Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Legislator Mekeng Minta Pupuk Bersubsidi Dijual Langsung di Desa

    Legislator Mekeng Minta Pupuk Bersubsidi Dijual Langsung di Desa

    loading…

    Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya, kata Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini, dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa.

    Politikus Partai Golkar ini juga menekankan perlunya menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa. “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga melihat sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Dia menilai BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Saat mereka mengajukan pinjaman, BRI tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. BRI punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” tuturnya.

    Mekeng pun menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR pada pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok tersebut menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal tersebut karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres tersebut, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Lebih lanjut Mekeng mengatakan, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. BRI dengan jaringan tersebut bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

  • Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. 

    Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

    Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

    “Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

    Tekan Pemberantasan Mafia

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurut Mekeng, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Mekeng menilai sekarang sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Menurut dia, pihak bank berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Yang jelas, kata Mekeng, pihak bank tidak mungkin langsung menyetujui saat mereka mengajukan pinjaman, tetapi melihat track record dari peminjam.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” ujar anggota Komisi XI DPR ini 

    Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng.

  • Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama periode Libur Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan berlaku untuk pembelian tiket dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

    Marwan menilai bahwa langkah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik saat Lebaran. 

    “Kami sangat menghargai kebijakan diskon tiket pesawat ini karena sangat membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2025,” kata Marwan kepada wartawan Sabtu (1/3/2025).

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, mulai dari Kemenko IPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian BUMN. Menurut Marwan, kebijakan ini diperlukan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat.

    Khususnya bagi kelas menengah yang seringkali terhambat dengan harga tiket pesawat yang tinggi saat libur Lebaran.

    “Biasanya harga tiket pesawat melonjak tajam dan bisa mencapai dua kali lipat dari harga normal saat Lebaran. Diskon ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik dengan pesawat,” kata Marwan.

    Ia juga menyebutkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebagian, khususnya untuk tiket pesawat ekonomi domestik, adalah langkah yang tepat.

    Marwan berharap kebijakan diskon ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga turut merangsang perekonomian daerah dan nasional. 

    Dia menambahkan bahwa pemberian insentif berupa PPN DTP sebesar 6 persen dari pemerintah akan mewujudkan harapan masyarakat.

    “Support pemerintah berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah ini mewujudkan harapan rakyat,” ujar Marwan.

    Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen untuk jadwal terbang 24 Maret sampai 17 April atau di periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam konferensi pers siang ini mengatakan, upaya menurunkan harga tiket pesawat ditempuh melalui pemangkasan biaya kebandarudaraan, menurunkan harga avtur di 37 bandara, serta menurunkan fuel surcharge.

    Komponen lain yang juga ikut disesuaikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    AHY mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi insentif berupa PPN tiket pesawat sebesar 6 persen ditanggung pemerintah selama periode ini.
    Penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk pesawat ekonomi di semua rute penerbangan domestik.

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen,” kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

  • Komisi XI DPR apresiasi kebijakan diskon tiket pesawat khusus Lebaran

    Komisi XI DPR apresiasi kebijakan diskon tiket pesawat khusus Lebaran

    “Diskon tiket pesawat dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini sekaligus untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Cik Asan mengapresiasi kebijakan penerapan diskon tiket pesawat sebesar 13 persen sampai 14 persen khusus selama periode libur Lebaran 2025.

    Dia menilai kebijakan yang diambil Pemerintah jelang Lebaran 2025 itu sangat membantu masyarakat untuk mudik atau pulang kampung.

    “Diskon tiket pesawat dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini sekaligus untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti,” ucap Marwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, diskon tersebut akan menjadi stimulus untuk masyarakat terutama kelas menengah yang menggunakan layanan jasa penerbangan.

    Sebab, lanjut dia, biasanya harga tiket pesawat akan mahal dengan kenaikan yang mencapai hampir dua kali lipat dari harga normal ketika momentum libur Lebaran.

    Untuk itu, Marwan mengapresiasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan diskon tiket pesawat, mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dirinya berharap pemberian diskon harga tiket pesawat pada momen libur Lebaran 2025 dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

    Adapun pemberian diskon tiket pesawat tersebut diberikan salah satunya sebagai dampak dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah sebagian untuk tiket pesawat ekonomi domestik merupakan langkah yang tepat.

    Dia berpendapat dukungan intensif dari Pemerintah berupa PPN yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) sebesar 6 persen tersebut merupakan langkah yang mewujudkan harapan masyarakat.

    Sebagai informasi, diskon tiket pesawat dilakukan setelah Pemerintah menurunkan biaya atau ongkos bandara udara, di antaranya dengan menurunkan harga avtur di 37 bandara dan menekan surcharge atau biaya parkir pesawat.

    Diskon tiket pesawat yang diberikan di tahun lebih besar dari tahun-tahun lalu karena mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah berupa PPN DTP sebesar 6 persen.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan Pemerintah resmi menerapkan diskon tiket pesawat sebesar 13 persen sampai 14 persen secara khusus selama periode libur Lebaran 2025.

    Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025, dengan masa berlaku perjalanan mulai 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dapat Suntikan Modal Rp 5 T, LPEI Jamin Bukan buat Bayar Utang

    Dapat Suntikan Modal Rp 5 T, LPEI Jamin Bukan buat Bayar Utang

    Jakarta –

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun di tahun anggaran 2024. Dana tersebut dipastikan bukan untuk bayar utang.

    Hal itu ditegaskan Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Dia bilang suntikan modal Rp 5 triliun akan digunakan untuk berbagai program kerja LPEI yang sudah ditetapkan.

    “Concern tentang PMN yang Rp 5 triliun, Rp 5 triliun ini mau apa? Bayar utang nggak? Enggak itu kita jamin tidak,” kata Yon Arsal, Kamis (27/2/2025).

    Penggunaan PMN Rp 5 triliun telah dibagi untuk dua komponen yakni Rp 3,5 triliun untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) trade finance (Rp 1,5 triliun), PKE Kawasan (Rp 1 triliun) dan PKE UKM (Rp 1 triliun). Sisanya Rp 1,5 triliun akan dimanfaatkan untuk mandat di bidang penjaminan PKE dan asuransi.

    “Ini kami diawasi betul oleh Kementerian Keuangan dan OJK untuk penyaluran. Jadi nggak boleh ini digunakan di luar peruntukan yang sudah ada,” ucap Yon Arsal.

    Saat ini LPEI sedang menunggu aturan tentang pencairan PMN keluar. Harapannya, aturan bisa terbit dalam waktu dekat sehingga suntikan modal yang sudah disetujui dapat digunakan sesuai peruntukannya.

    “Terkait PMN Rp 5 triliun yang baru saja kami peroleh, ini sedang kami tunggu KMK-nya mudah-mudahan segera keluar sehingga kita bisa segera gunakan untuk financing. Alhamdulillah kalau line-nya sudah ada,” tutur Yon Arsal.

    Lihat juga video: Kejagung Belum Tetapkan Status Hukum 4 Debitur Terindikasi Fraud di LPEI

    (aid/fdl)

  • ‘Sulap’ Rugi Jadi Untung, LPEI Cetak Laba Rp 233 M

    ‘Sulap’ Rugi Jadi Untung, LPEI Cetak Laba Rp 233 M

    Jakarta –

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 232,52 miliar pada 2024. Realisasi itu lebih baik dibandingkan periode akhir 2023 yang mencatatkan rugi Rp 18,11 triliun.

    Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal mengatakan kinerja positif ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dengan target di atas Rp 250 miliar.

    “2023 adalah tahun bottom-nya LPEI dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2024 kami mencatatkan laba Rp 233 miliar, mudah-mudahan secara konsisten nanti sustainable, kita akan berusaha untuk mencapai target profit after tax di tahun-tahun yang akan datang di atas Rp 250 miliar,” kata Yon Arsal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Perbaikan kinerja keuangan itu ditunjukkan melalui rasio keuangan seperti meningkatnya rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) sebesar 34,25%, dari 17,82% di tahun sebelumnya. Dari sisi kualitas aset produktif, pertumbuhan pembiayaan difokuskan pada selected portofolio yang tumbuh 2% menjadi Rp 30,2 triliun.

    Selain itu, recovery asset collection mencapai Rp 2,8 triliun pada 2024 dengan Non Performing Financing (NPF) net sebesar 4,52%, masih dalam batas yang dapat diterima industri keuangan dan Return on Equity (ROE) sebesar 2,51%, meningkat dari -71,71% pada tahun sebelumnya.

    Manajemen LPEI disebut telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam lima tahun terakhir untuk menyehatkan lembaga antara lain penerapan strategi bisnis yang selektif, penguatan aspek manajemen risiko melalui perbaikan proses, sistem dan penyempurnaan kebijakan. Lalu manajemen juga fokus untuk melakukan pemulihan dan pengelolaan aset bermasalah, penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pengelolaan biaya operasional yang hati-hati dan disiplin.

    “Kita baru separuh jalan dari proses transformasi yang dilakukan, masih banyak yang harus dijalankan LPEI untuk mencapai target setidaknya target market dan rebranding new LPEI ke depan,” imbuhnya.

    Sepanjang 2024, LPEI berhasil mendorong tumbuhnya 1.097 eksportir baru dan pembangunan 928 Desa Devisa baru sehingga total Desa Devisa mencapai 1.845 desa secara akumulatif. Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia dan berbagai pemerintah daerah.

    Dalam menjalankan peran sebagai Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah, LPEI mencatat penyaluran pembiayaan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai lebih dari Rp 7,2 triliun di 2024 dan lebih dari Rp 20 triliun sejak 2020. Melalui PKE, LPEI mendukung program strategis pemerintah dalam mendorong daya saing ekspor nasional, termasuk fasilitasi perluasan pasar ekspor ke negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin.

    (fdl/fdl)

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Jakarta –

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengklaim bursa karbon Indonesia lebih baik dibanding bursa karbon Jepang dan Malaysia. Hal itu berdasarkan perbandingan jumlah transaksi antara ketiga bursa tersebut.

