Kementrian Lembaga: KPI

  • Akademisi UGM dukung realisasi wacana pembentukan Dewan Media Sosial

    Akademisi UGM dukung realisasi wacana pembentukan Dewan Media Sosial

    Produk digital di media sosial tidak bisa disamakan begitu saja dengan objek pengawasan lembaga penyiaran karena proses dan kontennya berbeda

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Rahayu mendukung realisasi rencana pemerintah terkait pembentukan Dewan Media Sosial (DMS) untuk merespons tantangan moderasi konten di ruang digital yang semakin kompleks.

    Rahayu di Kampus UGM, Yogyakarta, Rabu, menuturkan Dewan Media Sosial sebaiknya tidak menjadi bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena memiliki ranah dan objek pengawasan yang berbeda.

    “Produk digital di media sosial tidak bisa disamakan begitu saja dengan objek pengawasan lembaga penyiaran karena proses dan kontennya berbeda,” kata Rahayu.

    Menurut dia, lembaga penyiaran yang selama ini menjadi objek pengawasan KPI memiliki sistem editorial, tim redaksi, dan badan hukum yang jelas untuk menghasilkan konten siaran.

    “Sementara orang per orang yang mengunggah konten di platform digital atau media sosial tentu tujuannya berbeda dengan lembaga penyiaran. Maka ini aturannya harus tidak disamakan,” ujar Rahayu.

    Meski demikian, Rahayu pun menekankan bahwa DMS nantinya tidak boleh menjadi entitas yang otoriter dalam mengawasi konten media sosial.

    Dia berharap lembaga tersebut harus bersifat multipihak dan independen yang mencakup pemerintah, platform media sosial, serta perwakilan dari pembuat konten dan masyarakat sipil dalam struktur keanggotaannya.

    “Dewan ini seharusnya mengawasi apakah platform media sosial menerapkan prinsip-prinsip utama dalam produksi konten dengan baik, tanpa melanggar kebebasan berekspresi,” ujarnya.

    Menurutnya, model DMS yang diusulkan sebaiknya meniru lembaga-lembaga internasional yang mengadopsi pendekatan sukarela dalam pengawasan moderasi konten.

    Keputusan atau rekomendasi dari dewan akan ditaati secara sukarela oleh platform, sebagai bagian dari komitmen mereka.

    “Insentif utama bagi platform untuk bergabung adalah demi memulihkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola mereka,” kata Rahayu.

    Ia juga mengusulkan agar DMS tidak hanya beroperasi di tingkat nasional, tetapi membentuk jaringan di setiap provinsi untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia.

    Bahkan, menurut dia, perlu ada kerja sama internasional untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis standar hak asasi manusia secara global.

    “Forum ini harus menjadi mekanisme yang terbuka, transparan, akuntabel, dan independen dalam menangani persoalan moderasi konten, agar kebebasan berekspresi tetap terjaga,” tutur dia.

    Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Media Sosial pernah diwacanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 23 Agustus 2023 untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan media sosial.

    Kemenkominfo ketika itu menyatakan bahwa Dewan Media Sosial nantinya antara lain akan memberikan masukan mengenai kepantasan konten-konten yang dapat ditampilkan di media sosial dan ruang digital.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo Nasional 30 April 2025

    Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari jabatannya usai adanya kontroversi dan teguran dari Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Hasan mengungkap sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Hasan sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Lebih lanjut, Hasan mengatakan sudah saatnya dia duduk di kursi penonton. Dia hendak memberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih baik.
    Dia menekankan, ini bukan keputusan emosional yang dibuat tiba-tiba.
    Menurut Hasan, pengunduran diri dari posisi Kepala PCO adalah jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ucapnya.
    Hasan mengaku bangga telah dipercaya Prabowo untuk masuk sebagai anggota Kabinet Merah Putih.
    Namun, ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanannya selama ini tidak memenuhi harapan.
    “Saya juga harus meminta maaf kepada Beliau jika selama memberikan pelayanan kepada presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan,” kata Hasan.
    Kontroversi soal kepala babi
    Semasa menjabat Kepala PCO, Hasan memiliki kontroversi hingga pernah ditegur Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu kontroversi Hasan adalah komentarnya soal teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica.
    Saat merespons kejadian
    teror kepala babi
    yang menimpa Cica, Hasan berkelakar dengan kalimat “dimasak saja”.
    “Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja,” ucapnya, 21 Maret 2025 bulan lalu.
    Tanggapan Hasan saat itu sempat viral di berbagai platorm media sosial dan menjadi sorotan publik.
    Sehari setelahnya, Hasan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan setuju dengan sikap Francisca yang menanggapi teror itu dengan candaan.
    Sebab, Francisca sempat membuat unggahan di media sosialnya terkait teror kepala babi itu.
    Dengan begitu kata Hasan, peneror akan kehabisan akal dan stres karena niatnya tak tersampaikan.
    “Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu,” kata Hasan kepada Kompas.com, 22 Maret 2025.
    Ditegur Prabowo
    Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat menyorot komentar Hasan ketika berkelakar saat menanggapi teror terhadap jurnalis Tempo.
    Kepala Negara mengakui pernyataan Hasan Nasbi adalah hal yang teledor dan keliru. Ia menambahkan Hasan telah menyesali pernyataannya.
    Hal ini disampaikan di hadapan enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025.
    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo dikutip dari YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Menurut dia, banyak dari pembantunya adalah orang-orang baru di pemerintahan sehingga belum beradaptasi terkait posisi pemerintahan yang selalu disorot publik.
    Akan tetapi, sebagai Kepala Negara, Prabowo pun mengaku salah jika komunikasi di pemerintahannya masih kurang baik.
    “Tapi, bahwa komunikasi kurang baik, itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah. Karena fokus kita deliver. Kerja, rakyat nunggu keputusan,” tegasnya.
    Siapa pengganti Hasan?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto belum mencari pengganti Hasan.
    Sebab, Kepala Negara masih belum menandatangani atau meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.
    “Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa malam.
    Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.
    Menurut Prasetyo, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.
    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujar Juru Bicara Prabowo itu.
    Terpisah, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengganti Hasan Nasbi harus tahu segala kebutuhan Kepala Negara.
    Selain itu, sosok yang akan menjadi kepala PCO selanjutnya juga harus tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Prabowo.
    “Tentu pertama yang sesuai kebutuhan Presiden, yang paling tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Presiden,” ujar Dahnil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Akan tetapi, ia mengaku belum tahu siapa sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi.
    Dahnil menjelaskan, Prabowo sendiri sudah pernah mengungkit mengenai masalah komunikasi yang dihadapi pemerintahan saat ini.
    Dia menyebut Prabowo telah melakukan self-correction dengan mengakui permasalahan komunikasi.
    “Yang jelas Presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait pola komunikasi. Bahkan kemarin ketika kami dipanggil semua, anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik. Jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir, jadi sense of sensitivitas-nya kurang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontroversi Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Berakhir Mengundurkan Diri

    Kontroversi Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Berakhir Mengundurkan Diri

    Bisnis.com, JAKARTA – -Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur dan keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Hasan menuturkan bahwa keputusannua untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat diatasi. Dia memilih mengalah dan memberikan kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

    Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

    Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

    Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

    “Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

    Prabowo Singgung Masalah Komunikasi

    Sebelum peristiwa mundurnya Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto telah berulangkali mengakui bahwa kualitas komunikasi kabinetnya buruk. Dia juga sempat menyinggung tentang kasus pernyataan Hasan Nasbi tentang teror kepala babi wartawan Tempo.

    Hasan Nasbi adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Tim PCO berawal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bertahana hingga kini.  

    Dalam wawancara bersama enam jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), pertanyaan yang disampaikan langsung ke Prabowo adalah ihwal komunikasi pemerintahannya yang buruk. Kepala Negara pun langsung mengakui dan mengambil tanggung jawab tersebut. 

    Prabowo mengakui beberapa orang di pemerintahannya adalah figur baru yang baru pertama kali merasakan bekerja di cabang kekuasaan eksekutif. 

    “Sebagian menteri-menteri senior ada yang dari kabinet lama, tapi banyak yang baru. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu saya yang bisa saya jelaskan. saya belum ketemu setelah, saya juga kaget masalah kepala babi,” ujarnya sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Narasi, dikutip Kamis (10/4/2025). 

