Kementrian Lembaga: Kopassus

  • Agum Gumelar kenang Teddy Thohir bangun jaringan air bagi Kopassus

    Agum Gumelar kenang Teddy Thohir bangun jaringan air bagi Kopassus

    Jakarta (ANTARA) – Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengenang almarhum Mochamad Teddy Thohir sebagai sosok sahabat sejati yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap sesama dan kehidupan sosial di sekitarnya.

    Dalam suasana kekeluargaan di acara Hijriah Food Festival 2025 yang digelar di kawasan Masjid At-Thohir, Tapos, Depok, Minggu (29/6) malam, Agum menyampaikan kesaksiannya atas kedekatan dan kebaikan hati Teddy Thohir yang menjadi sahabatnya.

    Agum dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa mengisahkan momen kebersamaan mereka saat dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

    Dalam satu kesempatan, Teddy Thohir datang berkunjung ke rumah Agum dan dari situ keduanya berbagi cerita hingga kemudian Agum mengajak Teddy berkeliling kompleks perumahan prajurit Kopassus dengan mobil yang ia kemudikan sendiri.

    “Saya ajak beliau sore-an itu keliling Kompleks Kopassus. Saya menyetir sendiri, beliau di sebelah saya. Kompleks Kopassus, rumah prajurit,” kenang Agum.

    Dalam perjalanan itu, Teddy memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menemukan hal yang menurutnya memprihatinkan. Ia melihat bahwa keluarga para prajurit kesulitan mengakses air bersih.

    Melihat kondisi tersebut, Teddy tidak tinggal diam. Dari situ, beliau mungkin melihat ada satu yang aneh, di mana keluarga dari prajurit tersebut ketika waktu itu untuk mendapatkan air itu harus antre.

    Saat itu, beliau bertanya kepada saya, “Pak Agum, kelihatannya tadi para keluarga susah sekali mendapatkan air. Boleh tidak saya turun membantu?” kata Agum mengutip perkataan almarhum.

    Tawaran itu diterima Agum dengan rasa syukur dan penuh terima kasih. Teddy Thohir pun langsung turun tangan membantu memperbaiki dan membangun jaringan air bersih untuk keluarga prajurit Kopassus.

    Menurut Agum, bantuan itu dilakukan secara nyata dan memberikan manfaat besar yang masih dirasakan hingga kini oleh para prajurit dan keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.

    “Saya terima kasih sekali dan telah dilakukan oleh Pak Teddy Thohir sehingga sampai sekarang pun mungkin para Kopassus, para merah yang lama itu tidak akan pernah lupa,” ujar Agum dengan penuh rasa hormat.

    Ia pun menggambarkan Teddy Thohir sebagai pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, seorang sahabat sejati yang ringan tangan membantu tanpa pamrih. Tidak hanya dalam satu peristiwa itu, Agum menyebut masih banyak kenangan lain tentang kepedulian dan ketulusan almarhum.

    “Saya melihat Pak Thohir ini adalah orang yang… kalau dibilang sekarang ini, orang daun. Banyak temannya, banyak sahabatnya, dan banyak sekali kepedulian beliau kepada kehidupan,” ucapnya.

    Agum juga menyinggung keterlibatan Teddy Thohir dalam pengembangan kawasan Emeralda, tempat berdirinya Masjid At-Thohir.

    Ia menyebut bahwa berbagai pendekatan yang digunakan dalam membangun kawasan tersebut mencerminkan ketulusan dan kearifan almarhum dalam menjalin hubungan sosial dan menyelesaikan tantangan di lapangan.

    “Saya rasa itu sesuatu yang paling jelas dari Pak Teddy Thohir dan saya sangat bangga karena namanya diabadikan di masjid yang begitu megah, begitu cantik,” ujar Agum dalam penutup sambutannya.

    Masjid At-Thohir sendiri merupakan bentuk dedikasi keluarga besar Thohir untuk mengenang dan menghormati sosok almarhum yang telah meninggalkan warisan nilai, kepedulian, dan teladan hidup.

