Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi XI: BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS), merespons kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Pada saat pasar sedang libur lebaran, saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan komisi keuangan DPR itu mendorong BI mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS. Dia mengingatkan agar jangan sampai tekanan koreksi negatif atas Rupiah melewati angka psikologis.

    Dia pun memprediksi harga barang di AS akan semakin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi COVID-19.

    Terkait hal tersebut, dia memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi, dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas dolar AS,” ujarnya.

    Dia juga menilai kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.

    Dia lantas menyinggung data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2024, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,4 miliar dolar AS. Menurut dia, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia.

    “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ucapnya.

    Misbakhun memandang kebijakan tarif ala Presiden Trump itu akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Di mana, ekspor Indonesia ke AS didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” katanya.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang membawa dampak tekanan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor, bahkan bisa berefek ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Akibat kebijakan baru tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Sumber : Antara

  • Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong langkah negosiasi ulang terkait tarif baru yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terkait barang impor yang masuk ke AS terhadap Indonesia. Namun, Misbakhun meminta pemerintah untuk berhati-hati.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” imbuh dia.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” pungkas Misbakhun.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.

    Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan

    Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.

    Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.

    Pentingnya Investasi SDM

    Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald
    Trump
    telah mengumumkan
    tarif bea masuk
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    pada 2 April 2025. AS akan mengenakan tarif
    impor
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan
    tarif impor
    tersebut akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah
    industri
    padat karya.
    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja,” ujar Hanif lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
    Komoditas
    ekspor
    Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta
    pemerintah
    melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Selain itu, pemerintah disebutnya harus melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk penguatan terhadap industri berbahan lokal agar tangguh menghadapi tantangan eksternal.
    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju, dan menembus pasar baru,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Presiden
    Prabowo
    Subianto sendiri telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dalam menanggapi tarif timbal balik Amerika Serikat.
    Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat.
    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier,” bunyi poin ke-8 pernyataan resmi Kemenlu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR
    Misbakhun
    mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung kerugian dan keuntungan dari kebijakan
    tarif impor
    baru yang diumumkan Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    .
    Pasalnya, kebijakan Trump ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor
    Indonesia
    .
    “Kebijakan tarif bea masuk tambahan ke US (
    United States
    /Amerika Serikat) di era Trump 2.0 ini akan signifikan dampak tekanannya pada kinerja ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” ujar Misbakhun kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” katanya lagi.
    Menurut Misbakhun, upaya pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan
    lobby
    kepada pemerintah AS adalah sebuah langkah awal yang tepat.
    Dia menyebut bahwa publik berharap pada hasil tim
    lobby
    khusus tersebut.
    “Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Apalagi, produk ekspor Indonesia didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik, di mana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS menjadi lebih mahal karena terkena dampak penambahan tarif baru tersebut.
    Supaya bisa bersaing dari sisi harga, menurut Misbakhun, maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksinya untuk menjaga kelangsungan usaha.
    “Dampak lainnya yang sangat serius adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dollar AS karena harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap, sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
    Misbakhun meyakini bahwa kondisi ini akan mengakibatkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan.
    Sementara itu, akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed, maka akan memicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi.
    “Dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dollar AS,” ujar Misbakhun.
    Sementara itu, Misbakhun mengatakan, dampak tarif tambahan baru ini pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan.
    Dengan begitu, bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka, dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak ke negara.
    “Berapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Guncangan akibat kebijakan tarif bea masuk tambahan baru ke Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump kemarin, Kamis (3/4/2025), ini diyakini berdampak signifikan kepada kinerja ekspor Indonesia.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan agar pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholders, a.l. kementerian lembaga, Bank Indonesia, eksportir, dan pihak terkait lainnya, untuk menghadapi tekanan ini.

    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” tegas Misbakhun, dalam rilisnya, Jumat (4/4/2025).

    “Upaya pemerintah Indonesia dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan lobby kepada pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah langkah awal yg tepat dan kita semua berharap pada hasil Tim Lobby Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tambahnya.

    Selama tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US$ 26,4 miliar dan jumlah tersebut 9,9% dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. Dengan demikian, posisi surplus di pihak Indonesia.

