Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

  • Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini

    Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tren konsumsi rokok di Indonesia. Tercatat konsumsinya bergeser ke rokok murah atau yang disebut sebagai downtrading.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengatakan tren ini berdampak pada penerimaan cukai semester I-2025 yang mengalami pertumbuhan 7,3% menjadi Rp 109,2 triliun. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu. Saat penerimaan naik, imbuh dia, namun tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada 2025 ini.

    “Khususnya pergeseran konsumsi dari sigaret kretek mesin ke sigaret kretek tangan atau jenis rokok dengan harga lebih terjangkau turut menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut,” ujar Djaka, dikutip Sabtu (2/9/2025).

    Data produksi rokok dan penerimaan negara mencatat adanya pergerakan, saat penerapan tarif cukai hasil tembakau dilakukan.

    Data Ditjen Bea Cukai tahun 2022 mencatat penerimaan cukai hasil tembakau Rp 218,3 triliun. Produksinnya mencapai 323,9 miliar batang dengan kenaikan tarif 12% saat itu.

    Setahun kemudian, produksinya menurun 318,1 miliar batang. Hal ini membuat penerimaan cukai juga menurun Rp 213,5 triliun, saat kebijakan juga menaikkan tarif 10%.

    Penurunan kembali terjadi pada 2024. Tercatat 317,4 miliar batang, namun sebaliknya peningkatan penerimaan naik menjadi Rp 216,9 triliun dengan level tarif masih 10%.

    Tahun ini, pemerintah tak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau atau CHT. Namun hanya menetapkan perubahan harga jual eceran rokok.

    Di saat bersamaan, produksi rokok terus menurun hingga Semester I-2025. Saat itu hanya 142,6 miliar batang dibandingkan 146,18 miliar batang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produksi rokok per Juni 2025 hanya 24,8 miliar batang. Angka itu turun dibandingkan bulan Mei sebanyak 5,7% dan 3,2% pada periode yang sama tahun lalu.

    Tren penurunan ini terjadi sesaat setelah terjaid kenaikan pada Mei 2025 berjumlah 26,3 miliar batang. Produksinya menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2025.

    Produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat 142,6 miliar batang, turun 2,5% dari tahun sebelumnya. Ini juga menjadi yang terendah selama delapan tahun sejak 2018, kecuali pada 2023.

    Djaka mengatakan tetap optimis mengerek penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini. Karena dia telah memiliki sejumlah strategi menjaga kesinambungan penerimaan negara dari bea dan cukai.

    Terdapat enam kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebagai bantalan kebijakan.

    Berikutnya adalah melakukan intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu. Ketiga, ekstensifikasi barang kena cukai.

    Strategi lainnya memperluas basis penerimaan bea keluar. Kemudian penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif, serta terakhir penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mau Tajir Kayak Raffi Ahmad? Buruan Daftar LPS Financial Festival

    Mau Tajir Kayak Raffi Ahmad? Buruan Daftar LPS Financial Festival

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Raffi Ahmad dikenal sebagai artis papan atas dan juga pengusaha handal. Pemilik RANS Entertainment ini dikenal karena memiliki sederet bisnis yang kerap menginsipirasi anak muda.

    Bagi kalian yang ingin mendengarkan cerita inspiratif dari Raffi Ahmad, ini adalah saat yang tepat untuk mengikuti LPS Financial Festival di Surabaya. Festival keuangan ini akan menghadirkan sederet tokoh bisnis ternama, artis, comica, hingga panggung hiburan. LPS Financial Festival akan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    Raffi akan hadir bersama tokoh penting lainnya seperti, Chairul Tanjung, Cinta Laura, Ellen May, hingga Cak Lontong. Acara ini akan dimeriahkan penampilan musik oleh Wali, RAN, King Nassar, dan juga Coldiac.

    Di hari pertama, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh. Sementara pada hari kedua, diskusi seru akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Menarik bukan? Tunggu apalagi segera daftarkan diri kamu di link ini, untuk mengikuti dialog keuangan seru dan konser gratis!

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional, Sampoerna dipimpin oleh tangan dingin Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur.

    Perjalanan panjang Ivan dari awal karir, hingga di puncak kepemimpinan pun dapat menginsipirasi generasi muda di dunia kerja. Untuk itu, Ivan pun akan menjadi salah satu pembicara dalam LPS Financial Festival di Surabaya.

    Selain Presiden Direktur Sampoerna, tokoh insipiratif lainnya juga akan meramaikan LPS Financial Festival di Surabaya, yang akan berlangsung pada 6-7 Agustus 2025 di Dyandra Convention Center.

    Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan. LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad pemilik RANS Entertainment juga akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Bukan hanya diskusi yang menarik, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh penampilan Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN. Jadi peserta bukan hanya bisa mendapatkan kisah insipiratif dari tokoh ternama, melainkan juga menikmati konser secara gratis.

