Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPI

  • Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, upaya KPI dan pihaknya dalam mengembangkan USAF merupakan sebuah kolaborasi bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia.

    Ega mengungkapkan, untuk mendukung realisasi Project USAF, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan alat untuk mengumpulkan Used Cooking Oil (UCO) di 10 SPBU yang tersebar di Jakarta.

    “Dengan alat itu pula, Pertamina Patra Niaga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan USAF, karena masyarakat sangat antusias untuk memberikan minyak jelantah yang mereka miliki, sebagai bahan baku utama pembuatan USAF,” ungkapnya.

    “Alat ini masih dalam skala piloting, tapi sampai hari ini sudah tercatat sedikitnya 6.042 orang yang secara sukarela menyetorkan UCO di alat-alat yang tersebar di sepuluh SPBU di Jakarta,” jelas Ega.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa project USAF jadi jawaban dari tantangan global untuk menjamin ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Namun Simon mengingatkan agar project ini tidak hanya berakhir di seremoni penandatanganan komitmen. Ia menyatakan, pengembangan USAF yang telah dilakukan Pertamina sejak beberapa waktu lalu, harus terwujud dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

    “Ini adalah prestasi yang sudah diukir Pertamina, kita harus wujudkan sampai terimplementasi dengan baik. Kita juga harus saling berkolaborasi satu sama lain, agar Pertamina terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan energi yang baik bagi negeri ini,” ujarnya.

  • Pemuda di Palembang Olah Eceng Gondok Jadi Produk Bernilai Ekonomi

    Pemuda di Palembang Olah Eceng Gondok Jadi Produk Bernilai Ekonomi

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Nova Wahyudi – detikFinance

    Selasa, 27 Mei 2025 15:06 WIB

    Jakarta – Kelompok pemuda di Plaju manfaatkan enceng gondok menjadi pengharum ruangan. Program ini didukung KPI Unit Plaju lewat program TJSL Musiparian.

  • Pertagas gelar RUPS, catat kinerja positif selama 2024

    Pertagas gelar RUPS, catat kinerja positif selama 2024

    Tahun lalu kami telah memperluas portofolio bisnis, tidak hanya di sektor gas alam dan minyak bumi, tetapi juga mendapatkan komitmen pengangkutan BBM melalui pipa dan pengembangan energi terbarukan…

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 pada Kamis (22/5) di Jakarta, dalam rangka menyampaikan capaian kinerja perusahaan sepanjang 2024 kepada pemegang saham.

    Direktur Utama Pertagas, Gamal Imam Santoso mengungkapkan bahwa pencapaian 2024 memiliki hasil yang sangat baik dan positif bagi Pertagas.

    “Tahun lalu kami telah memperluas portofolio bisnis, tidak hanya di sektor gas alam dan minyak bumi, tetapi juga mendapatkan komitmen pengangkutan BBM melalui pipa dan pengembangan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi perusahaan infrastruktur energi berkelas dunia,” ujar Gamal di Jakarta, Senin.

    Pada 2024, menurut Gamal, Pertagas mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional yang positif dengan volume gas transportasi mencapai 560.523 MMSCF serta volume transportasi minyak sebesar 58.990 MBOE. Selain itu juga volume niaga gas diperoleh sebesar 31.898 BBTU dan pemrosesan gas sejumlah 163.730 ton.

    “Dalam bidang regasifikasi LNG volume yang diproses sebesar 53.341 BBTU selama setahun. Capaian ini menegaskan kontribusi nyata Pertagas dalam mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.

    Atas pencapaian operasional tersebut, Pertagas membukukan kinerja keuangan yang positif dengan pendapatan sebesar 843,45 juta dolar AS, meningkat dibanding 2023 sebesar 793 juta dolar AS. Kenaikan pendapatan diikuti dengan kenaikan laba bersih menjadi 222,4 juta dolar AS, dibanding raihan 2023 sebesar 196,7 juta dolar AS.

    Gamal menyebutkan bahwa pencapaian laba yang terus meningkat ini didorong oleh portofolio bisnis yang beragam, mencakup niaga gas, komersialisasi aset, regasifikasi, pemrosesan LPG, serta berbagai upaya perluasan bisnis lainnya yang selaras dengan kompetensi utama Pertagas.

    Pertagas melaksanakan sejumlah proyek strategis, di antaranya persiapan pembangunan Pipa BBM Cikampek – Plumpang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, serta memasang Booster Pump Batang HO dan Booster Pump KBJ SLC.

