Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Jangan Harap Uang Bisa Berlipat Ganda

    Jangan Harap Uang Bisa Berlipat Ganda

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan keresahannya terhadap judi online (judol) hingga pinjaman online alias pinjol yang menyengsarakan masyarakat. Dia berharap masyarakat menjauhi hal-hal itu.

    “Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Politikus yang dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan pada detikJatim Awards 2024 itu menambahkan sudah banyak cerita memilukan tentang efek judol. Misalnya, banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.

    “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” ucap Misbakhun.

    Lebih lanjut, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim tersebut juga mengajak semua konstituennya ikut aktif menangkal bahaya judol di lingkungan masing-masing. “Masyarakat harus diingatkan tentang bahayanya judi online yang sangat merusak sendi ekonomi masyarakat dan negara,” imbuh dia.

    Misbakhun menambahkan efek negatif judol yang begitu masif membuat pemerintah turun tangan. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mau kompromi dengan judol.

    Kemudian, Misbakhun juga berbicara terkait pinjol yang bekelindan dengan judol. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut banyak pinjol ilegal memanfaatkan warga yang sedang kesulitan keuangan, termasuk menyasar para korban judol.

    “Saya ingin warga Pasuruan jauh dari jeratan pinjaman online ilegal yang biasanya sangat dekat dengan judi online. Kita ingatkan kepada masyarakat Pasuruan agar terus waspada terhadap tawaran-tawaran yang hadir di tengah makin kencangnya arus digitalisasi saat ini,” katanya.

    (maa/maa)

  • UMKM di Pasuruan Didorong Bermitra Jalankan Program Makan Bergizi

    UMKM di Pasuruan Didorong Bermitra Jalankan Program Makan Bergizi

    Pasuruan: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, didorong naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

    “Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun di Kota Pasuruan, Kamis, 28 November 2024.
     

    Misbakhun menyatakan saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut program tersebut merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK.

    Misbakhun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” jelasnya.

    Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

    “Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” ujarnya.

    Pasuruan: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, didorong naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.
     
    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
     
    “Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun di Kota Pasuruan, Kamis, 28 November 2024.
     

    Misbakhun menyatakan saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut program tersebut merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK.
    Misbakhun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.
     
    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” jelasnya.
     
    Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.
     
    “Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

    Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

    “Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    Ia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah.

    Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.

    Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.

    Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” ujar dia.

    Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.

    Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.

    Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.

    Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.

    “Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar anggota dewan itu.

    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa.

    Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.

    “Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata dia.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi XI sosialisasikan bahaya judol dan pinjol ke masyarakat

    Ketua Komisi XI sosialisasikan bahaya judol dan pinjol ke masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyosialisasikan bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ke Pasuruan, Jawa Timur, sebagai upaya untuk menangkal bahaya judol dan pinjol.

    “Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Di acara bertema “Penyuluhan Jasa Keuangan” tersebut, Misbakhun menyatakan judol membawa pengaruh buruk yang sangat besar bagi masyarakat tingkat bawah. Menurut dia, roda perekonomian masyarakat yang seharusnya berputar akhirnya harus tersendat karena uangnya digunakan judol.

    Ia menambahkan sejumlah cerita memilukan tentang efek judol, misalnya banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.

    Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti konstituennya agar tidak terbujuk iming-iming untung besar dari judol.

    “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” kata Misbakhun.

    Ia juga mengajak semua konstituennya untuk ikut aktif menangkal bahaya judol di lingkungan masing-masing.

    “Masyarakat harus diingatkan tentang bahayanya judi online yang sangat merusak sendi ekonomi masyarakat dan negara,” ucap dia.

    Adapun di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Misbakhun berbicara tentang pinjol yang berkelindan dengan judol. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut banyak pinjol ilegal memanfaatkan warga yang sedang kesulitan keuangan, termasuk menyasar para korban judol.

    ‘Saya ingin warga Pasuruan jauh dari jeratan pinjaman online ilegal yang biasanya sangat dekat dengan judi online. Kita ingatkan kepada masyarakat Pasuruan agar terus waspada terhadap tawaran-tawaran yang hadir di tengah makin kencangnya arus digitalisasi saat ini,’ katanya.

