Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengkategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-middle income bisa menjadi bahan evaluasi bagi BPS. 

    “Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

     

    Ia menyatakan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai lembaga riset termasuk dari Bank Dunia. 

    “Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.

     

    Kendati demikian, politikus PKS itu mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau, dengan karakteristik yang berbeda tiap wilayah dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. 

    “Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ungkapnya.

     

    Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks, akan tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. 

    “Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya. 

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***

  • Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Keduanya sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, Rabu (30/4/2025), terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada penyidik,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Tessa menjelaskan, baik Fauzi maupun Charles memberikan alasan yang sama atas ketidakhadiran mereka: sedang menjalani kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” jelasnya.

    Keduanya telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

    Namun, belum ditentukan kapan mereka akan dipanggil kembali oleh penyidik.

    Sudah Dua Kali Mangkir

    Ini merupakan kali kedua Fauzi Amro dan Charles Meikyansah tidak memenuhi panggilan KPK.

    Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 13 Maret 2025.

    Hingga kini, keterlibatan Fauzi dan Charles dalam perkara dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia masih belum diungkap secara detail.

    KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus ini sejak 16 Desember 2024.

    Dugaan penyelewengan CSR BI ini melibatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada hari yang sama, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kemudian pada 19 Desember 2024, KPK juga menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta catatan-catatan yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah dua anggota DPR, yakni Satori di Cirebon dan Heri Gunawan di Tangerang Selatan.

    Dari kediaman Satori, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.

    Sementara dari rumah Heri Gunawan, disita barang bukti elektronik, dokumen, dan surat-surat lain yang juga diduga kuat berkaitan dengan perkara.

    KPK hingga kini belum menetapkan tersangka, karena penyidikan masih berjalan dengan menggunakan sprindik umum.

     

  • Aset Danantara Hampir Tembus 1 Triliun Dollar AS, Anggota DPR: Harus Transparan Nasional 29 April 2025

    Aset Danantara Hampir Tembus 1 Triliun Dollar AS, Anggota DPR: Harus Transparan Nasional 29 April 2025

    Aset Danantara Hampir Tembus 1 Triliun Dollar AS, Anggota DPR: Harus Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan pemerintah agar mengelola aset secara transparan dan operasional, termasuk aset yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ).
    Hal ini disampaikan Fathi merespons pernyataan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang menyebut potensi kekayaan Danantara diproyeksikan menembus 1 triliun dollar AS..
    “Kami di Komisi XI sangat mendukung arahan Presiden Prabowo. Pengelolaan aset nasional, termasuk melalui Danantara, harus dilakukan dengan sistem yang ketat, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Fathi kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
    Fathi menyebutkan, potensi kekayaan yang dikelola Danantara merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki sumber daya luar biasa yang dapat mempercepat kebangkitan ekonomi nasional.
    Politikus Partai Demokrat pun menekankan pentingnya meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien atau sarat kepentingan sempit.
    Selain itu, kata dia, Danantara juga harus dikelola secara bersih demi menghindari praktik yang merugikan.
    “Presiden Prabowo menegaskan pentingnya evaluasi kinerja dan integritas para direksi. Ini sejalan dengan harapan rakyat, agar pengelolaan aset negara betul-betul bersih dari praktik-praktik yang merugikan,” kata Fathi.
    Ia juga mendukung pesan Prabowo agar seleksi pegawai Danantara dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi politik.
    “Sudah saatnya kita mengedepankan kualitas dan loyalitas kepada negara di atas segala bentuk kepentingan golongan. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal menjaga masa depan perekonomian nasional,” ujar Fathi.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, kemungkinan aset kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun dollar Amerika Serikat.
    “Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar,” kata Prabowo usai acara town hall meeting BPI Danantara di JCC, Jakarta, Senin (28/4/2025).
    Menurut dia, jika BPI Danantara dikelola dengan baik, akan lebih menghasilkan dana besar bagi Indonesia.
    “Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” kata Kepala Negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK Jateng Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Mulai Dari Identifikasi Produk Unggulan

    OJK Jateng Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Mulai Dari Identifikasi Produk Unggulan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah didorong untuk berperan aktif dalam program-program pengembangan ekonomi daerah (PEB).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiyono menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung ekonomi daerah, menjadikan OJK berkepentingan untuk mendukung penguatan sektor jasa keuangan di daerah.