    Acara Hijriah Food Festival 2025 malam itu menjadi momentum penuh makna untuk menghidupkan kembali kenangan tentang sosok Teddy Thohir di tengah suasana kebersamaan lintas generasi.

    Dalam acara Hijriah Food Festival 2025, selain menghadirkan ragam sajian kuliner halal dari Indonesia, Timur Tengah, dan Tiongkok, pihak Yayasan Mochammad Thohir juga membagikan santunan kepada sejumlah anak yatim dari kawasan sekitar Masjid At-Thohir berdiri.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Sengketa
    antar-pemerintah daerah (Pemda) atas kepemilikan
    pulau
    terus bermunculan. Hal ini terjadi usai terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh-Sumatra Utara (Sumut).
    Keduanya memperebutkan
    Pulau
    Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
    Persoalan timbul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Alasannya, secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat dengan Sumut.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (10/6/2025).
    Persoalan kepemilikan empat pulau ini kemudian meruncing. Pemda Aceh dan warga Aceh tidak terima dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
    Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Ke-10 Jusuf Kalla bahkan angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa empat pulau itu merupakan harga diri warga Aceh.
    Perselisihan ini akhirnya diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Jenderal Kopassus itu memutuskan bahwa empat pulau tersebut milik Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Usai polemik empat pulau Aceh-Sumut, muncul selisih kepemilikan 13 pulau Trenggalek-Tulungagung.
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga merasa keberatan dengan Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa 13 pulau itu milik Pemda Tulungagung.
    Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur telah disebutkan bahwa 13 pulau itu masuk dalam wilayah administrasi Trenggalek.
    Pemprov Jawa Timur kemudian memfasilitasi pertemuan Pemkab Trenggalek dan Tulungagung untuk duduk bersama.
    Namun, perasaan itu masih buntu. Kedua pihak masih bersikeras memiliki hak kelola atas 13 pulau tersebut.
    “Sudah ditetapkan oleh Kepmendagri, artinya masih masuk wilayah Tulungagung. Kami akan bersurat lagi, meminta agar dilakukan kajian ulang,” kata Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, Senin (16/6/2025).
    Perselisihan juga muncul di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Kepulauan Riau (Kepri) menyangkut kepemilikan
    Pulau Tujuh
    .
    Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh yang akan memperjuangkan untuk mengembalikan empat pulau ke Babel.
    Mereka mempersoalkan Keputusan Mendagri Nomor 050/145/2022 dan 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau.
    Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengatakan bahwa tim tersebut akan menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk menyurati Mendagri agar merevisi keputusannya.
    Jika tidak ditanggapi, Pemda Babel akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Kita juga akan melakukan langkah hukum lainnya dengan mengajukan gugatan judicial review atas adanya konflik dua undang-undang yang saling bertentangan,” di Pangkalpinang, Sabtu (21/6/2025), dilansir dari Antara.
    Menurut Kemas, pihaknya telah melakukan dialog dengan Pemda Kepri secara langsung maupun di bawah mediasi Kemendagri. Namun, kedua pihak tidak kunjung sepakat.
    “Pada 2022 terbit Keputusan Mendagri yang memasukkan Pulau Tujuh ke Kepulauan Riau. Kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kemendagri, namun tidak pernah ditanggapi,” ujar Kemas.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya tengah mempelajari soal polemik 13 pulau di Trenggalek, Jawa Timur, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
    Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.
    “Yang pasti belajar dari
    sengketa
    4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima, di BPSDM, Kemendagri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
     
    Bima memastikan, Kemendagri tentu tidak hanya akan mendalami letak geografis 13 pulau itu tapi juga soal historisnya. 
    “Tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    GELORA.CO – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Rudi Darmoko menjadi salah satu calon kuat untuk menduduki kursi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Namanya mencuat dalam wacana skenario pengisian posisi tersebut, terutama karena rekam jejaknya sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian serta kedekatan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Skenario ketiga menurut saya adalah dipilih lulusan-lulusan terbaik dari Akpol, tapi tidak punya irisan dengan Listyo Sigit Prabowo,” kata Ginting dalam podcast bersama Inilah.com, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Ia mengatakan bahwa Rudi merupakan lulusan terbaik Akpol 1993, satu angkatan dengan beberapa perwira tinggi lain yang telah lebih dahulu menjabat Kapolda. Namun, menurutnya, karier Rudi justru mandek selama era Listyo Sigit Prabowo.

