Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPI

  • Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Daftar Isi

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul unggahan tuntutan rakyat di media sosial baru-baru ini menyusul serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota dan juga secara online. Unggahan itu diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan serangkaian tuntutan dengan deadline 5 September 2025 serta 31 Agustus 2026.

    Pada Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum partai politik memberikan sejumlah keterangan termasuk terkait larangan anggota DPR untuk berkunjung ke luar negeri dan mencabut besaran tunjangan anggota DPR. Selain itu juga meminta proses pemeriksaan kepada aparat yang melanggar dan menyebabkan korban jiwa dilakukan secara transparan.

    Pernyataan itu ramai ditanggapi oleh banyak pengguna media sosial. Termasuk di kolom komentar unggahan terkait kegiatan yang sama di akun Prabowo.

    Beberapa pengguna menyuarakan tuntutan mereka usai pidato tersebut. Salah satunya menyinggung tak ada permintaan maaf dalam keterangan tersebut.

    Selain itu juga ada yang mendesak mencabut pendapatan pensiun DPR seumur hidup. Mereka juga menilai sejumlah tuntutan rakyat tidak didengar dan minta untuk dipertimbangkan.

    “Tuntutan 17+8” juga beredar di media sosial X. Banyak pengguna langsung me-mention akun Prabowo serta DPR untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

    Salah satu unggahan terlihat dalam akun Instagram youtuber Jerome Polin. Dalam postingan disebutkan masyarakat menunggu dan meminta dibuktikan jika suara rakyat didengar.

    Masyarakat juga diminta berfokus pada poin tuntutan dan mengawal serta memperjuangkannya. Selain itu diminta tidak terpecah fokusnya oleh narasi lain.

    Dalam unggahan disebutkan semuanya adalah hasil rangkuman sejumlah tuntutan yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Berikut daftar tuntutan tersebut yang dilihat CNBC Indonesia pada Senin (1/9/2025):

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:

    Tugas Presiden Prabowo

    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

    Tugas Ketua Umum Partai Politik

    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

    Tugas Kepolisian Republik Indonesia

    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:

    Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

    Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

    Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

    DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

    Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cek fakta, pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR

    Cek fakta, pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan foto surat dengan kop Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta tertanggal 28 Agustus 2025 ditujukan kepada 66 lembaga penyiaran radio dan televisi di Jakarta sebagai imbauan terkait peliputan aksi demonstrasi massa yang dipicu isu tunjangan rumah anggota DPR RI.

    Dalam narasi unggahan tersebut, media seperti televisi dan radio dilarang untuk menyiarkan liputan aksi demonstrasi.

    Namun, benarkah pemerintah melarang media untuk meliput aksi demonstrasi DPR?

    Unggahan yang menarasikan pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR. Faktanya, Menkomdigi menyatakan informasi tersebut hoaks. Ia juga menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan. (X)

    Penjelasan:

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa isu pelarangan liputan demonstrasi oleh media nasional adalah hoaks. Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

    Ia juga menyatakan, saat ini seluruh stasiun televisi nasional dan radio tetap menayangkan liputan panjang terkait demonstrasi di berbagai lokasi.

    Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia memastikan tidak ada pembatasan bagi media untuk meliput aksi demonstrasi.

    Menurutnya, siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi.

    “Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

    Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Wujudkan Sentra Perikanan Terintegrasi di Banyuasin Sumsel

    Pertamina Wujudkan Sentra Perikanan Terintegrasi di Banyuasin Sumsel

    Jakarta –

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju menghadirkan Corporate Social Responsibility (CSR) ‘Belida Musi Lestari’. Program ini mengembangkan kawasan sentra perikanan di Desa Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatera Selatan.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa Pertamina berkomitmen dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan keberlanjutan melalui Desa Sungai Gerong Banyuasin, salah satu Desa Energi Berdikari (DEB) di wilayah Sumatera Selatan yang diresmikan Pertamina pada 28 Agustus 2025.

    “Program Belida Musi Lestari menjadi wujud kepedulian Pertamina terhadap lingkungan dan masyarakat. Pertamina tidak hanya fokus menjaga kelestarian ikan Belida sebagai satwa endemik, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi positif melalui pemberdayaan masyarakat,” ucap Fadjar dalam keterangan tertulis, Sabtu, (30/8/2025).