    “Jadi program-program PEB dengan TPAKD (tim percepatan akses keuangan daerah), kemudian penguatan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di daerah itu dilakukan oleh kantor OJK di daerah.

    Kami berharap dengan peran OJK yang lebih berperan untuk penguatan pengembangan. Sesuai dengan amanah UUP2SK bahwa OJK juga turut serta dalam pengembangan penguatan sektor keuangan Indonesia, kantor OJK daerah menjadi penting perannya untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ogi di sela acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Kantor OJK Jateng, Jumat (25/4/2025).

    Ogi menambahkan , keberadaan kantor OJK daerah semakin kompleks, berfungsi sebagai miniatur OJK yang mencakup semua kegiatan lembaga tersebut.

    Ia menekankan pentingnya penguatan pejabat di kantor OJK daerah untuk meningkatkan efektivitas peran mereka.

    Dalam upaya menguatkan PEB, lanjutnya, OJK berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi komoditi unggulan di setiap kabupaten dan kota.

    “Nanti kita implementasikan lebih lanjut dengan TPAKD untuk komoditi unggulan di masing-masing daerah dan peran OJK daerah lebih aktif sekarang,” terangnya.

    Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo menyatakan siap mengembangkan ekonomi di Jawa Tengah berkolaborasi dengan stakeholder terkait.

    Ia mengungkapkan, dalam membangun ekosistem perekonomian, pada tahun 2024 sudah direalisasikan aspek kemandirian pangan, dengan contoh di Grobogan yang sudah mulai panen padi dan jagung.

    “Dengan model seperti ini yang menggabungkan proses produksi, proses keuangan, dan penyediaan bahan pangan kepada masyarakat, tentu ini bisa diperluas di seluruh Jateng. Kami sudah persiapkan itu bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah,” jelasnya.

    Hidayat juga menyoroti bahwa realisasi UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah yang termasuk tertinggi di Indonesia, menunjukkan potensi yang masih sangat besar.

    “Keberpihakan, pendampingan, dukungan dari OJK dan seluruh stakeholder sangat diperlukan dan kami siap untuk itu. Kita perlu akaselerasi ke sana,” imbuhnya.

    Kapoksi Komisi XI DPR RI, Harris Turino menegaskan, peranan OJK dalam mengembangkan dan memperkuat industri jasa keuangan tidak sekadar melakukan pengawasan. Ia berharap, OJK dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Tengah.

    “Kalay daerah ekonominya tumbuh, harapannya secara nasional akan tertopang dan tumbuh,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, mengenai akses pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih terbatas, dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses tanpa jaminan tambahan hingga batas maksimum Rp100 juta. 

    “Jadi sampai angkanya Rp100 juta itu tidak memerlukan jaminan tambahan untuk mendapatkan kredit. Jika nantinya bank meminta jaminan tambahan, maka mereka harus melapor ke OJK,” imbuhnya. (idy)

  • Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

    Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

    Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.

    “Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.

    Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.

    “Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

    “Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.

     

  • Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) semestinya dijadikan momentum oleh Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan menjadi sumber kepanikan.

    Misbakhun menegaskan Indonesia sebagai negara besar tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk AS.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4/2025).

    “Kita bangsa besar. Jangan sampai nyali kita menciut hanya karena tekanan satu negara. Ini waktunya kita menunjukkan semangat patriotisme dan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan begitu saja,” ujar Misbakhun.

    Ia menyoroti ketidaksesuaian data terkait surplus perdagangan Indonesia-AS yang masih perlu dibenahi. 

    Namun menurutnya, ekspor ke AS sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional.

    “Ekspor kita ke AS hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap PDB. Jadi, tidak ada alasan untuk panik atau menganggap kebijakan ini sebagai ancaman besar. Kita harus tenang dan rasional,” ujarnya.

    Lebih jauh, Misbakhun menekankan pentingnya kemandirian dalam sistem pembayaran digital. 

    Ia menilai dominasi sistem global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard menciptakan ketergantungan berlebih terhadap negara maju, termasuk AS.

    “Negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam sektor pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah langkah penting menuju kemandirian tersebut. Kita tak bisa terus mengandalkan sistem asing,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang negosiasi dan tetap fleksibel dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional. 

    Namun Misbakhun mengingatkan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika kita memiliki sektor unggulan, harus didorong. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Yang penting, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa tekanan dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan alasan untuk menyerah.

    “Amerika saja memikirkan kepentingan mereka. Sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.