Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024

    Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) hingga triwulan III tahun 2024 yang telah mencapai Rp28,7 triliun secara nasional. 

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Turut hadir, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dan Ketua BWI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA., serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI. 

    “Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengumpulan zakat nasional yang hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp28.749.783.717.985,” ujar Marwan.

    Marwan menyampaikan, BAZNAS RI perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

    “BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menambahkan, koordinasi BAZNAS RI dengan BAZNAS Daerah dan lembaga amil zakat berjalan baik. Katanya, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rakornas BAZNAS maupun Rakornas LAZ yang berjalan sukses.

    “Rakornas BAZNAS RI tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo telah berjalan dengan sukses, menghasilkan 17 resolusi. Sementara Rakornas LAZ tahun 2024 yang digelar belum lama ini juga menghasilkan 11 resolusi,” katanya.

    Kiai Noor menyampaikan, terkait pengumpulan ZIS tahun 2025, BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan LAZ se-Indonesia telah menyepakati target sebesar Rp50 triliun yang tercantum dalam Resolusi Rakornas LAZ 2024.

    “Untuk pengumpulan ZIS triwulan III tahun 2024 sudah mencapai Rp28,7 triliun, masih ada waktu dua bulan, dan akan terus bertambah. Sementara dalam Rakornas LAZ 2024 kemarin, kita telah menyepakati untuk target tahun 2025 menjadi Rp50 triliun,” pungkasnya.

    RDP tersebut juga dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM., Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Arifin Purwakananta, serta Deputi II BAZNAS RI Dr H. M Imdadun Rahmat, M.Si.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPR Cecar Menteri PPPA dan Veronica Tan Soal Implementasi UU KIA

    DPR Cecar Menteri PPPA dan Veronica Tan Soal Implementasi UU KIA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR mencecar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait dengan implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, pada Selasa (29/10/2024). 

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan terkait dengan UU KIA yang tidak masuk dalam 16 program prioritas Kemen PPPA .

    “Bu Menteri, kami sudah mendengarkan tadi, kami tidak ada mendengar tertulis ataupun mendengarkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk ke lampiran,” kata Marwan di dalam ruang rapat.

    Marwan turut menyebutkan bahwa UU itu baru saja disahkan di Komisi VIII DPR, tetapi disayangkan implementasi UU tersebut tidak disebutkan oleh pihak Kemen PPPA.

    Saat ditemui seusai rapat, Arifatul mengatakan bahwa sebenarnya UU KIA sudah masuk dalam program prioritasnya, tetapi saat rapat tadi belum sempat tersampaikan.

    “Di lampiran itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada [tentang UU KIA],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni 2024 lalu.

    Salah satu aturan yang ada dalam UU tersebut adalah ibu bekerja bisa cuti melahirkan hingga 6 bulan.

    Berikut 16 fokus Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2025:

    Penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    Penguatan norma positif dan perubahan pelaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak;
    Penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan den anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan meningkatkan response role oleh petugas;
    Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO serta layanan perlindungan sementara;
    Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PRA)sebagai instrumen manajemen penanganan kasus dan menghasilkan satu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional;
    Penguatan tata kelola layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
    Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa);
    Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana;
    Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota;
    Optimalisasi pengasuhan berbasis anak dan penguatan kapasitas perlindungan anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
    Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak termasuk anak dalam kondisi khusus seperti anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, situasi darurat, anak pekerja migran serta anak-anak di wilayah 3T;
    Peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan;
    Penciptaan lingkungan yang ramah anak antara lain melalui pembinaan dan evaluasi kabupaten dan kota layak anak;
    Peningkatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan peduli anak (DRPPA) secara mandiri;
    Pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan daerah.

  • Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengharapkan perampingan struktur organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) dapat meningkatkan profesionalitas kinerja jajaran kementerian. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    “Kementerian Agama RI itu mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu akan memberikan kontribusi terwujudnya Kementerian Agama yang lebih profesional,” ujar Nasaruddin.

    Ia menyebutkan bahwa profesionalitas yang ditingkatkan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan kuat. Nasaruddin menjelaskan, struktur organisasi Kemenag sebelumnya dianggap “gemuk” dan perlahan-lahan mulai dirampingkan oleh pemerintah.

