Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Gelar Pertemuan dengan Dubes Singapura, Dasco Bahas Energi Terbarukan – Halaman all

    Gelar Pertemuan dengan Dubes Singapura, Dasco Bahas Energi Terbarukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng Di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

    Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, khususnya soal kerja sama Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai menggelar pertemuan. 

    Menurut Dasco, pihak Singapura juga sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah, yang diwakili Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi untuk membahas kerja sama tersebut.

    “Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi iya membicarakan banyak hal termasuk investasi,” tutur Dasco.

    Dasco menjelaskan belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura. Menurutnya, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan EBT.

    “Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan,” kata Dasco.

    Dasco memastikan tak ada pembahasan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut. “Kita enggak ngomongin MBG,” tegas Dasco.

    Selain Dasco, turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Kwok Fook Seng didampingi Wakil Dubes Singapura, Mr. Terrence Teo, dan Sekretaris Dubes Singapura, Mr. Jonathan Seng.

     

     

  • DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM

    DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR nilai penurunan BI-Rate jadi sinyal positif bagi pelaku UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menilai penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate menjadi 5,75 persen menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka.

    “Penurunan suku bunga BI-Rate ini bukan hanya langkah tepat untuk menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dukungan terhadap sektor ekonomi hijau juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan yang berkelanjutan,” kata Fathi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Fathi memandang kebijakan BI ini tak hanya mendorong sektor prioritas seperti UMKM serta ekonomi hijau melainkan juga menunjukkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

    Di samping BI-Rate, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipangkas masing-masing sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5 persen dan 6,5 persen untuk memperkuat kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor prioritas.

    Fathi menilai, langkah ini akan menciptakan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    “Saya akan terus mendorong agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujar dia.

    Ia menambahkan pihaknya juga akan memastikan bahwa sektor perbankan mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau.

    Fathi turut menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.

    Menurutnya, investasi pada sektor ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

    Fathi pun berharap langkah strategis ini akan terus diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis guna memastikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Fathi mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang sudah mengesahkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Januari 2025. 

    Menurut Fathi, langkah BI tersebut relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mendorong sektor prioritas seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi hijau.

    “Penurunan suku bunga BI rate ini bukan hanya langkah tepat untuk menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dukungan terhadap sektor ekonomi hijau juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan yang berkelanjutan,” ujar Fathi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Selain BI rate, kata Fathi, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipangkas untuk memperkuat kebijakan makro-prudensial yang mendukung sektor prioritas. Menurut Fathi, langkah tersebut akan menciptakan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    “Sebagai anggota DPR, saya akan terus mendorong agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Kami juga akan memastikan bahwa sektor perbankan mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau,” jelas Fathi.

    Lebih lanjut, Fathi juga menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.

    “Investasi pada sektor ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” pungkas Fathi.

    Fathi berharap, langkah strategis BI menurunkan BI rate dan memangkas deposit facility dan lending facility, akan terus diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis.

  • DPR Dukung Langkah OJK Dorong Sinergi Pembiayaan Perumahan MBR – Halaman all

    DPR Dukung Langkah OJK Dorong Sinergi Pembiayaan Perumahan MBR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Fathi, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

    Kolaborasi ini dinilai strategis dalam menghadapi tantangan pembiayaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Fathi menilai, upaya ini merupakan langkah nyata untuk mencapai pemerataan ekonomi, terutama di sektor perumahan. 

    “Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok MBR. Dukungan dari lembaga pembiayaan seperti PT SMF dan BP Tapera akan memberikan solusi nyata dalam menyediakan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang untuk program ini,” kata Fathi dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

    Dia menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. 

    “Semua kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tidak ada kendala administratif maupun teknis yang menghambat percepatan pembangunan,” ujar Fathi.

    Hingga 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 655.300 unit rumah dengan total nilai Rp 76,05 triliun. 

    Sementara itu, PT SMF telah berkontribusi dalam pendanaan FLPP senilai Rp 26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018.

    Komisi XI DPR RI, menurut Fathi, akan terus memantau pelaksanaan program ini agar sesuai target. 

    “SMF, dan BP Tapera harus menjadi contoh sinergi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Kami akan memastikan pengawasan dan dukungan regulasi berjalan optimal,” ungkapnya.

  • Anggota Komisi XI DPR Dukung Percepatan Hilirisasi dengan Pendanaan yang Inklusif – Halaman all

    Anggota Komisi XI DPR Dukung Percepatan Hilirisasi dengan Pendanaan yang Inklusif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi menilai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pendanaan proyek hilirisasi perlu didukung.

    Dikatahui, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Fathi menilai kebijakan tersebut sebagai upaya nyata dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. 