    Jangan sampai ketinggalan LPS Financial Festival Surabaya, dan daftarkan diri segera di sini.

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    Jakarta, CNBC Indonesia – LPS Financial Festival Surabaya akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menginsipirasi masyarakat, terutama generasi muda, melalui beragam diskusi menarik.

    Bukan hanya diskusi, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh band papan atas seperti RAN, Wali, Coldiac, hingga Nassar. Kehadiran mereka membuat acara ini semakin meriah, di sela-sela diskusi hangat tentang keuangan.

    Komedian Cak Lontong dan Comica Marshel Widianto juga akan hadir meramaikan acara ini, dan membuat LPS Financial Festival semakin menarik.

    Pada hari pertama LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad yang dikenal sebagai ‘Sultan Andara’ dan pemilik RANS Entertainment pun akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    LPS Financial Festival akan berlangsung pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini. 

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening

    Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi penjelasan kepada publik terkait kebijakan blokir rekening pasif (dormant) agar suasana lebih kondusif.

    “OJK dan PPATK harus segera menjelaskan hal tersebut agar bank dan nasabah tetap dalam situasi yang kondusif,” kata Dolfie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga meminta OJK dan PPATK harus segera bertemu untuk membahas dan mendudukkan masalah blokir rekening bank yang tidak aktif dalam periode tertentu tersebut.

    Sebab, kata dia, kebijakan PPATK terkait blokir rekening tidak aktif dengan kurangnya sosialisasi terkait syarat dan kriteria rekening yang akan diblokir itu telah menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

    Dia menjelaskan bahwa undang-undang mengamanatkan OJK untuk bertugas menjaga industri bank dan nasabah dalam situasi yang kondusif baik, sedangkan PPATK melaksanakan tugas penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang.

    “OJK dalam tugas mengatur dan mengawasi harus memastikan bahwa dana nasabah aman dan tidak ada praktek tindak pidana pencucian uang di dalam perbankan; apabila ada indikasi terhadap tindakan pencucian uang, sudah ada mekanisme yang mengatur kewenangan PPATK,” kata dia.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan jangan sampai kewenangan PPATK untuk memblokir rekening dilakukan tanpa kejelasan syarat dan kriteria yang jelas.

    “Apalagi tidak disertai dengan indikasi tindak pidana asal dari pencucian uang,” kata dia.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) guna mencegah kejahatan keuangan, namun nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

    Dikutip dari pengumuman dalam akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7), PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.

    Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD).

    Sumber : Antara

  • Legislator Minta Pemerintah Sediakan Jalur Pembiayaan yang Berpihak ke UMKM

    Legislator Minta Pemerintah Sediakan Jalur Pembiayaan yang Berpihak ke UMKM

    Jakarta

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyoroti pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang masih rendah. Marwan mengatakan UMKM harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

    “Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (30/7/2024).

    Marwan mengatakan UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB Indonesia. Dia meminta pemerintah menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak ke UMKM.

    “Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak,” ucapnya.

    Marwan mengatakan pihaknya mendukung arah pembangunan nasional. Dia menyebut UMKM membutuhkan akses, modal dan kemudahan.

    “Dari situ, mereka akan berjalan sendiri, menghidupkan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa,” imbuhnya.

    (whn/whn)

  • DPR Tolak PPATK Blokir Rekening Nganggur, Dianggap Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pribadi Orang

    DPR Tolak PPATK Blokir Rekening Nganggur, Dianggap Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pribadi Orang

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening pasif (dormant) dalam upaya mencegah kejahatan keuangan. Menurutnya, upaya PPATK itu sama saja dengan mengatur penggunaan uang pribadi orang. PPATK harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan kebijakan itu.

    “Saya belum tahu landasan apa yang dipakai oleh PPATK untuk mengatakan begitu. Jadi, menurut saya tidak setuju dengan itu,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sebagian orang, kata dia, memiliki alasan tertentu jika menaruh uang di rekening pribadi dan tidak dipakai. Mungkin orang-orang sengaja untuk menabung di rekening yang pasif tersebut.

    “Menurut saya, PPATK sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi orang yang mau punya rekening,” kata politikus Partai Golkar ini.

    Di sisi lain, Mekeng juga meminta kepada PPATK untuk menjelaskan ketentuan soal rekening yang tidak aktif hingga harus diblokir tersebut.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan dana masyarakat di rekening pasif (dormant) yang dihentikan sementara tetap aman dan tidak hilang.

    “Nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikit pun atas dana yang dimiliki di perbankan,” tulis PPATK dalam pengumumannya melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, dikutip Senin.

    PPATK menjelaskan bahwa penghentian sementara rekening dormant dilakukan untuk mencegah kejahatan keuangan.

    Hasil analisis menunjukkan banyak rekening hasil jual beli yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, termasuk reaktivasi rekening secara masif untuk menampung dana hasil tindak pidana.

  • Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:24 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan laporan keuangan konsolidasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat transparansi dan integritas Danantara sebagai lembaga investasi Pemerintah

    “Saya kira tidak masalah jika laporan keuangan Danantara dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengetahui laporan keuangan tahunannya. Ini sangat positif untuk integritas Danantara,” ujarnya di Jakarta

    Selain transparansi, Mekeng juga menekankan, pentingnya investasi yang masuk ke Danantara difokuskan pada proyek-proyek strategis di dalam negeri.
    yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Politisi senior dari Partai Golkar ini menjelaskan setiap investasi yang masuk harus melalui proses due diligence atau penilaian menyeluruh terhadap perusahaan atau aset sebelum pengambilan keputusan penting.

    “Pekerjaan proyek tentu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini bisnis, jadi perlu tim yang kuat dan mampu menganalisis secara mendalam proyek-proyek yang akan dijalankan, seperti di sektor perumahan,” tambahnya.

    Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2004 ini akan mengawasi semua proses investasi yang masuk di Danantara. 

    Dia juga berharap Danantara bisa segera merilis laporan keuangannya ke publik.

    Ketua Danantara Positive Watchdog, Ahmad Deni Daruri sebelumnya mendorong Danantara segera mempublikasikan laporan konsolidasi keuangan tahunannya.

    Kata Deni, pada Juli ini, menjadi waktu yang tepat bagi Danantara untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

    “Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional. Jika ingin meniru Temasek, harus dimulai dari keterbukaan,” kata Deni

    Temasek, kata Deni, secara jelas memisahkan antara aset milik negara dan aset komersial, serta menunjukkan bagaimana dividen dikembalikan kepada masyarakat.

    “Danantara juga dapat menerapkan prinsip yang sama melalui Pelaporan sumber pembiayaan dan dana kelolaan, Pemisahan aset strategis dan aset likuid dan publikasi pengembalian tahunan dan redistribusi nilai ekonomi ke publik,” ujarnya

    Deni menegaskan, publikasi laporan keuangan dua kali setahun, dan periode tahunan adalah langkah penting untuk memperkuat kredibilitas dan pengambilan keputusan yang berbasiskan data.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Kimia Farma Ikut Andil Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih, Ini Strateginya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi atas peluncuran 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini bergantung pada pengelolaan pendanaan yang jelas, regulasi yang kuat, dan mitigasi risiko kebocoran dana agar dampaknya efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

    “Kami di Komisi XI mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo yang menunjukkan keberpihakan pada ekonomi desa. Namun, dengan skala sebesar 80.081 koperasi yang melibatkan dana publik besar, pemerintah harus memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang baik,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (22/7).

    Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya skema pendanaan yang matang dan berkelanjutan. Inpres no. 9/2025 menyebutkan empat sumber pendanaan awal untuk Koperasi Merah Putih, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Terkait hal ini, ia menyarankan pendanaan lanjutan melalui sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi, serta keterlibatan BUMN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Koperasi ini harus didukung ekosistem finansial yang memungkinkan mereka tumbuh mandiri, bukan hanya hidup sesaat karena suntikan modal awal,” tambahnya.

     

     

  • Danantara terima respons positif global tercermin banyak proyek masuk

    Danantara terima respons positif global tercermin banyak proyek masuk

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Danantara terima respons positif global tercermin banyak proyek masuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerima respons positif secara global, tercermin dari banyaknya proyek yang diterima.

    “Kami melihat kepercayaan dari dunia luar, pasar keuangan, perbankan, dan investor luar sangat positif responsnya terhadap Danantara,” kata Rosan saat wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia merinci pihaknya telah membuat joint fund dengan Qatar Investment Authority (QIA) senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

    Kemudian, Danantara juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan China Investment Corporation (CIC) untuk menjajaki peluang investasi bersama berbagai sektor di Indonesia, kawasan Asia Tenggara (ASEAN), dan Republik Rakyat China (RRC).

    Juga ada kerja sama antara Danantara dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF) akan meluncurkan Russia-Indonesia Investment Platform (RIDNIP) dengan modal hingga 2 miliar euro atau setara Rp37,64 triliun (kurs Rp18.822 per euro).

    Berikutnya, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan desalinasi air swasta terbesar di dunia dan pelopor hidrogen hijau dari Arab Saudi yaitu ACWA Power.

    Total pendanaan proyek hingga 10 miliar dolar AS atau setara Rp162,36 triliun (kurs Jisdor: Rp16.236 per dolar AS), yang akan membantu Indonesia untuk mencapai target 34 persen campuran energi terbarukan pada 2034 dan 87 persen pada 2060.

    Terbaru, Danantara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk membuka jalan bagi peluang pembiayaan untuk mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang terkoneksi secara digital.

    “Kami ingin menjaga terus agar Danantara bisa selalu menjalankan tata kelolanya berdasarkan world class operation and investment,” tutur dia.

    Sumber : Antara