    Beberapa langkah perampingan yang telah dilakukan antara lain memindahkan Peradilan Agama dari Kemenag ke Mahkamah Agung, mengalihkan satuan kerja penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyerahkan kewenangan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    “Dulu juga wakaf all in di Kemenag, sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia,” tambah Nasaruddin yang dikutip dari Antara.

    Selain itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga dibentuk Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kemenag, dengan tujuan meningkatkan fokus penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.

     

  • 4
                    
                        Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
                        Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menag Beri Pesan Khusus saat Lepas Keberangkatan Jemaah Haji Kloter Pertama

    Menag Beri Pesan Khusus saat Lepas Keberangkatan Jemaah Haji Kloter Pertama

    Jakarta (beritajatim.com) – Menag (Menteri Agama) Yaqut Cholil Qoumas melepas keberangkatan 388 jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG-01) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Minggu (12/5/2024) dini hari.

    Menag berpesan agar jemaah menata ulang kembali niatnya. Menag berharap jemaah fokus untuk beribadah haji.

    “Kami mengingatkan ke bapak ibu sekalian agar niatnya ditata dengan benar. Niat Bapak Ibu ke tanah suci itu beribadah. Tolong jangan selipkan niat-niat lain selain niat ibadah haji di Tanah Suci,” ucap Gusmen, panggilan akrab Menag, kepada para jemaah di pesawat.

    Turut mendampingi Menag melepas keberangkatan jemaah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzili, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief bersama sejumlah pejabat eselon I dan II lainnya, serta para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menag.

    Menag juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga fisik, karena cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. “Cuaca di Tanah Suci sangat panas. Agar kondisi fisik Bapak Ibu dijaga. Makan yang cukup, minum yang cukup, vitamin juga harus diminum,” ucapnya.

    Ia pun meminta para jemaah tak segan meminta tolong kepada petugas jika membutuhkan sesuatu. Ia pastikan, petugas akan membantu dengan setulus hati.

    “Jika membutuhkan segala sesuatu nanti, sampaikan kepada petugas. Kami di Kemenag bersama Kemenkes sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan dan siap melayani bapak ibu sekalian. Apapun kebutuhannya sampaikan kepada petugas, jangan sungkan,” katanya sebagai dikutip dari laman resmi kemenag.

    Ia menilai pasti akan banyak tantangan yang akan dihadapi jemaah. Namun Ia yakin para jemaah dengan dibantu petugas akan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar.

    “Sekali lagi saya ingatkan jaga fisiknya, jaga kesehatannya, ini ibadah fisik, tantangannya tentu tidak mudah. Tapi saya yakin semua siap dan kuat menjalankan ibadah di tanah suci,” tegasnya.

    “Kami di Tanah Air mendoakan agar Bapak Ibu semua mendapatkan predikat haji mabrur. Dan doakan agar Indonesia menjadi Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman-aman di jalan dan semoga sampai dengan selamat,” tutup Menag.​​​

    Sebelum meninggalkan pesawat, Gusmen pun menyempatkan menyapa jemaah lanjut usia (lansia) yang mendapat prioritas dengan duduk di kursi bisnis. Tahun ini, Kementerian Agama masih mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 45.678 jemaah dengan usia 65 tahun ke atas (21,41%). [suf]

  • Kemenag Tetapkan 1 Syawal 1445 H Besok, Netizen Serentak Ucap Selamat Lebaran

    Kemenag Tetapkan 1 Syawal 1445 H Besok, Netizen Serentak Ucap Selamat Lebaran

    Jakarta

    Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah. Berdasarkan hasil sidang isbat, Hari Raya Idulfitri 2024 jatuh pada 10 April 2024.

    Mendengar pengumuman tersebut, netizen langsung menumpahkan curahannya di media sosial X -sebelumnya bernama Twitter- dengan mengucapkan “Selamat Lebaran” hingga “Happy Eid Mubarak”.

    Berdasakan pantauan detikINET Rabu (9/4/2024) malam ini kedua topik tersebut menjadi salah yang ramai diperbincangkan di lini masa platform digital milik Elon Musk tersebut.

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah digelar di kantor Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024). Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memimpin langsung sidang isbat.

    Dalam sidang isbat yang juga dihadiri pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, Dirjen Bimas Islam dan perwakilan ormas Islam lainnya, Yaqut mengumumkan Lebaran 2024 jatuh pada Rabu 10 April 2024.