    Apalagi produk ekspor Indonesia, menurut Misbakhun, didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik dimana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki.

    Dengan demikian, Misbakhun menilai industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS, karena terkena dampak tarif tambahan baru tersebut.

    “Supaya mereka bisa bersaing dari sisi harga maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksi nya untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujarnya.

    Dia pun menuturkan arahan Presiden Prabowo adalah melakukan perbaikan struktural yang menghambat, termasuk upaya deregulasi dalam bentuk penyederhanaan aturan. Misbakhun yakin ini akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia sehingga mereka lebih mampu bersaing di pasar global.

    Lebih lanjut, dia pun melihat dampak lainnya yg serius dan harus diberikan respon oleh Bank Indonesia adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dolar AS. Hal ini akan terjadi karena harga barang di AS akan makin mahal sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu.

    Alhasil, ini mengakibatkan The Fed pasti akan menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan. Akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dolar AS.

    “Untuk itu, Bank Indonesia harus melakukan upaya yang serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Jangan sampai tekanan koreksi negative rupiah melewati angka psikologis. Di saat pasar yang sedang libur lebaran saat ini, adalah waktu yang tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” papar Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun menegaskan dampak tarif tambahan baru ini pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan sehingga bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.

    Pasalnya, selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia.

    “Harus dihitung ulang target rencana penerimaan negara secara total apakah memberikan transmisi dampak pada target pembangunan di APBN 2025,” tegasnya.

    Dia menekankan beberapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32% oleh AS tersebut bisa diminimalisir.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” tutupnya.

    (haa/haa)

  • 11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    PIKIRAN RAKYAT – Dampak potensial yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memengaruhi seantero dunia, tak terkecuali Indonesia. Apa saja dampaknya dan apa yang harus dilakukan sebagai reaksi bangsa yang tepat?

    Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan dalam hal ini mendorong pemerintah RI untuk segera menyiapkan langkah-langkah yang praktis.

    “Kami mengimbau pemerintah untuk cepat mengantisipasi dampak dari perang tarif ini dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk menghadapinya,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.

    Dalam pengumuman resmi Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

    Marwan menjelaskan, kebijakan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Tanah Air.

    Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat kebijakan Trump ini dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan Indonesia dengan AS.

    Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

    “Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

    Ia lantas menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS.

    Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

    Simak, berikut adalah hal-hal yang akan terdampak di Indonesia setelah kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump:

    1. Produk Ekspor Indonesia

    Produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, dan produk perikanan akan terdampak. Peningkatan tarif impor di pasar AS dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena harga barang akan menjadi lebih mahal.

    2. Industri Pengolahan

    Banyak industri pengolahan di Indonesia bergantung pada ekspor produk-produk tersebut.

    Penurunan daya saing produk ekspor dapat memengaruhi sektor industri yang menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, yang berpotensi berdampak pada jutaan pekerja.

    3. Nilai Tukar Rupiah

    Kebijakan tarif ini dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, yang berisiko mengalami volatilitas akibat ketegangan dalam perdagangan internasional.

    4. Harga Emas

    Kenaikan tarif impor berpotensi memengaruhi harga emas, meskipun ini lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

    5. Neraca Perdagangan dengan AS

    Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan AS pada 2023 dan 2024. Penerapan tarif dapat memperburuk defisit perdagangan dengan AS, meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami negara-negara lain seperti China, Jepang, dan Vietnam.

    6. Permintaan Produk Indonesia oleh Negara Mitra Dagang

    Negara-negara seperti China dan Jepang, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, berisiko menurunkan ekspor mereka ke AS.

    Penurunan ekspor negara mitra ini ke AS dapat menyebabkan mereka mengurangi permintaan terhadap produk Indonesia, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global.

    7. Sektor Industri yang Bergantung pada Rantai Pasok Global

    Kebijakan tarif dapat mengganggu sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ini.

    8. Kebijakan Fiskal dan Moneter

    Untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif diperlukan. Kebijakan ini dapat mencakup upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi gejolak pasar.

