Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kopassus

  • Profil Letjen Purn Sutiyoso, Eks Gubernur Jakarta yang Dibela Gatot Nurmantyo usai Dihina Hercules – Halaman all

    Profil Letjen Purn Sutiyoso, Eks Gubernur Jakarta yang Dibela Gatot Nurmantyo usai Dihina Hercules – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Gubernur Jakarta, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dibela oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, setelah dihina bau tanah oleh Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules.

    Hercules meminta Sutiyoso untuk diam dan tidak menyinggung lagi perihal organisasi masyarakat (Ormas).

    Ia juga tegas mengatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Pak Sutiyoso itu nggak usahlah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya nggak takut,” kata Hercules saat mendatangi sidang Razman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    Mengetahui hal tersebut, Gatot Nurmantyo menegur secara keras ucapan Hercules.

    Gatot menilai sikap Hercules tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Kamu itu adalah preman yang memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan bahwa kau itu preman,” kata Gatot dalam video yang beredar di media sosial.

    Sutiyoso, mantan gubernur DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)

    Gatot Nurmantyo juga bertanya kepada Hercules soal kontribusi apa yang telah ia lakukan kepada Tanah Air.

    “Kau apa jasamu terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun,” tegas Gatot.

    Lantas, seperti apa sosok Sutiyoso yang dibela Gatot Nurmantyo setelah dihina Hercules? Berikut profil lengkapnya.

    Sutiyoso adalah tokoh militer sekaligus tokoh politik di Indonesia.

    Pangkat terakhirnya di TNI yakni Letnan Jenderal atau Letjen.

    Sementara itu, jabatan terakhirnya adalah Pangdam Jaya.

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Sutiyoso lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 6 Desember 1944.

    Karier Sutiyoso telah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di TNI AD sudah pernah ia emban.

    Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi Kopassus, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Sutiyoso juga pernah terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia.

    Kala itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Prestasi yang diraih Sutiyoso tersebut lantas membawanya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Sutiyoso mantan gubernur DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)

    Semasa menjadi Panglima Kodam Jaya, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning.

    Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan keamanan ibu kota.

    Setelah purnatugas, Sutiyoso terjun ke dalam dunia politik.

    Langkahnya di dunia politik sukses karena ia berhasil menjadi Gubernur Jakarta selama dua periode pada 1997-2002 dan berlanjut periode kedua pada 2002-2007.

    Sutiyoso juga dikenal sebagai Gubernur Jakarta pencetus Busway.

    Bus Transjakarta diluncurkannya sebagai sistem transportasi ibukota pada 15 Januari 2004.

    Selain menjadi Gubernur Jakarta, jabatan lain yang pernah diemban oleh Sutiyoso ialah Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Sutiyoso menjabat posisi tersebu pada periode 2004-2008.

    Selain itu, ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006-2011.

    Sutiyoso juga pernah bergabung dengan Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang dibentuk oleh Jenderal TNI (Purn) Edy Sudrajat.

    Di kemudian hari, PKP berubah nama menjadi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

    Sutiyoso sempat menjabat sebagai Ketua Umum PKPI periode 2010-2015.

    Pada Pilpres 2014, PKPI merupakan satu di antara partai pendukung pasangan Jokowi-JK.

    Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, Jokowi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

    Sutiyoso dilantik menjadi Kepala BIN pada 8 Juli 2015.

    Jabatan tersebut diemban oleh Sutiyoso selama satu tahun, sebelum digantikan oleh Budi Gunawan.

    Lebih lengkapnya, berikut daftar riwayat jabatan yang pernah diemban Sutiyoso.

