Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • BPKH Ungkap Dana Calon Jemaah Haji Indonesia Capai Rp169 Triliun – Page 3

    BPKH Ungkap Dana Calon Jemaah Haji Indonesia Capai Rp169 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menyampaikan bahwa total dana calon jamaah haji asal Indonesia saat ini mencapai Rp169 triliun lebih.

    “Sekarang ini jumlah dana haji kita sekitar Rp169 triliun mendekati Rp170 triliun,” ujar anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf saat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/11/2024).

    Dalam sosialisasi yang dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kata Amri, dana haji itu merupakan titipan jamaah yang terdaftar sebanyak 5,4 juta orang.

    Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga akuntabilitas atas pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang akurat.

    “BPKH ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan tugas utama mengelola dana haji titipan jamaah,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

    Dia mengungkapkan, sesuai survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 210 juta masyarakat muslim Indonesia, 17 juta orang di antaranya memenuhi syarat menunaikan ibadah haji.

    “Jadi dari 210 juta masyarakat muslim itu, 17 juta adalah masyarakat muslim mempunyai kemampuan dan memenuhi prinsip istitha’ah,” tutur dia.

    Namun yang terdaftar menjadi calon jamaah haji Indonesia saat ini baru berjumlah sekitar 2,4 juta orang karena memiliki kemampuan secara ekonomi untuk berangkat haji.

    “Ada 12 juta lagi. Kenapa mereka belum mendaftar?. Mungkin karena belum ada kesadaran atau mungkin belum mau meninggalkan kebiasaannya,” papar dia.

  • Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.

    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.

    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.

    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 

    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 

    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.

    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.

    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.
     
    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.
     
    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.
    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 
     
    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 
     
    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.
     
    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.
     
    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Selama Pilkada Berlangsung, Mensos: Bansos Diberhentikan Sementara

    Selama Pilkada Berlangsung, Mensos: Bansos Diberhentikan Sementara

    JABAR EKSPRES – Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu akan diberhentikan sementara pendistribusiannya selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (13/11/2024).

    “Jadi pemberhentian bansos sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), selama pilkada diberhentikan sementara,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

    Pria yang disapa Gus Ipul ini menyebut jika pemberhentian sementara bansos selama pilkada agar tidak dijadikan alat politik.

    Bahkan dirinya sudah menyampaikan hal tersebut pada saat sidang bersama komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa kemarin.

    “Yang penting jangan sampai bansos ini jadi alat politik. Intinya itu, Mendagri membuat surat untuk ditunda sampai tanggal 27 November 2024,” jelasnya.

    Meski begitu, memastikan jika bansos untuk warga atau masyarakat yang terdampak bencana akan tetap di atensi.

    Menurutnya, warga yang terdampak bencana harus segera dilakukan bantuan sehingga tidak ikut dalam arahan Mendagri.

    “Nggak itu, itu harus lanjut, yang bencana itu harus tetap berlanjut. Jadi untuk Kemensos liat situasi dan kondisi. Tapi yang jelas kita akan ikut arahan Mendagri,” tutupnya.

  • Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan menghentikan penyaluran bantuan sosial alias bansos hingga hari pencoblosan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya akan mengikuti Kemendagri terkait kebijakan tersebut. Hal ini dia sampaikan seusai rapat dengan komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024).

    “Kita ikuti Mendagri lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita nggak, kita pencairan sebagaimana mestinya lah. Memang ini waktunya salur tapi kalau memang ada surat itu ya kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan.

    Akan tetapi, Gus Ipul mengaku belum tahu pasti terkait jadwal pencairan bansos pada jangka waktu hingga 27 November mendatang. Namun, dia menegaskan akan mengikuti kebijakan Kemendagri dan akan mengonfirmasi langsung dengan Mendagri Tito Karnavian.

    “Saya juga belum tahu, tapi saya baru dengar sekarang. Saya akan ikuti kalau itu memang menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri ya kita akan ikuti. Nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito,” tuturnya.

    Politikus PKB ini turut mengemukakan jika memang nantinya surat edaran terkait kebijakan itu sudah terbit dari Kemendagri, tak hanya bansos dari pemerintah daerah yang berhenti, tetapi juga dari kementerian/lembaga. Gus Ipul menerangkan karena surat edaran ini berlaku untuk semua.

    Adapun, dia berpendapat mengenai kebijakan pemberhentian bansos menjelang Pilkada ini lebih baik disambut baik saja, karena kemungkinan untuk menghindari kontroversi.

    “Ya mungkin ini untuk menghindaei kontroversi, bisa jadi. Semua tenang. Ini disambut baik saja lah sekarang gitu ya, kita sambut baik aja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui usulan Komisi II DPR RI terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024). 