    Presiden ke-8 itu menilai bahwa teror yang dikirim ke Tempo bisa jadi adalah upaya adu domba yang dilakukan pihak tertentu. Meski demikian, dia mengakui ucapan Hasan dalam merespons teror itu teledor dan keliru. 

    “Benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu yah, keliru itu. Saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot,” kata Prabowo. 

    Kemudian, Prabowo kembali mengakui komunikasi pemerintahannya yang buruk di kesempatan lain. Kali ini, di depan perwakilan investor dan pelaku usaha di berbagai sektor pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

    Pria yang juga Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025).

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Apabila dirunut ke belakang, Prabowo sebelumnya juga sudah pernah menyoroti komunikasi Kabinet Merah Putih secara terbuka. Pada Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025, dia mengakui perlunya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. 

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Kontroversi Hasan Nasbi

    Pernyataan Hasan yang panen kritik dari publik berawal saat dirinya dimintai respons oleh wartawan ketika jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica), mendapatkan teror berupa paket berisi kepala babi pada Maret 2025 lalu. 

    Hasan menyampaikan kelakar itu ketika wartawan memintai tanggapannya sebagai Kepala PCO. Ironinya, pernyataan itu dilemparkan olehnya setelah Sidang Kabinet Paripurna, di mana Prabowo di antaranya berpesan agar pejabatnya memperbaiki komunikasi kepada rakyat. 

    “Sudah dimasak aja,” ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Usai mendapatkan banyak kritik, Hasan mengklarifikasi dan menjelaskan soal responsnya itu. Dia menyatakan tidak bermaksud melecehkan kebebasan pers atau mengecilkan teror tersebut. 

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari Francisca, jurnalis Tempo yang menerima kiriman kepala babi tersebut. Fransisca diketahui sempat berkelakar bahwa harusnya pengirim kepala babi itu mengirim daging secara utuh, bukan kepala saja.

    Menurut Hasan, pernyataan yang disampaikan olehnya itu untuk membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media. Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari. 

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

  • PT BIMA dan BMM Tanam 2.500 Bibit Mangrove di Banyuurip Mangrove Center Gresik

    PT BIMA dan BMM Tanam 2.500 Bibit Mangrove di Banyuurip Mangrove Center Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – PT Bima, anak usaha Pelindo Jasa Maritim, berkolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam aksi penanaman 2.500 bibit mangrove di kawasan Banyuurip Mangrove Center (BMC), Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, pada Jumat (25/4/2025).

    Program ini menjadi bukti nyata kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga kelestarian alam, mengatasi tantangan perubahan iklim, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai ekosistem penting di wilayah pesisir, mangrove berperan besar dalam mencegah abrasi, menyerap karbon, dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut.

    Direktur Keuangan dan SDM PT BIMA, Arif Widodo, menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang mendukung Aspirasi Pemegang Saham dan target Key Performance Indicator (KPI).

    “Mangrove sangat menarik dan penting bagi kami. Setiap tahun, kami menjalankan program TJSL, dan karena manfaat besar mangrove bagi lingkungan dan ekonomi, kami mempertimbangkan untuk mengembangkan program-program berkelanjutan lainnya,” ujar Arif.

    Penanaman ini turut melibatkan Dinas Kehutanan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat lokal. Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Widodo Joko Santoso, menegaskan pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Keberadaan mangrove sangat penting untuk mengurangi abrasi laut, menyediakan habitat biota seperti kerang hijau dan kepiting, serta menjadi tempat persinggahan burung migran dari Australia. Kami juga tengah mengupayakan kawasan ini masuk dalam daftar kawasan internasional,” jelas Joko.

    Menurutnya, mangrove berperan besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim karena kemampuannya menyerap karbon lima kali lebih banyak dibanding tanaman darat lainnya.

    “Penanaman mangrove menjadi solusi nyata untuk memerangi pemanasan global, sejalan dengan program pemerintah dalam pengurangan polusi dan penyerapan karbon hingga tahun 2030,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Banyuurip, Ihsanul Haris, mengatakan komitmen desanya terhadap konservasi lingkungan sudah terbangun sejak lama.

    “Sejak 2014, Banyuurip dikenal dengan komitmennya dalam pelestarian mangrove. Kami juga mengembangkan budidaya kerang hijau dan program ketahanan pangan berbasis ekosistem mangrove. Aliansi ini adalah langkah lanjutan dari perjalanan panjang kami, yang dimulai dengan penanaman mangrove bersama Ibu Gubernur Jawa Timur pada tahun 2020,” ujar Ihsanul.