    – Asisten Personel Kopassus, 1988

    – Asiten Operasi Kopassus, 1990

    – Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, 1991

    – Wakil Komandan Jenderal Kopassus, 1992

    – Komandan Korem 062

    – Suryakencana, Bogor, 1993

    – Kepala Staf Kodam Jaya, Maret 1994

    – Pangdam Jaya, April 1996

    – Ketua Umum PB PERBAKIN, 1997-2001

    – Gubernur DKI Jakarta, 1997-2002

    – Gubernur DKI Jakarta, 2002-2007

    – Pembina Persija Jakarta

    – Ketua Umum PB PERBASI, sampai 2004

    – Ketua Umum Damai Indah Golf

    – Ketua Umum Independent Golf

    – Ketua Umum PB PBSI, 2004-2008

    – Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia

    – Kepala BIN, 2015-2016

    (Tribunnews.com/Rakli) (TribunnewsWiki.com/Ahmad Nur Rosikin)

  • Gatot Nurmantyo Murka ke Hercules, Sang Jenderal Tegas: Tak Mungkin Presiden Prabowo Backup GRIB

    Gatot Nurmantyo Murka ke Hercules, Sang Jenderal Tegas: Tak Mungkin Presiden Prabowo Backup GRIB

    TRIBUNAJAKARTA.COM – Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo murka kepada Ketua Umum GRIB JAYA, Rosario de Marshall atau biasa dipanggil Hercules karena menghina Sutiyoso.
     
    Gatot menegaskan Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri karena menyebut mantan Wadanjen Kopassus itu bau tanah.

    Tak hanya itu, Gatot Nurmantyo pun marah karena Hercules kerap mengaku-ngaku dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Padahal, kata Gatot, Prabowo telah menyatakan masalah preman Hercules tidak ada kaitan dengannya.

    Terlebih, Prabowo juga telah menyatakan bukan menjadi bagian Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB JAYA sejak 6 Januari 2022.

    “Saya tegaskan sini tidak mungkin Presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIB yang berbaju ormasenggak mungkin. Saya tidak yakin,” kata Gatot Nurmantyo dikutip TribunJakarta.com dari akun youtube Refly Harun Official, Kamis (1/5/2025).

    Meski tak lagi jadi anggota, Hercules dan GRIB masih mengaku terkait dengan Prabowo Subianto.

    “Kan wajar namanya juga usaha. Saya mewakili sebagai rakyat Indonesia dimana pak Prabowo Presiden, saya katakan presiden saya sekelas pak Prabowo gak mungkin membackup GRIB,” kata Gatot.

    Gatot mmengungkapkan jasa Hercules terhadap Prabowo Subianto hanyalah angkat-angkat barang.

    “Kan dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam,” ucap Gatot.

    Prabowo Bukan Bagian GRIB

    Presiden Prabowo Subianto bukan menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB Jaya sejak 6 Januari 2022.

    Pengunduran diri Prabowo tersebut diketahui dari surat resmi DPP Partai Gerindra dengan nomor 01-0212/B/DPP-GERINDRA/2022.

    Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Prabowo. Surat ditujukan kepada Ketua Umum GRIB.

    “Bersama dengan surat ini, saya, H Prabowo Subianto, menyatakan mengundurkan diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya),” tulis Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra dalam surat itu dikutip, Kamis (13/2/2025).

    Dalam surat itu juga tercantum bahwa Prabowo sudah tidak terlibat dalam segala kegiatan GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIB/GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah,” ucap Prabowo dalam surat tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Heboh! Dandim Sowan ke Kediaman Hercules, Warganet: Gimana TNI Mau Berwibawa?

    Heboh! Dandim Sowan ke Kediaman Hercules, Warganet: Gimana TNI Mau Berwibawa?

    GELORA.CO – Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0616/Indramayu melakukan kunjungan atau sowan ke kediaman Hercules.

    Aksi tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, mempertanyakan citra dan wibawa TNI di mata publik.

    Dalam video berdurasi 42 detik yang diunggah akun X @MurtadhaOne1, terlihat beberapa pria berbaju santai menyambut kedatangan rombongan Dandim.

    Narasi dalam unggahan itu menyebut bahwa sebelumnya sempat terjadi kejadian serupa, yakni anggota Kopassus yang meminta berfoto bersama dengan Hercules.