    “Disepakati bahwa 1 Syawal Tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 M,” kata Yaqut dalam pengumumannya dikutip dari detiknews.

    Penentuan hari raya Idul Fitri 2024 menggunakan dua metode, yakni hisab dan rukyat. Metode tersebut digunakan pemerintah dan juga ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU).

    Dalam hal ini, pemerintah RI melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan gabungan antara metode hisab dan rukyat dengan mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang kemudian ditetapkan melalui sidang isbat.

    (agt/agt)

  • Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas bantuan obat-obatan dan peralatan menuju Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (3/4). Bantuan kemanusian ini untuk negara sahabat yang terdampak bencana, baik itu bencana alam maupun krisis kemanusiaan akibat perang.

    Presiden Jokowi mengatakan, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen pemerintah, salah satunya dalam memelihara perdamaian dunia.

    “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan baik akibat perang maupun karena bencana (alam),” kata Presiden Jokowi.

    “Kita turut prihatin atas persitiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal di Sudan yang menimbulkan banyak korban,” imbuhnya.

    Bantuan kali ini berisikan bantuan yang merupakan permintaan langsung oleh pemerintah setempat, khusus untuk bantuan ke Palestina akan dikirimkan dari Indonesia melalui Mesir dan selanjutnya akan dikirimkan menuju Palestina.

    “Karena itu, untuk kesekian kalinya, kita kembali melakukan misi kemanusiaan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan kali ini senilai 30 miliar rupiah. Berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan, dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari Pemerintah Mesir dan Pemerintah Sudan,” tutur Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi menambahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto ditunjuk untuk memimpin pengiriman bantuan kemanusiaan ini.

    “Bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan, delegasi dipimpin oleh Pak Suharyanto, Kepala BNPB, yang beranggotakan seluruh unsur kementerian dan lembaga mitra pemerintah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertmpa musibah di Gaza dan Sudan,” ujarnya.

    Adapun bantuan ini diterbangkan menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia dengan tipe Airbus A330-200 menuju Sudan, sedangkan satu pesawat lainnya menggunakan tipe Airbus A330-900 menuju Mesir. Kedua pesawat tersebut direncanakan akan tiba pada Kamis (4/4) waktu setempat.

    Turut hadir dalam pelepasan bantuan ini yaitu, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri Pertahanan, perwakilan Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kementerian Serkretaris Negara, perwakilan BPKP, perwakilan Duta Besar Sudan, Duta Besar Mesir, Kepalat Staf Angkatan Udara, Danlannud Halim, perwakilan Bea Cukai Halim, Direktur Utama Garuda Indonesia dan perwakilan lembaga lain. [hen/beq]

  • Kemensos dan DPR Salurkan Bansos di Tangerang, Dukung Pemberdayaan Masyarakat

    Kemensos dan DPR Salurkan Bansos di Tangerang, Dukung Pemberdayaan Masyarakat

    Tangerang (beritajatim.com)– Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp110,5 miliar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tangerang.

    Penyaluran ini dilakukan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2024.

    Bantuan yang diserahkan meliputi:

    Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp34.324.503.232 untuk 69.983 KPM.

    Bantuan Sembako Tahap 1 s/d 3 senilai Rp75.440.200.000 untuk 251.343 KPM.

    Bantuan Logistik senilai Rp747.063.000.

    Bantuan Atensi sesuai hasil asesmen, berupa alat bantu atau bantuan pengembangan modal usaha.
    Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, bantuan ini juga bertujuan untuk pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas agar mereka dapat mandiri dan mengentaskan kemiskinan.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily, mendukung skema keberlanjutan ekonomi bagi PPKS ini.

    “Saya berharap besarnya bantuan Kemensos untuk Kabupaten Tangerang juga disertai dengan pemberdayaan potensi masyarakat,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp110,5 juta bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tangerang

    Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial juga menjadi kunci.

    Bambang Setyono, salah satu penerima bantuan Atensi, mengaku senang atas bantuan alat bantu dengar yang diterimanya. “Lebih terbantu dalam mendengar dan kini dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari,” kata Bambang.

    Harapannya, bantuan ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. (ted)

  • Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Magetan (beritajatim.com) – Semi, nenek 90 tahun, hidup di sebuah rumah kecil di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Rumahnya sederhana, tanpa perabotan elektronik. Hanya lampu neon redup yang menerangi ruangan.

