Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menaikkan tarif 10 persen kepada negara-negara yang mendukug KTT BRICS di Brazil. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan mendorong semua pihak satu suara berada di belakangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara,” kata Marwan kepada wartawan Senin (7/7/2025).

    Sebagai anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah, ia memandang ancaman Trump ini bukan hanya sebagai ujian bagi stabilitas ekspor nasional, melainkan juga tantangan geopolitik yang membutuhkan kecermatan diplomatik. Marwan bilang, posisi AS sebagai mitra dagang strategis Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dinafikkan.

    Lebih lanjut, Marwan menilai potensi relokasi pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh akan menjadi kenyataan, dan jutaan pekerja Indonesia bisa terdampak secara langsung jika Trump benar-benar menerapkan tarif tambahan itu.

    Di sisi lain, Marwan menyatakan situasi ini juga menunjukkan bahwa struktur ekspor kita masih rapuh dan terlalu tergantung pada pasar tradisional. Ia pun menegaskan dukungan terhadap prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS.

    “Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS,” ucap Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

    “Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya, dengan insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru,” katanya.

    “Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial,” lanjutnya.

    “Tantangan hari ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun ekonomi nasional yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang,” ucap dia.

    “Maka, bukan hanya bagaimana kita bertahan dari kebijakan tarif Trump, tetapi bagaimana kita meresponsnya dengan strategi yang akan membuat Indonesia lebih kuat dari sebelumnya,” pungkas Marwan.

    Ancaman Trump

    Seperti diketahui, dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Semangat Melayani dengan Hati Harus Terus Dijaga

    Semangat Melayani dengan Hati Harus Terus Dijaga

    Jakarta: Memasuki usia ke-79 tahun pada 5 Juli 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, atas kontribusinya dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat inklusi keuangan di Tanah Air.

    Dalam keterangan tertulisnya, Misbakhun menyebut tema ulang tahun BNI tahun ini, ‘Menemani Tiap Langkahmu’, sebagai refleksi tepat atas komitmen BNI dalam mendampingi masyarakat Indonesia di berbagai fase kehidupan dan pembangunan.

    “Saya melihat tema ini sangat menggambarkan komitmen BNI yang tidak pernah surut. Di tengah perubahan zaman, BNI tetap konsisten memperluas inklusi keuangan dan memperkuat peran sebagai mitra pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif,” ujar Misbakhun.

    Menurutnya, visi pendiri BNI, Margono Djojohadikusumo yang menyebut bangsa ini butuh bank sendiri, bukan hanya untuk menghitung uang, tetapi untuk menyusun harga diri, masih terasa relevan. Nilai patriotisme itu kini diwujudkan lewat digitalisasi layanan, ekspansi internasional, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor-sektor strategis.
     

    “BNI telah membuktikan bahwa pelayanan yang penuh empati dan nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital dan kompetisi global. Semangat melayani dengan hati inilah yang patut dijaga dan diperkuat untuk menjawab tantangan ke depan,” tegas Misbakhun.

    BNI juga dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara inovasi dan kedekatan emosional dengan nasabah, antara lain melalui program Rejeki wondr BNI, yang tidak hanya menghadirkan produk finansial, tetapi juga membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat luas.

    Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah BNI dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata, baik melalui jaringan kantor, agen, maupun platform digital, agar dapat menjangkau masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

    Misbakhun juga mengapresiasi filosofi logo ulang tahun ke-79 BNI yang memadukan elemen paruh Garuda (angka 7) dan pin lokasi (angka 9). Dia menilai desain tersebut menggambarkan tekad BNI untuk hadir di setiap titik kebutuhan masyarakat dan siap bersaing di panggung global.

    “Dirgahayu ke?79, BNI. Teruslah menjadi penjaga harapan, penyokong keberanian, dan sahabat setia dalam setiap langkah rakyat Indonesia,” tutup Misbakhun.

    Jakarta: Memasuki usia ke-79 tahun pada 5 Juli 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, atas kontribusinya dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat inklusi keuangan di Tanah Air.
     
    Dalam keterangan tertulisnya, Misbakhun menyebut tema ulang tahun BNI tahun ini, ‘Menemani Tiap Langkahmu’, sebagai refleksi tepat atas komitmen BNI dalam mendampingi masyarakat Indonesia di berbagai fase kehidupan dan pembangunan.
     
    “Saya melihat tema ini sangat menggambarkan komitmen BNI yang tidak pernah surut. Di tengah perubahan zaman, BNI tetap konsisten memperluas inklusi keuangan dan memperkuat peran sebagai mitra pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif,” ujar Misbakhun.

