Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • DPR Ingin Menkeu Kelola Dividen BUMN, Usul RUU Kekayaan Negara yang Dipisahkan

    DPR Ingin Menkeu Kelola Dividen BUMN, Usul RUU Kekayaan Negara yang Dipisahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR ingin seorang menteri keuangan secara penuh mengelola dividen Badan Usaha Milik Negara alias BUMN.

    Hak Menteri Keuangan tersebut ingin ditegaskan dalam RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Komisi XI telah mengusulkan beleid tersebut untuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa (12/11/2024).

    Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro mengungkapkan bahwa pihaknya ingin agar pengelolaan laba BUMN tidak tumpang tindih antara menteri keuangan dengan menteri BUMN.

    “Ini menjadi penting khususnya Komisi XI dan Badan Legislasi, karena kekayaan negara yang dipisahkan ini kan persoalan dividen. Kan jangan sampai ada negara di dalam negara,” jelas Fauzi ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2023).

    Bagaimanapun, sambungnya, menteri keuangan merupakan bendahara umum negara sehingga berhak mengelola dividen BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

    Fauzi menjelaskan bahwa menteri keuangan berhak menagih umpan balik ke BUMN karena pemerintah sudah memberikan penyertaan modal negara (PMN).

    Dia mencontohkan, seberapa besar dividen yang disetor BUMN ke kas negara hingga sebesar besar kontribusi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat—misalnya lewat pembangunan jalan tol atau lainnya.

    “Nah untuk rigidnya, nanti kami akan membuat naskah akademiknya. Kami berharap RUU Prioritas ini bisa kami selesaikan pada tahun ini, maksimal pada tahun depan,” ujarnya.

    Selain RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Fauzi menjelaskan Komisi XI juga mengusulkan tiga RUU lain agar menjadi Prolegnas Prioritas 2025: RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU tentang Penghapusan Piutang Negara, dan RUU tentang Ekonomi Syariah.

    Meski demikian, sambungnya, Komisi XI ingin bahwa RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi prioritas utama dibandingkan tiga usulan beleid lain.

  • Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Muliaman Darmansyah Hadad dipilih sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad?

    Danantara adalah badan yang dibuat untuk mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan dibentuknya lembaga ini, yakni untuk mengelola aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih maksimal dan lebih baik.

    Lembaga tersebut diharapkan menjadi superholding seperti Temasek dari Singapura. Adapun Muliaman Hadad ditunjuk sebagai ketua Danantara 2024. Ia merupakan tokoh perbankan sekaligus ekonom. Berikut ini profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad.

    Profil Muliaman Hadad
    Muliaman Hadad lahir pada 3 April 1960. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1984, dengan fokus pada jurusan pembangunan di fakultas ekonomi dan bisnis.

    Setelah itu, Muliaman melanjutkan studi ke luar negeri dan memperoleh gelar master of public administration dari Harvard University, Amerika Serikat, pada 1991. Pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Universitas Monash, Australia, di fakultas bisnis dan ekonomi.

    Karier profesional Muliaman dimulai di Bank Indonesia (BI), dengan mengemban jabatan sebagai staf di kantor cabang Mataram. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya di BI antara lain kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), dan direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005).

    Muliaman juga aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, mengajar di bidang ekonomi dan bisnis sejak 2017 hingga sekarang. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro (2016-2021) dan ketua Majelis Amanat di Universitas Sebelas Maret (2024-2029).

    Pada 2012, Muliaman diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK dan menjadi anggota Komisi XI DPR.

    Antara 2018 dan 2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Muliaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Pada 2023, dia kembali aktif di dunia korporasi dengan menjadi komisaris utama dan komisaris independen di PT Bank Syariah Indonesia, serta komisaris independen di PT Astra International.

    Selain karier profesionalnya, Muliaman juga terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sekretaris jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI), sekretaris dewan penasehat Indonesian Risk Professional Association (IRPA), ketua komite evaluasi program pendidikan dan pelatihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI).

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2017, kekayaan Muliaman Hadad tercatat mencapai Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23,75 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,9 miliar.

  • Rp 10,23 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Rp 10,23 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan hasil sementara pemilu di Amerika Serikat (AS) akan berdampak terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Apa sajakah itu?

