Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat ini membahas “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, Selasa (19/03/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Risma menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,27 triliun. Anggaran ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Selain itu, juga ada anggaran per program yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini mencapai Rp. 85,53 triliun atau sekitar 98%.
“Realisasi anggaran berasal dari belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp. 85,53 triliun (98,00%),” ungkap Menteri Risma.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Korban Bencana Alam dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini memberikan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%, melebihi target 245.000 orang menjadi 254.203 orang. Selain itu, program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial mencapai 167,64%, melebihi target dari 5.000 orang menjadi 8.382 orang.
Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial terkait penanganan bencana di Indonesia. “Terimakasih Kementerian Sosial, selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kementerian Sosial,” ujar Selly.
Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana, salah satunya di Kota Semarang. “Terimakasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.
Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR. Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah mencapai realisasi sebesar 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial.
“Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.
Risma menambahkan, “Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware. Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat.”
Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan dihadiri oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM), dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. [ian]