    Menurutnya, visi pendiri BNI, Margono Djojohadikusumo yang menyebut bangsa ini butuh bank sendiri, bukan hanya untuk menghitung uang, tetapi untuk menyusun harga diri, masih terasa relevan. Nilai patriotisme itu kini diwujudkan lewat digitalisasi layanan, ekspansi internasional, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor-sektor strategis.
     

     
    “BNI telah membuktikan bahwa pelayanan yang penuh empati dan nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital dan kompetisi global. Semangat melayani dengan hati inilah yang patut dijaga dan diperkuat untuk menjawab tantangan ke depan,” tegas Misbakhun.
     
    BNI juga dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara inovasi dan kedekatan emosional dengan nasabah, antara lain melalui program Rejeki wondr BNI, yang tidak hanya menghadirkan produk finansial, tetapi juga membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat luas.
     
    Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah BNI dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata, baik melalui jaringan kantor, agen, maupun platform digital, agar dapat menjangkau masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
     
    Misbakhun juga mengapresiasi filosofi logo ulang tahun ke-79 BNI yang memadukan elemen paruh Garuda (angka 7) dan pin lokasi (angka 9). Dia menilai desain tersebut menggambarkan tekad BNI untuk hadir di setiap titik kebutuhan masyarakat dan siap bersaing di panggung global.
     
    “Dirgahayu ke?79, BNI. Teruslah menjadi penjaga harapan, penyokong keberanian, dan sahabat setia dalam setiap langkah rakyat Indonesia,” tutup Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK yang batal pada tahun ini, kembali direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengungkapkan memang rencana tersebut diagendakan untuk tahun depan, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa mendatang. 

    “Ya tergantung situasinya tahun depan seperti apa. DPR kan sudah setuju, tinggal aturannya kami buat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/7/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun memilih tidak berkomentar terkait cukai MBDK. 

    Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan terus mundurnya kebijakan ini karena butuh sosialisasi yang komprehensif dari mulai hulu hingga hilir ekosistem MBDK. 

    Dirinya tidak ingin kebijakan ini jadi multitafsir oleh khalayak ramai, tetapi dirinya tetap berharap cukai MBDK dapat diwujudkan pada tahun depan. 

    Apabila mana objek cukai tersebut tidak diperluas, maka pemerintah perlu menghadapi kenyataan penurunan penerimaan negara. Sebagaimana penerimaan pajak tahun ini yang proyeksikan hanya akan mencapai 94,9% dari target. 

    “Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan objek pajaknya [termasuk cukai], maka penerimaan negara kita.. turun. Tetapi kalau menteri keuangannya melakukan kreativitas menambah objek baru, dengan dirjen yang baru, otomatis pendapatan negara kita dapat bertambah,” ungkapnya. 

    Pada rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan penerimaan negara untuk tahun depan. 

    Salah satunya, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) melalui penambahan objek cukai baru berupa MBDK untuk mendukung penerimaan negara. 

    Untuk tahun depan, kedua pihak menyepakati penerimaan bea cukai sebear 1,18% hingga 1,30% dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan tersebut lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang sebesar 1,18%—1,21%. 

    Bercermin pada tahun ini, meski telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara senilai Rp4,39 triliun, tetapi batal dilakukan. 

    Dirjen Djaka pun tidak menjelaskan secara perinci terkait alasan tertundanya cukai minuman manis tersebut pada tahun ini. Bos baru di bea cukai tersebut pun sebelumnya meminta awak media dan masyarakat mendoakan Ditjen Bea Cukai untuk bisa mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini senilai Rp301,6 triliun, meskipun tidak akan ada sumber pendapatan baru dari cukai minuman manis. 

    “Bagaimana cara menutupi [potensi penerimaan cukai minuman manis yang hilang]? Tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target,” ujar Djaka bulan lalu. 

  • Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) masih akan fokus untuk mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019—2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Untuk diketahui, Satori adalah politisi Partai Nasdem sedangkan Heri merupakan politisi Partai Gerindra. Keduanya menjabat anggota Komisi Keuangan DPR periode lalu dan telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami seluruh keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh. Penyidikan masih fokus untuk mengusut penggunaan dana CSR bank sentral itu oleh Satori dan Heri. 

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” ungkap Asep kepada wartawan, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

    Meskipun demikian, sampai dengan saat ini lembaga antirasuah belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Asep lalu menyebut penetapan tersangka bakal dilakukan tidak lama lagi.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja,” lanjut pria yang juga kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori dan Heri sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Rumah keduanya telah digeledah, serta yayasan terafiliasi kedua orang itu sudah pernah diusut oleh KPK selama proses penyidikan yang berlangsung.

    KPK mengungkap bahwa Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. 

