Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • CT Bicara Pentingnya Sektor Riil Digenjot demi Capai Indonesia Emas 2045

    CT Bicara Pentingnya Sektor Riil Digenjot demi Capai Indonesia Emas 2045

    Jakarta –

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor rill diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi Indonesia.

    Pasalnya selama ini pemerintah Indonesia hanya pada kebijakan fiskal dan moneter saja. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor rill. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor rill inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045,” ujar CT di acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor rill tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi.

    Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

    “Jadi APBN tidak menjadi core sektor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang CT.

    CT menambahkan APBN juga memberikan sinyal kepada pasar. Di mana kata CT, jika sinyal APBN 2025 ke arah yang kurang pas, maka reaksi pasar akan tidak bagus dan begitu juga sebaliknya.

    “Karena ini terkait juga dengan apakah dengan domestik konsumsi, investasi. Karena kita tahu namanya investasi dari pemerintah kecil dan yang besar itu dari swasta, BUMN dan lainnya,” tutur CT.

    (hns/hns)

  • Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg diapresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Fathi bilang, langkah Prabowo sudah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas ketegasan dan respons cepat Pak Presiden Prabowo dalam menangani isu LPG 3 kg yang sempat membuat masyarakat resah. Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat kecil,” ujar Fathi.

    Anggota DPR Fraksi Demokrat, Fathi.

    Sebelumnya, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg membuat masyarakat panik, terutama kalangan pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi. Kelangkaan yang terjadi bahkan menyebabkan lonjakan harga di beberapa daerah.

    “Dengan diperbolehkannya pengecer kembali menjual LPG 3 kg, saya berharap distribusi gas bisa kembali normal, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar,” tambah Fathi kepada Pikiran Rakyat, 4 Februari 2025.

    Ia juga mengimbau agar distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan baik agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

    “Kami di DPR, khususnya di Komisi XI, akan terus mengawasi kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap transparan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Dengan kebijakan baru ini, Fathi berharap perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), bisa kembali stabil tanpa dihantui keresahan akibat keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Panggil Staf Komisi XI hingga Kades Terkait Kasus Dana CSR BI Nasional 4 Februari 2025

    KPK Panggil Staf Komisi XI hingga Kades Terkait Kasus Dana CSR BI Nasional 4 Februari 2025

    KPK Panggil Staf Komisi XI hingga Kades Terkait Kasus Dana CSR BI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memanggil tiga orang saksi terkait
    korupsi
    dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka adalah Mohamad Mu’min selaku Staf Administrasi DPR RI Komisi XI, Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan Rizki Fadilah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
    Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) terkait kasus dana corporate social responsibility (CSR) pada Senin (16/12/2024) malam kemarin.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan, dugaan sementara perkara ini menunjukkan adanya indikasi penyelewengan dana CSR tersebut.
    KPK juga menduga uang CSR mengalir ke sejumlah yayasan.
    “Yayasan-yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Rudi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Belakangan, KPK memeriksa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Satori dan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
    Satori mengatakan, bentuk program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang dilakukan dengan Komisi XI DPR adalah kegiatan sosialisasi di Daerah Pemilihan (Dapil).
    Ia menjelaskan, program tersebut dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi XI DPR RI selaku mitra BI.
    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. (Bentuk program CSR BI) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori.
    Satori juga membantah adanya kegiatan suap-menyuap dalam dana CSR BI tersebut. “Enggak ada. Enggak ada uang suap itu,” ujarnya.
    Ia menyatakan, dana CSR BI tersebut disalurkan ke beberapa yayasan, namun ia tidak menjelaskan secara detail nama dan jumlah yayasan yang menerima dana CSR tersebut.
    “Semua (Dana CSR) kepada yayasan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Pemerintah dan OJK Perketat Regulasi Atasi Meningkatnya Tren Pinjol serta Investasi Bodong – Halaman all

    DPR Minta Pemerintah dan OJK Perketat Regulasi Atasi Meningkatnya Tren Pinjol serta Investasi Bodong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah menekankan, pentingnya influencer dan platform media sosial untuk ikut bertanggung jawab atas meningkatnya berbagai modus masalah pinjaman online (pinjol) serta investasi bodong yang menjerat masyarakat Indonesia saat ini.