    Misbakhun menuturkan memang layanan pinjol mudah diakses karena kecanggihan teknologi saat ini. Namun, dia menegaskan banyak penyedia pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom Sebut Indonesia Bisa Manfaatkan Perang Dagang AS-China

    Ekonom Sebut Indonesia Bisa Manfaatkan Perang Dagang AS-China

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan dampak potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal ini diungkap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

    Esther menilai, rencana Donald Trump untuk menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen pada produk-produk China setelah ia dilantik sebagai Presiden AS pada Januari 2025, akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu terkait akan terjadinya perang dagang baru antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Ia menyebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengisi celah yang ditinggalkan China di pasar AS, terutama di sektor elektronik. Namun, menurutnya, hal ini hanya dapat terwujud jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk-produknya.

    “Indonesia perlu menekan biaya produksi dan menawarkan harga yang lebih kompetitif agar dapat bersaing di pasar global,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2025).

    Selain itu, ia menegaskan pentingnya memperluas jaringan perdagangan internasional melalui perjanjian multilateral. Jika langkah ini tidak diambil, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam dinamika ekonomi global.

    Esther juga mengingatkan, pada perang dagang AS-China pada 2019, Vietnam muncul sebagai negara yang paling diuntungkan. Dengan memanfaatkan lokasi strategis dan jaringan perjanjian dagang yang luas, Vietnam menjadi jalur transit bagi produk-produk China yang diekspor ke AS.

    “Produk-produk China dikirim terlebih dahulu ke Vietnam, kemudian diekspor ke AS dengan label Made in Vietnam,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, kebijakan tarif impor yang direncanakan Trump tidak hanya berdampak pada China, tetapi juga negara-negara ASEAN.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 13 November 2024, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah antisipasi terhadap kebijakan tersebut.

    “Negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam dan lainnya, kemungkinan juga akan menjadi target tarif impor ini,” kata Sri Mulyani.

    Indonesia diharapkan dapat segera menyesuaikan strategi untuk menghadapi perubahan kebijakan dagang global ini dan memanfaatkan peluang yang muncul di tengah ketegangan ekonomi dan perang dagang antara AS dan China.

  • Genjot Daya Beli, Ditjen Pajak Bantah Tak Beri Insentif ke Kelas Menengah

    Genjot Daya Beli, Ditjen Pajak Bantah Tak Beri Insentif ke Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sederet insentif bagi masyarakat kelas menengah untuk mendukung daya beli. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menuturkan saat ini terdapat beberapa insentif sebagai skema penguatan daya beli, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). 

    Seperti halnya PPN DTP Perumahan untuk pembelian rumah tapak dengan harga sampai dengan Rp5 miliar. Bukan hanya itu, pemerintah juga menanggung PPN untuk pembelian mobil listrik.

    “Apakah benar masyarakat yang golongan menengah ini tidak diberi insentif? Ada skema penguatan daya beli masyarakat, misalnya PPN DTP. Ini skema insentif kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas,” ujarnya dalam kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (26/11/2024). 

    Kedua industri properti dan otomotif dinilai menjadi sektor yang plaing berdampak karena memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. 

    Alhasil, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong permintaan barang—dalam hal ini rumah dan kendaraan—dan memberikan efek berganda kepada industri yang mendukung sektor tersebut.

    Sebut saja dengan meningkatnya permintaan rumah akan mendorong permintaan rumah baru dan membuat permintaan pasir, batu bata, kaca, hingga perabotan rumah ikut meningkat.

    Insentif lainnya yang pemerintah berikan bagi kelas menengah, yakni beragam subsidi mulai dari listrik, solar, minyak tanah, LPG, hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). Per 2023 saja, pemerintah mengeluarkan Rp68,7 triliun untuk subsidi listrik. 

    “Pertalite yang juga masih disubsidi oleh pemerintah. Yang punya motor pasti golongan menengah ke atas. Ini adalah belanja-belanja subsidi yang memang disiapkan,” tutur Dwi Astuti. 

    Selain itu, sebelumnya Dwi Astuti juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Waupun Badan. Seperti Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp50 juta per tahun, menjadi Rp60 juta. Kemudian juga PPh Badan yang turun dari 25% menjadi 22%.

    Meski demikian, suntikan yang pemerintah berikan tersebut dinilai kurang dalam menopang daya beli masyarakat kelas menengah, terlebih dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12%.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberi tambahan berbagai insentif untuk kelompok masyarakat kelas menengah sebagai kompensasi apabila PPN naik jadi 12% pada tahun depan. 