    Selain itu, Manager CSR & SMEPP Management PT KPI, Edward Manaor Siahaan mengungkapkan, program CSR dengan konsep Circular Economy dari RU III Plaju ini dapat menciptakan kemandirian masyarakat sekitar area operasi, serta menjadikan sentra perikanan hulu hilir terintegrasi.

    “Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan warga sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan,” ujar Edward.

    Edward memaparkan, program ini berawal dari kegiatan penyelamatan ikan Belida sejak tahun 2019, kemudian berkembang menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat pada 2021 melalui keterlibatan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan).

    Hingga kini, program tersebut berhasil memunculkan 18 sentra perikanan terintegrasi end-to-end yang mendorong kemandirian masyarakat sekaligus mengatasi kesenjangan dan kemiskinan bagi 7 kelompok rentan dengan jumlah penerima manfaat secara langsung dan tidak langsung.

    “Mereka terdiri dari pembudidaya ikan, buruh harian lepas, nelayan, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta anak dan balita kurang gizi,” rinci Edward.

    Selain itu, di hulu, terdapat beberapa budidaya ikan, sedangkan di hilir, Pertamina turut memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui inovasi produk olahan seperti nugget ikan, kerupuk tulang, kerupuk daging, keripik kulit, stik telur gabus, ikan salai patin-lele, hingga stik akar kelapa ikan patin.

    Lebih lanjut, program ini juga terintegrasi dengan layanan kesehatan Posyandu setempat yang mampu berperan dalam mengatasi gizi buruk dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan MPASI berbasis ikan dan sayuran hidroponik. Hingga kini telah dihasilkan 40 produk PMT & MPASI berbasis ikan.

    Dari hulu hingga hilir dan sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), program “Belida Musi Lestari” diharapkan menjadi inspirasi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat di wilayah Sumatera Selatan maupun inspirasi keberlanjutan wilayah lain di Indonesia.

    Di sisi lain, kebermanfaatan ini juga turut dirasakan oleh Kepala Dusun Desa Sungai Gerong, Aris Riyadi. Dia menambahkan, program CSR Pertamina memberikan dampak baik bagi masyarakat lokal sekitar.

    “Pertamina mengangkat desa kami yang dulunya tertinggal untuk mulai bangkit, terutama dalam pelatihan budidaya perikanan yang sebelumnya tidak kami ketahui,” ujar Aris.

    (anl/ega)

  • Menkomdigi Buka Suara, Pelarangan Liputan Aksi Demo DPR Sebagai Hoax

    Menkomdigi Buka Suara, Pelarangan Liputan Aksi Demo DPR Sebagai Hoax

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya buka suara terkait informasi terkait pelarangan TV nasional oleh pemerintah yang beredar luas di masyarakat, khususnya di media sosial.

    Surat yang mengatasnamakan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta itu melarang lembaga penyiaran untuk memberitakan demo DPR yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. KPID juga meminta untuk tidak menayangkan siaran atau liputan yang bernuansa provokatif, eksploitatif dan eskalatif kemarahan masyarakat.

    Berdasarkan lampirannya, surat tersebut dialamatkan kepada seluruh TV nasional dan radio. Hal itu sontak ramai diperbincangkan warganet.

    Melalui stories Instagram miliknya, Meutya meluruskan dan menegaskan bahwa informasi tersebut sebagai hoax alias berita palsu.

    “Tidak benar pemerintah melarang meliput demonstrasi. Faktanya seluruh layar TV nasional hari ini menyiarkan panjang liputan terkait aksi demonstrasi di berbagai titik. Pun dengan radio,” tulis Meutya dilihat detikINET, Sabtu (30/8/2025).

    Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan, KPI daerah, lembaga independen non pemerintah, tingkat provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat tersebut tidak benar.

    Dikutip detiknews, Ketua KPID Jakarta Puji Hartoyo pun membantah surat tersebut. Dia menegaskan surat edaran itu tidak benar.

    “Tidak benar (surat edaran),” kata Ketua KPID Puji Hartoyo saat dikonfirmasi, Jumat (29/8/2025).

