Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

    “Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK dan BEI, di Jakarta, Rabu.

    Komisi XI DPR RI juga menyetujui OJK untuk menyusun kebijakan free float baru, di antaranya mencakup perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham per-IPO.

    Kemudian, menyetujui usulan yang mewajibkan perusahaan tercatat baru untuk mempertahankan minimal free float saat tercatat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan.

    Dalam Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI memberikan penguatan bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pengaturan terkait regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.

    “Komisi XI DPR RI menyetujui upaya OJK dan BEI untuk meningkatkan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Dolfie.

    Di sisi lain, Dolfie mengingatkan bahwa penyesuaian free float harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dirancang secara bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, serta tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, khususnya mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

    Kebijakan free float merupakan aturan batas jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas kepada publik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI untuk mempertimbangkan dan mengkaji terkait dengan permintaan insentif berupa keringanan pajak bagi pasar modal Indonesia.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Kerja OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan, pentingnya dukungan insentif diberbagai level bagi pasar modal Indonesia.

    “Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, permintaan insentif tersebut juga mencakup penyesuaian biaya tahunan dan biaya awal pencatatan saham untuk emiten.

    “Itu perlu untuk mendukung dari free float. Insentif annual listing fee dan initial listing fee. Itu di Bursa ya,” ujar Inarno.

    Ia menyoroti perlunya skema insentif pajak yang tidak hanya berhenti pada satu level, namun dibuat bertingkat sesuai capaian free float saham emiten.

    Saat ini, emiten dengan free float saham minimal 40 persen mendapatkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

    “Lalu juga yang penting juga adalah kalau bisa itu adanya usulan tiering tax free float. Bapak/Ibu yang saya hormati, saat ini apa namanya untuk insentifnya itu hanya satu posisi. Kalau emiten itu telah mencapai free float sebesar 40 persen ada pengurangan 5 persen dari PPh,” ujar Inarno.

    Dalam kesempatan ini, OJK mengusulkan agar insentif diberikan mulai dari free float yang lebih rendah, sehingga dapat mendorong lebih banyak emiten meningkatkan kepemilikan publik.

    “Kami mengusulkan ada tiering. Kalau bisa memang dari 25 persen itu sudah ada misalnya 2-3 persen, atau bahkan mungkin supaya mendorong daripada orang untuk free float lebih banyak lagi. Mungkin bisa juga diusulkan apa namanya untuk insentifnya lebih daripada 5 persen,” ujarnya.

    Inarno melanjutkan, perlunya memperkuat aspek kepatuhan melalui penegakan sanksi bagi emiten yang tidak memenuhi aturan free float, yaitu berupa denda hingga tindakan ekstrem seperti suspensi dan delisting.

    “Dan tentunya yang terakhir adalah compliance berupa sanksi, denda, penurunan papan di bursa, suspensi, bahkan delisting. Kalau dia tidak memenuhi free float tersebut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR melakukan pembahasan mengenai upaya meningkatkan batas saham free float di pasar modal Indonesia, yang saat ini berada di level 7,5 persen dengan potensi dapat dinaikkan mencapai 10-15 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Jakarta

    Para pelaku pasar modal mengikuti acara Capital Market Run 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Salah satu yang ikut berpartisipasi ada Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

    Acara ini diselenggarakan oleh ekosistem pasar modal Indonesia yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

    Diikuti sekitar 3.500 peserta, Capital Market Run 2025 diselenggarakan dengan start dan finish di Plaza Timur GBK. Kompetisi lari berskala nasional ini menyediakan dua kategori antara lain 10K dan 5K dengan ruti mengelilingi sebagian kawasan Jakarta.

    “Saya yang sedang berpuasa ikut yang 10K. Alhamdulillah bisa finish dengan baik, sehat dan selamat,” kata Misbakhun, dalam keterangannya, ditulis Minggu (30/11/2025).

    “Menurut catatan Garmin masih bisa lari 10K dengan average pace 5:18/km. Average heart rate 148 bpm dan maksimum heart rate 158 bpm,” sambungnya.

    Selain Misbakhun, hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang.

    Melalui pelaksanaan acara Capital Market Run 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

    Selain kompetisi lari, Capital Market Run 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area race village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenant yang dapat dinikmati oleh peserta. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna.

    (shc/kil)

  • Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

    Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam dan isu lingkungan dan menekankan bahwa perubahan iklim yang makin terasa harus menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga alam serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

    Prabowo menyampaikan bahwa paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia memberikan gambaran optimistis mengenai kondisi ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

    Dia menyebut satu tahun pemerintahan telah membuktikan hasil nyata melalui sinergi kuat antara kementerian, lembaga negara, serta otoritas moneter. Prabowo mengapresiasi kerja para menteri dan pejabat ekonomi yang menurutnya telah menjalankan pengelolaan ekonomi dengan hati-hati dan pro-rakyat.

    Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 44 juta penerima manfaat dengan distribusi lebih dari 2 miliar porsi makanan.