    “Kemaren kopasus minta selfie ke preman berkedok ormas. Sekarang dandim sowan ke ketua preman berkedok ormas. Gimana TNI mau berwibawa?” ujarnya (28/4/2025).

    Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak Kodim 0616/Indramayu terkait maksud dan tujuan kunjungan tersebut.

    Kejadian ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik soal netralitas dan ketegasan aparat negara dalam menghadapi kelompok-kelompok sipil bersenjata maupun ormas yang kerap bermasalah.

    Kemaren kopasus minta selfie ke preman berkedok ormas

    Sekarang dandim sowan ke ketua preman berkedok ormas

    Gimana TNI mau berwibawa? 🙈 https://t.co/757ypDe3vq pic.twitter.com/tvirbiWZ53

    — ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) April 27, 2025

    Sebelumnya, Hercules sempat membuat publik heboh setelah dirinya turun tangan pada polemik ijazah palsu Jokowi.

    Ketua Umum DPP GRIB Jaya itu menyambangi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (15/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Hercules turut angkat bicara terkait isu ijazah palsu Jokowi yang kembali mencuat ke publik.

    Hercules dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah sah dan resmi.

    Ia menilai, tudingan tersebut tidak masuk akal, mengingat rekam jejak Jokowi yang telah melalui berbagai proses pencalonan jabatan publik.

    “Itu ijazah asli, sudah pasti. Dari Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden, masa bisa lolos semua kalau palsu?” ujarnya saat diwawancarai awak media.

    Hercules menegaskan bahwa secara logika, seorang kandidat tidak mungkin bisa melangkah sejauh Jokowi jika menggunakan dokumen palsu.

    Menurutnya, semua proses pencalonan di level kepala daerah hingga presiden tentu memerlukan verifikasi ketat.

    “Kalau memang palsu, nggak mungkin lolos jadi Wali Kota, apalagi sampai Presiden,” tegasnya.

    Tak hanya itu, ia juga melontarkan kritik pedas terhadap pihak-pihak yang terus mempersoalkan isu tersebut.

    Hercules bilang, polemik ini sengaja diangkat untuk menimbulkan kegaduhan tanpa dasar yang kuat.

    “Jangan cari sensasi murahan. Dari Solo, pakai ijazah; ke Jakarta juga pakai ijazah. Sekarang malah dibilang palsu. Kalau begitu, yang palsu itu bukan ijazahnya, tapi kepalanya,” cetus Hercules dengan nada kesal. []

  • Siapa Hercules? Danjen Kopassus Sampai Minta Maaf usai Prajurit Rebutan Foto Bareng

    Siapa Hercules? Danjen Kopassus Sampai Minta Maaf usai Prajurit Rebutan Foto Bareng

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD kedapatan berfoto bersama Rosario de Marshall, yang lebih dikenal dengan julukan Hercules, seorang tokoh kontroversial dengan rekam jejak kelam di dunia kriminal Jakarta.

    Insiden ini bahkan sampai membuat Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

    Lantas, siapakah sebenarnya Hercules, dan mengapa interaksinya dengan prajurit elite TNI ini menuai sorotan sedemikian rupa?

    Rekam Jejak Hercules

    Lahir pada era 1960-an di Timor Portugis (kini Timor Leste), masa kecil Hercules diwarnai oleh gejolak politik dan kekerasan akibat invasi Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975-1976 dan pendudukan militer selanjutnya.

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, kontak pertamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi melalui Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975.

    Tragedi menimpa Hercules pada tahun 1978 ketika kedua orang tuanya tewas dalam sebuah pemboman di Ainaro, membuatnya menjadi yatim piatu.

    Setelah menjadi yatim piatu, Hercules kemudian bergabung dengan program Tenaga Bantuan Operasi (TBO), menjadi kurir yang memberikan dukungan logistik kepada pasukan khusus Kopassus Indonesia.

    Julukan “Hercules” sendiri merupakan nama kode yang diberikan oleh tim komunikasi radio Kopassus kepada Rosario.