    Puji mengatakan pihaknya tidak pernah mengirimkan surat edaran tersebut kepada media. Dia memastikan pihaknya juga telah mengecek ke media-media mengenai surat itu.

    “Kami tidak pernah buat edaran itu ke televisi-televisi dan radio,” ujarnya.

    “Kami KPID tidak pernah mengirim surat edaran tersebut. Sudah kami cek juga ke televisi-televisi dan radio. Mereka tidak terima surat ini,” imbuh dia.

    (agt/afr)

  • Pertamina tanam 800 mangrove di daerah operasional Kilang Cilacap

    Pertamina tanam 800 mangrove di daerah operasional Kilang Cilacap

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menanam sebanyak 800 pohon mangrove, sebagai bagian dari kegiatan Jejak Keberlanjutan Nomor Dua di Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap.

    “Dari segi lingkungan, tadi kita telah menanam 800 pohon mangrove. Ini merupakan bentuk bagaimana Pertamina mengembalikan karbon yang teremisi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini di berbagai kegiatan operasional Pertamina, dan dikembalikan ke alam dengan menanam mangrove,” ucap Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis (TKB) Pertamina Agung Wicaksono dalam acara Jejak Keberlanjutan Series di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Penanaman mangrove dilakukan di Kampoeng Kepiting, Desa Lemah Leutik, Kelurahan Kutuwaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    Kampoeng Kepiting merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina KPI, didukung oleh Pertamina Foundation. Melalui program TJSL ini, masyarakat menjadi mandiri ekonomi, bahkan mendapat dampak berganda atau multiplier effect, sehingga disebut sebagai program Mamaku atau Masyarakat Mandiri Kutawaru.

    Melalui prinsip environmental, social, and governance (ESG), menanam mangrove menjadi bentuk tanggung jawab Pertamina untuk menjadikan lingkungan yang berkelanjutan.

    “Pertamina akan terus mendorong bagaimana sustainability atau keberlanjutan akan dilakukan di tempat-tempat di mana Pertamina beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata dia.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, program Mamaku sejalan dengan upaya Pertamina dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang aksi iklim poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta Asta Cita untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

    “Pertamina berkomitmen pada keberlanjutan, tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi dapat berdampak positif bagi keberlanjutan masyarakat dan lingkungan yang sehat,” kata Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kilang Dumai dan Balongan ditargetkan produksi avtur hijau akhir 2026

    Kilang Dumai dan Balongan ditargetkan produksi avtur hijau akhir 2026

    Avtur ramah lingkungan tersebut berhasil mengubah minyak jelantah yang dahulu merupakan limbah, menjadi komoditas yang memiliki nilai jual.

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan menyampaikan bakal mereplikasi keberhasilan Kilang Cilacap dalam memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan di Kilang Dumai dan Kilang Balongan.

    “Kita mungkin akan ke Balikpapan. Yang jelas, ke Dumai, ini yang pertama, berikutnya kita akan ke Balongan,” ujar Iwan, sapaan akrab Iriawan, dalam acara Jejak Keberlanjutan Series di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Iwan memuji keberhasilan Kilang Cilacap dalam memproduksi avtur ramah lingkungan berbahan baku minyak jelantah. Terlebih, produksi Pertamina SAF dilakukan dengan teknologi co-processing yang menggunakan Katalis Merah Putih buatan anak bangsa.

    Ia juga menyoroti rakyat yang berbondong-bondong menyetorkan minyak jelantah ke titik pengumpulan untuk mendapatkan uang.

    Menurut dia, avtur ramah lingkungan tersebut berhasil mengubah minyak jelantah yang dahulu merupakan limbah, menjadi komoditas yang memiliki nilai jual.

    “Oleh sebab itu, terima kasih saya kepada insan Pertamina yang mempunyai proposal luar biasa menjadikan minyak-minyak yang tidak terpakai menjadi bermanfaat,” kata Iwan.

    Dalam rangka memperluas produksi avtur berbahan baku minyak jelantah, Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Didik Bahagia menyampaikan pemerintah tengah melakukan replikasi di unit Kilang Balongan dan Kilang Dumai.