    Tito mengemukakan bahwa setelah pihaknya menyetujui usulan itu, saat ini hanya tinggal mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. 

    “Dan surat edaran Pak yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya menyampaikan [Wamendagri] bahwa teman-teman komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan Pilkada. Kami setuju pak, setuju sekali,” ujarnya dalam rapat.

  • Mensos Gus Ipul Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen dalam Waktu 2 Tahun

    Mensos Gus Ipul Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen dalam Waktu 2 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Saat ini, kata dia, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem sebanyak 2,3 juta jiwa.

    “Kemiskinan atau miskin ekstrem itu 0,83% atau 2,3 juta jiwa. Kemiskinan ekstrem ini akan kita coba dalam waktu 2 tahun ke depan bisa sampai 0%,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Menurut Gus Ipul, pihak juga akan mengambil langkah menurunkan angka kemiskinan Indonesia. Berdasarkan data BPS, kata Gus Ipul, jumlah penduduk yang masuk kategori penduduk miskin sebanyak 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Pihaknya berkomitmen menurunkan angka penduduk miskin menjadi 6% dalam waktu 5 tahun.

    “Sementara yang miskin dalam waktu 5 tahun diupayakan bisa sampai di bawah 6%,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan sejumlah tantangan dan isu strategis yang dihadapi kementeriannya. Pertama, bansos yang tepat sasaran dengan data tunggal akurat dan valid. Kedua, kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

    “Mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Baznas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah,” tutur dia.

    Lalu, isu pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial dan ketergantungan penerima bansos.

    “Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat. Jumlah penduduk usia lanjut terus membesar. Lalu, ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial yang adaptif terhadap kejadian bencana,” pungkas Gus Ipul.

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Bermain Proyek!

    Menteri Agama Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Bermain Proyek!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik koruptif. Menteri Agama meminta jajarannya untuk tidak melakukan tindakan koruptif atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, intergitas dan transparansi.

    Pesan ini disampaikan saat Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan Kick Off Meeting Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025-2029 di auditorium HM Rasjidi, gedung Kementerian Agama, Jakarta. Giat ini mengusung tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”.

    Kegiatan ini dihadiri wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Ikut secara daring, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kankemenag Kab/Kota seluruh Indonesia.

    “Kemarin saat rapat terakhir, pak presiden berpesan, kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya maka menteri sepenuhnya harus melakukan pembersihan kepada kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar minta jajarannya untuk menghentikan segala bentuk tindakan koruptif dalam pelaksanaan anggaran. Sebagai teladan, Menag meminta jajarannya untuk tidak memberikan kepada dirinya, apa yang bukan menjadi haknya.

    “Jangan memberikan kepada menteri apa yang bukan menjadi haknya,” pesannya.

    Nasaruddin Umar menegaskan, membersihkan Kementerian Agama dari praktik koruptif menjadi komitmennya. Menag siap mempertaruhkan segalanya. Tidak ada beban baginya untuk melakukan pembersihan.

    “Kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apa pun risikonya,” sebutnya.

    Kepada jajaran Kanwil Kemenag Provinsi, Menag minta mereka tidak membiarkan pasangannya melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kerja mereka dalam mengemban tugas negara. Sebagai contoh, Menag berpesan agar jangan sampai kegiatan istri pejabat Kemenag justru membebani negara, padahal itu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas negara.

    “Boleh kita berikan kegiatan DWP, tetapi jangan sampai DWP merecokin tugas-tugas suaminya,” ucapnya.

    Ia meminta kepada para staf khusus dan tenaga ahli  sudah punya tugas yang diberikan kepadanya.

    “Saya juga minta kepada tim staf khusus dan tenaga ahli berkali-kali, jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian,” ujarnya.

    “Maka saya mohon betul. Insyaallah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kemenag,” tandasnya.

  • DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pada hari ini, Senin (11/11/2024).

    Hal ini dikarenakan Komisi VIII mengklaim tidak ingin terjebak dalam urusan pemerintah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di dalam agenda rapat. Dia mengemukakan Komisi VIII tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji, apakah itu di bawah Kementerian Agama (Kemenag) atau Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    “Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri berarti komisi VIII mengesahkan Menteri agama-lah yang akan menyelenggarakan ibadah haji,” tuturnya, Senin (11/11/2024). 

    Maka dari itu, lanjut Marwan, dia meminta agar rapat kali ini ditunda terlebih dahulu. Bahkan, pihaknya juga tidak memberikan kesempatan kepada Menag untuk memaparkan materi.

    Jika sudah dibacakan, kata dia, berarti Komisi VIII memberi ruang kepada Kemenag, kecuali dalam materi ada sebutan BPH dan juga hadir dalam rapat.

