan. Selain itu, hal yang perlu diingat, ketentuan probation hanya diberlakukan bagi calon karyawan tetap.

    Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa masa probation tidak dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi karyawan kontrak.

    Hak dan Kewajiban yang Didapatkan Selama Masa Probation

    Selama masa ini, baik karyawan ataupun perusahaan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk apakah probation digaji atau tidak.

    Sedangkan hak dan kewajiban karyawan selama masa probation adalah sebagai berikut:

    Hak Karyawan Selama Probation

    Pada dasarnya, hak-hak karyawan dalam masa probation ini tidak berbeda jauh dengan hak pegawai tetap.

    Undang-undang memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan memberikan gaji lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, baik untuk karyawan tetap, kontrak, ataupun dalam masa probation.

    Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan probation akan mengakibatkan sanksi pidana dan denda.

    Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan probation yang sudah bekerja selama satu bulan atau lebih.

    Kewajiban Karyawan Selama Probation

    Karyawan saat masa probation mempunyai kewajiban untuk memenuhi ekspektasi perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam target atau Key Performance Indicator (KPI).

    Penilaian karyawan diberikan berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan.

    Jika kinerja karyawan melebihi ekspektasi perusahaan selama probation, akan ada peluang baginya untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

    Perbedaan Probation dan Kontrak

    Kontrak dan probation menjadi dua konsep yang berbeda dalam konteks hubungan kerja.

    Probation artinya periode evaluasi di awal kerja. Sedangkan, kontrak adalah perjanjian kerja yang memuat kesepakatan syarat atau ketentuan antara karyawan dan perusahaan.

    Probation umumnya terjadi pada awal hubungan kerja, di mana karyawan baru diuji untuk memenuhi standar pekerjaan.

    Jika seseorang berhasil melewati masa probation, mereka bisa menjadi karyawan tetap dan berhak atas semua hak-hak yang terkait.

    Namun, jika mereka tidak memenuhi harapan, perusahaan berhak mengakhiri hubungan kerja tanpa harus membayar kompensasi lebih lanjut.

    Kontrak, di sisi lain, merupakan perjanjian formal yang dibuat antara karyawan dan perusahaan yang mengatur hak, kewajiban, upah, dan syarat-syarat lainnya.

    Kontrak bisa mencakup jangka waktu tertentu, dan karyawan mempunyai kekuatan hukum untuk meminta pemenuhan hak-hak yang tercantum.

    Demikianlah ulasan tentang apa itu probation dan perbedaannya dengan kontrak. Semoga bermanfaat. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (27/2) kemarin masih layak untuk disimak hari ini.

    Antara lain penetapan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah.

    Selain itu BPS DKI Jakarta akan memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    DKI tetapkan operasional museum saat Ramadhan sesuaikan jam kerja ASN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah menyesuaikan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Jam operasional museum pada saat Ramadhan biasanya mengikuti jam kerja ASN sesuai surat edaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Para penziarah memadati area Taman Pemakaman Umum TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) menjelang masuknya bulan Ramadhan. (ANTARA/Yamsyina Hawnan)

    Jaga bulan suci, KPID DKI sosialisasikan Tayangan Ramah Ramadhan

    Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mensosialisasikan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan.

    “Ini agar media dan lembaga penyiaran tanpa terkecuali dapat menjaga kesucian dan kekhusyukan Ramadhan melalui tayangan yang edukatif, informatif dan menghibur tanpa melanggar norma agama serta budaya kita,” kata Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DLH DKI sebut 840 dari 2.748 RW di Jakarta belum punya bank sampah

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebut sebanyak 840 RW dari 2.748 RW di Jakarta belum memiliki bank sampah.

    “Angkanya masih cukup banyak, dan target kami selama 100 hari ke depan, 840 RW yang belum punya bank sampah, belum membentuk bank sampah, maka wajib membentuk bank sampah tersebut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Perajin membuat kerajinan dari limbah kertas di Bank Sampah Tri Alam Lestari, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Produk kerajinan limbah kertas tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp300 ribu per buah tergantung ukuran. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Adm/wpa.

    Pemprov DKI terus pantau pendistribusian elpiji 3 kg

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memantau pendataan dan pendistribusian elpiji 3 kg di tingkat agen serta pangkalan guna memastikan keamanan persediaan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Ramadhan dan Lebaran.

    “Monitoring dilakukan bersama PT Pertamina ke agen dan pangkalan di lima wilayah kota,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan memutakhirkan data yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    “Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025