Kementrian Lembaga: Komisi XI DPR RI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terjadi karena tekanan ekonomi yang berakar dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering sehingga menekan kinerja sektor riil.

Dia mencatat sejak medio 2023, pertumbuhan uang primer alias base money terus menurun mencapai 0% pada medio 2024. Akhirnya perekonomian melambat.

Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

“Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020.

Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer justru tumbuh 100%.

Akibatnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Saat itu, sambung Purbaya, pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam menghadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3%, apalagi pada Maret 2020.

Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya sehingga diyakini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan sehingga pertumbuhan uang naik lagi ke 11% dan terus dijaga hingga bisa di atas 20%.

Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk menjaga agar bauran kebijakan fiskal dan moneter bisa tetap mendukung likuiditas.

Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

Setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

“Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujar Purbaya.

Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

“Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun saja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil’,” jelasnya.

Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti yang ditunjukkan era SBY dengan fiskal pemerintah seperti yang ditunjukkan era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai.

“Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” ujar Purbaya.