    9. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Negara Lain

    Indonesia disarankan untuk mendiversifikasi pasar ekspor dengan memperluas hubungan dagang melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial.

    10. Kebijakan Insentif Pajak dan Subsidi

    Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi kepada industri yang terdampak untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    11. Negosiasi dengan AS

    Pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

    Melalui langkah-langkah mitigasi seperti diversifikasi pasar, kebijakan moneter yang adaptif, dan diplomasi perdagangan yang proaktif, menurut Marwan, Indonesia diharapkan bisa mengelola dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Eropa akan menyiapkan langkah balasan terhadap tarif impor Amerika yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, pada Hari Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik produk impor dari berbagai negara.

    “Kami siap merespons,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa pada Hari Kamis 3 April 2025. Dalam jangka waktu dekat, akan menyelesaikan langkah balasan terhadap tarif baja.

    Ia pun menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terus menjalin komunikasi dengan negara adidaya tersebut. Maros Sefcovic menjadi yang menjabat komisioner tersebut.

    Sementara itu, Kanada pun mengungkapkan hal yang sama. Perdana Menteri Mark Carney, pada Hari Rabu 2 April 2024 menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan AS tersebut.

    Carney pun menegaskan pentingnya persatuan untuk menghadapi krisis. “Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan tujuan serta kekuatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam saja. Dengan kata lain, tidak membalas. “Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya,” katanya.

    Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegas Scott.

    Di balik tarif impor baru, ada sejumlah produk yang tak terkena tarif impor Amerika. Antara lain aneka produk logam, otomotif dan suku cadang, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu.

    Respons Indonesia

    Indonesia menempati urutan ke delapan di dalam daftar negara yang terdampak. Indonesia terkena tarif sebesar 32%. Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand terkena juga. Kenaikannya masing-masing yaitu 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan kebijakan tarif impor Amerika tersebut berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengantisipasi tarif impor Amerika tersebut. Ia menjelaskan tarif ini menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan mengenakan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk Indonesia, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. 

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menghitung dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional.

    Misbakhun menilai bahwa kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan besar terhadap sektor ekspor Indonesia, khususnya ekspor ke AS.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Politikus Golkar itu menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, Indonesia harus mempersiapkan strategi agar dapat mengurangi dampak negatif, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ia juga meminta pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik.

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, Trump menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor, dengan 60 negara termasuk Indonesia yang terkena dampak tarif individual yang lebih tinggi. Tarif ini dihitung berdasarkan separuh dari tarif dan hambatan perdagangan yang sebelumnya diberlakukan negara-negara tersebut terhadap AS.

    Trump juga menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari “Hari Pembebasan Ekonomi” Amerika Serikat, yang dianggapnya sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah negara tersebut.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih. dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • 11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

    Kemandirian Pangan di RI Harus Dijaga

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib turut mengomentari kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh impor yang masuk ke AS.

    Najib memprediksi, dinamika supply chain global akan terus berjalan termasuk geopolitik yang terus menghangat akibat kebijakan proteksionisme Trump.

    “Ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international,” kata Najib dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

    “Termasuk mempercepat hilirisasi industri yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya,” lanjutnya. 

    Untuk itu Najib mendorong percepatan industri yang efisien merupakan hal yang wajib dilakukan. Bahkan, ujar Najib, mitigasi UMKM yang berbasis eksport dan UMKM padat karya karena akan terdampak langsung.

    Namun dia mengingatkan, review seluruh penjanjian dagang bilateral maupun multilateral dengan tetap mengedepankan kepentingan domestik Indonesia.

    “Kemandirian pangan harus betul betul berjalan sukses,” ujarnya.

    Kenaikan Tarif Global untuk Barang Mitra Dagang Utama

    Gedung Putih menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump tidak memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen untuk barang-barang dari mitra dagang utama, Kanada, dan Meksiko. 

    Tarif sebelumnya hingga 25 persen untuk banyak barang dari kedua negara tersebut tetap berlaku karena masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanyl. Berikut ini adalah beberapa tanggapan dari para pejabat tinggi dan pemerintah di beberapa negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News