Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KONI

  • Mbak Wali Dianugerahi Bunda Olahraga Masyarakat, Serukan Olahraga Jadi Gaya Hidup Warga Kota Kediri

    Mbak Wali Dianugerahi Bunda Olahraga Masyarakat, Serukan Olahraga Jadi Gaya Hidup Warga Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Vinanda Prameswati dianugerahi Bunda Olahraga Masyarakat Kota Kediri oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Penganugerahan dilakukan dalam acara Festival Olahraga Masyarakat Car Free Day, Minggu (12/10/2025) di Sepanjang Jalan Basuki Rahmat.

    Kegiatan ini diikuti 24 induk organisasi olahraga (Inorga). Mbak Wali juga mengikuti Senam Masal Flashmob Kediri Selalu Dihati.

    “Saya bersyukur pagi hari ini mendapat penganugerahan sebagai Bunda Olahraga Masyarakat. Pastinya penganugerahan ini bukan untuk saya pribadi tetapi untuk masyarakat Kota Kediri. Karena selama ini saya melihat masyarakat Kota Kediri kompak dan gotong-royong memajukan olahraga yang ada di Kota Kediri,” ujarnya.

    Mbak Wali mengapresiasi seluruh masyarakat yang mengikuti Festival Olahraga Masyarakat. Bahkan mulai dari anak-anak hingga dewasa semua berolahraga bersama. Festival ini tidak hanya dilakukan tahun ini, rencana setiap tahun akan dilakukan. Harapannya festival ini menjadi momentum masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.

    “Saya ingin masyarakat Kota Kediri membiasakan untuk berolahraga. Semua bisa dimulai di rumah mungkin dengan senam bersama atau lari pagi bersama. Saya percaya olahraga ini selain membuat tubuh sehat juga mengurangi stres,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menjelaskan olahraga menjadi salah satu indikator usia harapan hidup. Dimana hal ini berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Ketika masyarakat aktif berolahraga, maka tubuh akan sehat. Apabila masyarakat sehat maka akan lebih produktif dan mudah beraktivitas sehari-sehari.

    Tentu ini juga berpengaruh pada kemajuan kota. “Semakin banyak yang sehat maka semakin banyak yang produktif dan kota ini bisa menjadi kota yang maju. Semoga olahraga bisa menjadi budaya di masyarakat Kota Kediri,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini Mbak Wali meninjau satu per satu Inorga yang tampil di Festival Olahraga Masyarakat. Mbak Wali juga menyerahkan pecut kepada instruktur senam. Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua KORMI Kota Kediri Abdian Asgi, Ketua KONI Eko Agus, Kepala OPD terkait, jajaran KORMI, seluruh pengurus induk olahraga dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Rudianto Ingin Bawa Sepak Takraw Indonesia Bersaing di Level Dunia

    Rudianto Ingin Bawa Sepak Takraw Indonesia Bersaing di Level Dunia

     

    JAKARTA – Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Provinsi Riau, Rudianto Manurung, berhasrat membawa sepak takraw Indonesia bersaing di panggung-panggung internasional.

    Rudianto, yang terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin PSTI Riau periode 2025-2029, mendapat banyak dukungan dari pengurus daerah untuk naik ke level nasional dalam musyawarah nasional PB PSTI bulan depan.

    Dia mengatakan bahwa visinya sederaha saja, saat dipercaya memimpin PSTI nasional, yakni berusaha memperkuat pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dengan sistem meritokrasi, menggandeng sponsor jangka panjang, dan memastikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

    “Sepak takraw bukan olahraga kecil. Ini warisan budaya yang bisa jadi kebanggaan bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima VOI.

    Dia menegaskan, olahraga Melayu itu bukan sekadar soal medali, tetapi soal harga diri. Ia melanjutkan, Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu asal tradisi takraw, sudah seharusnya tak hanya menjadi penonton di arena dunia.

    Ia  bertekad membawa sepak takraw Indonesia menjuarai Kejuaraan Dunia ISTAF yang digelar empat tahun sekali serta King’s Cup, turnamen tahunan paling bergengsi di bawah Federasi Sepaktakraw Internasional.

    “Kalau anak-anak Riau bisa juara di Asia Tenggara maka anak-anak Indonesia bisa juara dunia,” ujar dia.

