Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengejar pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy untuk menaikkan pemasukan negara.
Namun, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah ini, lantas seperti apa pajak underground economy untuk pendapatan di Indonesia ke depannya? Simak paparan Savira Wardoyo, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 15/11/2024) berikut ini.
Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan PPN 12% Bisa Picu Naiknya Harga Barang, Daya Beli Akan Lesu – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah menunda menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, karena bisa berdampak pada naiknya harga barang dan memengaruhi daya beli masyarakat. Efeknya pertumbuhan ekonomi bakal terhambat.
“Karena kenaikan PPN ini akan memengaruhi harga produk, harga barang akan naik, dan tentunya ini akan memengaruhi daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah,” kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja dalam konferensi pers di ICE BSD, Tangerang, Jumat (15/11/2024).
Menurutnya jika kenaikan PPN 12 persen tetap dipaksakan, maka dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah sebesar 8%.
Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga masyarakat yang mencapai 50% lebih. “Kalau konsumsi terganggu, terganggu juga pertumbuhan ekonomi,” ujar Alphonzus.
Dia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum maksimal, sehingga apabila PPN tetap dipaksa naik 12%, maka target pertumbuhannya semakin tertekan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap menaikkan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menurutnya ini sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan anggaran, kesehatan fiskal negara, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor-sektor kunci.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan PPN, dibuat dengan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif, seperti kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kebijakan perpajakan, termasuk PPN ini, tidak dibuat dengan membabi buta. Kami mempertimbangkan berbagai sektor, seperti kesehatan dan makanan pokok,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (14/11/2024) dilansir dari Antara.
Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen harus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN dan mengantisipasi ancaman krisis.
Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai tahun depan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Indonesian E-Commerce Associaton (Idea) ikut mengomentari kebijakan tersebut.
Ketua Umum Idea, Hilmi Adrianto menjelaskan keputusan itu akan berdampak pada ekosistem e-commerce di Indonesia. Kenaikan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat dan harga barang serta biaya operasional.
“Terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kami di Asosiasi E-Commerce Indonesia [idEA] memandang ini sebagai hal penting yang pastinya akan memengaruhi ekosistem e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [PMSE] di Indonesia,” kata Hilmi kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (15/11/2024).
“Kenaikan PPN ini berpotensi berdampak langsung pada daya beli [baik kemauan maupun kemampuan membeli] konsumen serta harga barang dan biaya operasional bagi pedagang yang berjualan di platform lokapasar [marketplace],” imbuh dia.
Dia memastikan pihaknya akan mendukung dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, memastikan kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.
Termasuk untuk tidak memberikan beban berlebih baik pada konsumen maupun pelaku usaha.
“Kami berharap dapat berperan sebagai penghubung antara industri dan pemerintah agar dampak kebijakan ini dapat diminimalkan, serta tetap mendukung pertumbuhan PMSE yang aman, nyaman dan inklusif,” jelasnya.
Pemerintah memastikan tarif PPN 12% akan dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang. Tarif baru itu diamanatkan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi soal hal tersebut. Kebijakan itu, dia menjelaskan karena harus menjaga kesehatan APBN.
“Sudah ada UU-nya kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan. Tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa… bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya,” ucap Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah akan melakukan penjelasan gamblang soal alasan kebijakan itu. Termasuk dampaknya pada keuangan negara dengan kenaikan PPN menjadi 12%.
“Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini,” tegasnya.
(dem/dem)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan anggaran, kesehatan fiskal negara, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor-sektor kunci.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan PPN, dibuat dengan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif, seperti kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kebijakan perpajakan, termasuk PPN ini, tidak dibuat dengan membabi buta. Kami mempertimbangkan berbagai sektor, seperti kesehatan dan makanan pokok,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.
Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar siap menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global dan pandemi, yang membutuhkan respons fiskal cepat dan efektif.
Meskipun begitu, Sri Mulyani menyadari kenaikan PPN ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat dimengerti dengan baik.
Peningkatan PPN ini merupakan bagian dari tahapan yang telah dimulai dengan kenaikan menjadi 11% pada April 2022. UU HPP, yang dirancang di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengamanatkan kenaikan bertahap hingga mencapai 12% pada 2025. Namun, dengan indikasi melemahnya daya beli, sejumlah pihak meminta evaluasi kebijakan ini, menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintahan baru untuk menilai keberlanjutannya.
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menunggu roadmap atau peta jalan peningkatan rasio pajak untuk lima tahun ke depan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengingatkan, salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto merupakan peningkatan rasio pajak hingga 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Masalahnya, sambung Dolfie, peningkatan penerimaan pajak sangat tergantung kepada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan perorangan maupun usaha.