    Najib mendorong, ke depan para influencer harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk finansial yang diendorse.

    Sementara untuk media sosial, kata Najib, harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi  iklan dan promosi yang berhubungan produk layanan keuangan.

    “Influencer yang mempromosikan produk finansial harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk yang mereka endorse. Sementara untuk platform media sosial harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi iklan dan promosi yang berhubungan dengan layanan keuangan,” tegas Najib, Selasa (4/2/2025).

    Selaras itu, Najib berharap, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal atau bodong. Najib juga meminta, pemerintah dan OJK dapat menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa adanya izin.

    “Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa izin,” ujar Najib.

    Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini turut mendesak, adanya langkah cepat  dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian.

    “Pemblokiran situs dan aplikasi ilegal harus dilakukan lebih cepat dan efektif dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian,” kata Najib.

    Lebih lanjut, Najib mengingatkan, pentingnya peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Najib ingin agar masyarakat diberikan pemahaman yang lebih luas tentang cara mengenali investasi bodong dan pinjol ilegal.

    “Kampanye literasi keuangan harus lebih masif, melibatkan sekolah, kampus dan komunitas masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat,” tutur Najib

  • Pakar hingga DPR Bakal Kupas Tuntas Outlook Ekonomi dan Peran APBN 2025

    Pakar hingga DPR Bakal Kupas Tuntas Outlook Ekonomi dan Peran APBN 2025

    Jakarta –

    Situasi ekonomi global dan domestik pada 2025 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar. Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, ketegangan dagang, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

    Melihat kondisi tersebut, Direktur & Founder Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tahun 2025 pertumbuhan ekonomi cukup menantang jadi proyeksinya hanya mencapai 4,7% year on year.

    “Kalau ingin capai 5,2% maka kunci nya pulihkan konsumsi rumah tangga khususnya kelompok menengah, porsi sektor industri manufaktur terhadap PDB harus di atas 21%, lindungi UMKM dari banjir impor terutama saat perang dagang AS China, pangkas anggaran harus terarah dan efektif tidak kontra produktif karena belanja pemerintah dibutuhkan untuk dorong pertumbuhan,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (4/2/2025).

    Untuk memperkuat ikat pinggang ekonomi dalam negeri, peran APBN juga dibutuhkan. Di sisi lain, terdapat kebijakan pemangkasan APBN untuk berbagai keperluan. Lantas, apakah kondisi itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

    Bhima mengatakan efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial maupun ATK hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal. Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif.

    “ATK juga bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah,” ucapnya.

    Di sisi lain efek negatif ke bisnis, Meeting, Incentives, Convention and Exhibition juga signifikan. Menurutnya sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari event pemerintah. Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih.

    “Khawatir ada risiko phk di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah. Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp 103,9 triliun,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,8% – 5%, lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,2%.

    “Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia, baik dari sisi eksternal, seperti kebijakan proteksionisme AS dan pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor utama, maupun domestik, di mana pelemahan konsumsi kelas menengah dan kebijakan fiskal yang berpotensi menekan daya beli turut menambah beban,” ungkapnya.

    Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Yusuf mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan mereformulasi kebijakan fiskal agar lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

    “Penyesuaian kebijakan pajak, seperti peninjauan kembali kenaikan PPN, perlu dipertimbangkan agar tidak semakin menekan daya beli. Selain itu, pengembangan infrastruktur harus difokuskan pada penciptaan efek pengganda ekonomi, dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing,” terangnya.

    Yusuf mengatakan pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM untuk menciptakan ekonomi inklusif yang memperkuat daya tahan ekonomi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperluas pasar domestik.

    “Untuk mendukung ini, kebijakan moneter yang cenderung ketat harus ditinjau agar memberikan ruang bagi konsumsi dan investasi, dengan langkah-langkah seperti penurunan suku bunga,”pungkasnya.