    Selama menjadi anggota TBO, Hercules dikabarkan terlibat dalam sejumlah pertempuran kecil melawan perlawanan pro-kemerdekaan Timor Timur, Falintil.

    Dalam sebuah insiden pertempuran, helikopter yang ditumpanginya jatuh, menyebabkan ia kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Hercules kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta untuk menjalani operasi.

    Dalam berbagai kesempatan, Hercules menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala, atas dukungan yang diterimanya selama masa sulit tersebut. Sejak saat itu, Hercules dikenal memiliki loyalitas yang kuat terhadap Prabowo.

    Memasuki akhir tahun 1980-an, Hercules menetap di Jakarta bersama sejumlah pemuda asal Timor Timur. Awalnya, ia bekerja sebagai insinyur komponen kelistrikan. Namun, pekerjaan ini tidak bertahan lama.

    Hercules kemudian beralih ke kawasan komersial Tanah Abang, sebuah pusat perdagangan besar di Jakarta yang juga dikenal dengan aktivitas kriminalnya.

    Di Tanah Abang, Hercules membentuk geng preman yang beranggotakan sesama migran Timor, termasuk tokoh-tokoh seperti Logo Vallenberg dan Alfredo Monteiro Pires. Dengan cepat, Hercules berhasil membangun “kerajaannya” melalui bisnis pemerasan dan prostitusi.

    Ia juga diduga melakukan pemerasan politik atas nama oknum tentara Indonesia untuk menyingkirkan dan mengintimidasi gerakan pro-kemerdekaan Timor yang ada di Jakarta.

    Gemana Investor Gak Pada Kabur…!

    Kalau Aparat Malah Memuja-muja Ormas “Preman”

    Mau Jadi Apa Negri Ini Kalau Ormas Model Begini Dipelihara Dan Dibiarkan ???? pic.twitter.com/nAAOBxU0xH

    — Ary (@Ary_PrasKe2) April 23, 2025

    Namun, kekuasaan Hercules mulai meredup pada akhir tahun 1990-an. Disebutkan bahwa beberapa anggota gengnya menolak untuk berpartisipasi dalam demonstrasi pro-integrasi Timor Timur. Akibatnya, geng Hercules kehilangan perlindungan dari pihak militer.

    Hercules akhirnya dicopot dari posisinya setelah terjadi pertarungan sengit melawan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana (Haji Lulung).

    Setelah terpuruk di dunia bawah Tanah Abang, Hercules berusaha membangun kembali reputasinya melalui bisnis penagihan utang dan jaminan.

    Ia juga mengembangkan usaha di bidang properti, pertanian, dan perikanan, yang membuatnya menjadi sosok yang relatif berada dan dikenal dermawan di kalangan migran dari Indonesia Timur.

    Ia memberikan pekerjaan, jaringan, dan perlindungan bagi para pendatang baru. Meskipun demikian, ia tetap bersaing dengan tokoh-tokoh organisasi kriminal lain di Jakarta, seperti John Kei dan Basri Sangaji.

    Pada tahun 2011, sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) didirikan oleh Hercules.

    Danjen Kopassus Minta Maaf

    Insiden foto sejumlah prajurit Kopassus bersama Hercules terjadi di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, saat acara “Hari Gembira” bersama 4.000 anak-anak pada Sabtu lalu.

    Foto-foto tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

    Mayjen TNI Djon Afriandi menilai bahwa para anggotanya saat itu tidak menyadari potensi dampak negatif dari foto-foto tersebut terhadap citra Kopassus.

    Namun, ia tidak menampik adanya sisi manusiawi, di mana beberapa anggota mungkin memiliki kedekatan personal dengan Hercules.

    “Mungkin pada saat itu, momen itu, tidak terpikir oleh mereka sehingga terjadilah foto bersama saudara Hercules,” kata Mayjen TNI Djon dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Lebih lanjut, Danjen Kopassus menekankan bahwa ia tidak mempermasalahkan anggotanya berfoto dengan siapapun secara personal. Namun, konteks acara saat foto tersebut diambil menjadi persoalan.