    Dalam penghitungan suara elektoral yang berlangsung pada Selasa malam, 5 November 2024, Donald Trump dari Partai Republik sementara memimpin dengan perolehan 188 suara, sedangkan Kamala Harris dari Partai Demokrat memperoleh 99 suara. Data ini menunjukkan tren awal yang dapat memengaruhi pasar global.

    Perry menuturkan, dinamika ini akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, pengaruh terhadap ketidakpastian di pasar keuangan.

    “Kami harus merespons situasi ini dengan hati-hati. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bekerja sama erat dengan Pemerintah dan KSSK,” ujar dia.

    Selain itu, ia menuturkan, kemenangan Donald Trump berpotensi mendorong penguatan nilai dolar AS. Hal ini diungkapkan dalam laporan yang dirilis pada Rabu, 6 November 2024.

    “Kami memantau perkembangan pemilu di AS, dan saat ini Trump unggul. Prediksi pasar menunjukkan bahwa dolar AS kemungkinan besar akan menguat, suku bunga di AS akan tetap tinggi, dan ketegangan dalam perang dagang akan berlanjut.” Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

    Jika Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden, diperkirakan nilai dolar AS terus menguat. Selain itu, suku bunga di AS diprediksi tetap tinggi dan ketegangan dalam hubungan dagang internasional akan terus berlanjut.

    Perry juga menyoroti ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, akan mempengaruhi keputusan mengenai suku bunga. “Kepastian mengenai penurunan suku bunga akan sangat dipengaruhi oleh ketegangan ini,” ia menambahkann.

     

  • Negara Boncos Rp5,76 Triliun Gegara Kenaikan Tarif Cukai

    Negara Boncos Rp5,76 Triliun Gegara Kenaikan Tarif Cukai

    Jakarta: Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE -FEB UB) menyatakan, setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.
     
    Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, mayoritas konsumen lebih memilih alternatif yang lebih murah atau ilegal daripada berhenti.
     
    “Kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal,” kata Direktur PPKE-FEB UB Candra Fajri Ananda dalam paparan hasil kajian, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.
     
    Menyikapi hal itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Eko Harjanto mengatakan penindakan rokok ilegal perlu ditindaklanjuti sampai ujungnya.
     
    Jika ujungnya tidak dilakukan penindakan, maka rokok ilegal akan terus meningkat. “Bea Cukai tidak bisa sendirian, penegak hukum juga perlu berkontribusi,” tutur dia.
     
    Koordinator Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Mediator HI Kementerian Ketenagakerjaan Feryando Agung Santoso menyoroti dampak pemberlakuan PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No 17/2023 tentang Kesehatan.
     
    Feryando mengatakan, pemberlakuan PP 28/2024 salah satu dampaknya peredaran rokok ilegal yang semakin masif. “Industri hasil tembakau ini harus terus dipertahankan karena banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, termasuk keluarga yang juga terdampak,” sebutnya.
     
    Perwakilan Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetya Yogi mengatakan, tarif rokok yang tinggi membuat konsumen beralih ke jenis rokok lain. Untuk meminimalisir rokok ilegal, Kemenperin sedang merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 72.
     
    Regulasi itu untuk memantau keberadaan mesin linting dengan titik koordinat yang lebih akurat. “Regulasi ini diharapkan mampu membatasi produksi rokok ilegal yang sulit diawasi karena melibatkan banyak pihak,” jelas dia.
     

     

    Tindak peredaran rokok ilegal di pasar online
     
    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, peredaran rokok ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam penerimaan cukai yang optimal.
     
    Rokok ilegal, yang tidak dikenai cukai, berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan merugikan industri legal. Ia mengakui tingginya selisih harga antara rokok legal dan ilegal menjadi salah satu pendorong peralihan konsumen ke rokok ilegal.
     
    Menurutnya, sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kementerian terkait, dalam memberantas rokok ilegal perlu ditingkatkan. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim Polri untuk memantau dan menindak peredaran rokok ilegal di pasar online.
     
    “Upaya ini perlu dilengkapi dengan kesadaran kolektif semua pihak agar pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan,” tegasnya.
     
    Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengapresiasi hasil kajian PPKE-FEB UB. Adanya fenomena down trading seiring dengan kenaikan tarif tembakau, menjadi perhatian di Komisi XI DPR. Selain itu, rencana pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) perlu menjadi perhatian bersama.
     
    “Kami berharap hasil kajian ini bisa memberikan masukan tentang rencana kenaikan HJE tembakau karena akan memengaruhi fenomena downtrading. Tidak hanya pengaruh ke sektor ekonomi, tapi juga dari pajak pertambahan nilai,” tutup Andreas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Pengusaha Waspadai Kenaikan Suku Bunga Usai Trump Menang Pilpres AS

    Pengusaha Waspadai Kenaikan Suku Bunga Usai Trump Menang Pilpres AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah mewaspadai potensi kenaikan suku bunga atau BI Rate usai kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyebutkan bahwa kemenangan Trump di Pilpres AS kemungkinan akan menyebabkan penguatan mata uang dolar AS.

    “Jadi, akan ada capital inflow dari perspektif Amerika Serikat, bisa saja dari Indonesia, India, atau negara lainnya,” ujar Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Namun, Bob menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan modal untuk investasi guna menjaga transaksi berjalan agar tidak defisit lebih dari 2 persen. Jika terjadi pembalikan arus modal, katanya, BI kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga.

    “Jika ada pembalikan, konsekuensinya BI akan menaikkan suku bunga untuk menjaga aliran modal tetap berada di Indonesia,” tambahnya.

    Jika suku bunga naik, Bob memperkirakan hal ini akan semakin membebani dunia usaha dan membuat situasi semakin sulit. “Kenaikan suku bunga akan memberatkan dunia usaha dan tambah teler lagi,” pungkasnya.

    Sementara itu, BI juga mengantisipasi dampak kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024 terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.

    Dalam catatan Bisnis, Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan Pilpres AS, di mana Trump mengungguli lawannya, Kamala Harris.

    “Kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang berlanjut,” ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Menurutnya, hasil Pilpres AS akan berdampak signifikan pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. BI mencatat tiga dampak utama yang perlu diantisipasi.

    Pertama, potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua, kemungkinan terjadinya arus modal keluar. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. “Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hat,” ujar Perry.

    Selain itu, Perry mengeklaim bahwa nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah gejolak global. Ia menyebut BI terus melakukan intervensi di pasar dan mengoptimalkan instrumen moneter agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.

    BI memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mencapai Rp15.825 pada akhir 2024, meningkat sedikit dari rata-rata nilai tukar Rp15.789 per dolar AS pada kuartal ketiga 2024.

  • BI: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Melambat, India dan Indonesia Tetap Tinggi

    BI: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Melambat, India dan Indonesia Tetap Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan melambat pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi negara berkembang, seperti India dan Indonesia akan tetap tinggi.

    “Pertumbuhan ekonomi dunia 2024-2025 secara keseluruhan itu stagnan di level 3,2%,” tutur Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China akan melambat. “Permasalahannya sumber-sumber pertumbuhan itu bergeser,” kata dia.

    Perry menuturkan, inflasi yang pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi akibat pandemi Covid-19 di kisaran 6,2%, kini berangsur-angsur turun. Pada tahun ini, diproyeksi berada di level 5,3% dan kemungkinan akan turun menjadi 4,4% pada 2025 secara gradual. 

    Terlebih pada awal tahun lalu, kata dia, belum ada kepastian arah kebijakan suku bunga negara-negara maju, termasuk Fed’s Fund Rate (FFR). Namun, pada triwulan III 2024, ada pemangkasan FFR 50 basis poin (bps) dan diproyeksikan kembali diturunkan pada kuartal IV 2024. 

    “FFR pada 2023 sebesar 5,5%, tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5% dan tahun depan 3,5%,” beber dia.

    Menurut Perry, sejumlah bank sentral dunia juga sudah menurunkan suku bunganya. Namun, yang menjadi persoalan pelonggaran kebijakan moneter ini diliputi ketegangan geopolitik. Ditambah lagi berlanjutnya konflik Timur Tengah dan perkembangan Pemilu di AS yang memicu penguatan dolar AS dan berlanjutnya perang dagang.