    “Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan,” kata Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2035).

    Dia pun menyoroti pentingnya partisipasi aktif lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan yang adil dan terjangkau.

    Fathi juga mendukung pendekatan inovatif untuk meminimalkan ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” tegas Fathi.

    “Perbankan harus diberi insentif untuk mau mengambil risiko yang terukur, sementara pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” jelasnya.

    Fathi juga mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan dalam agenda Komisi XI DPR RI untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal. 

    “Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” tambahnya.

    Dia juga mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita hilirisasi yang berkeadilan. 

    “Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga soal memberikan peluang bagi generasi muda untuk tumbuh di sektor industri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

  • Pemerintah Ingin Paksa Lembaga Keuangan Danai Hilirisasi, DPR: Harus Ada Insentif

    Pemerintah Ingin Paksa Lembaga Keuangan Danai Hilirisasi, DPR: Harus Ada Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan agar pemerintah tidak semena-mena mewajibkan lembaga keuangan mendanai proyek hilirisasi. Dia mendukung wacana tersebut, tetapi pemerintah juga perlu memberi insentif kepada lembaga keuangan.

    Fathi meyakini lembaga keuangan tidak akan serta merta mau membiayai proyek-proyek hilirisasi. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya insentif agar perbankan maupun lembaga keuangan non-bank mau mengambil resiko di proyek hilirisasi.

    “Pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” jelas Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Politisi Partai Demokrat ini merasa hilirisasi yang berkeadilan bukan hanya akan meningkat nilai tambah ekonomi atas produk dalam negeri, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang layak di sektor industri kepada generasi muda.

    Oleh sebab itu, tambahnya, perlu adanya kerja sama para pemegang kepentingan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    Menurut Fathi, jika lembaga keuangan partisipasi aktif membiayai proyek-proyek hilirisasi maka ketergantungan akan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berkurang.

    “Namun, saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” katanya.

    Bahkan, dia mengaku akan mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan ke dalam agenda Komisi XI DPR. Fathi mengklaim perlu perhatian khusus agar implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal.

    Sebagai informasi, wacana kewajiban perbankan hingga lembaga keuangan non bank membiayai proyek hilirisasi muncul usai dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi ketua satgas tersebut. Bahlil pun mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.

    “Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

  • Aplikasi Coretax Harganya Rp1,3 Triliun tapi Kualitas Murahan, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

    Aplikasi Coretax Harganya Rp1,3 Triliun tapi Kualitas Murahan, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Erwin Aksa berencana untuk memanggil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani guna memberikan klarifikasi terkait kendala akses pada sistem administrasi pajak terbaru, Coretax.

    Sejak mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025, layanan tersebut menuai berbagai kritik, terutama terkait kesulitan akses. Padahal pengadaan aplikasi ini memakan biaya banyak tetapi kualitasnya malah murahan.

    “Coretax merupakan investasi digital dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga akan diawasi oleh Komisi XI. Terkait masalah teknis, kami akan memanggil pihak terkait setelah masa reses,” kata Erwin Aksa kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Erwin menegaskan, akan terus memantau perkembangan Coretax sepanjang kuartal pertama 2025. Politikus Partai Golkar ini tak menyangkal adanya potensi kerugian negara imbas kegagalan layanan Coretax. Terlebih investasi untuk menghadirkan sistem ini cukup mahal, sekitar Rp1,3 Triliun.

    Dia mendesak DJP dan Kemenkeu memberikan penjelasan secara transparan menyangkut persoalan tersebut. “Selain itu, Coretax ini akan dievaluasi, mengingat tujuan utamanya adalah untuk mendukung ekstensifikasi pajak,” ujar Erwin.

    Sebelumnya DJP Kemenkeu telah menyampaikan permintaan maaf, usai sistem inti administrasi pajak, Coretax masih sulit diakses para wajib pajak.

    “Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” tulis keterangan resmi DJP Jumat (10/1/2025).

    Dalam keterangan tersebut, Ditjen Pajak berjanji terus berupaya memperbaiki kendala yang ada serta memastikan layanan Coretax DJP dapat berjalan dengan baik.

    Diketahui, sejumlah wajib pajak mengeluhkan layanan aplikasi pajak anyar bernama Coretax yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Padahal, aplikasi yang diluncurkan 1 Januari 2025, investasinya cukup mahal, sekitar Rp1,3 triliun.

    Awalnya, kehadiran Coretax ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak wajib pajak kesulitan dalam mengakses berbagai fitur penting dalam Coretax. Termasuk permintaan sertifikat digital dan pembuatan e-faktur.

  • PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    PP 49/2024 Berlaku Mulai 10 Januari 2025

    jakarta, Beritasatu.com – Aset Kripto Indonesia memasuki era baru dengan beralihnya regulasi pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024, yang berlaku efektif pada 10 Januari 2025.

    PP Nomor 49 Tahun 2024 mengatur bahwa tugas pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, kini berada di bawah OJK. Adapun derivatif keuangan berbasis pasar uang dan valuta asing akan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

    Aturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk memperkuat regulasi di sektor keuangan secara keseluruhan.

    Dengan peralihan ini, setiap kegiatan yang melibatkan aset kripto, mulai dari perdagangan hingga penyelesaian transaksi, harus mematuhi peraturan OJK. Selain itu, infrastruktur pendukung aktivitas aset digital pun wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Langkah ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyebut, peralihan ini sebagai langkah positif untuk efisiensi regulasi dan stabilitas sektor keuangan digital.

    Namun, ia juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih peraturan.

    “Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara OJK, BI, dan Bappebti. Kesepahaman serta standardisasi regulasi terpadu menjadi kunci untuk memastikan transisi berjalan lancar,” ujar Najib dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Najib juga menyoroti potensi tantangan, seperti peningkatan biaya operasional bagi startup fintech. Ia berharap beban tersebut tidak menghalangi inovasi dalam industri. Selain itu, perlindungan konsumen dan transparansi mekanisme perdagangan harus menjadi prioritas agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    OJK, sebagai lembaga yang akan memegang kendali pengawasan, telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa persiapan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi intensif antara OJK, Bappebti, dan pelaku usaha.

    “Seluruh persiapan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional industri,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK belum lama ini.

    Terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan OJK sebagai langkah kongkret. Pertama, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20 Tahun 2024 sebagai landasan hukum baru untuk perdagangan aset kripto.

    Kedua, OJK akan merilis sistem informasi canggih disiapkan untuk memonitor aktivitas aset kripto secara real-time. OJK juga akan menginisiasi panduan untuk membantu pelaku usaha memahami proses peralihan, sementara pelatihan intensif diberikan kepada staf OJK untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Hal ini menjadi poin ketiga dari OJK.

    Sedangkan pada poin keempat regulasi, untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto, OJK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kepolisian. Tak ketinggalan, pada poin kelima, OJK telah melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha kripto untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip know your entity (KYE).

  • Anggota DPR Didik Melon Tiba di Brebes, Cerita Suka Duka Pejalanan Jakarta-Boyolali Tunaikan Nazar

    Anggota DPR Didik Melon Tiba di Brebes, Cerita Suka Duka Pejalanan Jakarta-Boyolali Tunaikan Nazar

    TRIBUNJATENG.COM, BREBES – Perjalanan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Didik Haryadi, jalan kaki menuju Boyolali sudah sampai hari kesembilan.

    Pada Kamis (9/1/2025) sore, Didik telah sampai di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di persimpangan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

    Seperti diketahui, perjalanannya dimulai dari halaman kantor DPR RI kawasan Senayan, Jakarta Pusat  pada Rabu (1/1/2025).

    Hal itu dilakukan untuk menunaikan nazar pribadinya bahwa ia akan melakukan jalan kaki mulai dari Jakarta ke kampung halamannya di Boyolali apabila terpilih jadi anggota DPR RI.

    ”Ini merupakan janji pribadi saya kepada Allah SWT juga dalam rangka HUT ke-52 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025. Setiap orang harus memenuhi janji,” kata Didik kepada media saat beristirahat.

    “Menjadi anggota DPR adalah jembatan emas untuk mengabdi selama 4 tahun ke depan untuk komitmen kepada konstituen Dapil Jateng V, meski penuh pengorbanan,” tambah Didik.

    Didik Haryadi, akrab disapa Didik Melon ini, menyatakan rasa syukurnya bisa sampai di posisi saat ini.

    Apalagi, katanya, dia lahir di tengah keluarga serba keterbatasan.

    Dia mengatakan, perjuangannya tidak mudah.

    Dia cerita, mulai mencari uang sebagai buruh di Batam hingga Cikarang.

    Ia selanjutnya merintis usaha yang juga tak mudah karena sempat gulung tikar.

    “Pengalaman tersebut menginspirasi saya untuk terus berusaha sampai akhirnya bisa memulai dengan membuat usaha tralis besi hingga meluas ke berbagai sektor seperti energi, infrastruktur, otomotif, dan jasa,” katanya.

    ”Semua ini saya peroleh dengan serba kerja keikhlasan. Saya ingin menunaikan nazar sebelum reses berakhir,” kata Didik melanjutkan.

     Memulai perjalanan panjang menuju kampung halamannya ini sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu.

    Ia juga merencanakan dengan detail sampai ke titik-titik tempat istirahat.