    Usai penanaman, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi teknis serta pemaparan sejarah Banyuurip Mangrove Center (BMC), yang dibangun atas inisiatif warga setempat untuk memulihkan kawasan pesisir rusak.

    Kini, BMC berkembang menjadi pusat edukasi, konservasi, dan wisata berbasis mangrove, menjadi contoh nyata bagaimana upaya konservasi lingkungan juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    Melalui program ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk mendukung pelestarian mangrove, bukan hanya sebagai upaya menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. (ted)

  • CEO Baru Intel Sampaikan Kabar Pahit

    CEO Baru Intel Sampaikan Kabar Pahit

    Jakarta

    Lip Bu Tan, CEO baru Intel, mengirimkan pesan pahit dan blak-blakan ke karyawan dengan mengatakan perusahaan harus melakukan reorganisasi agar lebih efisien. Ia mengatakan akan ada pengurangan karyawan, tapi tak mengumumkan jumlah pasti PHK.

    Bloomberg melaporkan Intel bersiap memberhentikan 20% pegawai, yang akhir tahun 2024 berjumlah sekitar 108.900 orang. Pemangkasan 20% akan mengakibatkan hilangnya sekitar 21.780 pekerjaan.

    Surat Tan kepada karyawan bertepatan dengan rilis keuangan Q1 2025. yang dinilai cukup memuaskan. Namun dikutip detikiNET dari Venture Beat, dia langsung memberi peringatan. “Kita sedang menghadapi lingkungan ekonomi makro yang makin tidak stabil dan tidak pasti,” tulisnya.

    “Tak ada cara menghindari fakta bahwa perubahan kritis ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja kita. Seperti yang saya katakan kala bergabung, kita perlu membuat beberapa keputusan sangat sulit untuk menempatkan perusahaan kita pada pijakan kokoh untuk masa depan,” lanjutnya.

    Tan mewarisi situasi sulit karena Intel kalah di pasar AI dan grafis dari Nvidia dan di pasar prosesor x86 dari AMD. Dia pun mengkritik budaya Intel. “Kita dianggap terlalu lambat, terlalu rumit, dan terlalu kaku dengan cara kita dan perlu berubah,” tulisnya.

    Tan ingin mendorong kesederhanaan, kecepatan, dan kolaborasi lebih besar di seluruh perusahaan. Dia menegaskan Intel perlu kembali ke akar dan memberdayakan para engineer agar lebih produktif dengan menghilangkan proses yang memperlambat inovasi.

    Tan menekankan para pesaing dalam keadaan ramping, cepat, dan tangkas. “Saya terkejut mengetahui beberapa tahun terakhir, KPI terpenting bagi banyak manajer di Intel adalah ukuran tim. Ke depannya, ini takkan terjadi lagi. Saya sangat percaya filosofi pemimpin terbaik dapat menyelesaikan pekerjaan terbanyak dengan jumlah orang paling sedikit,” paparnya.

    Ia mengatakan perusahaan akan memberdayakan tim lebih kecil untuk bergerak lebih cepat dan membuat keputusan lebih baik. Ia juga menginstruksikan para pemimpin menghilangkan rapat yang tidak perlu dan mengurangi jumlah peserta rapat secara signifikan.

    Pegawai juga akan diwajibkan bekerja di kantor empat hari seminggu, alih-alih tiga hari seminggu seperti yang diwajibkan saat ini

    “Intel dulunya dipandang luas sebagai perusahaan paling inovatif di dunia. Tidak ada alasan kita tidak bisa kembali ke sana, selama kita mendorong perubahan yang diperlukan,” tulis Tan.

    (fyk/fay)

  • Kreatifitas Kilang Cilacap Perkuat Nilai AKHLAK 2025: Budaya Kerja Unggul & Berintegritas

    Kreatifitas Kilang Cilacap Perkuat Nilai AKHLAK 2025: Budaya Kerja Unggul & Berintegritas

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP  – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) IV Cilacap kembali menunjukan komitmennya sebagai perusahaan energi yang mengedepankan nilai-nilai positif, melalui Engagement Living Core Values (LCV) AKHLAK.