    Kondisi ekonomi dan peran APBN 2025 akan dikupas tuntas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pakar nasional. Pembahasan oulook ekonomi akan dilakukan bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar “.

    Dimoderatori Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova, pada Panel Discussion bertema “Program Pemerintah Pro Pasar”, Chairul Tanjung atau akrab disapa CT akan membahas bagaimana kebijakan APBN 2025 dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan investasi domestik.

    CT juga akan berbagi insight tentang seberapa penting insentif pajak dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hingga pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kebijakan pro pasar berjalan efektif.

    Di tengah tren inflasi, CT akan membagikan tips bagaimana pengusaha menyikapi tren agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. CT juga akan membahas seputar faktor dan kunci apa saja yang diperlukan dalam membangun kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

    Sementara itu Mukhamad Misbakhun akan berbicara seputar peran PPN dan Pajak Progresif, Evaluasi kebijakan PPN, dampaknya pada daya beli masyarakat, dan upaya meringankan beban kelas menengah ke bawah.

    Misbakhun juga akan membeberkan subsidi tepat sasaran sebagai strategi mengoptimalkan subsidi energi, pupuk, dan pangan agar lebih efektif membantu masyarakat rentan. Kemudian, langkah-langkah DPR dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui inflasi.

    Tak hanya itu, Misbakhun juga akan membahas stabilitas nilai tukar dan dampaknya pada harga barang di mana DPR mendorong kebijakan moneter yang dapat meredam pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, akan dibahas mengenai PPN dan Penerimaan Negara yang membahas sejauh mana kenaikan PPN bisa berkontribusi terhadap APBN tanpa menekan konsumsi masyarakat.

    Seluruh pembahasan menarik ini dapat disaksikan melalui “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, yang akan digelar pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pukul 12:00 – 15:00 WIB.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah pakar yang berkompeten lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier dan Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad.

    Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    (ada/rrd)

  • DPR Apresiasi Langkah Transformasi Digital BNI

    DPR Apresiasi Langkah Transformasi Digital BNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Harris Turino, mengapresiasi langkah transformasi digital yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), yang sekaligus mencerminkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) bank tersebut dalam menghadapi era digital.

    Sebagai bagian dari inovasi digitalnya, BNI telah meluncurkan aplikasi wondr by BNI, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang aktif dan dinamis. Pengembangan aplikasi ini juga dilakukan oleh talenta internal BNI, termasuk generasi Z dan milenial.

    “Hal ini membuktikan bahwa SDM BNI siap menghadapi tantangan transformasi digital,” ujar Harris dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, inovasi yang dihadirkan dalam tranformasi digital BNI sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperkuat hubungan dengan generasi muda.

    Keberhasilan dalam mengadopsi teknologi digital turut mendorong peningkatan tabungan sebesar 11% secara tahunan mencapai Rp 258 triliun, yang berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga (DPK) perseroan.

    Sebagai dampaknya, laba bersih BNI juga mengalami peningkatan, mencapai Rp 21,5 triliun pada 2024, naik dari Rp 20,9 triliun pada 2023.

    “Fundamental yang kuat menjadi pijakan bagi BNI untuk terus tumbuh secara bijaksana pada 2025,” tambah Harris.

    Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, optimistis perseroan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan terus berinovasi dan berfokus pada kebutuhan nasabah.

    Ia menjelaskan, potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, termasuk pengembangan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, serta program perumahan nasional.

    Royke juga menegaskan bahwa pencapaian kinerja BNI pada tahun sebelumnya didukung oleh kesuksesan transformasi digital, salah satunya melalui peluncuran aplikasi wondr by BNI untuk segmen ritel dan BNIdirect untuk segmen bisnis korporasi.

    “Kedua inovasi digital ini merupakan bagian dari strategi utama BNI dalam meningkatkan dana murah atau current account saving account atau casa dalam komposisi dana pihak ketiga,” pungkasnya dalam menanggapi transformasi digital BNI.

  • Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Jakarta –

    Konflik geopolitik dunia berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi global dan domestik pun diprediksi akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025.

