Kementrian Lembaga: KPAI

  • Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

    “KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

    Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

    “Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

    “Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

    “KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

    Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berencana untuk memperluas cakupan pendidikan militer di barak TNI sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat yang bermasalah.

    Sebagaimana diketahui, Dedi saat ini telah memberlakukan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk dibina dan diberikan pelatihan karakter.

    Dalam mekanismenya, siswa katagori SMP dan SMA/SMK yang terlibat aksi pergaulan negatif seperti ikut geng motor, tawuran, atau tindakan kriminal lainnya, langsung dikirim ke barak TNI untuk memperoleh pendidikan tersebut.

    Jika hasilnya berdampak positif, Gubernur Jawa Barat itu menyebut ada kemungkinan program ini bakal diperluas dan menjangkau orang dewasa.

    “Saya berencana setelah (pelajar) SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan kedepan ya, jika ini berhasil maka nanti yang dewasa,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (5/5/2025).

    Adapun pada katagori dewasa yang dimaksud Dedi ini, yakni masyarakat bermasalah yang suka nongkrong di jalan sambil mabuk-mabukan atau tawuran.

    “Jadi bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan dewasa,” kata Dedi.

    Selain itu dalam salah satu pernyataannya, Dedi juga mengatakan ada kemungkinan program pendidikan militer menyasar pada siswa ‘gemulai’.

    Usulan ini pertama kali disampaikan oleh warganet melalui jejaring media sosial.

    Merespon usulan ini, Dedi pun tak menutup kemungkinan bisa saja siswa ‘gemulai’ bakal ikut diberikan pembinaan melalui pendidikan karakter di barak TNI.

    “Komentar di media sosial, Pak Gub, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap, ya bisa saja,” kata Dedi.

    “yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah,” pungkasnya.

    Sempat tuai kritikan

    Sebelumnya, pendidikan militer ala Dedi Mulyadi terhadap para siswa di Jawa Barat yang bermasalah juga menuai banyak kritikan. 

    Salah satu kritikan, datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

    Ono melihat Dedi Mulyadi semestinya memaksimalkan lebih dulu instrumen pemerintah sebelum melibatkan TNI/Polri. 

    Ia melanjutkan kebijakan itu seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di Provinsi Jawa barat. 

    “Di mana setiap kebijakan harusnya dikomunikasikan, dibahas secara komprehensif. Jangan seperti pemangkasan anggaran, pencoretan anggaran kepada pondok pesantren dan masjid yang akhirnya viral, lalu seketika gubernur mengembalikan lagi anggaran itu,” ujar Ono seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut juga menilai, Dedi harus melibatkan sejumlah pihak sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

    Hal itu bertujuan agar ada tolak ukurnya dalam melihat keberhasilan dari program tersebut. 

    “Saya berharap sebelum itu dilakukan paling tidak ada ahli pendidikan yang diundang, KPAI yang diundang, DPRD diajak bicara, faktor yang bisa dikatakan berhasil atau tidak kan harus ada aturannya. Pada saat masuk ke barak militer dianggap berhasil kan harus ada ukurannya. Ukuran itu harus disepakati,” jelasnya. 

    Ono pun secara blak-blakan menyebut penerapan pendidikan militer di barak bertepatan pada 2 Mei dalam menyambut Hari Pendidikan dinilai gegabah. 

    “Menurut saya, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat misalnya 2 Mei menyambut Hari Pendidikan ya, tiba-tiba dicari anak-anak nakal, tentaranya masuk ke sekolah-sekolah yang enggak bisa gitu juga. Jangan gegabah, masih ada jalan yang baik.”

    “Saran saya, harus dibicarakan secara komprehensif, aspek hukumnya harus jelas dan aspek-aspeknya harus jelas termasuk pembiayaan,” pungkasnya. 

    Didukung sejumlah emak-emak

    Di tengah ramainya pemberitaan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke Barak TNI, sejumlah emak-emak juga beri dukungan.

    Emak-emak yang mendukung gebrakan ini justru menilai, pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi adalah kebijakan yang tepat. 