    “Karirnya saya perhatikan justru terseok-seok di era Listyo Sigit Prabowo. Dia lulusan terbaik, tapi bintang duanya ini baru di era (Presiden) Prabowo. Prabowo menaikkan dia pada bulan November 2024,” ucapnya.

    Dia juga bilang, “padahal beberapa temannya bahkan tiga sampai empat orang sudah menjadi Kapolda. Contohnya Teddy Minahasa itu, kan lulusan 1993 juga. Bahkan lulusan terbaik 1996 sudah jadi Kapolda.”

    Selain itu, ia menyebutkan bahwa Rudi memiliki irisan dengan Prabowo. Sebab, ayah Rudi merupakan pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus.

    “Apa irisannya? Dia ternyata ayahnya adalah pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus. Nah, dia ayahnya adalah bekas pelatihnya Prabowo Subianto,” katanya.

    Faktor lainnya, ayah Rudi, Letkol Inf. Purn. Jumadi juga adalah pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang mana Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo.

    “Rudi sendiri menjadi ketua organisasi pencak silat Harimau Putih atau Macan Bodas,” ujarnya.

    Dengan begitu, ia menilai bahwa proses seleksi calon Kapolri tengah diarahkan untuk memberi ruang promosi lebih lanjut bagi Rudi Darmoko.

    “Mungkin dia butuh waktu sampai digeser, dipromosikan menjadi bintang tiga baru. Jadi, harus agak sabar juga,” ujarnya.

    Ia menyebut, banyak lulusan terbaik dari Akpol dan Akademi Militer justru kurang mendapat perhatian selama pemerintahan Jokowi. “Aneh bagi saya lulusan terbaik 94, 95, 96 aja udah Kapolda. Kok dia, lulusan terbaik, enggak?” ujarnya.

    “Artinya apa? Dia memang disia-siakan oleh Listyo Sigit. Ini jadi contoh juga tidak boleh di TNI lulusan terbaik itu apalagi dia tidak punya rekor kesalahan tidak dijadikan Pangdam,” sambungnya.

    Dia pun mengkritik sistem pembinaan karier TNI dan Polisi di bawah pemerintahan Jokowi. “Ini jadi di eranya Presiden Jokowi menurut saya merit sistem pembinaan karir baik di militer maupun di polisi itu jadi amburadul, hancur lebur,” ujarnya.

    Secara terpisah, Rudi Darmoko sempat bersuara soal namanya yang digadang-gadang bakal jadi Kapolri. Secara tegas dia menyatakan tak tahu menahu soal pergantian pucuk pimpinan Polri. “Wah, kata siapa itu, saya enggak tahu tuh. Saya enggak tahu tuh,” katanya, kepada wartawan pada Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut, Rudi menjelaskan dirinya hanya menjalankan perintah pimpinan saja. “Saya hanya melaksanakan perintah pimpinan. Itu urusan pimpinan,” ucap dia.

  • Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    nampaknya bertekad menuntaskan pembangunan
    tanggul laut
    raksasa (
    giant sea wall
    ) setelah direncanakan sejak 30 tahun lalu di era Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Tekad ini ditekankannya dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Ia menganggap, tanggul laut adalah infrastruktur vital yang perlu diselesaikan.
    Setidaknya, pembangunan harus dimulai di eranya, meski nanti bukan dirinya yang meresmikan karena pembangunannya membutuhkan waktu puluhan tahun.
    “Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita. Merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah
    giant sea wall
    , tanggul laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dalam sambutannya, Kamis.
    Pembangunan tanggul laut
    raksasa di Pantai Utara Jawa sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1995 di era Presiden Soeharto.
    Pembangunannya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah di pantai utara Jawa.
    Sejak saat itu, konsultan lokal dan internasional, termasuk firma Belanda, sudah menyusun rencana awal dan masterplan.
    Namun, hingga kini, implementasinya tidak pernah berjalan.
    Prabowo ingin
    pembangunan tanggul laut
    raksasa ini tidak lagi ditunda-tunda, menyusul ancaman yang mengadang di depan.
    “Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan. Sejak tahun 95.
    Thirty years ago
    , kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi, kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara menekankan akan mengerjakan proyek tersebut sesegera mungkin.
    “Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” beber dia.
     
    Karena proyek besar, Prabowo menghitung pembangunannya membutuhkan dana senilai 80 miliar dollar AS.
    Pendanaan itu juga menghitung panjang tanggul laut yang tidak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur.
    “Perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dollar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15-20 tahun,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menekankan, lamanya pembangunan karena jaraknya yang sangat panjang tidak perlu dipermasalahkan.
    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu,” ujar dia.
    Besarnya dana pengerjaan membuat Prabowo berpikir menerapkan sistem urunan atau patungan.
    Ia meminta Pemerintah Provinsi
    DKI Jakarta
    untuk urunan, menanggung biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.
    Pembangunan tanggul laut untuk wilayah Teluk Jakarta itu menurut perkiraannya memakan biaya 8-10 miliar dollar AS, dari total kebutuhan 80 miliar dollar AS.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun sudah berjanji mendukung proyek ini lantaran memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar.
    “Kalau 8 sampai 10 miliar dollar (AS) saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu (Gubernur DKI Jakarta) beberapa hari yang lalu dan sudah kirim utusan, tanya gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’ Alhamdulillah,” beber Prabowo.
    Tidak hanya pemerintah provinsi, ia mengingatkan pemerintah pusat untuk ikut urunan.
    Begitu pun mengajak investor asing dari China, Jepang, hingga Eropa berinvestasi di proyek besar tersebut.
    “Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan,” ujar Prabowo.
     
    Untuk mengerjakan tekadnya, Kepala Negara menyatakan akan membuat Badan Otorita
    Tanggul Laut
    Pantai Utara Jawa dalam waktu dekat.
    Namun, pihaknya masih mencari singkatan yang tepat untuk badan otorita itu agar lebih dikenal publik.
    “Dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan. Jadi, kita lagi cari singkatan yang enak. Badan Otoritas, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ, kalau disingkat gimana tuh?” seloroh Prabowo.
    Kendala pembangunan tanggul laut tidak banyak berubah, yakni terdapat pada tingginya biaya.
    Studi awal memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp 90 triliun.
    Perhitungan lebih besar memproyeksikan totalnya mencapai antara 40 miliar dollar AS hingga 60 miliar dollar AS.
    Biaya super besar seperti itu menyulitkan dalam hal pendanaan dan prioritas anggaran.
    Kendala lainnya, terdapat hambatan teknik dan lingkungan.
    Rencana induk memang sudah dibuat, tapi tantangan teknis dan analisis dampak lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dampak sosial bagi nelayan, masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian.
    Kemudian, kurangnya
    political will
    . Proyek ini sebelumnya tidak pernah menjadi agenda prioritas nasional.
    Pergantian pemimpin mengubah fokus dan anggaran, sehingga membuat momentum hilang.
     
    Tanggul laut
    raksasa menjadi atensi Prabowo sejak lama karena melihat langsung polemik yang terjadi.
    Dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014.
    Dari kunjungan itu, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.
    “Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya,” tuturnya pada 2023 lalu.
    Masalah tanggul laut ini juga terus dia soroti saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
    Mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan
    Giant Sea Wall
    .
    Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.
    “Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan
    Giant Sea Wall
    untuk selamatkan bangsa Indonesia,” ucap dia.
    Saat menduduki kursi presiden, Prabowo sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas masalah tanggul laut.
    Pada awal tahun ini, ia memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Setelah bertemu Prabowo, AHY menyatakan, tanggul laut raksasa menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.
    Pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunan tanggul laut raksasa, namun tidak serta merta harus diburu-buru.
     