    Ketidakpastian harga komoditas, perlambatan ekonomi dunia, hingga gangguan terhadap perdagangan internasional menjadi beberapa tantangan yang timbul akibat konflik geopolitik dunia. Kondisi ini secara tak langsung turut berdampak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Ditambah beban utang dan defisit fiskal yang meningkat pascapandemi, dengan rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 40% pada 2024, menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan responsif.

    Dalam hal ini, APBN 2025 menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal Indonesia yang akan mempengaruhi arah perekonomian nasional. APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor sosial, tetapi juga memiliki bagi dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan.

    Peran APBN 2025 bagi dunia usaha hingga ekonomi nasional akan dibahas tuntas bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar “.

    Dimoderatori Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova, pada Panel Discussion bertema “Program Pemerintah Pro Pasar”, Chairul Tanjung atau akrab disapa CT akan membahas bagaimana kebijakan APBN 2025 dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan investasi domestik.

    CT juga akan berbagi insight tentang seberapa penting insentif pajak dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hingga pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kebijakan pro pasar berjalan efektif.

    Di tengah tren inflasi, CT akan membagikan tips bagaimana pengusaha menyikapi tren agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. CT juga akan membahas seputar faktor dan kunci apa saja yang diperlukan dalam membangun kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

    Sementara itu Mukhamad Misbakhun akan berbicara seputar peran PPN dan Pajak Progresif, Evaluasi kebijakan PPN, dampaknya pada daya beli masyarakat, dan upaya meringankan beban kelas menengah ke bawah.

    Misbakhun juga akan membeberkan subsidi tepat sasaran sebagai strategi mengoptimalkan subsidi energi, pupuk, dan pangan agar lebih efektif membantu masyarakat rentan. Kemudian, langkah-langkah DPR dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui inflasi.

    Tak hanya itu, Misbakhun juga akan membahas stabilitas nilai tukar dan dampaknya pada harga barang di mana DPR mendorong kebijakan moneter yang dapat meredam pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, akan dibahas mengenai PPN dan Penerimaan Negara yang membahas sejauh mana kenaikan PPN bisa berkontribusi terhadap APBN tanpa menekan konsumsi masyarakat.

    Seluruh pembahasan menarik ini dapat disaksikan melalui “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, yang akan digelar pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pukul 12:00 – 15:00 WIB.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah pakar yang berkompeten lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier dan Peneliti INDEF Tauhid Ahmad.

    (akn/ega)

  • Sepanjang 2024 BNI Kantongi Laba Bersih Rp 21,5 Triliun, Ini Kata Anggota Komisi XI DPR – Halaman all

    Sepanjang 2024 BNI Kantongi Laba Bersih Rp 21,5 Triliun, Ini Kata Anggota Komisi XI DPR – Halaman all

    Harris menyoroti peningkatan laba bersih BNI yang mencapai Rp21,5 triliun pada 2024 dari Rp20,9 triliun periode tahun sebelumnya. 

    Tayang: Sabtu, 1 Februari 2025 19:29 WIB

    istimewa

    INOVASI DIGITAL – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam rapat kerja di gedung DPR RI, Jakarta beberpa waktu lalu. Harris menyoroti peningkatan laba bersih BNI yang mencapai Rp21,5 triliun pada 2024 dari Rp20,9 triliun periode tahun sebelumnya, Sabtu (1/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XI DPR mendorong perbankandi Tanah Air melakukan inovasi digital yang relevan dengan perkembangan zaman.

    Satu di antara perbankan yang telah menjalani inovasi digital dan berdampak positif ke kinerja yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) melalui aplikasi wondr by BNI menjadi salah satu langkah strategis dalam menjangkau generasi muda.

    Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampaikan, penghargaan atas kinerja BNI yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

    “Kami mengapresiasi BNI atas capaian kinerja yang luar biasa, terutama dalam menjaga profitabilitas serta menghadirkan inovasi digital yang semakin dekat dengan generasi muda,” ujar Harris kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/2/2025)

    Harris menyoroti peningkatan laba bersih BNI yang mencapai Rp21,5 triliun pada 2024 dari Rp20,9 triliun periode tahun sebelumnya. 

