Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR yang kerap disapa HNW ini menilai langkah tersebut sebagai bentuk membantu Israel dalam mewujudkan misi penjajahan untuk mewujudkan ‘klaim’ negara Israel Raya. Termasuk, hal itu juga bagian dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang wajib ditolak oleh semua pihak yang cinta kemanusiaan dan perdamaian.

    “Usulan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain, ternyata bukan lagi sekadar wacana tim transisi Donald Trump sebagaimana yang bocor ke publik, melainkan sikap Trump yang secara terbuka dinyatakan sendiri oleh Trump. Dan betapa seriusnya proposal ini, sehingga Trump mengaku bahwa dirinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, walau kemudian ditolak oleh kedua pemimpin negara tersebut,” kata HNW dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Rabu (28/1/2025).

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2009-2014 ini pun mengapresiasi sikap Presiden Mesir dan Raja Yordania yang menolak mentah-mentah usulan tersebut, apapun alasannya. Sikap Presiden Mesir itu juga sejalan dengan sikap Universitas Al Azhar yang menolak relokasi.

    “Penolakan juga datang dari sejumlah negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman, serta Liga Arab. Memang sudah seharusnya ditolak karena relokasi tersebut bukan solusi yang tepat untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Palestina, melainkan hanya dalih/kedok untuk memudahkan Israel melakukan pendudukan dan melanggengkan penjajahan terhadap Gaza/Palestina,” terang HNW.

    Lebih lanjut, HNW juga sependapat dengan Senator AS Bernie Sanders yang menyebut rencana dan tindakan Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis dan merupakan kejahatan perang. Secara bahasa, pembersihan etnis adalah upaya untuk menciptakan wilayah geografis yang homogen secara etnis melalui deportasi atau pemindahan paksa orang-orang yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu.

    “Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi,” kata politikus senior PKS ini.

    HNW menambahkan, daripada Donald Trump mengusulkan usulan yang kontraproduktif dan tidak menjadi solusi untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian seperti yang dia kampanyekan saat maju sebagai calon Presiden, akan lebih baik apabila AS sebagai sekutu Israel paling fanatik, untuk mendesak agar Israel mematuhi dan tidak melanggar semua butir perjanjian gencatan senjata.

    “Atau bila perlu, Trump mempertimbangkan usulan menerima semua warga Israel untuk direlokasi, dipindahkan dan diberikan tanah di AS yang sangat luas itu, dengan difasilitasi oleh AS. Itu akan jadi terobosan yang efektif mewujudkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian di Palestina,” lanjut HNW menegaskan.

    Selain itu, ujar dia, usulan solutif ini juga bermanfaat bagi warga AS, yang tidak perlu protes karena uang pajak yang mereka bayarkan justru digunakan untuk membantu Israel dalam melanjutkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap warga Gaza. Bahkan bisa membantu keuangan AS, yang telah membantu mendukung Israel sejak 7 Oktober 2023 sebesar 356,7 triliun Dolar AS. “Jumlah itu akan sangat membantu AS membangun kembali kawasan2 di AS yang hancur karena kebakaran seperti LA/California,” tambahnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kuatnya komitmen kedua negara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, untuk lebih aktif dan efektif menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, Liga Arab dan PBB, untuk bersama-sama memastikan dilaksanakannya semua butir gencatan senjata, dan menolak keras usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina.

    “Apalagi di awal munculnya proposal relokasi itu, nama Indonesia juga sempat disebut-sebut sebagai tujuan relokasi untuk warga Gaza/Palestina,” ujar HNW.

  • Transformasi Kemenag pada 100 hari pertama era Prabowo Subianto

    Transformasi Kemenag pada 100 hari pertama era Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Tanggal 21 Oktober 2024 tercatat sebagai momen bersejarah yang sarat makna. Hari ketika Prabowo Subianto resmi menyematkan jabatan dan amanah kepada anggota Kabinet Merah Putih.