    Pasalnya, hal ini dianggap mampu membuat anak-anak yang ‘sulit diatur’ agar dapat dibina dengan baik. 

    “Yang menyebut KDM melanggar HAM karena mengirimkan anak-anak ke barak TNI gini, sampeyan paham ora? Itu anak-anak yang tawuran, sampai ngebacok kawannya pakai golok, mabok game online, narkoba sampai ngebangkang dengan orang tuanya.”

    “Mereka semua masih anak-anak di bawah umur dan secara hukum masih tanggung jawab orang tua,” ujar emak-emak tersebut dikutip dari Instagram @satu_kosongdelapan pada Senin (5/5/2025). 

    Emak-emak ini mengatakan bahwa orang tua dari anak yang nakal itu bahkan menyerahkan anak mereka ke barak militer tanpa paksaan. 

    Mereka pun dinilai menyambut baik dengan adanya program tersebut. 

    “Orang tuanya menyerahkan dengan sukacita, paham ora sampeyan? (nanti ada pertanyaan) ‘enggak tepat itu di Barak TNI nanti dengan kekerasan’. Lah bocah seperti itu, dinas sosial yakin dengan kelembutan selesai?” ujarnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan

    Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan

    Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
    KPAI
    ) mengatakan, perlu ada pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan Program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG).
    Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pengawasan ketat tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kasus
    keracunan
    makanan usai menyantap menu
    makan bergizi gratis
    .
    “Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung,” kata Jasra di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Untuk itu, dia mengatakan, KPAI siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.
    “KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG,” ujarnya.
    Selain mengantisipasi kasus keracunan makanan, Jasra mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.
    Lebih lanjut, dia menyebut, KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis.
    “Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan,” kata Jasra Putra.
    Kemudian, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.
    Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.
    Untuk diketahui, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Sudah On The Track Usut Predator Seks di Jepara

    Polisi Sudah On The Track Usut Predator Seks di Jepara

    Jakarta

    Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati mendukung polisi mengusut kasus predator seksual anak dengan korban 31 anak di Jepara. Ai menilai polisi sejauh ini sudah bekerja on the track.

    “Ini polisi sudah on the track, dan mari kita lakukan pola-pola penanganan unutk penegakkan hukum dan anak kita diberikan ruang dan waktu,” kata Ai saat dihubungi, Selasa (2/5/2025).

    Ai mendorong polisi tetap mengusut kasus predator seksual tersebut lewat scientifi investigation. Dengan begitu, kasus tersebut bisa diusut sampai tuntas.

    “Kami ingin penelusuran secara tuntas kejahatan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, anak muda usia di bawah 25 tahun, ini kelihatannya ada arah dia juga jual beli pornografi anak, artinya dengan anak-anak, kita nggak tahu apakah ada usia di atas anak, di atas usia 18 tahun, mohon kepolisian sisir by name by address, terus lakukan scientific investigation,” ucapnya.

    Ai mengaku paham pengusutan kasus predator seksual di Jepara membutuhkan waktu. Namun demikian, menurutnya, kasus ini harus diusut sesegera mungkin.

    “Ini memang perlu waktu, jadi mohon karena ini kejahatan seksual harus segera, untuk tahu ke mana video yang konon katanya dihapus hapusin ya, dan ada yang diketahui, ini ada 2 data, yang satu diketahui yang satu sudah dihapus. Tapi mohon sekali bahwa korban kekerasan seksual yang dilapisi kejahatan elektronik seperti ini bisa menimbulkan dampak yang tidak mudah, dampak yang sangat buruk terhadap korban,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan pria berinisial S (21), warga Jepara, terkait kasus pencabulan anak. Korban predator seks itu bertambah menjadi 31 anak.

    “Ada perkembangan terbaru ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kebejatan pelaku,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio, dilansir detikJateng, saat konferensi pers di rumah pelaku di Jepara, Rabu (30/4).