    Pemasangan Booster Pump menjadi langkah akhir penyelesaian Proyek Pipa Rokan untuk optimalisasi penyaluran minyak bumi di Wilayah Kerja Rokan sebagai salah satu wilayah produksi minyak bumi nasional terbesar.

    Selain itu, perusahaan berhasil menyelesaikan proyek pembangunan pipa gas bumi Senipah–Balikpapan yang dapat mendukung kontribusi efisiensi operasi Kilang Balikpapan dan ketahanan energi domestik.

    Rencana diversifikasi usaha juga dilakukan melalui kontribusi aktif dalam rantai bisnis Subholding Gas serta menjalin kolaborasi strategis dengan Pertamina Group, antara lain melalui kajian pengembangan renewable energy bersama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan kajian pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) bersama PT Pertamina EP Cepu (PEPC).

    Seluruh pencapaian perusahaan di 2024, baik dari aspek operasional, keuangan, pengembangan bisnis, pengelolaan SDM, maupun aspek HSSE, tercermin dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) perusahaan yang mencapai 112 persen, melebihi level maksimal sebesar 110 persen.

    Dari sisi pengakuan eksternal, sepanjang 2024 Pertagas meraih 116 penghargaan, terdiri dari 25 penghargaan internasional dan 91 penghargaan nasional.

    Di antaranya, Pertagas memperoleh 3 Proper Emas, 1 Proper Hijau (beyond compliance), dan 1 Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Surabaya (beritajatim.com) – Hingga akhir Mei 2025, kejelasan proses rekrutmen Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2024–2027 masih belum juga ada titik terang.

    Padahal, proses seleksi yang dimulai sejak September 2024 lalu telah melewati berbagai tahapan, termasuk uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPRD Jawa Timur pada 30–31 Januari 2025.

    Ketidakpastian ini menuai keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh penyiaran nasional asal Jawa Timur, Imawan Mashuri. Pendiri JTV yang juga dikenal sebagai salah satu inisiator lahirnya KPI ini menilai bahwa keterlambatan ini berpotensi melemahkan peran penting KPID sebagai penjaga kearifan lokal dalam dunia penyiaran daerah.

    “KPI dan KPID itu tugasnya jelas. Mereka adalah guard di dunia penyiaran yang menjaga kearifan lokal. Mereka juga bertugas menegakkan diverciry of content dan divercity of ownership serta menjaga rambu-rambu aturan untuk penguatan, pelestarian dan pencerahan budaya, yaitu akar moral bangsa. Untuk itu saya minta Gubernur Khofifah harus segera melantik Anggota KPID Jawa Timur terpilih agar bisa segera bekerja,” papar Imawan, Minggu (25/5/2025).

    Imawan juga mengingatkan pentingnya peran KPID sebagai institusi daerah yang menjamin kedaulatan informasi dan kebudayaan lokal. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya, KPI hanya disetujui untuk tingkat pusat oleh DPR RI. Namun, upaya untuk mendirikan KPID di daerah terus diperjuangkan demi menjaga keberagaman isi dan kepemilikan media.

    “Orang daerah harus berdaulat atas daerahnya sendiri. Kearifannya harus dijaga dan dipelihara. Salah satunya dengan adanya KPID,” ujarnya.

    Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Putut Darmawan, menyatakan bahwa proses rekrutmen KPID telah rampung. Ia memastikan bahwa nama-nama Komisioner KPID Jawa Timur akan diumumkan usai pelantikan resmi oleh Gubernur.

    “Gubernur telah menetapkan Komisioner KPID Jawa Timur melalui SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/218/013/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggota KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2025–2028,” ungkap Putut.

    Menurut Putut, perubahan masa jabatan menjadi 2025–2028 mengikuti mundurnya jadwal pelantikan. Selama masa tunggu tersebut, Pemprov Jatim memperpanjang masa jabatan Anggota KPID periode 2021–2024 untuk menjalankan operasional lembaga tersebut.

    Namun, Putut enggan menjawab saat ditanya kapan jadwal pasti pelantikan tersebut akan dilaksanakan.

    Pernyataan senada juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa seluruh proses seleksi sudah selesai dan hanya tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Soal KPID (Jawa Timur) sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu jadwal pelantikan. Sepertinya Gubernur masih sangat sibuk, sehingga pelantikannya agak molor lama,” ujar Dedi.