    Di antara puluhan nama menteri itu terselip satu nama yakni Nasaruddin Umar yang diyakini sebagai seseorang yang akan membawa angin segar di Kementerian Agama. Di balik sosoknya sebagai ulama, intelektual, dan tokoh moderasi beragama, kepemimpinannya dianggap visioner dan tegas.

    Hanya beberapa hari setelah dilantik, Nasaruddin Umar langsung sowan ke lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuannya jelas, agar dua lembaga itu turut serta dalam mengawal program kerja yang dijalankan di Kemenag.

    Nasaruddin juga menerapkan retret yang sebelumnya digunakan Prabowo Subianto untuk menyamakan visi dan misi Presiden. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol penguatan relasi antara pemimpin dan jajaran aparatur, tetapi juga menandai komitmen Nasaruddin Umar untuk membawa Kementerian Agama ke arah yang lebih progresif, inklusif, dan efisien.

    Saat retret di sekitar kawasan Bogor, Jawa Barat, Nasaruddin langsung menekankan kepada jajarannya untuk melakukan efisiensi lewat pengurangan perjalanan dinas yang tidak penting, optimalisasi teknologi digital dalam setiap rapat, hingga pembatasan izin ke luar negeri.

    Efisiensi ini senafas dengan keinginan Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintahannya di Kabinet Merah Putih tidak melakukan pemborosan. Anggaran untuk perjalanan dinas harus dialokasikan ke berbagai program yang menyasar masyarakat langsung.

    Tak hanya itu, Nasaruddin juga menegaskan kepada jajarannya untuk mengembalikan setiap hadiah yang mereka terima. Nasaruddin khawatir hadiah tersebut dianggap sebagai pelicin untuk berbagai hal, seperti naik jabatan misalnya.

    Nasaruddin turut mencontohkan ketika ia melaporkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk sejumlah barang ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menekankan program kerja pada keberlanjutan, transparansi, dan hasil yang dapat diukur, yang juga tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) untuk pejabat di lingkup Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    100 hari kerja

    Tiga inovasi besar yang patut mendapat perhatian adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengembangan pendidikan berbasis toleransi, kurikulum berbasis cinta, dan sertifikasi guru agama.

    Untuk biaya haji, Komisi VIII DPR RI dan Kemenag RI sepakat besaran BPIH untuk setiap peserta haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah. Jamaah calon haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jamaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per orang pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per orang sebesar Rp33.978.508,01.

    Turunnya biaya haji ini sesuai dengan harapan Prabowo yang ingin agar masyarakat bisa pergi haji dengan biaya murah tanpa mengurangi kualitas layanan.

    Kendati turun, Presiden meminta agar biaya tersebut ditinjau ulang dan syukur-syukur bisa kembali diturunkan untuk penyelenggaraan berikutnya.

    Dalam konteks pendidikan, Nasaruddin Umar mengenalkan konsep kurikulum berbasis cinta. Sebagai negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi, Indonesia membutuhkan pendekatan pendidikan yang dapat memperkuat hubungan antarumat beragama.

    Nasaruddin melihat bahwa pendidikan agama yang inklusif dan mengedepankan nilai toleransi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

    Pendidikan berbasis toleransi yang dirancang bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dipelihara.

    Kurikulum berbasis cinta tidak hanya mengajarkan aspek akademik, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

    Berdasarkan prinsip-prinsip agama yang mengajarkan kasih sayang, empati, dan pengertian terhadap sesama, kurikulum berbasis cinta dirancang untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih humanis dan penuh dengan nilai-nilai positif.

    Konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan agama tidak hanya sebatas pemahaman teori dan praktek ibadah, tetapi juga tentang membentuk karakter yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia dan alam semesta.

    Kurikulum berbasis cinta ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi.

    Dari sisi kesejahteraan guru, Sebanyak 625.481 guru binaan Kementerian Agama dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditargetkan rampung dalam dua tahun.