    Para prajurit yang berfoto mengenakan pakaian dinas lengkap dalam acara resmi yang diadakan di markas Kopassus.

    “Karena anggota kami menggunakan pakaian lengkap pada acara khusus, mereka berfoto, ternyata ada dampak sebagian masyarakat yang mungkin tidak terima,” sambungnya.

    Permohonan maaf ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat luas yang peduli terhadap citra “Korps Baret Merah,” tetapi juga kepada para senior dan prajurit Kopassus lainnya yang mungkin tidak setuju dengan interaksi tersebut.

    Mantan preman Tanah Abang Hercules (kanan) diangkat jadi adik angkat Habib Luthfi.

    “Dari keluarga Korps Baret Merah pun, ada yang tidak terima. Nah, kami juga mohon maaf sekali lagi. Akan tetapi, kami yakinkan, kami akan langsung melakukan perbaikan,” tegas Danjen Kopassus.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Mayjen TNI Djon Afriandi menyatakan bahwa para prajurit yang terlibat dalam foto bersama Hercules akan dibina dan diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika berinteraksi dengan masyarakat dan implikasi dari tindakan mereka terhadap citra institusi.

    “Mungkin kami kurang dalam menyampaikan pesan tentang perkembangan situasi yang terjadi pada saat ini, dan anggota kami juga mungkin kurang mendapatkan informasi tentang itu sehingga kami akan memperbaiki diri,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi Nasional 27 April 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi Nasional 27 April 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono: Premanisme Jadi Penghambat Ekonomi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI
    Dave Laksono
    menilai,
    premanisme
    telah terbukti mengganggu perkembangan perekonomian di Indonesia.
    Menurut Dave, masalah premanisme harus segera diberantas agar Indonesia dapat maju.
    “Telah terbukti ini menghambat perkembangan ekonomi dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Dave saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Minggu (27/4/2025).
    Politikus Partai Golkar ini menambahkan, premanisme bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di tanah air.
    Di sisi lain, Dave mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan tidak ada tempat bagi premanisme dan aksi kekerasan di Indonesia.
    “Semua harus patuh dan tunduk di bawah hukum,” ujarnya.
    Sorotan terhadap persoalan premanisme kembali mencuat setelah sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berfoto dengan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules.
    Peristiwa ini mendapat respons negatif dari publik di media sosial, di mana prajurit TNI dianggap mengidolakan mantan preman Tanah Abang yang pernah mengancam aparat penegak hukum.
    Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen Djon Afriandi merespons dengan menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan situasi terkait peristiwa tersebut.
    Djon menekankan, premanisme harus ditindak secara hukum karena cenderung memaksakan kehendak dan merampas hak orang lain dengan paksa.
    “Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Djon di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, pada Sabtu (26/4/2025).
    Sebelumnya, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar juga mengeluhkan tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang memungut bayaran dari perusahaan.
    Ia menyebutkan, tindakan memaksa oleh ormas tersebut mengakibatkan investasi senilai triliunan rupiah batal masuk ke Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme Nasional