    “Saya pribadi miris. (Beraksi) Kurang lebih 6 bulan,” kata dia.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Beri Pendampingan Psikologis ke 31 ABG Korban Predator Seks Jepara

    Polisi Beri Pendampingan Psikologis ke 31 ABG Korban Predator Seks Jepara

    Semarang

    Polisi memberikan pendampingan terhadap 31 ABG korban predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Pendampingan itu seraya berkoordinasi dengan berbagai lembaga.

    “Saat ini sedang pendalaman dari penyidikan tersangka S koordinasi dengan stake holder seperti dari PPA, Pemprov, KPAI dan juga akan berkoordinasi dengan psikologi Polda untuk berikan pelayanan jaminan kepada para korban agar tidak menjadi beban psikologis karena hadapi masalah ini,” kata Artanto di Mapolda Jateng dilansir detikJateng, Kamis (1/5/2025).

    Sejumlah barang bukti sudah diamankan polisi. Salah satunya adalah ponsel milik pelaku.

    Ternyata, ada beberapa file yang dihapus dari ponsel si predator seks ini. Saat ini polisi berusaha memulihkan riwayat ponsel pelaku.

    “Ada yang sudah dihapus. Nah makanya ini mau dibuka di Labfor. Hari ini kami akan buka riwayatnya (ponsel tersangka),” kata Dwi saat dihubungi wartawan.

    Ia mengatakan polisi terus mendalami keterangan pelaku, terutama soal motifnya. “Pengakuannya tersangka S ini untuk kepentingan pribadi. Makanya, ini akan kami buktikan, apakah diperjualbelikan entah di Telegramnya atau lainnya,” jelas Dwi.

    (isa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dua Sosok Ini Muncul Bela Aura Cinta yang Didera Hujatan Setelah Debat dengan Dedi Mulyadi

    Dua Sosok Ini Muncul Bela Aura Cinta yang Didera Hujatan Setelah Debat dengan Dedi Mulyadi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Perdebatan sengit remaja putri, Aura Cinta dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyita perhatian publik. 

    Dampak adu debat itu, Aura Cinta dihujani kritik hingga hujatan dari warga net. 

    Namun, ada dua sosok yang muncul membela perempuan yang ingin masuk jurusan Filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI tersebut. 

    Sosok pertama yang membela Aura Cinta ialah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. 

    Ono melanjutkan remaja putri tersebut semestinya diapresiasi karena sudah berani mengemukakan pendapatnya di muka publik. 

    Ia merupakan salah satu bibit pemimpin bangsa kelak. 

    Namun, Ono melihat para konten kreator di media sosial justru mengeksploitasi Aura Cinta hanya demi meraup cuan.

    “Aura Cinta sedang dibully habis-habisan di media sosial, konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta.”

    “Nah, ini lah yang sangat berbahaya mereka hanya menguntungkan dirinya supaya postingannya viral, mendapatkan keuntungan dari adsense apa segala macam di Youtube, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya,” ujar Ono. 

    Menurutnya, Aura Cinta semestinya diapresiasi karena berani mengemukakan pendapatnya. 

    “Anak muda berumur 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya sehingga sangat normatif menurut saya dan perlu diapresiasi, karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas,” ujar Ono.

    Perundungan yang dilakukan terhadap Aura akan membuat mentalnya rusak dan membuat anak-anak muda lainnya tak berani untuk bersuara. 

    Ia pun mengingatkan terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 

    Di Pasal 6, kata Surono, tertera hak-hak anak yang meliputi mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. 

    “Dan apa yang terjadi saat ini, sudah ada eksploitasi tentang kemiskinan dan ada kekerasan maka di Perda ini siapapun yang mengetahui ada perlakuan seperti itu, kalau mereka tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda Rp 50 juta, tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang,” ujarnya. 

    Ono Surono, bakal pasang badan untuk Aura Cinta yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik. 

    Remaja putri tersebut menjadi ‘bulan-bulanan’ netizen setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Video perdebatan itu pun tersebar dan viral di media sosial. 

    Ono meminta kepada konten kreator yang menyebarkan video Aura Cinta untuk segera taubat. 

    “Kepada siapapun konten kreator, siapapun dia pejabat atau bukan, taubat lah, taubat. Dosa anda, hatur nuhun,” ujarnya. 