    Pendidikan Profesi Guru Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru.

    Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu.

    Pendidikan Profesi Guru ini bukan hanya peningkatan kesejahteraan para guru, tetapi memastikan juga bahwa guru yang telah dikukuhkan sebagai guru profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didiknya.

    Nilai Terbaik

    Menteri Agama Nasaruddin Umar dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) pada 100 hari kerja yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.

    CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.

    Ada lima indikator yang dinilai, yaitu Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.

    Menag memperoleh nilai mendekati 100. Selain Menag ada empat menteri lainnya yang dianggap berkinerja baik yakni Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi Sadikikin, dan Menaker Yassierli.

    Nasaruddin Umar menganggap penilaian ini menjadi cambuk pelecut semangat agar tetap istikamah membawa kebaikan untuk umat beragama di Indonesia.

    “Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan,” kata Nasaruddin Umar.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Ada Lagi Pungutan Bebani Jamaah

    Tak Ada Lagi Pungutan Bebani Jamaah

    Jakarta –

    Pembayaran biaya haji 1446 Hijriyah tahun 2025 lebih murah turun dibandingkan tahun 2024. Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengatakan ada beberapa faktor yang membuat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun ini bisa turun.

    Nassrudin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyisiran, apa saja yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan haji.

    “Kita sudah melakukan penyisiran. Semua yang tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan, itu kita turunkan. Tidak ada lagi ada pungutan-pungutan, tidak ada lagi ada macam-macamnya, yang membebani jamaah,” kata Nassrudin di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin (27/1/2025).

    Dia mengatakan efisiensi pengeluaran tersebut membuat biaya haji turun. Dia menyebut ada juga faktor lainnya.

    “Insyaallah inilah yang menyebabkan faktor pengurangan. Ada penghematan, ada penyisiran efisiensi pelaksanaan. Ada IT ya, bisa mengurangi jumlah orang yang menjadi pelaksana, berganti dengan IT yang sangat canggih sekarang, ya banyak faktor,” imbuhnya.

    Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dari tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

    “Komisi VIII, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp 89.410.258,79, turun sebesar Rp 4.000.027,21 dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp 93.410.286,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan kesimpulan rapat yang turut disiarkan secara daring.

    Dari BPIH tersebut, besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah atau Bipih Rp 55.431.750,78. Angka ini turun sekitar Rp 600 ribu dari biaya haji 2024 yang mencapai Rp 56 juta per jemaah.

    Besaran biaya haji 2025 tersebut sudah melewati sejumlah pembahasan hingga akhirnya bisa diturunkan. Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya haji Rp 93,3 dengan Bipih Rp 65,3 juta dan nilai manfaat Rp 28 juta. Persentase Bipih dan nilai manfaat pada usulan awal itu 70 persen dan 30 persen.

    (bel/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Tak Ada Lagi Pungutan yang Bebani Jemaah Nasional 27 Januari 2025

    Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Tak Ada Lagi Pungutan yang Bebani Jemaah Nasional 27 Januari 2025

    Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Tak Ada Lagi Pungutan yang Bebani Jemaah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasruddin Umar
    mengatakan, Kementerian Agama telah menyisir beberapa bagian yang tidak diperlukan agar tidak dibebankan menjadi biaya haji.
    Hal ini disampaikan Menag menjelaskan alasan pembayaran biaya haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 bisa turun dibandingkan tahun 2024.
    “Kita sudah melakukan penyisiran. Semua yang tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan, itu kita turunkan. Tidak ada lagi pungutan-pungutan, tidak ada lagi macam-macamnya, yang membebani jemaah,” kata Nasruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin (27/1/2025).
    Nasaruddin menjelaskan, banyak bagian pembiayaan yang bisa dikurangi dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi (IT).
    Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, kemajuan teknologi inilah yang membuat biaya haji menjadi lebih ringan.
    “Insya Allah inilah yang menyebabkan faktor pengurangan. Ada penghematan, ada penyisiran efisiensi pelaksanaan,” kata Menag.
    “Ada IT ya, bisa mengurangi jumlah orang yang menjadi pelaksana, berganti dengan IT yang sangat canggih sekarang, ya banyak faktor,” imbuh dia.
    Seperti diketahui,emerintah dan Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258,79.
    Dilansir dari informasi resmi Kementerian Agama (
    Kemenag
    ), rata-rata BPIH 2025 turun sebesar Rp 4.000.027,21 per jemaah, di mana tahun lalu BPIH 2024 mencapai Rp 93.410.286,00.
    Penurunan BPIH 2025 tersebut turut berdampak pada turunnya Bipih atau
    biaya haji 2025
    yang wajib dibayar jemaah.
    Dikutip dari Kemenag, calon jemaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya haji 2025 sebesar Rp 55.431.750,78 per orang.
    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menjelaskan, penggunaan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun.
    Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01, dari sebelumnya Rp 37.364.114,40.
    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Hilman dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    “Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Tak Ada Lagi Pungutan yang Bebani Jemaah Nasional 27 Januari 2025

    Menag Lobi Arab Saudi, Minta Jemaah Haji Tak Dibatasi Berdasarkan Usia Nasional 27 Januari 2025

    Menag Lobi Arab Saudi, Minta Jemaah Haji Tak Dibatasi Berdasarkan Usia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar mengaku telah melobi pemerintah
    Arab Saudi
    agar syarat untuk menjadi jemaah
    haji
    tidak dibatasi usia, tetapi kesehatan para calon jemaah.
    Hal ini disampaikan Nasaruddin menanggapi rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi usia jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci maksimal 90 tahun.
    “Memang diwacanakan kemarin di sana. Tapi saya sendiri melobi beliau bahwa ‘Pak, kalau boleh, kita jangan menggunakan alat ukur umur,” kata Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (27/1/2025).
    Ia meminta Arab Saudi untuk menarik rencana membatasi umur dengan pendekatan
    istithaah
    , atau melihat kesehatan jemaah haji yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan.
    Sebab, menurut Nasaruddin, ada jemaha haji yang masih sehat meski usianya sudah di atas 90 tahun.
    “Karena umur di atas 90 tahun itu ada yang lebih sehat daripada orang yang di bawah umur. Jadi saya mengusulkan supaya Istithaah, kemampuan dari segi ukuran kesehatan, ya,” kata Menag.
    “Kebetulan Menteri Saudi, Menteri
    Haji
    Saudi itu bekas Menteri Kesehatan dan jadi tahu kalau saya beralasan, alasan
    istithaah
    kesehatan itu yang paling tepat,” ujar dia.
    Nasaruddin menyerahkan sepenuhnya keputusan membatasi usia jemaah haji kepada pemerintah Arab Saudi.
    Namun, ia menyayangkan jika aturan itu berlaku karena banyak calon jemaah haji Indonesia yang harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat.
    “Tapi karena negara Saudi bukan negara kita, ya terserah beliau. Tapi kami sudah mengusulkan dengan pertimbangan rasional. Bayangkan ada 48 tahun harus menunggu, berarti sudah menunggu lama,” kata Nasaruddin.
    “Ada sekitar lebih dari 3.000 orang yang harus terpotong kalau misalnya kita tetapkan standar 90 tahun. Maka pada waktu itu dia ngangguk-ngangguk. Bahwa Indonesia terlalu lama menunggu daftar tunggunya sampai lebih dari 40 tahun,” ucap dia.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengonfirmasi kabar batasan usia jemaah haji tersebut.
    Meski hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi.
    “Jadi ini sedang kita mitigasi, meskipun belum resmi. Kami masih menunggu suratnya, pimpinan, dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia,” ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
    Menurut informasi sementara, Arab Saudi akan menetapkan batas usia maksimal jemaah haji, yaitu 90 tahun.
    Kebijakan ini juga disertai pembatasan persentase jemaah lansia berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator: Optimalkan lumbung sosial di Cirebon guna tangani banjir

    Legislator: Optimalkan lumbung sosial di Cirebon guna tangani banjir

    Pemerintah desa juga perlu memiliki anggaran darurat untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan.