    4 Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme Nasional

    Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative,
    Al Araf
    , menilai pernyataan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen
    Kopassus
    ) Mayjen TNI Djon Afriandi terkait penindakan terhadap
    premanisme
    kurang tepat.
    Araf mengatakan, Kopassus mestinya fokus menjaga kedaulatan negara dari konflik geopolitik sehingga tidak ikut mengurus premanisme.
    “Pernyataan
    Danjen Kopassus
    kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, militer dan Kopassus fokus dalam menjaga kedaulatan negara, memerhatikan geopolitik tentang kemungkinan konflik di Laut China Selatan, sehingga semua kemampuan TNI harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk termasuk perang, bukan dengan mengurus persoalan premanisme,” kata Araf saat dihubungi, Minggu (27/4/2025).
    Araf menjelaskan, aksi premanisme yang terjadi belakangan bersifat
    individual crime responsibility
    atau tanggung jawab kejahatan individu.
    Menurutnya, mereka yang terlibat harus diproses sesuai mekanisme hukum untuk membuktikan apakah benar terlibat dalam aksi premanisme atau tidak.
    “Sehingga mereka bisa diproses hukum oleh polisi, jaksa, dan oleh pengadilan. Militer dan Kopassus bukan bagian dari penegak hukum, sehingga salah dan keliru jika mereka terlibat dalam proses itu,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Araf mengatakan, penanganan premanisme dengan cara hukum pernah terjadi di era Orde Baru dengan mekanisme extrajudicial killing atau kasus penembakan misterius (Petrus).
    Namun, kata dia, hal tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    “Ada yang bukan preman, dianggap preman, mati. Ada yang preman juga mungkin ditembak mati. Itu enggak boleh terjadi. Mereka warga negara Indonesia yang kalau mereka melakukan kejahatan harus diproses hukum. Dibuktikan di dalam proses hukum. Bukan ditembak,” ucap dia.
    Sebelumnya, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan bahwa segala bentuk aksi premanisme harus ditindak tegas, termasuk bila dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ).
    Meski demikian, Djon mengatakan, masyarakat juga harus membedakan antara ormas dan premanisme agar tidak terjadi generalisasi negatif terhadap semua ormas di Indonesia.
    “Kita harus pisahkan.
    Ormas
    itu tidak semuanya preman, dan premanisme juga tidak semuanya tergabung di ormas,” kata Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
    Djon menambahkan, selama ormas bersifat positif dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga ketertiban, maka keberadaannya tentu bermanfaat.
    Namun, jika ormas justru mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas. “Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti harus ditindak,” ujarnya.
    Djon menekankan bahwa premanisme pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan masyarakat karena cenderung memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain secara paksa.
    “
    Premanisme
    itu sudah pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa mau bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas salah,” ucapnya.
    Danjen Kopassus mengatakan pentingnya peran aparat kepolisian dalam memberantas praktik premanisme.
    Selain itu, masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi melawan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan sosial.
    “Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Paulus Pandjaitan, Putra Luhut yang Viral Adang Pembawa Poster Free Aceh – Papua

    Sosok Paulus Pandjaitan, Putra Luhut yang Viral Adang Pembawa Poster Free Aceh – Papua

    GELORA.CO – Letnan Kolonel Kav Paulus Pandjaitan, putra Luhut Binsar Pandjaitan tengah viral di media sosial.

    Dalam sebuah pertemuan pada forum UNPFII (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) di Gedung PBB, New York, Letkol Kav Paulus Pandjaitan mengadang tiga orang lelaki yang diduga hendak melakukan tindakan provokasi.

    Ketiga lelaki itu rencananya akan menunjukkan poster berisi tulisan Free Aceh, Free Papua dan Free Maluku.

    Poster itu dianggap sebagai bentuk provokasi, hingga Letkol Kav Paulus Pandjaitan melaporkan ketiga pria tersebut pada petugas keamanan yang berdinas di Gedung PBB, New York.

    Dalam video yang beradar di Instagram, tampak seorang petugas wanita mendatangi tiga orang pria yang hendak menunjukkan poster Free Aceh, Free Papua dan Free Maluku.

    Petugas kemudian mengambil poster tersebut, lalu mengingatkan ketiga pria itu sebelum pergi meninggalkan lokasi.

    Setelah video itu beredar, ramai komentar yang mendukung aksi Letkol Kav Paulus Pandjaitan.

    Profil Letkol Kav Paulus Pandjaitan

    Paulus, anak dari Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, tampaknya memilih jalan hidup yang serupa dengan ayahnya dengan meniti karier di dunia militer.

    Figur Paulus Pandjaitan, putra sulung Menko Luhut, dikenal sebagai seorang perwira TNI yang memiliki pengalaman luas serta berbagai pencapaian dalam dunia militer.

    Nama Luhut Binsar Pandjaitan tentu tidak asing di telinga publik.

    Selain dikenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga memiliki latar belakang militer yang kuat.