    Eks KPAI Bela Aura Cinta

    Selain Ono Surono, eks komisioner KPAI, Retno Listyarti, menyoroti perdebatan antara Dedi Mulyadi dan Aura Cinta. 

    Menurutnya, Aura Cinta masih berusia anak karena belum 18 tahun. 

    Retno juga menyinggung masalah hak anak untuk berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi RI dan undang-undang perlindungan anak. 

    Retno tidak melihat ada dialog yang setara antara Dedi Mulyadi dan  Aura Cinta yang terekam dalam video youtube Kang Dedi Mulyadi Channel. 

    “Saya apresiasi ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Pak gubernur punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak,” katanya dikutip dari tayangan Nusantara TV  pada Senin (28/4/2025). 

    Retno sebagai pemerhati anak justru salut dengan keberanian Aura yang memiliki keberanian luar biasa untuk berbicara dengan gubernur. 

    “Dia bicaranya runut, hanya dipotong-potong oleh gubernur. Sedang bicara apa belum utuh, sudah dipotong.

    “Kita tidak menangkap makna keseluruhan dari yang mau disampaikan si anak,’ ujar Retno.  

    Retno juga menyayangkan cara Dedi Mulyadi memvideo dan memviralkan perdebatan itu. 

    Apalagi dia beberapa kali menyebut si anak dengan mengatakan tidak punya rumah tapi mengutamakan ini (wisuda). 

    Hal itu, menurut Retno, sudah merupakan penghakiman terhadap anak. 

    “Menurut saya, dialog yang baik, tidak seperti itu. Mau dialog, dipanggil berdua, bicara bebas,” katanya. 

    Menurut Retno, ketika sebuah kebijakan dikritisi, hal itu dilindungi oleh konstitusi. 

    “Ini anak, cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Medengarkan anak, menjadi hal penting, apalagi terkait kebijakan

    “Kebijakan publik harus menyentuh, menanyakan pendapat terhadap yang terkena langsung termasuk anak, guru dan orangtua,” tegasnya. 

    Diakui Retno, Dedi Mulyadi memiliki karakter tersendiri dalam berkomunikasi. 

    Menurutnya hal itu tidak masalah, tetapi ketika berdialog dengan anak, hal itu harus dibedakan. 

    Retno menyayangkan setelah video viral, justru banyak netizen yang menyerang si anak dengan kata-kata yang menyakitkan, seperti: udah miskin, belagu, sok kaya. 

    “Padahal ini bukan itu lho. Ini soal dia berpendapat. Dia gak kuasa kok ketika kebijakan itu dilakukan sekolah, dinas pendidikan atau gubernur. Tapi dia ingin berpendapat dan pendapatnya didengar,” tukasnya. 

    Menanggapi soal itu, Dedi Mulyadi menganggap Aura Cinta bukan lagi kategori anak-anak.

    “Aura bukan anak remaja, tetapi menurut saya sudah masuk kategori dewasa karena usianya sudah hampir 20 tahun,” kata Dedi Mulyadi di akun TikTok.

    Aura juga sudah setahun lulus SMA.

    “Dan dia lulus SMA setahun yang lalu,” katanya.

    Bahkan kata Dedi Mulyadi, Aura juga sudah bisa mencari uang sendiri.

    “Dia juga sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiir jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Seperti diketahui, perdebatan Dedi Mulyadi dan Aura Cinta terjadi saat sang gubernur menerima kunjungan dari 31 korban gusur dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

    Mereka menerima bantuan uang kontrakan sebesar Rp 10 juta yang disalurkan lewat CSR Bank BJB.

    Satu dari 31 warga itu terdapat Aura Cinta, gadis berambut panjang yang memprotes larangan acara perpisahan sekolah.

    Dedi Mulyadi membalas kritikan Aura dengan sejumlah kalimat yang dinilai menyudutkan, seperti menyebut miskin tapi jangan sok kaya. 

    Ucapan itu disampaikan Dedi karena Aura dan ibunya mengaku miskin, tapi ngotot mau dilakukan perpisahan sekolah dengan biaya Rp 1 juta lebih.