    Cirebon (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan fungsi lumbung sosial di daerah itu untuk mengantisipasi serta menangani dampak bencana banjir yang kerap terjadi pada musim hujan.

    Menurut dia, ketersediaan buffer stock (stok penyangga) di lumbung sosial harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat terpenuhi dalam waktu yang cepat.

    “Lumbung sosial ini sangat penting. Pemkab Cirebon harus mendukungnya dengan alokasi anggaran dari APBD. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memiliki anggaran darurat untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan,” katanya di Cirebon, Senin.

    Dikatakan pula bahwa keberadaan lumbung sosial di lokasi rawan banjir harus diperkuat dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Selly menilai sinergisitas yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan Kemensos dapat memastikan lumbung sosial berfungsi maksimal, terutama di wilayah Cirebon dekat pesisir yang kerap terdampak banjir.

    “Langkah antisipasi yang komprehensif harus segera agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari bencana yang berulang,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, sosialisasi sistem peringatan dini (early warning system) juga harus lebih masif agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.

    “Penting bagi BPBD dan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan instrumen peringatan dini kepada masyarakat. Selama ini, sosialisasinya masih sporadis, padahal ini bisa diakses dengan mudah melalui media digital,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyebutkan empat lumbung sosial yang berada di wilayah rawan banjir saat ini dalam kondisi kosong. Keempat lumbung tersebut berada di Gegesik, Suranenggala, Ciledug, dan Mundu.

    Indra menuturkan bahwa lumbung sosial difungsikan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti makanan darurat saat terjadi bencana.

    Namun, Fitriani mengakui anggaran yang dimiliki dinsos saat ini hanya mencakup kebutuhan permakanan selama pengungsian sehingga keberlanjutan lumbung sosial masih bergantung pada bantuan Kemensos.

    Dukungan anggaran tambahan dari pemerintah daerah, kata dia, sangat diperlukan agar lumbung sosial tetap optimal.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan dengan cepat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.

    Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.

    “Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.

    Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
     
    Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.
     
    “Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
     
    Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.
     
    Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa – Halaman all

    Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. H.C. Ir. Muhammad Hatta Rajasa seorang politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Pria yang akrab disapa Hatta Rajasa itu juga dikenal sebagai birokrat dan pernah menjabat sebagai Menteri di sejumlah Kementerian.

    Ia tercatat pernah mengemban tugas sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II.

    Berikut profil Hatta Rajasa.

    Kehidupan Pribadi 

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Hatta Rajasa lahir di Palembang, Sumatra Selatan pada 18 Desember 1953.

    Saat ini, ia telah berusia 71 tahun.

    Hatta Rajasa memiliki istri yang bernama Oktiniwati Ulfa Dariah dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Siti Ruby Aliya Rajasa.

    Pendidikan

    Hatta Rajasa, saat ditemui di kediamannya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (28/7/2014). (Kompas.com)

    Hatta Rajasa tercatat sebagai alumni SMA Negeri 4 Palembang.

    Usai lulus SMA, ia melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil meraih gelar Insinyur Teknik Perminyakan tahun 1973.

    Hatta Rajasa pernah mendapat gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Institut Teknologi Bandung pada 25 November 2019.

    Karier

    Perjalanan karier Hatta Rajasa dimulai saat ia bekerja sebagai Teknisi Lapangan di PT. Bina Patra Jaya dari tahun 1977 hingga 1978.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Manajer teknis PT. Meta Epsi dan Presiden Direktur Arthindo.

    Hatta Rajasa kemudian memilih untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN).

    Setelah bergabung dengan PAN, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 1999 dari daerah pemilihan (Dapil) Bandung, Jawa Barat. 