    “Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini, berarti kami tidak memberi kesempatan untuk pak menteri menjelaskan penyampaian usulan ini. Karena begitu disampaikan, berarti kami mengesahkan. Nanti kami terjebak dalam urusan ini,” tuturnya.

    Marwan menegaskan karena itulah Menteri Agama tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jika diberikan kesempatan, Marwan khawatir nanti terpancing pendapat dari para anggota komisi dan akhirnya terjadi keributan.

    Komisi VIII memberi kesempatan pada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara Perpres Nomor 152/2024 tentang Kemenag dan Perpres Nomor 154/2024 tentang BPH. Marwan menyampaikan jika dua lembaga ini hadir bersama di Komisi VIII, maka pihaknya pun akan menerima dengan baik.

    “Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyampaikan masih ada inkonsistensi dan ketidakjelasan terkait pembahasan penyelenggaraan haji apakah akan dibahas di Kemenag atau BPH.

    Menurut Selly, jika mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, aturan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan penyelenggaraan Ibadah haji yang sudah berlaku sejak 5 November 2024 dan mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji ini rasanya bertolak belakang dengan keberadaan Perpres Nomor 152 tahun 2024. Terutama pasal 16, 17, 18 dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Artinya, kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini apakah Kementerian Agama, apakah badan penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.

  • HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan pentingnya kolaborasi untuk kuatkan komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan salah satu caranya adalah agar pada era Presiden Prabowo sungguh-sungguh menghadirkan esensi dari eksistensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang dilakukan secara bertanggung jawab, sungguh-sungguh, baik dan benar.

    HNW menyebut hal demikian, karena keberadaan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di periode pemerintahan yang lalu, serasa cuma basa-basi karena institusi ini hanya diberikan kewenangan koordinatif bukan teknis, dengan anggaran yang sangat minim hanya 300 Milyar Rupiah, itupun setiap tahun cenderung menurun.

    Padahal, lanjut HNW, masalah Perempuan dan Anak malah semakin membanyak. Dan pemerintah mestinya tahu bahwa mengurusi ibu dan anak itu artinya, mengurusi sekitar 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kewenangan dan anggaran tersebut jelas tidak akan efektif dan jauh dari yang sewajarnya.

    Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah DKI Jakarta dan jajaran Pimpinan NA Jakarta, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (7/11).

    “Saya pribadi yang laki-laki ini, selaku anggota Komisi VIII DPR-RI mitra kerja KemenPPPA, sudah berkali-kali sampaikan ke Ibu Menteri saat itu, bahwa saya tidak rela Kementerian ini cuma basa basi semata. Tapi, harus menjadi Kementerian yang benar-benar berperan sesuai tugasnya untuk ibu dan anak Indonesia,” kata HNW, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Diungkapkan HNW, dari data yang ada, tingkat kesehatan ibu termasuk ibu melahirkan, Indonesia termasuk yang terburuk di ASEAN selain Kamboja. Soal Stunting, negara Indonesia menempati posisi ketiga terburuk se Asean, di bawah Indonesia hanya Laos dan Kamboja.

    Selain itu, dipaparkan HNW, dalam UU tersebut terdapat beberapa usulan Fraksi PKS di DPR yang masuk seperti, cuti untuk ibu melahirkan ditambah, dan cuti diberikan untuk suami atau bapak yang istrinya melahirkan. Hal ini penting sehingga tidak ada lagi kejadian seorang suami pilot pesawat sampai tertidur karena kelelahan menjaga istrinya yang melahirkan.

    Lebih lanjut, ada hak yang diterima ibu melahirkan, yakni Hak Spiritual. Awalnya hanya hak yang bersifat sosial, kedokteran tidak ada hak spiritual. Jadi ketika Ibu mengandung dan melahirkan, hak spiritualnya juga harus dipenuhi agar keselamatan dan kesehatan diri Ibu dan bayi yang dikandung/dilahirkan bisa terjaga secara komprehensif, sebagai upaya legal dan konstitusional untuk mengatasi masalah masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan dan anak-anak yang terdampak stunting.

    HNW menegaskan, sangat mengapresiasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian yang menampilkan nomenklatur ketahanan keluarga.

    “Ini langkah bagus. Maka kami mengajak komponen masyarakat yang peduli dengan nasib Ibu(Perempuan) dan Anak termasuk NA(Nasyiatul Aisyiyah) untuk berkolaborasi, berta’awun, dengan terus mengawal dan mengkritisi, agar ‘ketahanan keluarga’ ini benar-benar diwujudkan dalam program dan anggaran, agar nasibnya tidak seperti KPPPA kemarin, bahkan agar KPPPA pada periode ini, apalagi mempunyai Wakil Menteri juga, akan lebih diperkuat kewenangannya dan ditambahkan anggarannya,” tuturnya.