    Program ini merupakan bagian dari implementasi perusahaan dalam menumbuhkan budaya kerja unggul dan berintegritas yang selaras dengan nilai moral dan sosial.

    Melalui kreatifitas, Kilang Cilacap berhasil mengemas rangkaian sosialisasi LCV AKHLAK menjadi kegiatan yang mengedukasi sekaligus rekreasi. Salah satunya adalah sosialisasi Budaya AKHLAK 2025 dengan tagline “PRIMA” untuk jajaran manajemen dan perwira Kilang Cilacap.

    Kegiatan ini dilakukan di Kapal Wisata Bahari saat perjalanan menuju Kampoeng Kepiting, Kelurahan Kutawaru, Cilacap Tengah, Sabtu (12/4/2025).

    Kreatifitas Kilang Cilacap Perkuat Nilai AKHLAK 2025: Budaya Kerja Unggul & Berintegritas (Pertamina Cilacap)

    5 pilar yang ditanamkan kepada perwira Kilang Cilacap melalui tagline “PRIMA” yakni ‘Sigap’ atau Siap Gencarkan Cost Optimization untuk percepatan pemenuhan target cost optimization.

     ‘Modis’ atau Monitoring Kedisiplinan untuk membiasakan budaya disiplin dan patuh jam kerja. ‘Mekar’ atau Meeting Efisiensi Efektif Selaras untuk budaya diskusi yang efektif dan efisien.

     ‘Mendoan’ atau yang merupakan kampanye dari Safety Leadership Program (SLP) 4.0 untuk menanamkan pola pikir safety, dan ‘Aktif’ atau Aksi Inisiatif Extra untuk mendorong perwira Kilang Cilacap berkontribusi lebih bagi perusahaan.

    General Manager PT KPI RU IV Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo menyampaikan seluruh perwira Kilang Cilacap harus menerapkan Program Budaya AKHLAK 2025 tersebut di setiap kegiatan bisnis.

    “Dengan diterapkannya 5 pilar ‘PRIMA’ dari Program Budaya AKHLAK 2025, harapannya bisa meningkatkan performa, inisiatif dan semangat kerja para perwira,” jelasnya.

    Tiba di Kutawaru, rombongan manajemen dan perwira Kilang Cilacap menilik budidaya dan produk dari Kampoeng Kepiting hasil binaan program CSR Kilang Cilacap yang sudah berkembang dengan baik.

    “Dengan melibatkan kepedulian pada masyarakat sekitar seperti ini, kami ingin nilai-nilai AKHLAK tidak hanya menjadi jargon, tapi bisa menjadi budaya yang melekat dan berdampak baik di lingkungan kerja maupun masyarakat,” tambah Wahyu.

    Kilang Cilacap terus mendorong pembentukan budaya kerja yang sehat dan produktif melalui program-program budaya perusahaan seperti LCV AKHLAK.

     Inisiatif ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang memiliki standar tata kelola unggul.

    Dengan semangat AKHLAK, Kilang Cilacap bisa terus bergerak maju dan tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, namun bereperan aktif dalam membentuk karakter yang unggul bagi seluruh insan perusahaan.

    “Komitmen terhadap budaya AKHLAK menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan bersama,” tutup Wahyu.

  • Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    BANDUNG – Gubernur Jabar (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan dana hibah Provinsi Jabar untuk pondok pesantren pada tahun anggaran 2025 ini guna membenahi tata kelola hibah.

    “Ini upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah, agar hibah ini tidak jatuh pada pondok pesantren yang itu-itu saja,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikutip di Bandung, Antara, Kamis, 24 April. 

    Kemudian, kata Dedi, diharapkan agar hibah tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik, seperti terhadap DPRD atau gubernur.

    “Karenanya saya telah rapat dengan Kemenag seluruh Jabar. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah, yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik,” ujarnya.

    Ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu malam, Dedi mengatakan pertimbangan pemberian dana hibah nantinya adalah pertimbangan kebutuhan dan teknis, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    “Jadi bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu, selalu pertimbangannya politik,” ujarnya.

    Hal ini, kata Dedi, adalah untuk perbaikan sistem mekanismenya, terlebih diketahui juga banyak yayasan bodong yang mendapatkan bantuan, bahkan dengan nilai antara Rp2 miliar sampai dengan Rp50 miliar tiap yayasan.