    Sebab, proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua
    stakeholders
    .
    “Ini (tanggul laut) yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi, kita juga tidak boleh terburu-buru,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    AHY akan lebih dulu mempelajari proyek tanggul laut, mengingat uji kelayakan (
    feasibility study
    ) terakhir dilakukan pada tahun 2020.
    Pendanaan pun harus dipetakan, salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan untuk proyek itu.
    Menurut AHY, uji kelayakan yang sudah hampir lima tahun itu perlu dicek dan ditinjau ulang.
    Salah satunya untuk memastikan apakah uji kelayakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi proyek.
    Proyek ini harus berkelanjutan, bisa memitigasi terjadinya banjir rob demi keselamatan masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir pantai utara Jakarta.
    “Bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh, artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jenderal TNI – Polri baik yang masih aktif maupun sudah pensiun mengisi jajaran direksi dan komisaris di BUMN tambang. Penunjukan para purnawirawan dan jenderal aktif itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, BUMN tambang yang telah selesai melakukan RUPS antara lain, MIND ID (holding), PT Bukit Asam Tbk. (PT BA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Timah Tbk. (TINS).

    Adapun, di tubuh MIND ID, tercatat ada tambahan sebanyak dua orang berlatarbelakang jenderal Polri. Mereka mengisi jabatan di jajaran direksi dan komisaris. Keduanya yakni Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol M Fadil Imran. Irjen Firman adalah mantan Kepala Korlantas Polri. Dia putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan pensiun pada tahun 2023 lalu. 

    RUPS Mind ID yang berlangsung pada Selasa lalu menetapkan Irjen Firman sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE Mind ID. 

    Selain Irjen Firman, ada sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Fadil adalah polisi aktif yang menjabat sebagai Kepala Baharkam Polri. RUPS Mind ID menetapkan Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) dan Kapolda Metro Jaya itu sebagai komisaris.

    Masuknya Irjen Firman dan Irjen Fadil, menambah jajaran pejabat dari TNI-Polri di tubuh MIND ID. Sekadar gambaran Direktur Utama MIND ID adalah pensiunan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Dia adalah Maroef Sjamsoeddin.

    Maroef merupakan adik dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain Maroef, ada sosok Nugroho Widyotomo yang merupakan pensiunan jenderal pasukan khusus TNI AD, Kopassus.

    Adapun, pensiunan tentara dan polisi juga masuk di BUMN tambang lainnya. Dalah satunya adalah sosok Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan yang ditunjuk oleh pemegang saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan posisi Irwandy Arif.

    Bambang merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kasad pada 2021, dan pada tahun yang sama ditugaskan sebagai Panglima Kodam XVI/Pattimura. Pada 2021-2023, Bambang tercatat menempati posisi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

    Sementara itu di PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ada sosok Rudi Sufahriadi yang ditunjuk sebagai komisaris. Rudi adalah pensiunan polisi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Jawa Barat.

    Pensiunan jenderal TNI juga tercatat masuk dalam struktur PT Timah Tbk. Ada Restu Widiantoro sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Restu Widiyantoro tercatat sebagai purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Kolonel Infanteri. Restu lulus dari Akademi Militer pada 1987, meraih gelar Diploma S2 dari King’s College London pada 1997 dan Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Selain Restu ada pula sosok Agus Rohman. Dia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Pernah menjabat sebagai pangkostrad.

    RUPS Pertamina

    Selain di Holding Tambang, perubahan struktur direksi dan komisaris juga terjadi di Pertamina. Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Adapun BUMN migas itu sejatinya telah lama menempatkan pensiunan polisi dan TNI di jajaran komisaris. Mereka antara lain Mochammad Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya,  mantan Kapolda Jateng dan Kakorlantas Polri Condro Kirono, dan mantan Komandan Paspampres era Jokowi, Bambang Suswantono.