    Keterlambatan ini menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsi lembaga penyiaran yang independen dan representatif, khususnya di tingkat daerah, guna menjaga keberagaman budaya dan informasi publik yang sehat. [tok/suf]

  • KPI harapkan ada reformasi ekosistem media agar bisa bertahan

    KPI harapkan ada reformasi ekosistem media agar bisa bertahan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

    Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

    Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

    Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

    “Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi,” ujar dia.

    Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

    Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

    Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

    Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

    Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

    KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

    Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian “media innovation hub”.

    Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

    Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

    “Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

    Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR: Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengemukakan bahwa media penyiaran akan mati perlahan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak direvisi.

    Amelia mengatakan bahwa pada masanya, Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut sangat relevan untuk ekosistem penyiaran. Namun, pada hari ini sudah terjadi ledakan konten digital yang tidak lagi terikat pada frekuensi publik dan tidak tunduk pada sistem perizinan yang berlaku bagi media konvensional.

    “Kompetisi tidak sehat antara media sosial yang personal dan media penyiaran yang harus taat regulasi dan etik,” kata Amelia di Jakarta, Jumat.

    Kalau UU Penyiaran tidak segera beradaptasi, lanjut Amelia, Indonesia akan menyaksikan pelan-pelan matinya media penyiaran nasional, yang membuat matinya salah satu penyangga demokrasi. Dia mengatakan isu revisi UU Penyiaran bukan hanya menyangkut aspek teknis penyiaran, melainkan juga menyangkut fondasi demokrasi, yakni hak masyarakat atas informasi yang adil, akurat, dan bertanggung jawab.

    Menurut dia, media penyiaran saat ini dihadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah asimetri regulasi, yakni mereka harus tunduk pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perizinan, kode etik jurnalistik, tetapi konten digital personal yang viral bebas tanpa batas. Selain itu, menurut dia, saat ini terjadi monetisasi digital tidak adil, di mana platform global mengambil mayoritas keuntungan dari iklan, sementara media nasional berjuang menjaga keberlangsungan bisnis.

    Akibatnya, dia menilai bahwa ada potensi disinformasi dan polarisasi, ketika masyarakat lebih percaya konten viral daripada jurnalisme faktual. Fenomena tersebut, kata dia, akan sangat membahayakan bagi masyarakat. Dia pun memastikan Komisi I DPR RI akan merumuskan Rancangan UU Penyiaran yang berlandaskan pada keadilan ekosistem informasi agar kedua jenis media itu mendapatkan hal yang setara, tetapi tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab.

    Selain itu, dia mengatakan harus ada transparansi pada algoritma platform digital. Saat ini, dia mengaku sedang mengkaji relevansi prinsip publisher rights untuk memastikan media lokal mendapat kompensasi yang adil. Di sisi lain, dia menilai masyarakat perlu perlindungan dari konten berbahaya, terutama hoaks, kekerasan berbasis gender, ujaran kebencian, dan konten manipulatif.

    Dia pun menegaskan bahwa keberlanjutan media penyiaran bukan hanya soal bisnis dan teknologi, melainkan soal menjaga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Menurut dia, demokrasi hanya hidup ketika informasi bisa dipercaya.

    “Dan informasi hanya bisa dipercaya jika lahir dari ekosistem yang adil dan bertanggung jawab,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Bahlil sebut wajar Partai Golkar tak dapat kursi RI 1

    Bahlil sebut wajar Partai Golkar tak dapat kursi RI 1

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan wajar ketika partainya tidak mendapat kesempatan untuk menduduki kursi presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia.

    Bahlil justru menekankan agar kadernya bisa meningkatkan perolehan kursi legislatif Partai Golkar.

    “Bukan kita umumnya jadi presiden atau wakil presiden. Banyak juga Golkar yang tidak jadi presiden sama wakil presiden,” kata Bahlil pada acara Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/5) malam.

    “Yang penting kursi naik. Jadi, jangan terjemahan lain-lain,” sambung Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil menyinggung tugasnya sebagai ketua umum adalah menaikkan perolehan kursi legislatif Partai Golkar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lantas juga meminta kepada Kosgoro 1957 agar bisa mendukung tugasnya selama memimpin Partai Golkar.

    “Jadi, ini biar jelas, karena itu peran dari Kosgoro dengan seluruh kader yang begitu hebat untuk meningkatkan kursi kita nanti pada 2029. Kami sangat mengharapkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh kader agar bisa memaksimalkan kinerjanya, termasuk anggota Partai Golkar yang saat ini menduduki kursi Kabinet Merah Putih agar tidak meninggalkan daerah pemilihan (dapil) mereka.