    “Jadi ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama,” tuturnya.

    Sebelumnya Pemprov Jabar mencukur rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren dalam pergeseran APBD 2025, dimana tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah, yang tertera di  Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.

    Lembaga-lembaga itu akhirnya batal menerima hibah karena kebijakan pergeseran anggaran, dan tersisa hanya pada dua lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp250 juta.

    Selain hibah ke pondok pesantren yang dihapuskan, kucuran hibah masih mengalir ke sejumlah lembaga.

    Kucuran hibah itu tercatat dalam dokumen Pergub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, antara lain PMI Jabar dengan nilai Rp1,8 miliar, meski sudah terpangkas dari rencana sebelumnya Rp2,1 miliar.

    Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Rp 3,4 miliar, DPD KNPI Jabar Rp2 miliar dari rencana sebelumnya Rp5,5 miliar dan NPCI Jabar Rp10 miliar dari sebelumnya Rp12,1 miliar.

    Lalu Kormi Jabar Rp1 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar. Ada juga KONI Jabar untuk pembinaan prestasi Rp30 miliar dari sebelumnya Rp31,1 miliar.

    Selanjutnya ada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar Rp1 miliar, Kanwil Kemenag Jabar untuk layanan petugas haji Rp19,2 miliar, PWNU Jabar Rp1,7 miliar, dan Persis Jabar Rp560 juta.

    Berikutnya yang nilainya tak terusik atau tergeser adalah hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing.

    Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar, nilai anggarannya juga tak terusik. Misalnya untuk Polda Jabar Rp44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp54 miliar.

  • Kilang Pertamina Capai 78 Juta Barel Realisasi Total Intake hingga Maret 2025 – Page 3

    Kilang Pertamina Capai 78 Juta Barel Realisasi Total Intake hingga Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mencatatkan kinerja operasional arus minyak yang baik di periode kuartal pertama 2025. Realisasi Total Intake (RTI) KPI ada di angka 78 juta barrel. Angka tersebut berada di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perusahaan, yakni 73,2 juta barrel.

    Aspek operasional KPI menunjukkan tren naik dan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. “Ini menunjukkan pencapaian kinerja jumlah minyak yang diolah oleh KPI berada di angka 106 persen dari target RKAP sampai dengan Maret 2025,” ujar Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Hermansyah menambahkan, pencapaian yang sama juga terlihat dalam Volume Valuable Product (VVP) yang dihasilkan kilang KPI. Volume produk minyak yang dihasilkan kilang menunjukkan tren peningkatan.

    Menurutnya, sama seperti RTI, realisasi VVP sampai dengan Maret 2025 juga melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 65,7 juta barrel.

    “Angka tersebut berada di atas target semula, yakni 60,1 juta barrel, yang artinya berhasil menembus target RKAP sampai dengan Maret 2025, sebesar 109 persen,” jelas Hermansyah.

    Terkait sejumlah pencapaian di atas, Hermansyah mengungkapkan, hal ini merupakan sinyal positif bagi KPI dalam memulai 2025.

    “Selain aspek HSSE, pencapaian ini tentunya juga dapat dicapai dengan kemampuan KPI dalam mempertahankan kehandalan kilang. Operasi kilang harus dipastikan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta berproduksi menghasilkan produk-produk yang sudah ditentukan,” tutur Hermansyah.

  • Cara KPI awasi tayangan (1)

    Cara KPI awasi tayangan (1)

    ANTARA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jadi lembaga yang berperan mengawasi berbagai tayangan TV dan radio. Tak jarang, ada tayangan yang melanggar aturan perlu ditindak hingga diberi sanksi. Bagaimana sebetulnya tugas KPI ini dijalankan?
    (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)

  • Revisi RUU Penyiaran dari sisi KPI (2)

    Revisi RUU Penyiaran dari sisi KPI (2)

    ANTARA – Teknologi terus maju, jangan sampai regulasi masih jalan di tempat. Itulah garis besar pendapat KPI terkait revisi RUU Penyiaran. Menurut Ketua KPI Ubaidillah, penyesuaian regulasi diperlukan agar kewenangan lembaga itu juga menyasar tayangan digital.
    (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)