    Respons Polri

    Sementara itu, Mabes Polri merespons kabar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Fadil Imran menjadi komisaris MIND ID.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

    “Nanti kami cek dulu ya,” ujarnya di kompleks Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, jenderal polisi bintang dua ini juga mengaku harus mengecek aturan anggota korps Bhayangkara aktif masuk dalam jajaran atau petinggi perusahaan.

    “Nanti kita cek. Kita cek dengan aturannya nanti,” pungkasnya.

  • Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti masalah korupsi di Indonesia. Prabowo geram karena masih banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum. 

    Prabowo meminta kepada para hakim baru di Mahkamah Agung, agar tidak mudah goyah dalam mengadili perkara.

    “Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos,” kata Prabowo dalam pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam acara ini. Mereka hanya tersenyum mendengar ucapan dari Prabowo ini.

    Eks Danjen Kopassus itu lantas mengungkapkan rasa mirisnya atas situasi tersebut. Menurutnya, perlu hakim yang penuh integritas yang tidak buta akan materi.

    “Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan tidak bisa dibeli,” tuturnya.

    Selain itu, untuk meningkatkan integritas hakim, Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji para hakim. 

    “Rakyat Indonesia sangat bergantung sama hakim, dan saya sebagai mandataris saya sadar itu dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya. Saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan, kenaikan gaji paling tinggi diberikan kepada hakim junior. Ia bilang, kenaikan gaji hakim junior naik 280 persen.

    “Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ujarnya.

    “Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling awal,” tutur dia.

  • Deretan Jenderal TNI-Polri di MIND ID, Komjen Fadil Imran Jabat Komisaris

    Deretan Jenderal TNI-Polri di MIND ID, Komjen Fadil Imran Jabat Komisaris

    Bisnis.com, JAKARTA —BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID menyetujui perubahan susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

    Menariknya, dari nama yang beredar belakangan, ada dua nama pejabat berlatarbelakang Polri dan jenderal kopassus yang masuk dalam struktur direksi dan komisaris MIND ID. Mereka antara lain, Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol Muhammad Fadil Irman.

    Firman Santyabudi adalah putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri. Firman pensiun pada tahun 2023.

    Sementara itu, Komjen M. Fadil Imran saat ini menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Fadil sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Timur. Dia ditunjuk sebagai komisaris menggantikan Agung Setya yang juga berlatarbelakang polisi.

    Nama Komjen Fadil dan Irjen Firman menambah daftar pejabat Polri dalam struktur direksi dan komisaris MIND ID. 

    Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, pemegang saham memutuskan untuk mengganti tiga direktur serta menambah tiga kursi jabatan baru dalam jajaran direksi.

    Secara rinci, Aditya Kusumo ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Investasi, menggantikan Akhmad Fazri. Sementara itu, Kuswantoro Pranabudi dipercaya menjabat sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, menggantikan Dilo Seno Widagdo. Adapun posisi Direktur Manajemen Risiko dan HSE kini diisi oleh Firman Santyabudi, menggantikan Nur Hidayat Udin.

    Selain penggantian, RUPST juga memutuskan penambahan tiga posisi baru dalam struktur direksi. Tedy Badrujaman diangkat sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, sementara Pambudi Sunarsihanto menjabat sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management. Terakhir, Budi Santoso ditunjuk menjadi Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral.

    “RUPS sepakat untuk mengangkat nama-nama tersebut sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Dalam susunan pengurus yang baru ini, Direktur Utama MIND ID masih dijabat oleh Maroef Sjamsoeddin, sedangkan posisi Wakil Direktur Utama tetap dipegang oleh Dany Amrul Ichdan.

    Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris MIND ID:

    Direksi MIND ID

    Direktur Utama: Maroef Sjamsoeddin (TNI)
    Wakil Direktur Utama: Dany Amrul Ichdan
    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha: Kuswantoro Pranabudi
    Direktur Keuangan dan Investasi: Aditya Kusumo
    Direktur Manajemen Risiko dan HSE: Firman Santyabudi (Polri)
    Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral: Budi Santoso
    Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral: Tedy Badrujaman
    Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management: Pambudi Sunarsihanto

    Komisaris MIND ID

    Komisaris Utama/Independen : Fuad Bawazier
    Komisaris : Muhammad Fadil Imran (Polri)
    Komisaris Independen : Carmelia Hartoto
    Komisaris Independen : Nugroho Widyotomo (TNI)
    Komisaris : Astera Primanto Bhakti
    Komisaris : Grace Natalie
    Komisaris : Tri Winarno

  • TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence

    TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence

    TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    TNI Angkatan Darat
    (AD) akan menampilkan berbagai inovasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dari satuan-satuan di jajaran TNI AD dalam ajang
    Indo Defence 2024
    yang berlangsung pada 11-14 Juni 2025 di JI Expo Kemayoran, Jakarta.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, pihaknya hadir dengan dua blok pameran, dalam dan luar ruangan, yang masing-masing memamerkan produk
    teknologi militer
    dan nonmiliter yang mendukung tugas-tugas AD di medan tempur maupun operasi selain perang.
    “Produk-produk ini merupakan hasil litbang dan inovasi dari satuan TNI AD, seperti dari Bengkel Pusat Peralatan dan pusat-pusat kesenjataan. Seluruhnya sudah tersertifikasi dan tengah dalam tahapan uji coba untuk menuju produksi massal,” kata Wahyu di sela pameran Indo Defence 2024, Rabu (11/6/2025).
    Beberapa alat yang dipamerkan antara lain Rifle Perimeter Management System, hasil litbang dari Pusat Kesenjataan Infanteri yang mampu mendeteksi arah dan lokasi tembakan musuh secara presisi.
    Ada pula aplikasi simulasi holometrik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh Pusat Simulasi Pertempuran.
    Alat ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan cepat oleh komandan satuan dalam kondisi operasi militer.
    Simulasi ini mempertimbangkan berbagai variabel seperti kondisi medan, cuaca, dan pergerakan musuh sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih tepat.
    TNI AD juga memperkenalkan Integrated Personal Protection (IPP) set dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang dirancang khusus untuk operasi di wilayah gunung dan hutan dengan elevasi tinggi.
    Selain itu, turut diperkenalkan sistem translasi operasional untuk main battle tank Leopard, yang mampu menerjemahkan petunjuk teknis berbahasa Jerman ke dalam Bahasa Indonesia.
    Aplikasi ini juga dapat mendiagnosis kerusakan sistem secara cepat.
    “Dengan sistem ini, prajurit bisa dengan cepat memahami dan merespons perintah operasional, termasuk dalam kondisi tempur aktif,” ujar Wahyu.
    Di zona luar ruangan, TNI AD memamerkan senjata anti-
    drone
    berbasis
    guided art missile
    yang dikembangkan oleh Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).
    Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan melumpuhkan ancaman
    drone
    di sekitar obyek vital.
    Sementara, Pusat Kesenjataan Artileri Medan memamerkan sistem peninjauan berbasis pesawat tanpa awak (UAV) yang ditujukan untuk menggantikan fungsi peninjau depan dalam proses tembakan artileri.
    “Dengan hasil litbang ini tentu kita bisa meminimalisir penggunaan peninjau depan dari personel, di mana risiko peninjau depan ini itu sangat besar,” kata Wahyu.
    “Ada risiko berkaitan dengan medan yang harus dia lalui, lalu yang kedua ada risiko berkaitan dengan pos-pos depan musuh yang mungkin bisa menemukan, menangkap peninjau depan kita sebelum dia mengambil posisi dan menginformasikan kepada tim penembakan tentang data-data yang diperlukan,” ujar dia menjelaskan.
    TNI AD juga menampilkan inovasi untuk mendukung program pembangunan nasional, seperti ponton pembersih perairan untuk membersihkan gulma di danau-danau.
    Perahu ini telah digunakan di Danau Toba dan Danau Tondano, dengan hasil pembersihan mencapai 30 persen dan 16 persen dari luas gulma air.
    Pembersihan ini dilengkapi dengan conveyor darat dan insinerator ramah lingkungan untuk membakar gulma hasil pengangkutan.
    Ada pula pompa hidram, bagian dari program unggulan TNI AD “Manunggal Air”, yang berfungsi memompa air dari sumber rendah ke lahan-lahan pertanian terpencil untuk mendukung ketahanan pangan.
    “Saya sampaikan di sini bahwa seluruh produk alat yang kita tampilkan pada kesempatan Indo Defence ini menunjukkan bahwa TNI AD itu tidak hanya kuat di medan tempur,” ujar Wahyu.
    “Tapi kita juga mencoba untuk terus berinovasi dan kita mencoba untuk adaptif dan solutif berkaitan dengan hal-hal teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas kita maupun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program pembangunan nasional maupun mengatasi kesusahan masyarakat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangsa Tak Investasi Pertahanan Biasanya Jadi Bangsa Budak