    “Dinamika ini kemudian berdampak kepada seluruh negara, khususnya emerging market, termasuk Indonesia, tekanan pada nilai tukar, arus modal, dan bagaimana ini berpengaruh pada ketidakpastian di pasar keuangan yang harus kita respons hati-hati,” tutup Perry.

  • BI sebut surplus anggaran Rp55,66 triliun hingga September 2024

    BI sebut surplus anggaran Rp55,66 triliun hingga September 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI sebut surplus anggaran Rp55,66 triliun hingga September 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi anggaran mengalami surplus sebesar Rp55,66 triliun per September 2024 atau triwulan III 2024.

    Sementara, sampai akhir 2024, realisasi Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) diprognosakan surplus sebesar Rp54,16 triliun.

    “Sampai September 2024, surplus anggaran tercatat Rp55,66 triliun, dan hingga akhir 2024, realisasi ATBI diprognosakan akan mengalami surplus sebesar Rp54,16 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Surplus terjadi karena penerimaan tercatat sebesar Rp169,6 triliun dan pengeluaran Rp113,9 triliun.

    Perry mengatakan surplus diperoleh dari anggaran kebijakan yang mencatatkan surplus Rp18,08 triliun sampai dengan September 2024 dan anggaran operasional yang juga mengalami surplus Rp37,58 triliun.

    Peningkatan penerimaan dipengaruhi oleh penerimaan dari dalam negeri yang berkaitan dengan yield atau kupon dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dikelola BI, maupun dari cadangan devisa yang mendapatkan imbal hasil yang lebih karena suku bunga global yang masih tinggi.

    Sementara itu, bidang pengeluaran kebijakan terutama berkaitan dengan pelaksanaan mandat bank sentral untuk operasi moneter.

    Sumber : Antara

  • BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkisar 4,7-5,5 Persen pada 2024

    BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkisar 4,7-5,5 Persen pada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7-5,5% sepanjang 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, angka yang berada pada level 5,1 ini didorong pasar ekspor yang masih baik, investasi yang cukup tinggi, dan konsumsi, khususnya kelompok menengah ke atas.

    “Sementara konsumsi kelompok bawah itu yang harus terus didorong, seiring dengan inflasi yang sangat rendah, yaitu pada triwulan III 1,84% dan kami perkirakan pada akhir tahun ini 1,71%. Hal ini sejalan dengan komitmen kami bersama pemerintah menjaga inflasi,” beber Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

    Berkaitan dengan kurs rupiah, Perry menyebut, nilai tukar masih relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. Hal ini sesuai dengan komitmen kebijakan moneter bank sentral termasuk langkah BI terus melakukan intervensi di pasar dan optimalisasi instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran portfolio asing masuk dan menjaga imbal hasil.

    “Rendahnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejauh ini membuat rata-rata nilai tukar pada triwulan III di level 15.789 kemudian di triwulan IV 15.825,” tuturnya.

    Perry melanjutkan, dengan sinergi dan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik meski belum sangat ideal.

    Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa (5/11/2024) terkait data PDB domestik berada di level 4,95% pada kuartal III 2024.

  • Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5%, Bos BI: Belum Ideal

    Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5%, Bos BI: Belum Ideal

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sampai 5% pada kuartal III 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

    Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% itu memang mengalami perlambatan. Meski begitu, perlambatan itu dianggap masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain.

    “Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan sinergi, dengan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik. Belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan negara lain cukup baik. Kita tahu baru saja kita mendengarkan rilis dari BPS bahwa pertumbuhan triwulan III itu melambat ke 4,95%,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di level 5,1%. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor, investasi dan konsumsi kelas menengah atas yang dinilai masih tumbuh cukup baik.

    “Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa berkisar 4,7% sampai 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1% didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik,” tuturnya.

    Hanya saja, menurut Perry, konsumsi rumah tangga untuk kelompok bawah lah yang perlu didorong. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,91% dari sebelumnya 4,93%.

    “Konsumsi kelompok bawah itu yang harus perlu terus didorong,” ucap Perry.

    Saksikan juga video: Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi

    (acd/acd)