“Apabila pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, maka tax ratio [rasio pajak] paling hanya berkisar di 10%—11,5% saja. Oleh karena itu, kami ingin tahu strategi pemerintah,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (14/11/2024).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini ingin memastikan, apakah pemerintah masih berkomitmen mewujudkan janji kampanye Prabowo terkait peningkatan rasio pajak hingga 23%.
Sebagai catatan, dalam dokumen visi misi Asta Cita, salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran peningkatan rasio penerimaan negara terhadap hingga 23%. Sementara itu, Prabowo sempat menyatakan ingin mengerek rasio pajak menjadi 16% terhadap PDB dengan memperluas wajib pajak.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada Rabu (13/11/2024), Sri Mulyani sudah berjanji akan menyampaikan program terukur pencapaian tax ratio 2024—2029 kepada parlemen. Hanya saja, dia meminta waktu karena baru bisa memberikan peta jalan tersebut pada kuartal I/2025.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti memastikan strategi peningkatan rasio pajak selama pemerintahan Prabowo-Gibran sedang dalam pengerjaan.
“Saat ini roadmap peningkatan tax ratio dalam lima tahun sedang dalam proses penyusunan,” ujar Dwi kepada Bisnis, Kamis (14/11/2024).
Hanya saja, dia belum bisa memastikan apa saja yang akan termuat dalam roadmap peningkatan tax ratio tersebut.
Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.
Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).
Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.
“Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.
Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.
“Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.
Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.
Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.
“Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.
Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.
“Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.
Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.
“Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.
Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.
“Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.
(arj/mij)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan berlaku tahun depan. Mulai 1 Januari 225.
Itu sesuai dengan keputusan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
“Di sini (Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), kami sudah membahas bersama Bapak/Ibu sekalian. Sudah ada Undang-Undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi itu dengan penjelasan yang baik,” kata dia.
Ia mengatakan perlu penjelasan kepada masyarakat tetap menerapkan tarif PPN 12 persen di awal tahun. Agar pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Namun di saat yang lain APBN itu harus merespons seperti yang kita lihat episode-episode seperti saat global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19), itu kita gunakan APBN,” terang Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, perempuan yang karib disapa Ani itu menyebut penetapan tarif PPN 12 persen ini pun sebelumnya juga telah dibahas dengan alot bersama anggota Komisi XI DPR, dengan pada saat itu yang juga menjadi pertimbangan adalah soal daya beli masyarakat.
Belum lagi, di dalam Pasal 17 ayat (3) UU HPP pun terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah menarik utang setiap dua minggu. Penarikan utang itu dilakukan melalui lelang surat berharga negara (SBN) yang memang reguler dilakukan.
“Di dalam negeri kita meng-issued utang setiap dua minggu. Artinya itu reguler lelang, maksudnya reguler lelang yang kita lakukan setiap dua minggu,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Meskipun lelang surat utang dilakukan setiap dua minggu, Sri Mulyani menyebut hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ia juga memastikan utang yang ditarik tidak melebihi volume yang diperlukan.
“Kita akan lihat appetite dan volumenya,” imbuhnya.
Karenanya, ia memastikan utang jatuh tempo yang mencapai Rp 434,29 triliun pada 2024 akan sangat terukur. Hal itu terlihat dari negara pemegang SBN Indonesia yang tidak khawatir, bahkan cenderung kembali membeli surat utang karena enggan untuk melepaskan.
“Kalau APBN kita dianggap tetap stabil dan kredibel, market itu bisa dan mereka yang pegang surat utang kita yang jatuh tempo, mereka tidak akan mencairkan dan kalau dia nggak ada instrumen lain dia juga akan bingung juga. Makanya mereka akan menunggu apakah kami meng-issued yang baru dan mereka revolve saja,” jelasnya.
Hal tersebut lantaran SBN Indonesia diklaim menarik di mata asing dibandingkan negara lain. Terlebih, kinerja APBN semakin baik pasca pandemi COVID-19.
“Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara otomatis, unless mereka punya alternative investment yang sangat menarik, maka waktu dia jatuh tempo dia cairkan, maka dia berhak untuk investasi,” ucapnya.
Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 31 Oktober 2024 pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 438,1 triliun. Realisasi itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini Rp 648,1 triliun.
Saksikan juga video: Gaya Sri Mulyani hingga Bahlil Pakai Seragam Loreng, Pamer Pose Hormat
(acd/acd)
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tercatat memiliki utang jatuh tempo pada tahun ini senilai Rp434,29 triliun, yang terdiri dari Rp371,8 triliun SBN dan Rp62,49 triliun sisanya berasal dari pinjaman.