    Ketika Rudianto pertama kali menjabat sebagai Ketua PSTI Riau pada 2021, organisasi itu dalam kondisi nyaris mati suri. Kepengurusan lama vakum, turnamen sepi, dan atlet kehilangan arah.

    Ia lalu berkeliling ke berbagai kabupaten seperti Rokan Hulu, Bengkalis, dan Indragiri Hilir untuk membangkitkan kembali semangat pelatih dan pemain.

    Dua tahun kemudian, Riau menjadi salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak bagi tim nasional sepak takraw Indonesia.

    Dari tanah Melayu ini lahir nama-nama seperti Muhammad Hafiz dan Wan Annisa, yang menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu di SEA Games 2023 di Kamboja.

    “Anak-anak Riau bisa bersaing di level Asia Tenggara karena mereka hasil kerja keras pembinaan yang kami tanam sejak awal,” ujarnya.

    Pada masa kepemimpinannya, ia memprioritaskan pembinaan berjenjang. Ia memperbanyak kompetisi lokal, membuka pelatihan usia dini, serta menggandeng KONI serta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat infrastruktur.

     

  • PON Bela Diri Kudus 2025 Resmi Dibuka, Suguhkan Pertunjukan Spektakuler Penuh Budaya Regional 11 Oktober 2025

    PON Bela Diri Kudus 2025 Resmi Dibuka, Suguhkan Pertunjukan Spektakuler Penuh Budaya Regional 11 Oktober 2025

    PON Bela Diri Kudus 2025 Resmi Dibuka, Suguhkan Pertunjukan Spektakuler Penuh Budaya
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Sebuah tonggak sejarah baru tercipta di Kota Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, dengan resmi dibuka.
    Ajang olahraga bela diri skala nasional ini untuk pertama kalinya diselenggarakan secara mandiri dan mempertandingkan sepuluh cabang olahraga bela diri murni.
    Seremoni pembukaan yang digelar di dua lokasi—Djarum Arena Kaliputu dan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus—berlangsung megah, meriah, dan sarat nilai budaya.
    Acara ini dihadiri tokoh penting nasional seperti Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, dan Deputi II Kemenpora Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta.
    Di Djarum Arena, kemeriahan acara dibuka secara khidmat, kemudian berubah spektakuler saat dua pesilat internasional Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman menampilkan aksi silat yang memukau.
    Aksi mereka memadukan gerak indah, ketangkasan luar biasa, dan filosofi mendalam khas seni bela diri silat yang menghipnotis penonton.
    Ketua Panitia PON Bela Diri Kudus 2025, Ryan Gozali, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas antusiasme dari seluruh kontingen yang berjumlah sekitar 2.645 atlet dari 38 KONI Provinsi di Indonesia.
    “Sebagai tuan rumah PON Bela Diri yang perdana dan bersejarah, kami merancang pesta pembukaan ini dengan berbagai konsep dan pertunjukan istimewa. Tujuannya bukan sekadar menghadirkan hiburan bagi penonton, tetapi juga menjadi sumber motivasi dan pemantik semangat bagi para atlet untuk menampilkan performa terbaik mereka di arena PON Bela Diri Kudus 2025,” jelas Ryan.
    Usai seremoni resmi, defile kontingen atlet dari setiap cabor dilakukan dengan berjalan kaki dari Djarum Arena menuju Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.
    Setibanya di alun-alun, mereka disambut oleh Tari Kretek, tarian tradisional khas Kudus yang dibawakan oleh ratusan penari perempuan. Penampilan ini memukau ribuan warga yang memadati pusat kota.
    Acara berlanjut dengan pertunjukan bela diri dari berbagai cabor dan ditutup dengan kembang api dan pertunjukan musik di panggung utama alun-alun, menghadirkan suasana penuh kemeriahan dan semangat kebangsaan.
    Ketua KONI Pusat, Marciano Norman, menyatakan bahwa penyelenggaraan PON Bela Diri Kudus 2025 memiliki peran strategis sebagai ajang kompetisi untuk cabor-cabor bela diri non-Olimpiade yang mulai 2028 tidak akan lagi dipertandingkan dalam PON reguler.
    “Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menyukseskan PON Bela Diri perdana ini, baik dari unsur pemerintah hingga swasta dan sponsor,” katanya.
    “Dengan semangat sportivitas, profesionalisme, dan kebersamaan, kami berharap PON Bela Diri Kudus 2025 tidak hanya melahirkan juara-juara baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga bela diri di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kehadiran ajang multi-event nasional ini juga kami harapkan dapat memberikan efek domino bagi promosi daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar,” tambah Marciano.
    Djarum Arena Kaliputu akan menjadi pusat pertandingan PON Bela Diri Kudus 2025 yang berlangsung pada 12–26 Oktober 2025.
    Lokasi ini dibagi menjadi empat zona: Arena 1 dan Arena 4 untuk pemanasan dan latihan, serta Arena 2 dan Arena 3 sebagai venue utama pertandingan. Cabang olahraga Taekwondo dan Judo akan menjadi pembuka pada Minggu (12/10), disusul oleh cabang Gulat pada Senin (13/10).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Munas XII Perwosi Tetapkan Tri Tito Karnavian Jadi Ketum Periode 2025-2029