    Keduanya masing-masing didalami sola proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK juga telah memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi, Kamis (19/6/2025). Namun, dia berhalangan hadir karena dinas luar negeri. Hal itu dikonfirmasi oleh KPK serta Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan untuk memeriksa Perry sebagai saksi akan tergantung dengan kebutuhan penyidik. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

  • Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan

    Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan

    Dokumentasi – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    Anggota DPR minta Pemerintah pastikan pemerataan anggaran pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah memastikan pemerataan anggaran pendidikan, baik melalui realokasi anggaran maupun dukungan program.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, dia mencontohkan upaya yang bisa dilakukan bisa berupa mengurangi sejumlah porsi anggaran kedinasan untuk dialihkan ke pendidikan formal.

    Sebab, lanjutnya, anggaran kedinasan tercatat mencapai Rp104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN dengan jumlah 13.000 orang penerima.

    Sementara anggaran pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sebesar Rp91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN dengan jumlah 62 juta siswa.

    Dia juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas guru.

    Anggota Komisi XI ini berpendapat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Akses pendidikan pun masih mengalami kesenjangan yang menimbulkan ketimpangan mutu antardaerah dan kelompok sosial.

    Di sisi lain, lanjutnya, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar dia.

    Mekeng menyoroti Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini perlu dioptimalkan untuk menjadi peluang emas agar tidak menjadi bencana akibat pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata.

    Sebagai catatan, alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat, di mana anggaran tahun 2020 tercatat sebesar Rp542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724,2 triliun.

    Sumber : Antara

  • Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo Mesti Kejar Setoran Lebih Tinggi Rp 9 T

    Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo Mesti Kejar Setoran Lebih Tinggi Rp 9 T

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mendapatkan target baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Target baru tersebut yakni penerimaan bea cukai yang dinaikkan dari semula Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun di 2025.

    “Kami sudah minta pada Pak Dirjen Bea Cukai baru, Pak Djaka target yang lebih tinggi karena kita lihat outlook-nya di Rp 310,4 triliun, jadi hampir Rp 9 triliun lebih tinggi dari APBN awal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani bahkan berharap Djaka bisa merealisasikan penerimaan bea cukai lebih tinggi dari target. Mengingat penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan tidak akan capai target tahun ini.

    “Moga-moga lebih tinggi lagi karena Pak Djaka kayaknya tidak mau kalah untuk bisa menunjukkan bahwa penerimaan bea cukai kita bisa lebih baik,” tutur Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan bea cukai adalah tambahan bea keluar dari ekspor yang dilakukan PT Freeport Indonesia.

    “Tentu untuk bea cukai ini juga karena kita memberikan izin ekspor untuk Freeport pada saat smelternya mereka kemarin mengalami kebakaran, jadi memberikan tambahan bea keluar,” jelas Sri Mulyani.

    Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 2.076,9 triliun dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Lalu PNBP diperkirakan terkumpul Rp 477,2 triliun dari target awal Rp 513,6 triliun.

    Dengan demikian pendapatan negara di 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.865,5 triliun. Jumlah itu hanya 95,4% dari target awal Rp 3.005,1 triliun.

    “Ini karena beberapa hal seperti PPN kenaikan yang terbatas. PPN yang tadinya 11% ke 12% seharusnya menambah penerimaan Rp 70 triliun, kita tidak mendapatkan itu karena hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian berbagai stimulus dari perpajakan tetap kita lakukan, beberapa harga komoditas dan produksi minyak yang di bawah asumsi itu juga mempengaruhi penerimaan perpajakan,” beber Sri Mulyani.

    “Untuk PNBP dari target APBN Rp 513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp 477,2 triliun. Ini karena Rp 80 triliun dividen yang dalam APBN awal harusnya masuk ke APBN, sekarang diserahkan ke Danantara,” tambahnya.

    Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo

    Djaka merupakan Dirjen Bea dan Cukai pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum dilantik, ia dipanggil langsung ke Istana Kepresidenan untuk diberikan arahan langsung bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

    “Untuk rumpun penerimaan saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan sekaligus tugas,” ucap Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5).

    Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani melakukan rombak besar-besaran terhadap eselon I Kemenkeu pada 23 Mei 2025. Dua di antaranya adalah posisi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

    (acd/acd)

  • Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah agar ada pemangkasan dana untuk pendidikan kedinasan. Pasalnya, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39% dari anggaran pendidikan di APBN. Namun yang menikmati hanya 13.000 orang. 

    Mekeng sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (3/7/2025) malam. 

    Menurut Mekeng, anggaran tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan dana pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi yang angkanya hanya Rp 91,2 triliun per tahun atau 22% dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa. 

    “Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan,” ujar Mekeng.