    Volume unit karbon yang diperdagangkan bursa karbon Indonesia tercatat sebesar 1.557.326 ton CO2 ekuivalen yang setara Rp 76,56 miliar. Sementara perdagangan karbon di Jepang baru 768.000 ton CO2 ekuivalen, sementara Malaysia 200.000 ton CO2 ekuivalen.

    “Kita mencoba untuk membandingkan antara bursa karbon yang ada di Indonesia dan juga di Jepang dan juga Bursa Malaysia. Ini hanya untuk pembanding kenapa kok kita ambil Jepang dan Malaysia karena didirikan tidak lama tidak terlalu berpaut jauh dengan apa yang kita didirikan di 2023,” kata Inarno dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    “Kita lihat bahwasannya untuk Indonesia ini cukup maju yang telah dilakukan atau telah transaksi yang ada itu sejumlah 1.557.000 ton CO2 ekuivalen dibanding untuk Jepang itu hanya 768.000 ton dan juga Bursa Malaysia yang setelah kita itu juga tidak terlalu jauh dari kita itu baru 200.000 ton,” tambah dia.

    Namun klaim tersebut tampaknya tidak disetujui oleh sejumlah anggota DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino misalnya yang mengkritik bursa karbon dan mengaku miris karena nilai transaksinya hanya Rp 76 miliar meski sudah diluncurkan sejak 26 September 2023.

    “Ini juga miris lagi dibuka 26 September 2023, total transaksinya tadi dikatakan hanya Rp 76,5 miliar. Padahal saya masih ingat ketika pembukaan dihadiri orang paling penting di Republik saat itu didengang-dengungkan bahwa ini akan mencapai angka ratusan triliun katanya,” sebut Harris.

    Harris menduga persoalan yang terjadi di bursa karbon disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi antara kementerian/lembaga yang membuat pasar bursa karbon tidak bisa menjadi besar. Ia juga mempertanyakan kemampuan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa kabron.

    “Kemudian OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara bursa karbon. Bapak yakin BEI siap, karena BEI tidak punya pengalaman sama sekali dengan produk ini. Evaluasinya selama ini seperti apa tentang transaksi karbon. Dan apakah OJK siap secara infrastruktur, teknologi maupun SDM untuk mengembangkan ini,” tambah Harris.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga terlihat tidak puas dengan perkembangan bursa karbon Indonesia. Meski baru berjalan selama 2 tahun, Misbakhun meminta ada evaluasi total terhadap bursa karbon.

    “Kita termasuk salah satu negara yang dianggap paru-paru dunia, hutan tropis kita dianggap nilai paling tinggi. Tapi kita juga malu melihat perkembangan bursa karbon kita. Kita malu melihat perkembangan bursa kabron,” ujar Misbakhun.

    “Apakah ini karena kita tidak bisa menjadi penyelenggara, atau kita tidak bisa bangun bursanya sebagai instrumen bursa yang bisa menarik minat para investor untuk memperdagangkan keinginan mereka. Siapa punya demand, siapa punya supply, bertemu di pasarnya. Ini perlu evaluasi total,” tegasnya.

    Tonton juga Video: Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia: Kontribusi Lawan Krisis Iklim

    (ily/rrd)

  • Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    2 Tahun Berjalan Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 Miliar

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai perdagangan bursa karbon Indonesia mencapai Rp 76,56 miliar per tanggal 24 Februari 2025. Dari jumlah itu volume unit karbon yang diperdagangkan tercatat sebesar 1.557.326 ton CO2 ekuivalen.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, bursa karbon sendiri sudah diluncurkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 26 September 2023.

    “Sejak di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 September 2023, per tanggal 24 Februari 2024 total volume transaksi yang diperdagangkan itu telah mencapai 1.557.326 ton CO2 ekuivalen atau sebesar Rp 76,56 miliar,” kata Inarmo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Tonton juga Video: RI Sambut Baik Implementasi Perdagangan Karbon Internasional Hasil COP29

    Ada pun jumlah pengguna jasa meningkat dari yang sebelumnya adalah 16 menjadi 107 pengguna jasa. Lalu jumlah unit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 2.242.000 ton CO2.

    “Saat ini jumlah karbon, unit karbon yang dapat diperdagangkan itu mencapai 2.242.000 ton dan juga sementara jumlah retirement yang diajukan saat ini adalah 936.000 ton CO2 ekuivalen,” tambah dia.

    Jumlah proyek yang didaftarkan ada 7 yang terdiri dari PT Pertamina Geothermal Energi sebanyak 1 proyek dan sisanya dari PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power. Lalu sejak perdagangan karbon internasional dibuka tanggal 20 Januari 2025, unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2 ekuivalen.

    “Walaupun yang diperdagangkan masih cukup minim yaitu saat ini 49.545 ton Co2 ekuivalen dan juga yang untuk renewable energy yaitu 270 ton CO2 ekuivalen,” tuturnya.

    (ily/rrd)