    Munas XII Perwosi Tetapkan Tri Tito Karnavian Jadi Ketum Periode 2025-2029

    Jakarta –

    Tri Tito Karnavian kembali terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) melalui Musyawarah Nasional (Munas) XII Perwosi Tahun 2025. Tri terpilih dengan dukungan penuh dari 32 perwakilan Perwosi tingkat provinsi, dan akan memimpin organisasi untuk periode 2025-2029. Ini menjadi periode ketiganya menjabat sebagai Ketua Umum Perwosi.

    Tri mengungkapkan terpilihnya kembali sebagai ketum merupakan tantangan tersendiri, mengingat Perwosi telah berusia 58 tahun. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan warisan para pendiri agar Perwosi tetap menjadi organisasi yang berperan aktif dalam mendukung kemajuan olahraga di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa perempuan, ibu-ibu ya khususnya, adalah manager di rumah tangga yang menentukan bagaimana putra-putrinya, keluarganya menjadi sehat. Salah satu cara sehat yaitu selain makan bergizi, pasti dengan olahraga,” kata Tri, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Tri menambahkan secara umum budaya masyarakat saat ini belum menanamkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Orang tua lebih sering mengajak anak beraktivitas rekreatif, seperti jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di perkotaan, dibanding berolahraga.

    Hal ini berbeda dengan negara-negara maju, di mana olahraga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan pribadi sejak kecil. Di Indonesia, kebiasaan tersebut dapat mulai dibangun ketika para ibu memahami pentingnya olahraga bagi keluarga.

    “Tapi, untuk ibu-ibu yang mungkin menengah ke bawah, olahraga mungkin hanya sebagai kebutuhan yang tidak utama,” sambungnya.

    Tri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membudayakan olahraga. Apalagi, Tri menilai meningkatnya penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan hipertensi yang kini banyak dialami usia muda menjadi peringatan penting akan gaya hidup tidak sehat.

    Kondisi ini berkaitan erat dengan pola makan tinggi kalori, lemak, serta rendah gizi, yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Oleh karena itu, Tri mendorong seluruh anggota Perwosi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

    Upaya ini sejalan dengan tema Munas XII Perwosi Tahun 2025, ‘Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’. Tri menjelaskan sebagai organisasi perempuan, Perwosi memegang mandat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga dan kesehatan.

    Keduanya merupakan investasi besar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Apalagi, olahraga juga menjadi bagian dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Tri mengapresiasi kehadiran 32 pengurus provinsi secara langsung. Hal ini mencerminkan upaya dan semangat nyata Perwosi dalam membangun gerakan olahraga secara nasional. Tri juga mengapresiasi para pengurus baru dari Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan.

    “Mudah-mudahan di daerah-daerah juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam satu tahun sekali, sifatnya lebih besar, sehingga kegiatan Perwosi ini dikenal masyarakat, dan juga upaya-upaya kita dalam mengampanyekan hidup sehat bisa tercapai,” ucap Tri.

    Selanjutnya, Tri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang selama ini menjadi mitra strategis Perwosi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong kemajuan organisasi dan pengembangan olahraga nasional.

    “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada KONI yang mudah-mudahan akan terus bekerja sama selama kami menjadi pengurus Perwosi,” kata Tri.

    Sebagai informasi, Munas XII Perwosi Tahun 2025 turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Lukman Djajadikusuma, Ketua Panitia Munas XII Perwosi Dini Rahmi, serta para Ketua Perwosi Provinsi beserta seluruh jajaran.