    Dia mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Pada 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai  Rp 724,2 triliun. Hanya saja, Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal itu karena sasaran penerimanya kurang tepat. 

    “Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dahulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia Emas dan bukan Indonesia cemas,” tandas politisi senior Partai Golkar itu.

    Mekeng menegaskan permintaan pengurangan anggaran pendidikan kedinasan tersebut juga seusai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022. 

    Dalam aturan itu dinyatakan anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat kementerian atau lembaga terkait. 

    “Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas. Namun, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil,” ungkap dia.

    Menurut Mekeng, masih banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak. Ketimpangan mutu antardaerah, antarkelompok sosial, bahkan antarjenis pendidikan masih sangat terasa.

    Di sisi lain, kata dia, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas. Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegas anggota DPR dari Dapil NTT ini.

    Lebih lanjut, Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang. Caranya anggaran untuk pendidikan kedinasan harus dikurangi, sementara untuk pendidikan formal ditingkatkan.

  • BI Perkirakan Rupiah Ada di Kisaran Rp16.000-Rp16.500 per Dolar AS pada 2026

    BI Perkirakan Rupiah Ada di Kisaran Rp16.000-Rp16.500 per Dolar AS pada 2026

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada 2026 berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, menyampaikan komitmen bank sentral untuk terus memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

    “Cadangan devisa kami cukup besar, 152,5 miliar dolar AS (posisi Mei 2025), dan ke depan kami berkomitmen untuk menjaga nilai tukar rupiah ini,” kata Perry, dikutip Antara.

    Ia menambahkan, berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan untuk tahun depan. Faktor fundamental ini antara lain prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, inflasi yang relatif rendah, serta imbal hasil dari investasi di Indonesia termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    Perry juga menegaskan komitmen bank sentral untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di pasar offshore non-delivery forward (NDF) maupun intervensi di domestic non-delivery forward (DNDF) serta di pasar domestik.

    “Pada waktu itu (pasca pengumuman kebijakan tarif AS) pada 8 April (saat pasar domestik dibuka setelah libur Lebaran) rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS, sekarang pada 30 Juni menguat ke 16.235 dolar AS,” kata dia.

    Selain rupiah yang menguat, Perry juga mencatat bahwa sejauh ini ketahanan eksternal perekonomian Indonesia relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan tercatat tetap besar, terutama didukung ekspor komoditas nonmigas.

    Dari sisi neraca finansial dan modal, dampak kondisi global terlihat pada arus masuk investasi portofolio. Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025.

    “Tapi akhir-akhir ini sudah terjadi pembalikan aliran portofolio ke Indonesia khususnya pada SBN,” ujar dia.

    Perry mengingatkan perlunya memperkuat langkah-langkah untuk mendorong aliran masuk modal asing, khususnya dalam penanaman modal asing, baik melalui perbaikan iklim investasi maupun penarikan penanaman modal asing ke Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan eksternal tetapi juga mendorong pertumbuhan.

    Terkait dengan inflasi, Bank Indonesia memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen pada 2026.

    “Berbagai langkah juga kami pantau di kantor-kantor perwakilan BI, 46 kantor-kantor kami juga dikerahkan untuk mengendalikan inflasi termasuk di dalam koordinasi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Perry.

  • Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberi sinyal akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mendorong perekonomian pada 2025 dan 2026.

    Perry mengatakan pihaknya sekuat tenaga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan dua kali suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari dan Mei 2025 hingga ke level 5,50% dan masih akan dilakukan lagi.

    “BI all out untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu kita turunkan suku bunga dua kali, kami akan turunkan lagi,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, berbagai kebijakan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI sendiri memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam rentang 4,6-5,4% pada 2025 dan 4,7-5,5% pada 2026.

    “Likuiditas kami tambah, beli SBN Rp 130 triliun, insentif likuiditas kami tambah, bahkan sudah Rp 80 triliun digitalisasi sistem pembayaran. Kami lakukan itu supaya memang pertumbuhannya bisa mengarah tidak hanya titik tengah 5,1%, kalau bisa ke 5,2%,” ucap Perry.

    Proyeksi itu sedikit berbeda dengan Kementerian Keuangan yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di level 4,7-5% pada 2025 dan 5,2%-5,8% pada 2026. Perry bilang pihaknya telah memperhitungkan dampak global.

    “Proyeksi pertumbuhan kami 4,7-5,5% (di 2026) karena memperhitungkan globalnya, ekspornya yang kemudian kemungkinan turun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video ‘Paket Stimulus Ekonomi Sudah Cair, Manfaatnya Mulai Kerasa Dimana-mana’:

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

    Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

    Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

    “Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya, dikutip Antara.

    Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

    Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

    Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

    Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

    “Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

    Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

    Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

    “Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap Menkeu.