    Menariknya, sang anak, Paulus Pandjaitan, mengikuti jejak tersebut dan terjun ke bidang yang sama.

    Pria kelahiran 21 Mei 1980 ini memulai karier militernya setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2004.

    Dalam perjalanannya, ia telah mengukir banyak pengalaman penting dan menorehkan sejumlah prestasi membanggakan.

    Langkah awal Paulus di dunia militer dimulai saat ia bergabung dengan satuan elite Kopassus, tepatnya di Grup-2 Para Komando sebagai Komandan Peleton.

    Ia kemudian dipercaya memimpin sebagai Komandan Kompi selama lima tahun.

    Setelah itu, ia bertugas selama tujuh tahun di Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus, yang juga termasuk dalam unit elit.

    Paulus juga pernah mengambil bagian dalam satuan Tugas Batalyon Mekanik TNI Kontingen Garuda XXIII-B/Unifil pada tahun 2007.

    Tak hanya fokus pada tugas-tugas militer, Paulus juga mengembangkan kapasitas akademiknya.

    Pada tahun 2016, ia menyelesaikan program magister di bidang Policing Intelligence and Counter Terrorism dari Macquarie University, Sydney, Australia.

    Kemudian pada tahun 2019, ia melanjutkan pendidikan militernya di Seskoad yang bekerja sama dengan US Army Commanding General and Staff College.

    Dalam program tersebut, ia lulus bersama dua rekan lainnya, yakni Mayor Inf Alzaki dan Mayor Arm Delli Yudha Adi, dengan catatan prestasi yang sangat membanggakan.

    Dengan kiprahnya, Paulus Pandjaitan menunjukkan bahwa ia mampu meneruskan tradisi keluarga Luhut Pandjaitan dalam dunia militer, khususnya di TNI Angkatan Darat.

    Seiring dengan perjalanan kariernya yang terus meningkat, Paulus sempat menjabat sebagai Komandan Batalyon 32 Grup 3 Kopassus, satu posisi strategis di satuan elite tersebut.

    Pada tahun 2022, ia mengemban tugas baru sebagai Asisten Penasihat Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kapabilitasnya.

    Sepanjang karier militernya, Paulus telah terlibat dalam berbagai operasi, baik di dalam negeri seperti Papua, maupun di panggung internasional saat ditugaskan dalam misi perdamaian di Kongo.

  • Kopassus Soroti Premanisme, Siapa Bertanggung Jawab Memberantasnya? Nasional 27 April 2025

    Kopassus Soroti Premanisme, Siapa Bertanggung Jawab Memberantasnya? Nasional 27 April 2025

    Kopassus Soroti Premanisme, Siapa Bertanggung Jawab Memberantasnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Masalah
    premanisme
    belakangan ini mendapatkan perhatian serius dari publik, khususnya ketika aksi tersebut mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
    Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, yang menyebutkan bahwa
    ormas
    mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Di sisi lain, pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya semakin memperburuk citra ormas di tengah masyarakat.
    Menanggapi fenomena tersebut, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi buka suara.
    Djon menekankan bahwa segala bentuk premanisme harus ditindak dengan tegas. Hal ini termasuk tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas.
    Namun, Djon mengatakan, masyarakat juga harus membedakan antara ormas dan premanisme agar tidak terjadi generalisasi negatif terhadap semua ormas di Indonesia.
    “Kita harus pisahkan.
    Ormas
    itu tidak semuanya preman, dan premanisme juga tidak semuanya tergabung di ormas,” ujar Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
    Djon juga menekankan bahwa selama ormas bersifat positif, mendukung kebijakan pemerintah, dan menjaga ketertiban, keberadaannya dapat membawa manfaat.
    Namun, jika ormas tersebut justru mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, tindakan hukum yang tegas perlu diambil.
    “Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti harus ditindak,” tambahnya.
    Djon mengatakan, premanisme merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, karena biasanya memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain.
    “Premanisme itu sudah pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa mau bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas salah,” tegasnya.
    Lantas, siapa yang bertanggung jawab dalam memberantas premanisme?
    Danjen Kopassus menekankan pentingnya peran aparat kepolisian dalam menangani praktik premanisme.
    Namun, ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melawan tindakan yang merusak kehidupan sosial.
    “Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Polri berkomitmen untuk menindak tegas oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan yang menghambat iklim investasi di Tanah Air.
    “Sesuai komitmen, Polri akan menindak tegas aksi
    premanisme berkedok ormas
    ,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
    Truno menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan dan pungutan liar.
    “Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.
    Sebelum mengambil tindakan hukum, Polri berencana mengedepankan langkah preventif dan preemptif melalui sosialisasi dan pembinaan.
    “Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” lanjut Truno.
    Selain itu, Polri juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai penolakan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas, agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oleh oknum tertentu.
    Polri menjamin setiap laporan mengenai premanisme akan ditindaklanjuti secara serius.
    “Kami tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” tegas Trunoyudo.
    Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pemerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu melalui hotline 110.
    Polri berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan oknum anggota ormas yang merugikan dunia usaha dan perekonomian nasional.
    “Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” kata Trunoyudo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik sepekan, program Gerina hingga Danjen Kopassus minta maaf