    (anl/ega)

  • KONI DKI edukasi pengurus cabor regulasi perpindahan atlet

    KONI DKI edukasi pengurus cabor regulasi perpindahan atlet

    Jakarta (ANTARA) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta mengedukasi Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (cabor) di daerah setempat terkait regulasi perpindahan atlet antardaerah sesuai dengan membedah Surat Keputusan (SK) KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Mutasi Atlet.

    “Kegiatan ini digelar untuk membuka wawasan para insan olahraga di Ibu Kota tentang pentingnya memahami aturan mutasi atlet,” kata Ketua Umum KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid saat membuka diskusi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, jika mutasi tidak dijalankan sesuai aturan, dampaknya bisa langsung ke atlet.

    “Jadi, kami ingin semua cabang olahraga paham dan tertib aturan,” kata dia.

    Ia menegaskan, kegiatan diskusi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret KONI DKI dalam menegakkan aturan dan membangun sistem keolahragaan yang tertib.

    Dirinya menambahkan KONI DKI Jakarta rutin melakukan diskusi dengan pengurus cabang olahraga setiap tahun dengan tema berbeda dan pada tahun ini, fokus pada mutasi atlet

    “Ini momentum untuk menegakkan hukum sekaligus melakukan transformasi tata kelola olahraga ke depan,” kata dia.

    Dirinya mencontohkan ketidakjelasan mutasi pernah berdampak pada tim futsal DKI di PON Jawa Barat tahun 2016.

    Menurut dia, pada saat babak kualifikasi, lima atlet tidak dapat dimainkan karena masalah administrasi mutasi.

    “Masalah seperti itu jangan sampai terulang. Semua pelatih harus mengawal atlet, termasuk saat proses rekrutmen dan pendaftaran pertandingan,” kata dia.

    Sementara Ketua Panitia Diskusi Panel RBJ Bangkit menjelaskan kegiatan ini diikuti Pengurus Provinsi (Pengprov) dari seluruh cabang olahraga (cabor) anggota KONI DKI.

    Pihaknya ingin semua insan olahraga paham proses mutasi atlet sesuai SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 dan jika aturan dijalankan dengan baik, atlet bisa fokus dan tenang bertanding.

    Ia menambahkan pemahaman soal mutasi atlet penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

    “Mutasi yang benar bikin semua pihak nyaman dan atlet tenang, cabor juga aman,” katanya.

    Sementara Kepala Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat, Dr Widodo Sigit Pudjianto menekankan, pentingnya sosialisasi SK Mutasi dilakukan lebih masif agar tidak muncul konflik di lapangan.

    “Kalau mutasi tidak tertib, bisa menimbulkan keributan dan merugikan banyak pihak, terutama atlet,” ujarnya.

    Ia menjelaskan SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 diterbitkan untuk menata administrasi mutasi atlet secara nasional. Proses mutasi harus disampaikan oleh pengurus besar (PB) atau pengurus pusat (PP) cabang olahraga dua tahun sebelum pelaksanaan PON.

    Menurut dia, syarat pindahan boleh dilakukan asalkan memenuhi ketentuan.

    “Kalau surat tidak dijawab dalam waktu sepuluh hari, maka bisa dianggap sah,” kata dia

    Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik serobot-menyerobot atlet antar daerah yang biasanya ramai terjadi jelang Pekan Olahraga Nasional (PON).

    “Banyak sengketa PON muncul karena persoalan mutasi. Yang dirugikan akhirnya atlet. Jadi, jangan biarkan hal itu terulang,” kata dia.

    Sementara pakar hukum dan penggiat olahraga Umar Husin menambahkan mutasi atlet yang berkeadilan bukanlah sekadar persoalan administrasi, melainkan refleksi dari komitmen terhadap hak asasi, etika olahraga dan tata kelola yang baik.

    “Reformasi sistem mutasi haruslah berorientasi pada perlindungan atlet sebagai manusia dan profesional serta memperkuat ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PON Bela Diri 2025 Diikuti oleh 2.656 Atlet

    PON Bela Diri 2025 Diikuti oleh 2.656 Atlet

    JAKARTA – Total ada sebanyak 2.656 atlet yang berasal dari 38 KONI Provinsi dipastikan ikut ambil bagian dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri Kudus 2025 bulan ini.

    Acara yang dihelat oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bekerja sama dengan Bakti Olahraga Djarum Foundation itu akan berlangsung pada 11-26 Oktober 2025.