    Perdebatan yang diunggah di youtube Kang Dedi Mulyadi Channel ini pun ramai disorot.  

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Sosok Eks Komisioner KPAI Retno Listyarti Bela Aura Cinta yang Debat Dedi Mulyadi, Ucap Relasi Kuasa.”

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan putra daerah Tegal berharap Kota dan Kabupaten Tegal berkembang menjadi daerah maju serupa Jepang hingga China bagi negara Indonesia.

    “Kalau yang sekarang ini semangatnya bukan Jepang-nya Indonesia, mungkin Tegal harus menjadi China-nya Indonesia,” kata Muzani saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut hal tersebut bukannya tak mungkin dilakukan sebab masyarakat Tegal mampu memproduksi produk dengan kualitas serupa pada saat negara itu mengalami kemajuan teknologi pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an.

    “Itu adalah negara yang sangat maju, dengan teknologi yang luar biasa, dan teknologi itu kemudian membanjiri ke Indonesia, semua barang Jepang ada di depan mata kita, tapi orang Tegal bisa memproduksi yang hampir serupa dengan teknologi yang ada di Jepang,” ucapnya.

    Dia memuji pula bahwa masyarakat Tegal unggul dalam bidang pendidikan. Menurut dia, banyak masyarakat Tegal yang sukses merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi dan bekerja.

    “Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita di Tegal luar biasa,” katanya.

    Hingga akhirnya, lanjut dia, masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta itu menduduki posisi-posisi strategis di jabatan publik sampai dengan pemerintahan, salah satunya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Dia pun optimistis Tegal mampu berkembang pesat seperti Jepang dan China sebab masyarakatnya dinilai ulet dan pekerja keras.

    “Kenapa itu memungkinkan dilakukan? Karena sesungguhnya orang Tegal itu orangnya telaten, orangnya sabar, orangnya ulet, orangnya keras, tapi kadang-kadang susah diatur,” ujarnya sambil berkelakar.

    Dia berharap dengan modal keuletan dan ketekunan yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam bekerja maka dapat menjadi modal agar Tegal menjadi kota dan kabupaten yang kuat.

    “Kalau Tegal menjadi kabupaten dan kota yang kuat maka Insyaallah perekonomian masyarakatnya tambah kuat,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamen Imipas Silmy Karim berpesan kepada masyarakat Tegal untuk mengedepankan pendidikan agar dapat meneruskan kisah sukses yang telah diraih oleh para putra daerah Tegal terdahulu.

    “Untuk meneruskan keberhasilan daripada senior-senior kita maupun yang saat ini. Untuk kita kedepankan yang namanya pendidikan untuk anak cucu kita karena pendidikan itu akan membawa yang namanya terbukanya kesempatan,” kata Silmy yang hadir langsung dalam kesempatan itu.

    Selain pendidikan, dia juga mengingatkan pentingnya merawat jejaring sosial atau silaturahim untuk saling memberikan dukungan dan penguatan antarsesama masyarakat Tegal dalam meraih sukses.

    “Jadi dua hal itu yang saya rasa sangat penting dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita semua agar kita bisa membangun masa depan keluarga besar Tegal itu menjadi lebih baik lagi,” paparnya.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR minta kepala daerah Tegal bantu UMKM masyarakatnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta kepada kepala daerah Kota dan Kabupaten Tegal untuk membantu masyarakatnya dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Saya minta kepada bupati kepada walikota untuk memperhatikan, membantu, UMKM supaya orang Tegal tidak semua pergi ke sawah, supaya orang Tegal tidak semua pergi merantau, supaya orang Tegal tidak semuanya jadi pegawai, tapi dia UMKM,” kata Muzani.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut dukungan tersebut dibutuhkan karena sektor UMKM di Tegal bergeliat lantaran dimotori oleh kecocokan dengan karakteristik masyarakatnya dalam menjalankan usaha secara mandiri.

    “Di Tegal yang unggul adalah saya sampaikan yang unggul adalah UMKM karena orangnya mandiri, orangnya ulet, orangnya maunya merdeka, maka UMKM di Tegal menonjol,” ucapnya.

