Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPI

  • Catat! Ini Tips Menang AJP 2025 dari Pertamina, Mulai dari Penulisan hingga Pilihan Narasumber Nasional 20 Agustus 2025

    Catat! Ini Tips Menang AJP 2025 dari Pertamina, Mulai dari Penulisan hingga Pilihan Narasumber Nasional 20 Agustus 2025

    Catat! Ini Tips Menang AJP 2025 dari Pertamina, Mulai dari Penulisan hingga Pilihan Narasumber
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar ajang tahunan bergengsi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025.
    Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi Pertamina kepada insan media yang telah berkontribusi dalam menginformasikan perjalanan transformasi dan transisi energi nasional.
    Mengusung tema “Energizing Indonesia”, AJP 2025 memasuki pelaksanaan ke-22 sejak pertama kali digelar pada 2003. 
    AJP tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga wadah kolaborasi sekaligus kompetisi sehat antarjurnalis dari seluruh Indonesia.
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan,  AJP terbuka untuk semua jurnalis di Tanah Air, baik dari media nasional maupun lokal, dengan cakupan wilayah teritorial yang luas.
    Melalui AJP 2025, kata dia, Pertamina mengajak para jurnalis untuk menghadirkan karya-karya jurnalistik yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. 
    “Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang tumbuh dan edukasi bersama,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
    Dia mengatakan itu dalam sosialisasi AJP 2025 di Bandung, Selasa (19/8/2025).
    Seluruh proses penjurian dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi media, pengamat energi, fotografer profesional, dan pakar komunikasi.
    Lebih lanjut, Fadjar membagikan sejumlah catatan penting dari para juri AJP 2024 yang dapat dijadikan tips dan trik bagi jurnalis yang akan ikut serta dalam perhelatan AJP 2025.
    Dia mencontohkan, dalam menyiapkan karya jurnalistik, diutamakan
    feature news
    . Selain itu, seluruh data nama daerah, seperti kabupaten, kota, hingga provinsi, diharapkan dicantumkan dan didukung sumber resmi dari instansi atau pihak terkait.
    Tips selanjutnya, hindari salah ketik penulisan, kembangkan narasi dengan melibatkan narasumber selain Pertamina, seperti pemerintah daerah (pemda) atau penerima manfaat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
    Fadjar menilai, judul yang menarik turut menjadi perhatian dewan juri. Selain itu, narasi juga perlu menekankan substansi dan dampak nyata terhadap masyarakat.
    Trik berikutnya, lanjut dia, jurnalis foto dianjurkan menggunakan pendekatan esai foto. Adapun untuk jurnalis TV, kualitas pencahayaan dalam video harus dipastikan maksimal.
    “Tips ini penting agar jurnalis dapat mengasah kualitas karyanya, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dalam menyampaikan pesan yang kuat dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Fadjar.
    Adapun AJP 2025 membuka delapan kategori lomba dalam dua pilar, yaitu Bisnis dan Nonbisnis, meliputi Karya Tulis, Karya TV, Karya Radio, dan Esai Foto. 
    Menariknya, peserta diperbolehkan mengirimkan karya sebanyak-banyaknya tanpa batasan jumlah.
    Karya yang diikutsertakan merupakan karya yang telah dipublikasikan dalam periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025.
    Sosialisasi AJP 2025 telah digelar di sejumlah wilayah teritori di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Bagian Barat (JBB) yang dilaksanakan di Bandung pada 19 Agustus 2025.
    Kegiatan sosialisasi JBB ini dihadiri sebanyak 74 media dan diselenggarakan oleh Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan.
    “AJP bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi momen untuk mempererat hubungan media dan Pertamina dalam membangun semangat komunikasi yang positif dan edukatif,” tutur Fadjar.
    Untuk informasi lengkap dan pendaftaran AJP 2025, kunjungi laman resmi
    pertamina.com/id
    .
    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). 
    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK

    Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) resmi mengakuisisi saham PT Patra SK sebesar 14% dari SK Enmove Co., Ltd. Aksi korporasi ini diambil untuk memperkuat bisnis perseroan di industri pengolahan minyak.

    Dengan akuisisi saham ini, maka saat ini Patra SK dimiliki oleh tiga entitas bisnis, yaitu KPI, Pertamina Patra Niaga, dan SK Enmove Co., Ltd..

    Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani menjelaskan bahwa akuisisi ini merupakan langkah strategis KPI untuk memperkuat rantai bisnis yang dijalankan KPI. Selain memperkuat bisnis existing melalui peningkatan kapasitas kilang-kilang existing, membangun kilang baru, KPI juga menjalankan strategi akuisisi. Akuisisi ini menjadi langkah pertumbuhan yang dilakukan KPI.

    “Akuisisi ini bertujuan untuk menciptakan integrasi yang lebih kuat dalam rantai pasok dan produksi. KPI selama ini memang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku dan utilitas pendukung bagi PT Patra SK, yang bergerak di bidang produksi bahan dasar utama yang digunakan untuk membuat pelumas atau lube base oil. Dengan masuknya KPI sebagai pemilik, tentu akan semakin memperkuat portofolio bisnis KPI,” ujar Milla melalui keterangan resminya, Selasa (19/8/2025). 

    Milla menambahkan bahwa akuisisi ini merupakan salah satu rencana strategis yang telah disusun KPI. Tak hanya sekadar transaksi bisnis, akuisisi ini juga bagian dari strategi besar KPI untuk memaksimalkan nilai dan sinergi dalam industri kilang dan mendukung kemandirian energi nasional.

    Dengan masuknya KPI sebagai pemegang saham, kolaborasi di Patra SK ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina secara keseluruhan, baik dari sisi operasional maupun finansial. Milla menambahkan, pembelian saham ini juga memberikan dampak signifikan bagi KPI, maupun Pertamina. Salah satunya adalah terbukanya peluang untuk memperluas pasarnya, tak hanya di dalam negeri, melainkan juga ke mancanegara.

    “Dengan akuisisi ini, KPI memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, meningkatkan nilai produk yang kita punya dan kemudian secara bersama-sama memasuki market, baik domestik maupun go international,” tutur Milla.

    Sebelumnya, KPI dan Patra SK juga telah menjalin kerja sama di sejumlah bidang teknis, di antaranya yang terkait dengan peningkatan reliability di kilang dan optimasi katalis, untuk meningkatkan mutu produk dengan kualitas tinggi. Karena itulah, Milla optimistis, kolaborasi ini ke depannya akan semakin memperkuat posisi masing-masing perusahaan, terlebih dengan dukungan teknologi dari Korea Selatan yang dibawa oleh SK Enmove.

    “Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, sekaligus memperkuat posisi KPI sebagai perusahaan energi terdepan di Asia Tenggara. Kami juga berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” kata Milla.

    Patra SK adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak pelumas dasar (lube base oil). Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga dan SK Enmove yang berasal dari Korea Selatan. Berdiri sejak 2006, Patra SK memiliki pabrik produksi di Dumai, Provinsi Riau yang telah beroperasi sejak 2008.

    Adapun, produk pelumas yang dihasilkan Patra SK digunakan untuk mesin bensin dan diesel, turbin dan kompresor, oli bearing, fluida tractor, dan pelumas industri lainnya.

  • Seputar Tantiem Pejabat BUMN yang Prabowo Tuding Akal-akalan

    Seputar Tantiem Pejabat BUMN yang Prabowo Tuding Akal-akalan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras soal tantiem pejabat BUMN. Menurut Prabowo, tantiem tidak mencerminkan keadilan dan hanyalah akal-akalan pada perusahaan pelat merah.

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di depan DPR, Jumat (16/8/2025).

    Prabowo juga menyatakan bila ada direksi dan komisaris yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem, maka lebih baik mundur dari jabatannya.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    Lantas, apa itu tantiem yang membuat Prabowo mengeluarkan pernyataan keras?

    Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    “Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian,” tulis aturan tersebut, dikutip detikcom Sabtu (16/8/2025).

    Pada pasal 72, dijelaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    Lalu pada pasal 102, BUMN dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN
    c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN
    d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

    Daftar Bos-bos BUMN Penerima Tantiem dan Besarannya
    Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN pasal 106 ayat 1, tantiem diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan ketentuan yang sudah diatur.

    Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

    a. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari direktur utama BUMN
    b. Anggota Direksi BUMN sebesar 85% dari direktur utama BUMN
    c. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% dari direktur utama BUMN
    d. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% dari direktur utama BUMN
    e. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

    Dalam rincian di atas tidak dijelaskan tegas besaran tantiem Direktur Utama. Namun dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009, komposisi tantiem dan insentif kinerja untuk Direktur Utama ditetapkan sebesar 100%.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    (ily/hns)

  • Seputar Tantiem Pejabat BUMN yang Prabowo Tuding Akal-akalan

    Daftar Bos-bos BUMN Penerima Tantiem dan Besarannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti tantiem BUMN yang disebutnya cuman akal-akalan. Kepala Negara bahkan mempersilakan direksi dan komisaris pelat merah mundur dari jabatanya jika tak setuju dengan penghapusan tantiem.

    Soal tantiem BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Disebutkan bahwa tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    Misalnya, BUMN mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor, capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN, atau saat BUMN tidak dalam kondisi merugi.

    Dilihat detikcom dalam aturan tersebut, Sabtu (16/8/2025), Berdasarkan pasal 106 ayat 1, tantiem diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan ketentuan yang sudah diatur. Berikut rinciannya:

    Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

    a. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari direktur utama BUMN
    b. Anggota Direksi BUMN sebesar 85% dari direktur utama BUMN
    c. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% dari direktur utama BUMN
    d. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% dari direktur utama BUMN
    e. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

    Dalam rincian di atas tidak dijelaskan tegas besaran tantiem Direktur Utama. Namun dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009, komposisi tantiem dan insentif kinerja untuk Direktur Utama ditetapkan sebesar 100%

    Selanjutnya pada pasal 72, dijelaskan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    (ily/hns)

  • Prabowo Sentil Tantiem BUMN Akal-akalan, Ini Penjelasan Berdasarkan Aturan

    Prabowo Sentil Tantiem BUMN Akal-akalan, Ini Penjelasan Berdasarkan Aturan

    Jakarta –

    Tantiem BUMN disorot Presiden Prabowo Subianto karena dinilai sebagai praktik yang tidak mencerminkan keadilan. Prabowo bahkan menyebut tantiem akal-akalan.

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di depan DPR, Jumat (16/8/2025).

    Prabowo juga menyatakan bila ada direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem, maka lebih baik mundur dari jabatannya.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    Lantas, apa itu tantiem yang membuat Prabowo mengeluarkan pernyataan keras?

    Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    “Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian,” tulis aturan tersebut, dikutip detikcom Sabtu (16/8/2025).

    Pada pasal 72, dijelaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan

    Lalu pada pasal 102, BUMN dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN
    c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN
    d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

    (ily/hns)

  • KPI Imbau Televisi dan Radio Semarakkan Siaran Kemerdekaan Sambut HUT RI ke-80 – Page 3

    KPI Imbau Televisi dan Radio Semarakkan Siaran Kemerdekaan Sambut HUT RI ke-80 – Page 3

    Pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini menilai, dengan ramainya program siaran kemerdekaan maka semangat kebangsaan dan kemerdekaan bisa terus hidup dan meningkat, mengingat tantangan kebangsaan ke depan tidak lah mudah.

    “Kita tahu tantangan ke depan sangat dinamis, kita ingin memetik bonus demografi. Maka perlu informasi yang sifatnya bisa mengonsolidir kekuatan anak semua bangsa. Kita ingin semua masyarakat merasakan hal yang sama, bahwa kita satu bangsa dengan semangat yang sama. Dan HUT 80, ini momentum yang pas sebagaimana semangat yang terkadung dalam tema kemerdekaan tahun ini yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” pungkasnya.

    Ubaidillah juga mengatakan, agar momentum HUT ke-80 RI dijadikan sebagai ajang refleksi untuk selalu mengenang perjuangan para pendahulu.

    “Karena tanpa mereka, kita tidak mungkin mencicipi manisnya menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Sudah selayaknya kita terus kreatif memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan,” pungkasnya.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya. 

  • ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya praktik pertambangan tanpa izin alias ilegal (PETI) di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan. Dia menyebut tambang ilegal di Cibinong merupakan tambang mineral logam, yakni bauksit.