    Kamar tidurnya menyatu dengan ruang makan. Ruang tamu dipisahkan dengan lemari dan gorden. Tak ada sofa atau meja, hanya kursi plastik sederhana.

    Mbah Semi memiliki dua adik di desa yang sama, tetapi tinggal di rumah berbeda. Keponakannya, Wintarti, mengatakan Mbah Semi memilih tinggal sendiri. “Mbah Semi tidur di rumah keponakannya malam hari. Jaraknya dekat,” ujar Wintarti.

    Meskipun tinggal sendiri di rumah saat siang, Semi rajin bertetangga. Dia membantu tetangganya membuat kerupuk lempeng untuk mengisi waktu.

    Wintarti membantah bahwa Semi tidak menerima sejumlah bantuan. Wintarti memastikan dirinya sering mengambil bantuan dari pemerintah dan memberikannya kepada Semi.

    “Mbah Semi menerima Bantuan Bunda Kasih Rp 300.000. Saya tabung sebagian untuk kebutuhannya seperti pijat atau obat-obatan,” papar Wintarti.

    Semi mengaku kondisinya sehat dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. “Saya tinggal sendiri. Malam tidur di rumah ponakan. Saya sepuh tidak kerja, jadi cuma bersih-bersih rumah. Bersyukur dapat bantuan beras,” kata Mbah Semi.

    Sebelumnya diberitakan, Kisah Semi (90), seorang nenek warga Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mendadak gempar. Semi dikabarkan hidup dan sebatang kara dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Narasi itu bahkan mencuat di Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI. Legislator Partai Golkar Muhammad Ali RIdha bercerita ke Menteri SOsial RI Tri Rismaharini bahwa Semi hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bantuan. Ali menambahkan, Semi hanya makan kacang panjang dan tahu rebus saja. Tak ada beras untuk dimakan.

    Mendengar cerita Ali Ridha, Risma pun menangis di depan jajaran anggota DPR RI. Video itu pun viral di sejumlah media sosial. Namun, bagaimana faktanya di lapangan?

    Usut punya usut, Semi ternyata sudah mendapatkan berbagai macam bantuan sejak 2019 hingga saat ini. Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan, berbagai macam bantuan sudah digelontorkan sejak 2019 lalu. Kemudian, Semi juga masih aktif sebagai penerima bantuan yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Mbah Semi ini sudah masuk dalam layanan BPJS, penerima bantuan iuran. Kartunya aktif, jika ada keluhan, bisa digunakan untuk berobat secara gratis. Kemudian juga sudah masuk DTKS dan juga merupakan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT),” terang Parminto, Kamis (21/3/2024).

    Kemudian, ada pula bantuan dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang berada di bawah Kemensos. Hingga Bantuan Permakanan Kemensos dalam bentuk makan tiap hari sebanyak dua kali. Sekali makan, nilainya Rp25.000, kemudian yang memberikan makan merupakan kelompok masyarakat yang yang sudah ditunjuk. Ditambah bantuan cadangan pangan, sebulan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram. Namun, dilewatkan kerabat karena dikhawatirkan Semi tak bisa memasak dengan mudah.

    Tak hanya itu, untuk bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Magetan, Semi mendapatkan bantuan dari program Bunda Kasih. Bantuan itu berupa permakanan. ‘’Nilainya Rp300.000 per bulan. Ini walinya yang ditunjuk untuk memasak dan menyalurkan makanan tersebut kepada Mbah Semi,’’ terang Parminto.

    Parminto menjamin, Semi tidak hidup sendirian dan kekurangan bantuan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magetan sudah memberikan perhatian dan memantau kondisi Semi lewat Pemdes dan kerabat.

    Sementara itu, Kades Gebyog Suyanto memastikan pihaknya selalu mengutamakan Semi sebagai penerima bantuan. Utamanya saat pembagian zakat atau bantuan dari beberapa lembaga. “Kami selalu mengupayakan agar Mbah Semi ini mendapatkan bantuan. Kalau pembagian zakat, nama Mbah Semi kami selalu utamakan,” katanya.

    Diketahui, Semi tidak tinggal sendiri di rumah. Saat siang, dia tinggal di rumahnya sendiri, namun saat malam, dia tidur di rumah keponakannya. Sehingga, Semi tak hidup sebatang kara. [fiq/suf]