    “Jadi, saya akan meminta kepada semua anggota kabinet dari Partai Golkar, segera jangan tinggalkan dapil,” tambah Bahlil.

    “Karena KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama) kita di partai itu kan kursi naik, kursi naik,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelanggan XLSMART Pra-Merger Tumbuh 1,2 Juta Kuartal I/2025, ARPU Rp40.000

    Pelanggan XLSMART Pra-Merger Tumbuh 1,2 Juta Kuartal I/2025, ARPU Rp40.000

    Bisnis,com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatatkan pertumbuhan signifikan terlihat pada jumlah pelanggan mobile yang mencapai 1,2 juta pelanggan secara year-on-year (YoY) pada kuartal I/2025.

    Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi, mengungkapkan bahwa pencapaian kinerja yang baik ini merupakan hasil dari fokus perusahaan pada bisnis FMC yang stabil. 

    Selain pertumbuhan pelanggan mobile, layanan Fixed Broadband (FBB) XL Axiata juga menunjukkan stabilitas dengan mempertahankan lebih dari 1 juta pelanggan.

    “Hal tersebut merupakan faktor penting untuk terus mendorong dan memperkuat pertumbuhan bisnis FMC kami saat ini dan ke depan,” ujar Rajeev dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).

    Hingga akhir Maret 2025, total pelanggan XL Axiata mencapai 58,8 juta. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) campuran tercatat stabil di kisaran Rp40.000, sejalan dengan fokus perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang produktif.

    Dari sisi operasional, XL Axiata berhasil menjaga stabilitas biaya meskipun terdapat beberapa peningkatan. 

    Beban biaya penjualan dan pemasaran berhasil dioptimalkan berkat implementasi strategi digitalisasi. Sementara itu, beberapa komponen biaya seperti interkoneksi dan pengeluaran langsung lainnya, termasuk beban biaya regulasi, mengalami kenaikan secara YoY. Namun, secara keseluruhan, beban biaya operasional YoY masih dapat dipertahankan di bawah pertumbuhan pendapatan.

    Strategi transformasi digital XL Axiata melalui pengembangan aplikasi MyXL dan AXISNet terus menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. 

    Kedua aplikasi ini mencatatkan pertumbuhan Monthly Active User (MAU) sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lebih dari 35,7 juta pelanggan aktif.

    Peningkatan penggunaan MyXL dan AXISNet berkontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan, mencapai 21%. Fitur-fitur seperti XL Circle di aplikasi MyXL semakin memperkuat keterikatan pelanggan dan mendorong monetisasi.

    Personalisasi penawaran dan layanan menjadi salah satu kunci pertumbuhan XL Axiata. Strategi ini terus diterapkan sepanjang kuartal pertama 2025, menghasilkan peningkatan signifikan pada Net Promoter Score (NPS). 

    Peningkatan NPS ini menunjukkan loyalitas pelanggan yang semakin kuat, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan.

    Pemanfaatan data analytics dalam strategi digital memungkinkan XL Axiata untuk berinvestasi secara tepat sasaran dalam pembangunan jaringan dan memenuhi kebutuhan seluruh segmen pelanggan. 

    Analisis data juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi Key Performance Indicator (KPI) di berbagai aspek, mulai dari pelanggan hingga kampanye pemasaran, sehingga memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif.

    Perseroan berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp8,6 triliun, meningkat 2% di banding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY), EBITDA sebesar Rp4,32 triliun dengan EBITDA margin 50,2%, dan laba bersih setelah pajak (PAT) sebesar Rp388 miliar. Sementara itu, kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%.

  • Kilang Cilacap Ajak Mitra Binaan Studi Banding Pengelolaan Sampah Non B3 di Indramayu

    Kilang Cilacap Ajak Mitra Binaan Studi Banding Pengelolaan Sampah Non B3 di Indramayu

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap menyelenggarakan studi banding pengelolaan sampah non Bahan Berbahaya & Beracun (B3) di Bank Sampah Wiralodra Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

    Bank binaan Kilang RU VI Balongan ini dibentuk sejak 2018, fokus pada pengelolaan sampah organik & anorganik.

    Sampah anorganik diolah menjadi berbagai kerajinan tangan, sedangkan sampah organik diolah kembali sebagai media budidaya maggot untuk mengurai sampah, penggembur tanah, hingga pakan ikan & hewan ternak lain.