    Dia menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas korupsi, serta pentingnya kebijakan berbasis akal sehat. Prabowo menekankan bahwa kemandirian bangsa harus terus diperkuat dengan tidak bergantung pada negara lain. 

    Selain itu, Prabowo menyoroti kondisi anak-anak di daerah terpencil yang setiap hari harus menyeberangi sungai berbahaya untuk bersekolah. Menyikapi hal tersebut, dia membentuk Satgas Darurat Jembatan dan mengerahkan mahasiswa teknik sipil, TNI, dan Polri untuk membangun hingga 300.000 jembatan secara cepat tanpa proses birokratis berlarut.

    Dia menegaskan pentingnya eksekusi cepat, kerja bersama, serta persatuan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas.

    Berikut Pidato Lengkap Presiden Prabowo saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025:

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

    Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

    Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sebagai penyelenggara, Saudara Perry Warjiyo, beserta para Deputi Gubernur dan seluruh jajaran Bank Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan.

    Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto yang saya hormati dan saya banggakan.

    Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tadi sudah disebut oleh Menko Ekonomi supaya kita jaga efisiensi.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Saudara Mukhamad Misbakhun.

    Para Duta Besar negara sahabat. Hadir dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih kehadiran Yang Mulia. Thank you very much for your presence here.

    Yang lain kok enggak hadir ya? Kita catat siapa yang… yang hadir berarti sahabat bener itu.

    Para Kepala Daerah yang hadir; Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan.

    Para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir.

    Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, Tuhan Mahabesar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nyalah kita berdoa dan hanya kepada-Nyalah kita meminta pertolongan.

    Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita selagi kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam. Dan kita berdoa dan meminta pertolongan Yang Mahakuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka. Pemerintah terus-menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan.

    Ini juga mengingatkan kita, betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita. Bahwa masalah lingkungan adalah sangat-sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang.

    Saudara-saudara sekalian, adalah kehormatan besar saya diundang dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini. Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini: “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan.

    Saudara-saudara, tadi paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan paparan dari Saudara Gubernur BI, saya kira secara objektif, secara jujur, bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.

    Di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemoni global. Di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain.

    Jadi, di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian.

    Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa satu tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir satu tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan.

    Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi, sinergi, kerja sama yang cukup baik di antara pengelola-pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua.

    Saya terima kasih kepada Menko Perekonomian, saya terima kasih kepada Menteri Keuangan, saya terima kasih kepada Gubernur BI, saya terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menko-Menko semuanya di semua bidang; Panglima TNI, Kapolri, Menteri Investasi dan Antara, Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Saya merasa hasil kerja sama kita sudah membuktikan kepada rakyat.

    Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini. Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan.

    Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain; Menteri Perumahan, Mensesneg, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu. Tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak, bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan.

    Yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih, dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat. Kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad… dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri.

    Kita tidak mau tergantung dengan negara mana pun di dunia. Kita tidak boleh tergantung. Dan kita, demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, Saudara-saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulangi lagi karena Saudara punya presentasi sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI, saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau yang baik, kita akui yang baik.

    Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. How to bring solution as fast as possible to the people.

    Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah, tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka.

    Saudara-saudara, sebagai contoh… saya ada staf enggak yang bisa paparan? Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyeberang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah… Nah ini. Ini adalah… suaranya bisa enggak?

    Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyeberang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari…. Tiap hari pakaian mereka basah, basah di ruang kelas.

    Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan. Ini… dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus. Tapi rakyat kita, tiap hari, anak-anak kita tiap hari, masuk sungai, basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah.

    Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu Satgas khusus, Satgas Darurat. Dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari Teknik Sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut.

    Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua Batalyon Zeni, semua Batalyon Teritorial Pembangunan, semua Kompi Konstruksi dan Kompi-Kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut. Cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu, enggak ada. Seminar, simposium… kita kerjakan ini! Kita selesaikan ini! Anak-anak kita teriak, kita harus jawab.

    Di tengah Pertemuan Tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan Menko-Menko saya, Kepala Badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan, kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang.

    Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu-Minggu. Kemarin saya berniat tahun 2026 tidak lagi manggil Sabtu-Minggu. Tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi, mungkin tahun 2027 enggak ada rapat Sabtu-Minggu. Sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai.

    Bagaimana? Setuju?

    Terima kasih semuanya. Saya terima kasih Gubernur BI. Ya, enggak usah pengarahan terlalu banyak. Thank you. Laksanakan. We are on the right track. Banyak kekurangan, ya. Kita perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu. Sinergi. Persatuan. Rekonsiliasi. Hanya itu.

    Begitu kita kompak, semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun; yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta… kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, menuju Indonesia Emas.

     

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Salam sejahtera bagi kita sekalian.

    Shalom. Salve. Om Shanti Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya.

    Terima kasih. Merdeka!

