Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • 74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan rasio anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) saat ini berada di atas 70% dari total anggaran. Jumlah itu diakui sudah tidak ideal.

    “Rasio dari anggaran untuk SDM menyeluruh mulai dari remunerasi, PPh, untuk iuran pensiun dan sebagainya itu sudah berada di kisaran 73-74% dari total anggaran. Jadi, memang ruang untuk gerak terkait hal ini tidak besar, kalaupun masih ada. Malah kami berpandangan di atas 70% untuk besaran SDM terhadap total anggaran itu tidak ideal, maksimum sebenarnya 65%,” kata Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/2/2025).

    Mahendra menyebut pelebaran struktur organisasi dikarenakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini OJK memiliki 9 bidang, 45 satuan kerja, 37 kantor di daerah, dan 1 PMO.

    “Realitanya adalah tuntutan dari apa yang ada di dalam P2SK tadi membutuhkan penguatan,” ucap Mahendra.

    Berdasarkan datanya, saat ini jumlah pegawai OJK 4.443 orang yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Tidak hanya menanggung gaji dan pensiun, OJK terus mendukung pegawai meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Dari 2015-2024, OJK telah memberikan izin pendidikan bagi 407 pegawai untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Rinciannya yang menjalankan studi di luar negeri 183 orang untuk S2 dan 12 orang untuk S3, sementara di dalam negeri 201 orang untuk jenjang S2 dan 11 orang jenjang S3.

    “Kami melihat anggaran tadi bertahap harus turun di bawah 67%, di bawah 2/3 itu baru cukup ruang untuk investasi tentunya untuk infrastruktur IT dan sebagainya,” beber Mahendra.

    (aid/ara)

  • Andre Rosiade: Danantara akan jadi mitra Komisi VI dan Komisi XI DPR

    Andre Rosiade: Danantara akan jadi mitra Komisi VI dan Komisi XI DPR

    Nanti itu pimpinan DPR yang akan menyampaikan, nanti pimpinan yang akan menentukan mitranya yang mana. Nanti kan ada ‘holding’ investasi, ada ‘holding’ BUMN seperti itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi mitra dari Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI.

    Namun, kata dia, hal itu akan diputuskan oleh pimpinan DPR RI melalui rapat paripurna. Sehingga penunjukan komisi yang akan menjadi mitra BPI Danantara merupakan kewenangan pimpinan DPR RI.

    “Nanti itu pimpinan DPR yang akan menyampaikan, nanti pimpinan yang akan menentukan mitranya yang mana. Nanti kan ada holding investasi, ada holding BUMN seperti itu,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun Komisi VI DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengurusi bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sedangkan Komisi XI DPR RI merupakan AKD yang mengurusi bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, hingga sektor jasa keuangan.

    Dia pun mengaku tak masalah jika BPI Danantara akan menjadi mitra komisi manapun, karena dia mendukung sepenuhnya atas dibentuknya BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Danantara bisa berhasil, sukses, dan bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

    “Itu optimisme kami dan kami DPR mendukung penuh langkah pemerintah,” ucapnya.

    Melalui Danantara, menurut dia, investasi akan lebih transparan dan tepat sasaran. Presiden juga menyampaikan bahwa akan ada investor megaproyek untuk membangun industri hilirisasi guna mengolah timah, bauksit, nikel, dan lainnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Jakarta –

    Ooritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak awal beroperasi pada 22 November 2024 hingga 9 Februari 2025 ini sudah menerima 42.257 aduan kasus penipuan atau scam, memblokir 19.980 rekening, dengan dana diblokir sebesar Rp 106,8 miliar.

    Perlu diketahui, IASC merupakan forum kerja sama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan (scam) di sektor keuangan RI.

    “OJK bersama Otoritas, Kementerian, dan Lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI telah meluncurkan IASC untuk mempercepat penanganan penipuan di sektor keuangan,” tulis OJK dalam salah satu unggahan Instagram resminya (@ojkindonesia), dikutip Minggu (23/2/2025).

    Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan atau scam melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id atau melalui akses resmi lainnya, termasuk di telepon 157, Whatsapp 081-157-157-157, dan email konsumen@ojk.go.id.

    “Apabila masyarakat mengalami penipuan keuangan laporkan ke IASC Iasc.ojk.go.id. Info lebih lanjut hubungi Kontak OJK 157 @kontak15,” terang OJK lagi.

    Sebagai informasi, sebelumnya OJK melaporkan total kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam sudah mencapai Rp 726,6 miliar dalam kurun waktu 22 November 2024 hingga 12 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki menyampaikan sejak November 2024, IASC menerima 44.236 laporan penipuan.

    Ia menyampaikan, sebanyak 13.152 korban melaporkan langsung ke sistem IASC dan 31.084 laporan korban kepada pelaku usaha dan ditindaklanjuti melalui IASC.

    “Total kerugian yang dilaporkan ini uang masyarakat adalah Rp 726,6 miliar, dan kami juga sudah bisa memblokir Rp 109,5 miliar dari mereka yang dilaporkan kehilangan uangnya,” kata Frederica dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut, Kiki menyampaikan jumlah rekening penipuan yang dilaporkan sebanyak 73.884 rekening. Dari jumlah tersebut, Kiki mengatakan sebanyak 21.153 rekening telah diblokir.