    “Itu semua menjadi langkah penting untuk membela Ibu (perempuan) dan melindungi anak-anak Indonesia dari stunting dan masalah-masalah serius lainnya, yang bisa merusak panen bonus demografi, agar kita benar-benar bisa dapat mempersiapkan generasi unggulan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Adapun paparan dan ajakan HNW tersebut disambut antusias dan positif oleh Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah Jakarta.

    (ega/ega)

  • Dianggap Masih Berpengaruh di Pilkada, Jokowi: Saya Sudah Pensiun

    Dianggap Masih Berpengaruh di Pilkada, Jokowi: Saya Sudah Pensiun

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah poin untuk calon kepala daerah yang mendatangi kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    “Saya ‘kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan, misalnya pertaniannya, perkebunan kopi, atau di daerah lain ada infrastrukturnya yang lebih diperhatikan,” kata Jokowi usai menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Klaten Sova Marwati di Solo, Rabu (6/11/2024).

    Untuk di Kabupaten Klaten, Jokowi menitipkan urusan pertanian, terutama beras.

    “Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional. Seperti tadi pagi dari Pati saya titip urusan perikanan dan garam, itu perlu diberikan dukungan,” katanya.

    Kepada calon kepala daerah yang datang ke kediamannya, Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang mendasar.

    “Saya hanya titip hal-hal mendasar yang diperlukan sebuah daerah,” katanya.

    Jokowi mengaku terbuka dengan kedatangan calon kepala daerah dari mana pun berasal.

    “Ini ‘kan jauh-jauh ya, ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat ya ke sini semua saya terima. Saya terbuka kok, terbuka … terbuka,” katanya.

    Menyinggung soal adanya survei yang menganggap Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada elektabilitas calon kepala daerah, mantan Presiden RI itu menampiknya.

    “Enggaklah, ‘kan sudah pensiun, sudah purnatugas. Ditanyakan saja kepada yang survei, saya ‘kan sudah tidak menjabat, sudah purnatugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sova yang datang bersama suaminya, Singgih Janu Ratmoko, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Jokowi.

    “Ujian-ujian mulai ada sehingga mulai butuh kesabaran ekstrem,” katanya yang pada Pilkada Klaten 2024 maju mendampingi Yoga Hardaya.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi, lanjut dia, memajukan Klaten dalam segala sektor.

    “Intinya semuanya ya dimajukan, utamanya survei yang kami ambil dari ketidakpuasan di infrastruktur. Jadi, mana yang jadi ketidakpuasan harus disempurnakan,” katanya.

  • Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional.Solo (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah poin untuk calon kepala daerah yang mendatangi kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    “Saya ‘kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan, misalnya pertaniannya, perkebunan kopi, atau di daerah lain ada infrastrukturnya yang lebih diperhatikan,” kata Jokowi usai menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Klaten Sova Marwati di Solo, Rabu.

    Untuk di Kabupaten Klaten, Jokowi menitipkan urusan pertanian, terutama beras.

    “Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional. Seperti tadi pagi dari Pati saya titip urusan perikanan dan garam, itu perlu diberikan dukungan,” katanya.

    Kepada calon kepala daerah yang datang ke kediamannya, Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang mendasar.

    “Saya hanya titip hal-hal mendasar yang diperlukan sebuah daerah,” katanya.

    Jokowi mengaku terbuka dengan kedatangan calon kepala daerah dari mana pun berasal.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN
    Baca juga: Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    “Ini ‘kan jauh-jauh ya, ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat ya ke sini semua saya terima. Saya terbuka kok, terbuka … terbuka,” katanya.

    Menyinggung soal adanya survei yang menganggap Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada elektabilitas calon kepala daerah, mantan Presiden RI itu menampiknya.

    “Enggaklah, ‘kan sudah pensiun, sudah purnatugas. Ditanyakan saja kepada yang survei, saya ‘kan sudah tidak menjabat, sudah purnatugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sova yang datang bersama suaminya, Singgih Janu Ratmoko, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Jokowi.

    “Ujian-ujian mulai ada sehingga mulai butuh kesabaran ekstrem,” katanya yang pada Pilkada Klaten 2024 maju mendampingi Yoga Hardaya.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi, lanjut dia, memajukan Klaten dalam segala sektor.

    “Intinya semuanya ya dimajukan, utamanya survei yang kami ambil dari ketidakpuasan di infrastruktur. Jadi, mana yang jadi ketidakpuasan harus disempurnakan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024