    Berdasarkan paparannya, kapasitas produksi avtur ramah lingkungan di Kilang Balongan dan Kilang Dumai direncanakan masing-masing sebesar 8 ribu barel per hari, lebih kecil apabila dibandingkan dengan kapasitas produksi avtur ramah lingkungan di Kilang Cilacap yang sebesar 8.700 barel per hari.

    “Harapannya, di tahun 2026 semester 2, kita bisa memproduksi itu,” kata Didik.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia disebut berencana pakai avtur dari minyak jelantah

    Garuda Indonesia disebut berencana pakai avtur dari minyak jelantah

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ihwal ketertarikan maskapai penerbangan itu menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak jelantah sebagai bahan bakar.

    “Sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang berkomunikasi dengan Dirut Pelita Air, termasuk Garuda,” ucap Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan di sela-sela acara Jejak Keberlanjutan Series di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Keberhasilan uji coba penerbangan Pelita dari Jakarta menuju Denpasar, Bali, dinilai menunjukkan keandalan avtur berbahan baku minyak jelantah tersebut.

    Iwan, sapaan akrab Iriawan, menyampaikan inovasi avtur berbahan baku minyak jelantah merupakan upaya Pertamina melakukan dekarbonisasi.

    Ia pun berusaha agar pasokan bahan baku berupa minyak jelantah aman dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan memerintahkan jajarannya untuk membuka lebih banyak lagi stasiun pengumpulan minyak jelantah.

    Saat ini, terdapat 35 SPBU yang menerima minyak jelantah dari masyarakat. Iwan memberi arahan agar jumlah SPBU yang menerima minyak jelantah dapat ditambah.

    “Kami sudah melihat beberapa SPBU mengumpulkan minyak jelantah, dan saya meminta kepada manajemen untuk bisa menambah (titik pengumpulan),” kata Iwan.

    Terkait ketertarikan Garuda untuk menggunakan avtur yang ramah lingkungan, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa sebelumnya Garuda sudah menguji coba avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak kelapa sawit.

    “Nanti kami tunggu, kalau pemerintah mulai mengikuti regulasi internasional, misalnya sudah ada kewajiban sekian persen di SAF (avtur ramah lingkungan), tentu itu akan menjadi peluang juga untuk Pertamina sebagai pemasok utama SAF,” kata Fadjar.

    Untuk diketahui, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berencana untuk memperluas produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) atau avtur yang diolah dari bahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

    “Ke depan, PertaminaSAF juga akan diujicobakan untuk diproduksi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Taufik, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur).

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) berencana mengekspor Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak jelantah.

    “Kami akan komunikasikan (rencana ekspor) nanti, untuk bisa menjajaki ekspor. Kalau sudah melihat hasil daripada SAF kita, pasti negara lain akan melirik (SAF) kita,” ujar Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Iwan, sapaan akrab Iriawan, belum merinci negara mana saja yang akan menjadi sasaran ekspor dari avtur berbahan minyak jelantah tersebut.

    Meskipun demikian, Iwan berpesan agar harga dari avtur berbahan baku minyak jelantah dapat bersaing dengan harga avtur lainnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur),” kata Iwan.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa hal-hal terkait penggunaan avtur berbahan minyak jelantah akan menyesuaikan kapasitas produksi.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    “Jadi targetnya tentu selain untuk maskapai kami (Pelita), kami juga targetkan untuk ekspor,” ujar Fadjar.

    Fadjar juga menyampaikan penggunaan avtur dari minyak jelantah nantinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan internasional, sebab mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

    Oleh karena itu, selain dipilih berdasarkan kesiapan teknis, Kilang Cilacap juga dipilih karena berlokasi dekat dengan bandara internasional, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara Ngurah Rai di Bali.

    “Karena untuk logistiknya juga supaya dekat ke bandara-bandara internasional, seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai,” kata Fadjar.

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berencana untuk memperluas produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) atau avtur yang diolah dari bahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

    “Ke depan, PertaminaSAF juga akan diujicobakan untuk diproduksi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Taufik, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia siap mengundurkan diri jika gagal menorehkan prestasi di Pemilu 2029. Prestasi yang dimaksud adalah penambahan kursi bagi kader Golkar di DPR RI.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

    Bahlil menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi.

    Sementara itu, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

  • Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan penambahan kursi di DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu.

    Dia menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi. Sementara, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.