    Politik sepekan, program Gerina hingga Danjen Kopassus minta maaf

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita politik dalam sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto luncurkan program Gerina (Gerakan Indonesia Menanam) hingga Danjen Kopassus meminta maaf soal prajurit berfoto dengan Hercules.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya.

    1. Presiden Prabowo bertolak ke Sumsel luncurkan Program Gerina

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Sumatera Selatan, untuk meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4).

    “Gerina menjadi salah satu langkah nyata untuk menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Gerakan ini diharapkan turut mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

    Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak berlaku untuk usulan menjadikan suatu wilayah sebagai daerah istimewa.

    “Moratorium itu untuk DOB, daerah otonomi baru. Jadi, tidak ada pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru. Akan tetapi, kalau masalah daerah istimewa, itu ‘kan silakan saja usulannya diajukan,” kata Tito.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mensesneg usulkan dua wamen jadi jubir kepada Presiden

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Prasetyo Hadi mengusulkan dua wakil menteri (wamen) sebagai tambahan juru bicara Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dua wamen yang diusulkan oleh Prasetyo, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Danjen Kopassus meminta maaf soal prajurit berfoto dengan Hercules

    Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menyampaikan permohonan maaf terkait dengan sejumlah prajurit Kopassus yang berfoto-foto bersama Ketua Umum GRIB Rosario de Marshall alias Hercules.

    Mayjen TNI Djon Afriandi menilai anggota-anggotanya saat itu tidak memikirkan dampak negatif dari foto-foto tersebut. Namun, Danjen Kopassus tak menampik bahwa ada sisi manusiawi, ada beberapa anggota yang mengenal Hercules dan memiliki kedekatan secara personal.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danjen Kopassus: Ormas Ganggu Keamanan Harus Ditindak – Page 3

    Danjen Kopassus: Ormas Ganggu Keamanan Harus Ditindak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi mengatakan bahwa kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak.

    Danjen Kopassus memahami bahwa ormas dan premanisme merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Namun, kegiatan-kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan.

    “Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik,” kata Mayjen TNI Djon usai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4) seperti dilansir Antara.

    Mayjen TNI Djon mengatakan bahwa ormas yang ada saat ini tidak semuanya berisi preman. Begitu pula tidak semua preman tergabung ke dalam ormas.

    Jika ormas-ormas melakukan kegiatan yang positif dan mendukung pemerintah, menurut dia, keberadaan ormas akan bermanfaat.

    Namun, jika kegiatan kelompok-kelompok di dalam ormas tersebut berhubungan premanisme, lanjut dia, akan berdampak negatif.

    Ia menganggap bahwa premanisme merupakan orang-orang yang tidak ingin kerja, tetapi harus punya pendapatan yang besar.

    “Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain,” katanya.