    Dia optimistis UMKM mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Tegal hingga menyekolahkan anaknya.

    Dia juga menyinggung perihal kisah sukses usaha warung tegal alias warteg yang banyak dijalankan oleh masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta.

    Dia menyebut bahkan warteg yang identik dengan harganya yang terjangkau itu menjadi penopang masyarakat ibu kota dalam memenuhi urusan perut sehari-hari.

    “Itu sebabnya Jakarta orangnya perutnya kenyang, badannya sehat, pikirannya waras, angger mangane telat (kalau makannya telat), regane larang (harganya mahal), orang Jakarta mungkin produktivitasnya terganggu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menilai warteg menjadi kontribusi masyarakat Tegal bagi tanah air lantaran mampu memenuhi urusan perut masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang memegang denyut perekonomian nasional untuk dapat berproduksi.

    “Itu sebabnya warteg terkenal dengan ekonomi masyarakat bawah dan itulah kontribusi kita dalam kehidupan bernegara dan perekonomian di tingkat nasional,” katanya.

    Dia menggarisbawahi pula bahwa kuliner Tegal menjadi bidang yang pantas untuk diunggulkan sehingga mampu mendatangkan ekonomi bagi warganya.

    “Di Jakarta, Tegal tetap mengukuhkan dirinya sebagai daerah yang berbasis pada warteg. Warteg sekarang ini sudah menjamur, bagus, dan bisa diterima dengan baik, harganya tetap terjangkau, sajian yang disajikan adalah masakan-masakan tradisional Tegal,” ucap dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pulang Liburan Backpacker, Turis Belanda Dirikan Fasilitas untuk Anak Terlantar di Sumbawa – Halaman all

    Pulang Liburan Backpacker, Turis Belanda Dirikan Fasilitas untuk Anak Terlantar di Sumbawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berawal dari aktivitas liburan ke Sumbawa di 2004 lalu, seorang wisatawan asal Belanda tertarik mendirikan fasilitas tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak terlantar di daerah itu dan tinggal di sana.

    Bule tersebut adalah Chaim Joel Fetter, yang berlatar belakang seorang pengusaha internet sukses di Belanda.

    Keputusannya mendirikan fasilitas untuk anak-anak terlantar itu berawal saat melakukan perjalanan backpacking di Lombok pada 2004. 

    Dia bertemu Adi, seorang anak laki-laki bertelanjang kaki yang mengemis di lampu merah.

    Adi telah kehilangan kedua orang tuanya dan tinggal sendirian di bawah selembar terpal.

    “Saat itu hati ini seperti ditinju,” kenang Chaim Joel Fetter. 

    “Saya tidak bisa melupakannya saat pulang ke rumah. Apa artinya kesuksesan yang saya genggam kalau masih ada anak-anak seperti Adi yang menderita?” ujarnya.

    Hatinya tergerak, lalu dia kembali ke Belanda, menjual perusahaannya, dan kembali ke Indonesia, bukan untuk cuti panjang, tetapi demi sebuah misi.

    Fetter lalu memeluk Islam, terinspirasi oleh kemurahan hati dan kehangatan orang-orang yang ditemuinya.

    “Bahkan keluarga yang sangat miskin berbagi sedikit dari apa yang mereka miliki,” ujarnya. “Masuk Islam rasanya seperti menemukan keluarga dan makna hidup yang lebih dalam,” kata dia.

    Namun, motivasi Fetter tidak semata-mata terinspirasi dari apa yang ia lihat, melainkan berakar dari pengalaman hidupnya sendiri. Setelah orang tuanya bercerai, ia ditempatkan di panti asuhan di Belanda saat berumur 6 tahun. 

    “Saya tahu rasanya menjadi anak yang tidak dipedulikan siapa pun,” katanya.

    “Perasaan diabaikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Saya masih sering mimpi buruk, memimpikan saat orang tua saya meninggalkan saya di sana, dan saya berlari mengejar mereka.”