  • Menaker Jawab Usulan Lulusan SMK Ikut Magang Gaji UMP: Bisa Saja

    Menaker Jawab Usulan Lulusan SMK Ikut Magang Gaji UMP: Bisa Saja

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjawab usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta program magang nasional diperluas hingga lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yassierli menjawab positif usulan tersebut.

    Menurutnya, hal itu mungkin saja dilakukan oleh Kemnaker. Namun, sebut Yassierli, perlu ada tim khusus yang melakukan tindak lanjut.

    “Bisa saja, makanya nanti harus ada tim yang menindaklanjuti,” ujarnya saat ditemui di Grha BNI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Yassierli mengatakan, magang nasional bersifat on demand atau berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan atau Kementerian/Lembaga. Perusahaan akan mengunggah kebutuhan karyawan lalu menyeleksi peserta magang.

    “Jadi bukan kita, ini ada sekian orang, taruh di sana, taruh di sini, tidak. Nah nanti challenge-nya juga akan sama nanti. Bagaimana perusahaan itu, dia butuh lowongan seperti apa, lulusan SMK misalnya, kemudian dipilih, kemudian dia menyeleksi dan seterusnya,” tuturnya.

    Ke depannya, Kemnaker akan terus mengevaluasi program ini bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Adapun saat ini Kemnaker tengah membuka program magang nasional batch ke-3.

    “Ini juga kita terus evaluasi, kemarin dengan Pak Menko, ini selesai, sekarang kan kita sedang buka batch 3. Selesai batch 3, nanti kita akan lakukan evaluasi, nanti kita lihat tahun depan kebijakan dari pemerintah seperti apa,” terang Yassierli.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut akan mengusulkan program magang nasional diperluas ke lulusan SMK. Sejauh ini, program magang berbayar upah minimum provinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan jenjang sarjana atau diploma.

    “Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    (ily/hns)

  • Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun

    Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat saldo piutang pajak neto sudah dikurangi penyisihan piutang awal 2025 tercatat sebesar Rp35,25 triliun. 

    Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagian besar nilai saldo piutang tersebut merupakan piutang dengan umur sampai dengan satu tahun.

    Namun demikian, Bimo mengungkap terdapat lonjakan satu piutang hingga senilai Rp139,83 triliun. 

    “Dalam catatan kami sampai dengan 30 September 2025 terdapat penambahan satu piutang sebesar Rp139,83 triliun. Di periode yang sama terdapat pelunasan piutang Rp81,297 triliun,” terang Bimo kepada Komisi Keuangan DPR, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Bimo lalu memaparkan bahwa pihaknya melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif mulai dari persuasif hingga hard collection.  

    Pertama, penyampaian surat reminder melalui email blast dengan pendekatan behavioral insight, penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa serta pelaksanaan sita. 

    Upaya pencairan juga dilakukan khususnya terhadap 201 penunggak pajak terbesar nasional yakni dengan memblokir rekening mereka, termasuk juga terhadap 15 penunggak pajak besar.

    Kedua, pemblokiran SABH yang ada di bawah Ditjen AHU Kementerian Hukum, pemblokiran layanan PNBP, serta pelaksanaan lelang bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. 

    Ketiga, upaya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan atas penanggung pajak. “[Upaya dilanjutkan dengan] pembatasan kebebasan berup cekal dan kalau perlu sampai penyanderaan,” terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu. 

    Keempat, kerja sama dengan aparat penegak hukum serta antarunit eselon I Kemenkeu, perbankan dan PPATK. 

    Adapun secara terpisah, Ditjen Pajak juga mencatat khusus untuk 201 penunggak pajak besar, otoritas telah mencairkan Rp11,99 triliun per 24 November 2025 lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya menargetkan pengumpulan Rp20 triliun dari penunggak pajak besar itu sampai akhir 2025.

  • Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengusulkan program magang nasional diperluas ke para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

    Sejauh ini, program magang berbayar upah minimum provinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan jenjang sarjana atau diploma. Program tersebut juga hanya bisa diikuti fresh graduate dengan waktu kelulusan maksimal 1 tahun.

    “Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meskipun, Purbaya menyebut para lulusan SMK juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pemerintah juga terus berupaya menciptakan lapangan kerja demi menyerap lulusan SMK.

    “Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu,” ujarnya.

    Tapi, Purbaya menyebut hal itu sulit dilakukan jika ekonomi tumbuh di level sekarang. Ke depannya Bendahara Negara percaya kondisinya berbeda dan lulusan SMK bisa lebih mudah mencari pekerjaan.

    “Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang dibanding kemarin-kemarin,” jelas Purbaya.

    Program magang nasional sendiri dibuka untuk 100.000 orang tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan. Berikut syarat daftar program magang nasional:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    2. Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar program pemagangan, terhitung sejak tanggal ijazah
    3. Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    4. Memenuhi syarat lain sesuai dengan lowongan magang yang akan dilamar peserta.

    Tonton juga video “Magang Nasional Batch II Dibuka November, Kuota 80 Ribu Orang”

    (ily/hns)