Menjelang akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran utang jatuh tempo melalui penerbitan utang baru.
Dalam hal ini, kebanyakan investor yang bersiap mendapatkan pembayaran dari pemerintah, memilih untuk melakukan revolve atau pembelian kembali surat utang baru yang pemerintah terbitkan.
“Jadi, semuanya di-revolving sebenernya. Kita ada erevolve, jadi ada yang baru. Makanya growth issuance kita lebih besar dari deficit financing,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menkeu, Rabu (13/11/2024).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa kepercayaan investor terhadap keuangan Indonesia cukup baik sehingga memilih melakukan revolving.
Berbeda halnya apabila investor melihat adanya alternatif investasi yang menarik selain SBN, maka saat jatuh tempo investor akan lebih memilih mencairkan surat utang dan berinvestasi di instrumen lain.
“Makanya mereka biasanya menunggu apakah kami akan menerbitkan [surat utang] yang baru, kemudian mereka revolve aja,” ungkapnya.
Bukan hanya melakukan pembayaran pokok utang, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang.
Sebelumnya Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Riko Amir menyampaikan, realisasi pembayaran bunga utang ini on track atau masih dalam jalur, di mana outlook tahun ini senilai Rp499 triliun.
“Hingga Agustus 2024 Rp315,6 triliun, ini dalam koridor Rp499 triliun sampai dengan akhir tahun yang kita bayarkan,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).
Riko menuturkan pihaknya terus optimistis sampai akhir tahun, pembiayaan untuk defisit termasuk pembayaran bunga utang dapat dilakukan sesuai rencana pada tahun ini.
Adapun, posisi utang pemerintah pada akhir September 2024 tercatat naik Rp11,97 triliun ke angka Rp8.473,90 triliun dari Agustus 2024. Meski secara nominal naik, tetapi persentase terhadap PDB tersebut tercatat turun dari 38,49% per Agustus 2024.
Rasio utang tersebut juga tercatat lebih rendah dari akhir Desember 2023 yang mencapai 39,21%, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Utang tersebut terdiri dari SBN setara dengan Rp7.483,09 triliun dan didominasi oleh investor domestik. Sementara pinjaman tercatat lebih banyak dari luar negeri alias asing yang senilai Rp950,88 triliun dari total pinjaman Rp990,81 triliun.
Adapun sepanjang tahun ini hingga 8 November 2024, Kementerian Keuangan melaporkan capital inflow atau aliran modal asing yang masuk ke Tanah Air telah mencapai Rp268,93 triliun.
Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mendominasi aliran modal asing yang masuk dengan angka Rp200 triliun. Sementara aliran modal asing sisanya masuk ke instrumen lainnya di pasar saham Rp33,75 triliun dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp35,18 triliun.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah Presiden Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Ketiga jurus itu adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.
Sri Mulyani mengungkapkan konsumsi rumah tangga akan digenjot dengan memperkuat daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini, kata dia, harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi di Indonesia untuk mengimbangi selera masyarakat atas produk-produk dalam negeri.
“Ekonomi kita harus mampu mengakomodasi keinginan masyarakat yang mungkin growing appetite untuk konsumsinya menjadi lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).
Dia mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berkembangnya keinginan masyarakat ini dengan salah satunya menciptakan destinasi wisata dalam negeri. Dia mengatakan industri makanan dalam negeri juga perlu terus didorong.
Sri Mulyani menjelaskan kunci kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) alias investasi. Dia bilang salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan investasi di Indonesia adalah skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
Sri Mulyani mengatakan ICOR yang masih tinggi ini menyebabkan investasi di Indonesia dianggap tidak efisien. Dia bilang pemerintah mencoba mengatasi ini dengan memperbaiki regulasi, membangun infrastruktur dan memberantas korupsi.
“Itu telah menjadi perhatian Bapak Presiden,” kata dia.
Dia menambahkan jurus ketiga adalah meningkatkan ekspor. Sri Mulyani menyadari banyak tantangan untuk mencapai target ini karena dunia yang makin proteksionis. Karenanya, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor industri dalam negeri semakin kompetitif.
Dia mengatakan kebijakan untuk mendorong ekspor di antaranya dengan menggenjot hilirisasi, dan memberikan insentif yang tepat untuk industri padat karya maupun padat modal.
Sri Mulyani mengatakan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Maka itu, dia bilang target yang dibuat oleh Presiden Prabowo itu merupakan target jangka panjang.
(rsa/haa)