    Pasalnya, kelas menengah tidak cukup miskin untuk menadapat bantuan sosial (bansos) yang bersifat sembako. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, hingga pendidikan. 

    Sementara sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

    Dolfie mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal selama ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan atas. Padahal, kondisi kelas menengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. 

    “Selama ini [intervensi] yang paling banyak adalah [untuk masyarakat] miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas,” katanya dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

  • Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025.

    “Ya, hampir pasti diundur,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Luhut, keputusan untuk menunda kenaikan PPN ini diambil karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Stimulus akan diberikan khususnya kepada masyarakat kelas menengah, melalui bantuan sosial.

    “PPN 12 persen harus diundur karena sebelum itu, pemerintah harus memberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya terpuruk,” tambahnya.

    Luhut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan bukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.

    “Bantuan sosial itu diberikan ke listrik, karena kalau diberikan langsung ke rakyat, bisa saja disalahgunakan,” katanya.

    Selain menyebut PPN 12 persen diundur, Luhut juga menyatakan anggaran untuk bantuan sosial ini sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan rancangan penyalurannya akan segera diselesaikan.

    Terkait dengan penolakan kenaikan PPN 12 persen yang muncul di media sosial, Luhut menilai hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur kenaikan pajak. 

    “Ya, karena orang kan belum tahu ini, struktur ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tetap akan dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU). Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sektor ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

    Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Ketika itu, pemerintah mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Pernyataan Luhut memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan PPN 12 persen ditunda.

  • Apindo Segera Bertemu Kemenkeu Bahas Kenaikan PPN Menjadi 12%

    Apindo Segera Bertemu Kemenkeu Bahas Kenaikan PPN Menjadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar pada Kamis (28/11/2024).

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, pertemuan ini akan dimanfaatkan pelaku usaha untuk kembali mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.

    “Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).

    Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.

    “Kalau kita memaksakan yang terjadi adalah informal sektor akan tinggi terus, mereka nggak mungkin mengikuti, ini yang kena PPN itu cuma sektor formal,” tuturnya.

    Sejauh ini, Shinta menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut mengenai stimulus-stimulus yang dapat diberikan, menyusul adanya kenaikan PPN 12% sembari melihat kondisi ekonomi saat ini.

    “Kita mesti lihat stimulus apa yang mau diberikan dengan kondisi ini apakah itu bisa membantu. Jadi pemerintah sekarang juga lagi melakukan kajian lebih jauh,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN Dibebaskan.

  • Peran Misbakhun Dorong Reformasi Sektor Keuangan Berbuah Penghargaan

    Peran Misbakhun Dorong Reformasi Sektor Keuangan Berbuah Penghargaan

    Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

    Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

    “Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara,” kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
     

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.

    “Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

    Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen,” ujarnya.

    Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.
     
    Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.
     
    “Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara,” kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
     

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.
    “Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara,” jelasnya.
     
    Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 
     
    Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah maraknya isu komitmen pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sebetulnya Presiden Prabowo Subianto memiliki kuasa untuk menurunkan tarif PPN, bahkan sampai 5%.

    Meski kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 telah menjadi amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Prabowo memiliki wewenang untuk menunda kenaikan tarif di tengah lesunya aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan bisa sampai menurunkan tarifnya.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit membenarkan tentang kemampuan pemerintah untuk menurunkan tarif tersebut. Aturan itu tercantum dalam Ayat (3) Pasal 7 UU HPP.

    “Betul,” kata Dolfie saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, sebagaimana dikutip Selasa (26/11/2024).

    Ketentuan yang tertera dalam Ayat (3) Pasal 7 itu dapat mengubah tarif PPN aling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan untuk menunda atau menurunkan tarif ini dapat dilakukan hanya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan membutuhkan persetujuan DPR, tanpa harus menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.

    “Terkait pembatalan kenaikan tarif PPN bisa menggunakan Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 di UU HPP. Jadi tidak perlu menerbitkan Perpu,” ujar Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar.

    Berikut ini merupakan aturan lengkap dalam Pasal 7 UU HPP yang memungkinkan pemerintah untuk bisa menunda bahkan menurunkan tarif PPN:

    (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

    a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

    b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

    a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

    b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

    c. ekspor Jasa Kena Pajak.

    (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

    (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    (haa/haa)