    Bangsa Tak Investasi Pertahanan Biasanya Jadi Bangsa Budak

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bicara keselamatan suatu bangsa dijamin dari sistem pertahanan. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi suatu negara untuk terus mengikuti perkembangan sistem pertahanan.

    Hal itu diungkap Prabowo saat membuka acara Indonesia Defence 2025 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025). Prabowo mengatakan pameran ini memberikan kesempatan industri pertahanan dalam negeri untuk terus mengembangkan alutsista dengan saling bekerja sama antarnegara.

    “Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri. Industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan,” ujar Prabowo.

    “Dan tentunya generasi muda RI. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan,” lanjut Prabowo.

    Prabowo bicara pentingnya suatu negara untuk mengikuti perkembangan sistem pertahanan meski tak ada perang. Mantan Danjen Kopassus itu lantas mengatakan tak ada bangsa waras yang menghendaki perang, karena itu hal yang destruktif.

    “Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran,” ujarnya.

    “Tapi, sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan Indonesia telah mengalami sejarah panjang terkait hal tersebut. Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen untuk menjaga sistem pertahanan ke depan demi terjaganya kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat.

    “Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan terhadap kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Diduduki dan rakyat kita masyarakat kita budaya kita, politik kita dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil,” lanjutnya.

    (eva/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bogor jadi tuan rumah simulasi latihan gabungan TNI dan militer AS

    Bogor jadi tuan rumah simulasi latihan gabungan TNI dan militer AS

    “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional sekaligus mempererat kerja sama internasional,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh pelaksanaan simulasi latihan gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan US PAT-SOFLE (Special Operations Forces Liaison Element) yang digelar di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Military to Military Connection (MtMC) yang bertujuan memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan operasi militer bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan keamanan global.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor sebagai lokasi latihan. Ia menyebut, latihan ini menjadi bentuk nyata kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan dan keamanan.

    “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional sekaligus mempererat kerja sama internasional,” ujar Rudy.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam simulasi latihan gabungan antara TNI Angkatan Darat dan US PAT-SOFLE (Special Operations Forces Liaison Element) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/6/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

    Ia juga membagikan kisah kedekatannya dengan dunia militer, mengingat dirinya berasal dari keluarga prajurit. Ayahnya merupakan anggota pasukan komando yang berdinas sejak 1980 hingga pensiun pada 2015. Rudy juga menghabiskan masa mudanya di lingkungan Kopassus.

    “Meski saya lahir dan besar di Solo, sejak tahun 2009 saya tinggal di Bogor dan menjadi bagian dari pembangunan daerah ini,” katanya.

    Rudy menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur pertahanan, demi kemajuan Kabupaten Bogor.

    “Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya terbuka dan selalu siap menyambut siapa pun yang ingin bersinergi membangun Bogor,” katanya.

    Latihan gabungan ini diikuti sejumlah personel dari TNI AD dan militer AS, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan taktik operasi bersama di medan tugas.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.