    Ketua Panitia PON Bela Diri Kudus 2025, Ryan Gozali, mengatakan bahwa PON Bela Diri di Kudus akan menjadi sejarah baru bagi dunia olahraga di Indonesia.

    “Kota Kudus mendapatkan kehormatan menjadi panggung prestasi para atlet bela diri terbaik dari seluruh provinsi, maka tentu kami berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Ryan.

    Kejuaraan ini akan melombakan 10 cabang olahraga (cabor) bela diri murni, yakni karate, tarung derajat, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, gulat, judo, sambo, wushu, dan shorinji kempo.

    Djarum Arena 2 dan 3 di Kaliputu akan menjadi pusat arena pertandingan. Adapun alun-alun Simpang Tujuh Kudus disiapkan sebagai venue aktivitas untuk menampung animo masyarakat dan pencinta olahraga yang ingin memberikan dukungannya.

    Dua lokasi tersebut sekaligus juga menjadi tempat pelaksanaan opening ceremony (upacara pembukaan) yang akan berlangsung pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

    “Kami juga memastikan kesiapan venue pertandingan yang memadai dengan berbagai perangkat dan fasilitas pendukungnya karena dari sinilah nantinya akan lahir juara-juara baru cabor bela diri,” ujar Ryan.

    Suasana kemeriahan akan dimulai tepat sepekan sebelumnya, melalui sebuah launching event dengan membentangkan sebuah tifo raksasa berukuran 50 x 25 meter di Alun-alun Simpang Tujuh.

    Tifo yang didesain oleh seniman lokal Kudus itu melambangkan spirit masa depan Indonesia gemilang melalui prestasi bela diri.

    Selama lima hari sejak launching event, berturut-turut juga digelar berbagai pertunjukkan bela diri sebagai hiburan masyarakat.

    Ryan mengatakan bahwa PON Bela Diri juga dipersiapkan sebagai kejuaraan multievent yang mengusung konsep sports tourism karena bela diri bukan hanya sebatas olahraga melainkan juga bagian dari tradisi dan budaya yang telah mengakar kuat.

    “Ini bagian dalam upaya mempromosikan budaya Indonesia yang lekat dengan seni bela diri, termasuk dengan menggandeng aktor dan pesilat Kang Yayan dan Kang Cecep,” katanya.

    Pesta pembukaan akan menghadirkan defile kontingen dari 10 cabor yang bergerak dari Djarum Arena 2 menuju Alun-alun Simpang Tujuh.

    Yayan Ruhian bersama Cecep Arif Rahman akan tampil dengan sebuah aksi memukau di panggung utama. Usai peletakan bendera, selebrasi dilanjutkan dengan acara yang menghibur, seperti daylight fireworks dan music performance.

    Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn), Marciano Norman, menyambut antusias debut PON Bela Diri. Ia mengatakan KONI Pusat bersama KONI Provinsi telah bekerja keras demi memastikan partisipasi dan kesiapan kontingen.

    “PON Bela Diri merupakan sebuah terobosan dengan menggelar multievent tambahan di luar PON reguler, setiap dua tahun sekali,” ujar Marciano.

    PON Bela Diri Kudus 2025 merupakan kolaborasi bersama KONI, Bakti Olahraga Djarum Foundation, Kemenpora, serta Pemerintah Kabupaten Kudus.

    Seluruh pertandingan di PON Bela Diri Kudus 2025 akan disiarkan melalui giant screen di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, serta siaran langsung di TVRI dan live streaming di Youtube PON Bela Diri.

  • Masa Depan di Ujung Tanduk, Paralayang Blitar Berhenti Terbang Akibat Parasut Jebol

    Masa Depan di Ujung Tanduk, Paralayang Blitar Berhenti Terbang Akibat Parasut Jebol

    Blitar (beritajatim.com) – Langit Blitar kini sepi dari warna-warni parasut. Cabang olahraga (cabor) paralayang yang pernah mengharumkan nama Kabupaten Blitar terancam vakum dalam waktu lama. Seluruh aktivitas atlet terpaksa berhenti total karena peralatan utama mereka yakni parasut kondisinya rusak parah dan sangat berbahaya untuk digunakan.

    Nasib cabor berisiko tinggi ini sekarang sepenuhnya bergantung pada perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Tanpa adanya uluran tangan Pemkab Blitar untuk pengadaan peralatan baru, para atlet berprestasi ini hanya bisa pasrah dan ‘parkir’ di darat.