    Menurutnya, keberhasilan transformasi digital turut mendorong kenaikan tabungan sebesar 11 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY), menjadi Rp258 triliun sehingga berkontribusi terhadap total Dana Pihak Ketiga perseroan. 

    Lebih lanjut, Harris menyebut langkah strategis BNI dalam mengembangkan aplikasi wondr by BNI bisa memenuhi kebutuhan anak muda yang aktif dan dinamis. Inovasi tersebut juga dikembangkan oleh sumber daya internal BNI dari generasi Z hingga milenial, menunjukkan kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital.

    “Kami melihat bahwa inovasi yang dilakukan BNI sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, fundamental yang solid menjadi landasan bagi BNI untuk dapat tumbuh secara prudent pada tahun 2025,” papar Harris.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DPR & Swasta Bakal Kupas Tuntas Manfaat APBN 2025 di Outlook Ekonomi

    DPR & Swasta Bakal Kupas Tuntas Manfaat APBN 2025 di Outlook Ekonomi

    Jakarta –

    Kondisi global termasuk Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah untuk dilalui. Konflik geopolitik hingga ketegangan perdagangan antarnegara membuat ekonomi dunia mengalami perlambatan.

    Hal itu mampu mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Belum lagi beban utang dan defisit fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menumbuhkan perekonomian nasional.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, APBN 2025 hadir untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Serta itu APBN dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Tak hanya itu, kehadiran APBN juga bertujuan untuk membangun kepercayaan pasar agar mampu memberikan dampak positif terhadap investasi dalam negeri.

    Untuk mengupas tuntas peran penting APBN 2025 dalam membangun terhadap pasar, detikcom bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Outlook Ekonomi DPR.

    Acara tersebut bakal menghadirkan sejumlah diskusi untuk mengupas tuntas kebijakan APBN agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta mendorong pertumbuhan pada sektor swasta dan meningkatkan investasi dalam negeri.

    Langkah itu dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai serta meningkatkan kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi dalam negeri.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Chairman CT Corp, Chairul Tanjung; Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad; Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun; Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal Bawazier dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

    Para narsum nantinya bakal membahas sejumlah tema seperti tantangan di seperti program pemerintah pro pasar, pertumbuhan nilai tukar, daya beli, inflasi, PPN, dan subsidi. Adapun Outlook Ekonomi DPR, Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar bakal diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St.Regis Jakarta.

    (prf/ega)

  • Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Dorong APBN Bisa Semakin Berkualitas – Halaman all

    Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Dorong APBN Bisa Semakin Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

    Efisiensi ditargetkan kepada 16 belanja kementerian seperti alat tulis kantor, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase pemangkasan yang berbeda-beda.

    “Tentu saja, saya dukung kebijakan efisiensi ini. Karena sejalan dengan catatan kami agar belanja APBN bisa semakin berkualitas atau spending better,” ujar Puteri saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Selain itu, menurutnya, hasil penghematan ini juga bisa dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang memang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti Program Makan Bergizi Gratis, yang menyasar perbaikan gizi bagi pelajar dan ibu hamil.

    “Tapi juga memberikan efek pengganda bagi pelaku UMKM, koperasi, petani yang terlibat dalam rantai pasok. Sehingga, turut berdampak pada perputaran roda perekonomian,” terang Puteri.

    Oleh sebab itu, ucap Puteri, kementerian/lembaga harus segera merampungkan dalam menyisir pos-pos mana saja yang akan dipangkas anggarannya. Sehingga, bisa segera dilakukan pembahasan bersama komisi-komisi di DPR RI yang menjadi mitra kerjanya untuk mendapat persetujuan.

    Dimana, hal ini juga telah diatur dalam Inpres No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dia berujar, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan secara cermat dan hati-hati.

    “Termasuk dalam mengukur dampaknya terhadap berbagai sektor, seperti perhotelan. Sehingga, bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi, misalnya dengan mendorong adanya stimulus pada sektor tersebut jika memang diperlukan,” kata Puteri.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identifikasi rencana efisiensi, di antaranya sebagai berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.