    “Saya bertekad untuk membangun tempat dimana anak-anak bisa pulih, disayangi, dan merasa seperti di rumah,” kata dia.

    Di 2006, ia bersama istri dan beberapa teman dekat mendirikan Yayasan Peduli Anak dan membuka Pusat Kesejahteraan Anak pertama di Lombok. 

    Dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar, fasilitas ini mencakup 14 rumah berkonsep keluarga, sebuah masjid, sekolah dasar dan menengah pertama, klinik kesehatan, lapangan olahraga, dan kebun organik. 

    Setiap rumah diasuh oleh seorang ibu asuh terlatih, menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, Yayasan Peduli Anak telah mendukung ribuan anak.

    Banyak di antara mereka yang telah lulus kuliah dan kembali bekerja di pusat ini sebagai guru, konselor, perawat, dan akuntan.

    Yayasan ini telah meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk Kick Andy Heroes Award dan Piagam Apresiasidari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Pada tahun 2019, seiring dengan meningkatnya permintaan dan mencuatnya kisah anak terlantar di daerah terpencil, Yayasan Peduli Anak memperluas misinya ke Sumbawa, sebuah pulau tertinggal dengan akses layanan pemerintah yang sangat terbatas dan penelantaran anak merupakan hal tragis yang sayangnya lumrah terjadi.

    “Ini sangat memilukan. Kami mendengar kisah anak-anak yang ditinggalkan karena orangtuanya menikah lagi atau pergi merantau untuk bekerja. Ada yang tidur di gubuk terbengkalai. Bahkan, ada yang tidak makan berhari-hari,” ujarnya.

    Meskipun menghadapi tantangan logistik besar dalam mengangkut material dari Lombok dan Jawa, serta berbagai hambatan akibat pandemi Covid, tim terus bertahan dan tidak menyerah. 

    Kini, berkat donasi dari masyarakat dan perusahaan swasta, Pusat Kesejahteraan Anak di Sumbawa sudah 95 persen rampung.

    Ruang kelas sudah siap, para ibu asuh telah dilatih, dan dua belas rumah indah berdiri kokoh.

    Namun sayangnya, semua rumah itu belum dilengkapi perabotan. Tanpa ranjang dan perlengkapan penting lainnya, fasilitas ini masih belum siap digunakan sepenuhnya. 

    Ini bukan penampungan biasa. Ini adalah sebuah desa anak yang sepenuhnya mandiri,dengan dua belas rumah, sekolah, masjid, klinik kesehatan, sport center, dapur yang mampu menyiapkan 900 porsi makanan setiap hari, dan kebun organik yang menyediakan buah serta sayuran segar untuk anak-anak.

    Fasilitas ini akan menyediakan perawatan menyeluruh bagi 300 anak, termasuk 150 anak yang tinggal penuh waktu dan 150 siswa harian dari desa-desa miskin di sekitarnya. 

    Butuh Perabotan

    Pusat Kesejahteraan Anak ini juga akan mempekerjakan staf lokal, membeli hasil panen petani sekitar, dan menciptakan efek berantai bagi perekonomian setempat. Namun saat ini, belum ada satu pun rumah yang dilengkapi perabotan.

    Jika bantuan mendesak tidak segera datang, lebih dari 150 anak rentan di Sumbawa, Indonesia, mungkin tidak punya pilihan selain tidur di lantai rumah baru mereka.

    Tanpa ranjang dan perlengkapan penting lainnya, fasilitas yang dibangun yayasan ini masih belum siap digunakan sepenuhnya untuk 150 anak yang telah dirujuk.

    Mereka tetap tidur di lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman, sementara dua belas rumah indah yang telah dibangun untuk anak-anak masih kosong dan belum bisa dihuni.

    “Ada 150 anak yang sudah menunggu untuk tinggal di pusat ini. 150 anak lainnya dari desa sekitar siap untuk bersekolah dan makan bersama kami setiap hari,” ungkap Chaim Joel Fetter.

    Hingga kini, lebih dari 8.000 orang Indonesia telah berdonasi. Anak-anak sekolah mengadakan penggalangan dana dengan menjual aksesori buatan mereka, seperti gelang dan kalung dari manik-manik.