    Ketua Paralayang Kabupaten Blitar, Bayuk Marsudi, mengungkapkan bahwa kondisi peralatan sudah tidak bisa ditoleransi. Kain parasut yang ada rata-rata sudah mengalami porositas, atau kondisi di mana pori-pori kain sudah terlalu renggang sehingga tidak bisa menahan udara dengan maksimal.

    “Untuk sementara waktu tidak ada kegiatan sama sekali. Kondisi peralatan kami, yaitu parasut, rata-rata sudah porositas. Maka dari itu, sudah tidak layak untuk digunakan terbang,” ujar Bayuk saat ditemui pada Sabtu (4/10/2025).

    Jika dipaksakan terbang dengan parasut yang sudah berporositas sama saja dengan menantang maut. Tingkat keamanan penerbangan menjadi sangat rendah dan berisiko fatal. Akibatnya, para atlet tidak bisa lagi berlatih, melakukan uji terbang, apalagi mengikuti kompetisi resmi.

    Kini, cabor paralayang memberikan batas waktu kepada pihak-pihak terkait seperti Pemkab, Dispora, dan KONI. Jika tak ada solusi hingga tahun depan, mereka terpaksa menonaktifkan cabor ini tanpa batas waktu yang ditentukan.

    “Kalau sekiranya tahun ini ataupun tahun depan dari pihak Kabupaten Blitar tidak bisa membelikan atau mengupayakan, tentu kami off hingga waktu yang akan menjawabnya,” tegasnya.

    Meski berada dalam situasi sulit, harapan masih ada. Menurut Bayuk, untuk menghidupkan kembali kegiatan latihan dan kompetisi, para atlet setidaknya membutuhkan empat unit parasut baru yang sesuai standar keamanan.

    “Kalau memang semua atlet (bisa aktif kembali), ya minimal butuh empat parasut baru,” tambahnya.

    Cabor paralayang Blitar bukanlah cabor tanpa potensi. Mereka tercatat pernah menyumbangkan prestasi di berbagai ajang olahraga, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Potensi emas inilah yang dikhawatirkan akan hilang jika masalah krusial ini tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.

    “Paralayang itu olahraga berisiko tinggi. Tanpa peralatan standar dan aman, mustahil bisa eksis. Kami berharap pemerintah segera merespons agar Kabupaten Blitar tidak kehilangan potensi di cabor ini,” pungkasnya. (owi/ian)

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidik Dana Hibah, Kejari Panggil Bagian Humas KONI Kabupaten Malang

    Sidik Dana Hibah, Kejari Panggil Bagian Humas KONI Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com) – Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang terus bergulir. Puluhan orang saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari), terkait dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah KONI Kabupaten Malang tahun anggaran (TA) 2022-2023.

    Humas KONI Kabupaten Malang juga dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan tentang aliran dana hibah tersebut.

    Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Bima Haryo Utomo, menjelaskan penyelidikan kasus ini bermula dari adanya aduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

    “Kalau terkait KONI, itu dari pengaduan masyarakat (dumas),” ucapnya, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (1/10/2025).

    Bima menegaskan, aduan yang masuk menyoroti dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diterima KONI dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Atas dasar itu, Kejari mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. “Untuk saat ini sudah 47 saksi yang sudah diperiksa, dan saat ini masih proses,” tegasnya.

    Sementara, Humas KONI Kabupaten Malang, Ir. Cahyono menjelaskan, kedatangannya ini memenuhi panggilan Kejari atas dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI TA 2022 dan 2023. “Kami datang untuk memenuhi panggilan Kejari, jadi hari ini semua anggota humas dipanggil sebagai saksi,” tuturnya.

    Cahyono menuturkan, dalam pemeriksaan ini ada sebanyak 19 pertanyaan yang dilontarkan penyidik. “Tadi itu ada 19 pertanyaan, semuanya tentang aliran dana hibah KONI TA 2022-2023,” tururnya.

    Menurut Cahyono, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian besar materi berfokus pada dana hibah KONI tahun anggaran 2022 hingga 2023. “Jadi, kami di bagian humas itu tidak ada anggaran dari dana hibah, kami terlibat intens di kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov),” tegasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain pengurus KONI, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Malang juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Mereka adalah Inspektur Kabupaten Malang, Nurcahyo, kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Firmando Hasiholan Matondang, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) M. Hidayat. (yog/kun)