    “Cibinong ya, itu sudah ada penindakan ya Cibinong. Ada apa, tambang galian di sana galian itu mineral ya bukan galian C [pasir-batu] itu mineral logam. Sudah ada beberapa penyelidikan juga kita lakukan,” ungkap Rilke di Kantor Kementerian ESDM dikutip Selasa (12/8/2025).

    Rilke tak memerinci berapa besaran tambang di Cibinong tersebut. Namun, menurutnya, skala tambang itu cukup besar.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan. Dia berjanji segera menindak tambang ilegal di dekat Jakarta itu.

    “Di Cibinong karena termasuk besar ya. Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu dia berdampak, penertiban tata kelola kita lakukan,” ucapnya. 

    Menurutnya, potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    “Yang jelas [kerugian negara] itu miliaran lah. Kalau urusan tambang pasti miliaran,” kata Rilke.

    Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Rilke memastikan bahwa pelaku di balik pengoperasian tambang ilegal ini diketahui merupakan perusahaan dalam negeri.

    Adapun, Ditjen Gakkum Kementerian ESDM baru saja dibentuk pertengahan tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjuk Rilke untuk memimpin Ditjen Gakkum.

    Bahlil juga meminta Rilke menumpas pelanggaran tanpa pandang bulu. Menurut Bahlil, pembentukan Ditjen Gakkum menjadi keniscayaan agar penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral bisa ditegakkan. 

    “Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika di luar, dengan berbagai macam stigma di luar, saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur, tidak usah pandang bulu. Pedomani apa yang menjadi aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo, apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

    Bahlil menyoroti praktik pertambangan ilegal yang masih terjadi. Dirinya memerintahkan dirjen gakkum untuk bekerja sama dengan dirjen minerba dalam memberantas PETI, pertambangan tumpang tindih, dan memperbaiki tata kelola pertambangan. 

    “Saya juga sudah memerintahkan kepada dirjen minerba, untuk seluruh perizinan yang tumpang tindih setelah berlakunya UU dan PP, semua harus berkoordinasi dengan dirjen gakkum. Kalau ada yang salah, Bapak tindak. Jangan dibuat lembek. KPI Bapak berdua hanya satu, semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah,” kata Bahlil.

  • KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    Konferensi pers Komisi Penyiaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/ (Sinta Ambar)

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidilah menyerukan agar industri penyiaran dapat menghadirkan konten yang ramah anak sebagai kontribusi untuk membentuk masa depan bangsa. 

    “Tentunya hal ini bukan sekadar dalam rangka memenuhi kewajiban regulasi tapi jua kesadaran atas kontribusi nyata dunia penyiaran untuk membentuk masa depan bangsa,” ujar dalam konferensi pers Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2025 di Jakarta, Jumat.

    KPI menyerukan agar industri penyiaran senantiasa berinovasi dan berkreasi menghadirkan konten yang ramah anak. KPI juga berkomitmen untuk menjaga konten layar kaca dan ruang dengar publik yang ramah anak.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Tulus Santoso mengatakan pihaknya berharap agar lembaga penyiaran mampu bertahan menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah, dengan tetap menghadirkan konten yang melindungi dan menginspirasi anak-anak Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa gelaran APRA 2025 dilakukan KPI terhadap program siaran anak yang berjalan sejak awal Juli 2025. Sebanyak 58 program siaran dari 14 televisi dan 100 program siaran dari 71 radio dikirim ke KPI untuk dinilai dalam proses seleksi awal.

    Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek yakni, kesesuaian program dengan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), ketiadaan sanksi yang pernah diterima, nilai yang diangkat pada tiap program mendorong hal-hal positif dan sesuai perkembangan psikologis anak.

    Adapun kategori yang dilombakan pada APRA 2025 berupa program animasi Indonesia, program animasi asing, program feature/dokumenter, program variety atau reality show anak, program keluarga Indonesia, program pendidikan anak, program anak inspiratif, program anak Radio, program dongeng radio serta program anak terfavorit

    Selain itu, KPI juga memberikan enam penghargaan terhadap lembaga penyiaran dengan kategori sebagai berikut radio terbaik APRA 2025, radio peduli anak, lembaga penyiaran publik lokal peduli anak, televisi ramah anak 2025 serta televisi peduli pendidikan anak Indonesia.

    Sumber : Antara