    “Pelaksanaan teknis yang dikawal tim kesehatan pribadi, juga mencatat titik pos di setiap rute yang terdapat di Senayan, Tambun, Novotel Karawang Barat, Jembatan belakang SMP 2 Pabuaran, Salam Darma Weir, Pasar Trisi, Jatibarang, Palimanan, Cirebon, dan Losari,” jelasnya.

    Berbekal mental dan keyakinan, pemilik akun TikTok @didikharyadi.official ini meneguhkan bahwa niatannya jalan kaki akan sampai ke kota kelahirannya di Boyolali. (Kompas.com)

  • Politikus PDIP Tunaikan Nazar Jalan Kaki Jakarta-Boyolali di Momen HUT Partainya yang ke-52 – Halaman all

    Politikus PDIP Tunaikan Nazar Jalan Kaki Jakarta-Boyolali di Momen HUT Partainya yang ke-52 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Didik Haryadi melakukan jalan kaki dimulai dari halaman kantor DPR RI kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2025).

    Hal itu dilakukan untuk menunaikan nazar pribadinya, dimana dirinya pernah bernazar bahwa akan melakukan jalan kaki mulai dari Jakarta ke kampung halamannya di Boyolali apabila terpilih menjadi anggota DPR RI.

    Jalan kaki sepanjang 540 kilo meter yang akan diakhiri di kantor DPC PDIP Boyolali, ini merupakan niatan janji yang mesti dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada semua pihak, baik pribadi juga para konstituennya di Dapil Jawa Tengah V.

    ”Ini merupakan janji pribadi saya kepada Allah SWT juga dalam rangka HUT Partai PDI Perjuangan ke-52 pada 10 januari 2025. Setiap orang harus memenuhi janji. Menjadi anggota DPR adalah jembatan emas untuk mengabdi selama 4 tahun kedepan untuk komitmen kepada konstituen Dapil Jateng V, meski penuh pengorbanan,” ujar Didik Haryadi dalam pesannya ketika sedang ditemui awak media saat beristirahat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tepatnya di persimpangan kecamatan Losari Brebes, Kamis (9/1/2025) sore.

    Didik Haryadi akrab disapa Didik Melon ini menyebut, bahwa sebagai manusia biasa yang lahir di tengah keluarga serba keterbatasan dirinya mengaku selalu merasa bersyukur atas apa yang saat ini sudah ia dapatkan.

    ”Karena saya berasal dari keluarga sederhana yang semuanya merintis dari nol atau bawah, semua ini saya peroleh dengan serba kerja keikhlasan. Masa kerja DPR terbagi dalam lima kali masa sidang, dan saya telah menjalankan reses di dapil selama 25 hari. Saya ingin menunaikan nazar sebelum reses berakhir,” tutur pria kelahiran 12 November 1976 ini.

    “Rasa syukur Alhamdulillah, banyak cerita dan tantangan yang saya hadapi selama ini, dimulai sebagai buruh di Batam hingga Cikarang sampai merintis usaha hingga sampai gulung tikar. Pengalaman tersebut menginspirasi saya untuk terus berusaha sampai akhirnya bisa memulai dengan membuat usaha Tralis besi hingga meluas ke berbagai sektor seperti energi, infrastruktur, otomotif dan jasa,” paparnya.

    Didik melon menceritakan terkait persiapan dalam melaksanakan perjalanan kaki tersebut, dimulai dari penguatan stamina juga kesehatan sampai penentuan rute dan post tempat dimana ia akan beristirahat di setiap estafetnya.

    “Persiapan mulai dari latihan stamina semenjak tiga bulan lalu, hingga pelaksanaan teknis yang dikawal tim kesehatan pribadi, juga mencatat titik post di setiap rute yang terdapat di Senayan, Tambun, Novotel Karawang Barat, Jembatan belakang SMP 2 Pabuaran, Salam Darma Weir, Pasar Trisi, Jatibarang, Palimanan, Cirebon dan Losari,” ujarnya.

    Berbekal mental dan keyakinan, ia meneguhkan bahwa niatannya jalan kaki akan sampai ke kota kelahiranya di Boyolali meski tantangan dan rintangan selama perjalanan harus dilalui dengan risiko yang menghampiri seperti lalu lintas jalanan, panas dan hujan.

    ”Sungguh pengalaman berharga dari nazar yang saya sedang lakukan ini, berbekal modal mental dan niatan tulus saya untuk sampai Boyolali, meski ada kendala cuaca seperti teriknya matahari juga turunnya hujan dan lalu lintas padat yang turut mewarnai di beberapa titik, ini sama sekali tidak menyurutkan justru menambah semangat,” ujar Didik Melon.