    Meski begitu menurutnya jumlah laporan yang masuk ini bisa lebih besar dari data yang ada saat ini. “Saya rasa ini juga tidak semuanya melaporkan, banyak orang yang juga malu terkena scam,” katanya.

    (kil/kil)

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.

  • DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya seruan di media sosial yang mengajak masyarakat menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN yang dikaitkan dengan pembentukan Danantara dinilai tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Masyarakat pun diminta agar tidak terprovokasi oleh seruan semacam itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat diminta perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, seruan untuk menarik dana secara massal dari bank BUMN justru dapat merugikan masyarakat sendiri.

    “Seruan penarikan dana massal dari bank BUMN adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dana mereka aman dan tidak ada alasan untuk panik,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Hanif, kekhawatiran yang beredar di media sosial terkait pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena tidak berdasar.

    Dia menjelaskan, Danantara merupakan inisiatif pemerintah dalam optimalisasi aset BUMN yang tidak berdampak pada dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat pun tetap aman dan tidak digunakan dalam skema investasi Danantara.

    “Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank-bank BUMN, tidak digunakan untuk kegiatan Danantara. Masyarakat tidak perlu khawatir karena perbankan tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Hanif juga menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap perbankan BUMN tetap berjalan seperti halnya bank swasta. “Bank-bank tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana,” tambah Hanif.

    Hanif mengingatkan, seruan penarikan dana massal tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. 

    Perlu diingat bahwa ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat dikenai sanksi hukum.

    “Sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga menyebabkan kepanikan publik bisa dikenai pidana dan denda hingga Rp1 miliar. Ini adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.

    Hanif mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

    “Bank-bank BUMN memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, masyarakat tidak perlu ragu karena pemerintah dan regulator terus memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

  • BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan mendukung pendanaan program perumahan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

    Adapun hal tersebut disampaikan, Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” ucap Perry dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Perry menyampaikan hal ini menunjukkan komitmen BI yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program-program asta cita, baik melalui kebijakan maupun pendanaan.

    Selain itu, Perry menyampaikan akan mendukung penuh program-program dalam asta cita pemerintah salah satunya pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

    Perry menyampaikan, BI mendukung penuh program-program dalam asta cita sebagai bagian dari NKRI, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

    “Kami meyakini program-program asta cita ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat, itu nomor satu,” ujarnya.

    Adapun dukungan berikutnya, Perry menjelaskan terkait pendanaan yaitu akan memberikan insentif berupa likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yaitu dengan penambahan insentif likuiditas bagi bank hingga Rp80 triliun.

  • Ahli Wanti-wanti Hilirisasi Nikel RI Bisa Berhenti Jika Tak Lakukan Ini

    Ahli Wanti-wanti Hilirisasi Nikel RI Bisa Berhenti Jika Tak Lakukan Ini

    Jakarta –

    Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso mengungkapkan berdasarkan datanya hingga 2022, cadangan nikel belum dapat memenuhi kebutuhan smelter di Indonesia dalam jangka panjang. Cadangan nikel saprolite dengan kadar 1,5-3% hanya bisa bertahan delapan tahun, sedangkan cadangan nikel limonite dengan kadar 0,8-1,5% masih bisa bertahan 10 tahun.

    “Jadi memang ini berkejaran dengan waktu, eksplorasi harus dilakukan. Jadi, konsep hilirisasi yang berkesinambungan itu harus di dalamnya ada eksplorasinya. Kalau tidak, ya 5 tahun, 10 tahun lagi maksimum, selesai kita,” kata Budi saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (20/2/2025).

    Budi menyampaikan, saat ini Indonesia hanya berfokus pada hilirisasi tanpa memperhatikan umur cadangan nikel di Indonesia.

    “Kita bicara tentang hilirisasi yang berkelanjutan, tapi kita hanya terfokus dengan jumlah yang ada seperti apa. Kalau mau berlanjut ya jumlah ini harus dipertahankan atau bahkan ditambah,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan untuk dapat menambah usia cadangan nikel perlu eksplorasi lebih lanjut agar dapat menambah cadangan, sehingga hilirisasi nikel Indonesia bisa bertahan lebih dari 10 tahun.

    “Nah, pertanyaannya lagi apakah akan ada eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan tambahan. Kalau itu ada (eksplorasi) ya berarti ini akan berubah,” katanya.

    (ara/ara)

  • Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bilang, skema SBN perumahan ini dialokasikan untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah. Nantinya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh tapera kemudian melalui perbankan. Kemudian kita juga memberikan PMN kepada PT SMF, itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Sri Mulyani.

    Nantinya, Kemenkeu akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara untuk menggunakan kredit Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR, ataupun yang komersial itu akan digunakan melalui kerjasama,” papar dia.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan SBN perumahan itu nantinya akan dibeli oleh BI dari pasar sekunder. Bahkan, Perry pun sudah berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk bisa digunakan tidak hanya bagi SBN yang jatuh tempo.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” jelas Perry.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa hasil daripada pertemuan antara kementerian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan. Yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” ungkapnya.

  • Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    “Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan,” ucap Sri Mulyani.

    Peran Bank Indonesia (BI)

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

    Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

    “Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR,” tuturnya.

    Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

    “Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” imbuh Ara.

    (aid/hns)