    Dalam kesempatan ini Kilang Cliacap membawa 8 orang mitra binaan dari Kelompok Bank Sampah Abhipraya pada program Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU).

    STUDI BANDING: Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap menyelenggarakan studi banding pengelolaan sampah non Bahan Berbahaya & Beracun (B3) di Bank Sampah Wiralodra Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025). Bank binaan Kilang RU VI Balongan ini dibentuk sejak 2018, fokus pada pengelolaan sampah organik & anorganik. (DOK. PERTAMINA CILACAP)

    Di bank sampah ini peserta mendapatkan materi pelatihan dan praktik langsung pembuatan kerajinan tangan dari limbah non B3 menjadi kursi, meja, dan lainnya. 

    Rato, local hero pada program MAMAKU menyambut antusias studi banding ini yang disebutnya sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kelompoknya.

    “Salah satu program Mamaku adalah Bank Sampah Abhipraya, sehingga apa yang kami dapatkan di kegiatan ini menjadi tambahan ilmu dan ide yang bisa diterapkan di Kutawaru,” katanya.

    Disebutkan, sampah di Kutawaru juga menjadi persoalan serius mengingat letak geografis yang dikelilingi perairan, kondisi ini mengakibatkan tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

    “Semangatnya adalah sampah yang dihasilkan di Kelurahan kami harus habis dikelola di kelurahan kami karena ketiadaan TPS Terpadu. Kalaupun ada tentu butuh biaya tinggi untuk pengirimannya. Kunjugan studi banding ini menjadi salah satu solusi pemanfaatan sampah, terimakasih Kilang Cilacap,” imbuh Rato.

    Dari Bank Sampah Wiralodra, rombongan berlanjut mengunjungi kedai kopi Teman Istimewa.

    Kedai kopi ini yang juga binaan Kilang Balongan ini benar-benar istimewa karena seluruh karyawan di dalamnya merupakan penyandang tuna rungu dan disabilitas.  

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Cilacap, Cecep Supriyatna menyebutkan kunjungan studi banding ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperluas pengetahuan mitra binaan.

    “Bertemu dengan hal-hal baru seperti Bank Sampah Wiralodra dan Kopi Istimewa ini harapannya memberikan penyegaran kepada mereka. Selain itu bisa memunculkan ide dan gagasan baru untuk pengembangan dari apa yang sudah dilakukan selama ini,” jelasnya.

    Inisiatif Kilang Cilacap dalam peningkatana kapasitas mitra binaan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s. Di antaranya tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan; tujuan kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan tujuan ketujuh belas, menguatkan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global. (*)

     

  • Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota

    Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota

    Arsip foto – Petugas gabungan mengangkut sepeda motor yang parkir di bahu jalan ke atas truk di kawasan Gandaria City, Jakarta, Selasa (18/3/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

    Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Agustinus menjalin kedekatan dengan para wali kota dan bupati di Provinsi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Hal itu disampaikan Khoirudin menyusul dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon wali kota, bupati dan sejumlah pejabat lainnya beberapa waktu lalu.

    “Salah satu PAD itu sektor perparkiran karena masih banyak parkir tidak resmi dan tidak menambah PAD Jakarta, sehingga harus lebih diperhatikan sistem parkirannya untuk meningkatkan PAD Jakarta,” kata Khoirudin di Jakarta, Minggu.

    Menurut Khoirudin, setiap wali kota dan bupati juga harus memiliki “Key Performance Indicator” (KPI) atau indikator kinerja utama yang jelas untuk memastikan penyelesaian masalah utama di Jakarta.

    “Dan itu akan dimonitor oleh Setwan dan DPRD di Komisi A. Terus juga para lurah dan camat harus selaras visi-misinya dengan KPI ini sehingga pekerjaan itu akan akuntabel dan transparan,” kata dia.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono menyebutkan “fit and proper test” terhadap para calon wali kota hingga calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta turut membahas visi Jakarta sebagai kota global.

    “Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, para calon wali kota dan bupati memaparkan sejumlah permasalahan mendasar di wilayah administratif masing-masing, seperti banjir dan kemacetan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah calon pejabat telah mengikuti “fit and proper test” di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu.

    Kemudian Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Timur.

    Adapun posisi Wali Kota Jakarta Selatan diusulkan diisi oleh Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M Anwar.

    Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Agustinus diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris DPRD DKI Jakarta.

    Sumber : Antara