    “Banyak masyarakat turut menyumbang setelah mengetahui misi kami melalui media sosial. Beberapa pemilik usaha lokal juga menyelenggarakan acara penggalangan dana,” ujarnya.

    “Orang-orang yang belum pernah ke Sumbawa ikut menyumbang, karena mereka percaya pada apa yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

    Diantaranya, ING Bank, PT Bayan Resources, TOTO, Signify, Broco, Avian Paints, Simu, dan Häfele. 

    Awal bulan ini, Fetter menulis email secara pribadi kepada CEO IKEA Indonesia, Adrian Worth, serta kepada Electrolux Professional, untuk menyampaikan harapan akan kemungkinan dukungan. 

    “Electrolux merespons dengan positif atas permintaan peralatan dapur profesional, yang akan sangat membantu dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak setiap hari.

    “Sementara itu, dari CEO IKEA Indonesia, kami masih menantikan kabar lebih lanjut. Kami sangat menghargai kepedulian IKEA, khususnya saat mereka memberikan dukungan yang luar biasa setelah gempa Lombok tahun 2018,” ungkap Fetter.

     

  • Siswi SMK di Jakarta Timur Laporkan Guru atas Dugaan Pelecehan Seksual

    Siswi SMK di Jakarta Timur Laporkan Guru atas Dugaan Pelecehan Seksual

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang siswi dari salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta Timur resmi melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (tanggal belum disebutkan). Laporan tersebut difasilitasi oleh kuasa hukum korban, Herlin Muryanti, yang turut hadir mendampingi kliennya dalam proses pelaporan.

    “Jadi kedatangan kami ke sini (Polres Metro Jakarta Timur) adalah karena kami mewakili, mendampingi klien kami yang menjadi korban pelecehan seksual,” ujar Herlin kepada wartawan di depan kantor polisi.

    Menurut keterangan Herlin, pelaku yang dilaporkan merupakan seorang tenaga pendidik aktif di lingkungan SMK tempat korban bersekolah. Aksi tak senonoh tersebut diduga dilakukan dengan modus bujuk rayu dan tipu daya, yang melibatkan pemberian makanan dan minuman sebagai cara untuk mendekati korban.

    “Modusnya ada unsur bujuk rayu, iming-iming, juga tipu muslihat. Korban diajak seperti, ‘ayo jajan dulu’ atau ‘ngopi dulu di luar’, lalu setelah itu baru pelaku mulai melancarkan aksinya,” katanya menjelaskan.

    Dalam pelaporan yang dilakukan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur, tim kuasa hukum menyampaikan telah membawa sejumlah barang bukti dan saksi yang relevan untuk memperkuat laporan. Bukti yang diserahkan termasuk dokumen tertulis dan keterangan saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian tersebut.

    Herlin juga menyatakan bahwa sejauh ini baru satu korban yang berani melaporkan, namun ada dugaan kuat bahwa jumlah korban bisa lebih banyak.

    “Korban yang melapor baru satu orang, tapi kami menduga bahwa ada lebih banyak korban lainnya, termasuk dari angkatan sebelumnya maupun alumni. Hal ini masih dalam penelusuran,” ujarnya.

    Ia pun mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Unit PPA, atas respons cepat dan dukungan mereka dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi Polres Metro Jakarta Timur, khususnya Unit PPA yang telah menerima laporan ini dengan baik dan memberikan dukungan bagi korban dalam mendapatkan keadilan,” kata Herlin.

    Kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan lingkungan pendidikan dari tindakan pelecehan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelumnya telah mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh.

    Dalam konteks ini, kasus pelecehan di lingkungan sekolah menunjukkan pentingnya implementasi sistem perlindungan anak yang lebih ketat dan pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah menerbitkan regulasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021), tetapi  implementasinya masih memerlukan penguatan di berbagai institusi pendidikan.

    Saat ini, proses hukum terhadap laporan tersebut tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Timur. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas pelaku maupun hasil penyelidikan awal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News