    Karier politiknya mulai meroket, di lembaga legislatif itu, ia terpilih menjadi ketua Fraksi Reformasi DPR RI.

    Pada saat kongres I PAN pada tahun 2000, Hatta Rajasa didaulat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN mendampingi Ketua Umum Soetrisno Bachir periode 2000 hingga 2005.

    Dari dunia legislatif, dia beralih ke lembaga eksekutif dengan menjadi beberapa kali menteri di kebinet yang berbeda, yakni Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    Seiring dengan kariernya yang cemerlang di lembaga eksekutif, Hatta Rajasa juga naik kelas di kepengurusan partai. Dari sekjen, ia lalu ditunjuk menjadi Ketua Umum DPP PAN periode 2010 hingga 2015.

    Di dalam organisasi, pria kelahiran Palembang itu juga menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung dari 2009 hingga sekarang.

    Berikut riwayat perjalanan karier Hatta Rajasa:

    Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya (1977-1978)
    Wakil Manajer teknis PT. Meta Epsi (1980-1983)
    Presiden Direktur Arthindo (1982-2000)
    Anggota Komisi VIII DPR-RI (1999-2001)
    Ketua Fraksi Reformasi DPR-RI (1999-2001)
    Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (2000-2005)
    Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
    Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007)
    Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (2007-2009)
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
    Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung (2009-sekarang)
    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (2010-2015).

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melakukan rapat bersama Pimpinan KPK terkait persiapan haji 2025. Nasaruddin menyerahkan informasi mengenai potensi korupsi dalam pelaksanaan haji dan meminta KPK mendampingi.

    “Kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami,” kata Nasaruddin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Nasaruddin mengatakan pihaknya ingin menciptakan tiga kali senyum untuk jemaah. Senyuman pertama, katanya, diawali dari biaya haji 2025 yang turun dibanding tahun sebelumnya.

    “Insyaallah kami berobsesi menciptakan tiga kali senyum ya. Senyum di awal, biayanya lebih murah,” jelas Nasaruddin

    Senyum kedua berkaitan dengan pelayanan saat ibadah haji berlangsung. Nasaruddin mengatakan pihaknya berupaya memberikan fasilitas terbaik bagi jemaah meski biaya turun.

    “Kita juga ingin ketika terjadi proses ibadah haji itu kami berobsesi semua jamaah itu merasa puas, tidak boleh pengurangan pembayarannya itu justru mengurangi kualitas pelayanan. Nah kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik. Itu yang kami sebut senyum di pertengahan,” ujar Nasaruddin.

    “Kita juga ingin senyum di akhir, kenapa? Kita harapkan hajinya nanti mabrur ya. Mabrur itu beda dengan maqbul. Maqbul itu diukur sah atau tidaknya nanti di tempat-tempat haji. Tapi kemabrurannya itu dihitung dari saat pulang dari tanah suci. Seberapa besar dampak positif kepada para jamaah di dalam masuarakat, bangsanya dan negaranya,” jelas Nasaruddin.

    Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mendukung permintaan pendampingan dari Kemenag dalam mengawasi ibadah haji tahun ini. Agus mengatakan KPK juga telah menjabarkan ke Nasaruddin terkait potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Sebagai informasi, Kemenag dan Komisi VIII DPR sepakat BPIH 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

    Dari angka tersebut, besaran biaya haji 2025 terbaru yang harus dibayar jemaah adalah Rp 55.431.750,78. Sementara dana nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01. Perbandingan Bipih dan nilai manfaat 62% banding 38%.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Liputan6.com, Semarang – Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Salah satunya dengan mengevaluasi provider tunggal yang selama ini dijalankan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih mengatakan sejumlah poin tersebut diantaranya adalah antusiasme provider layanan haji dan umrah.

    “Para penyedia layanan haji dan umrah di Arab Saudi menyambut baik langkah Pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam melayani jemaah Indonesia,” kata Fikri.

    Ditambahkan, selama ini partisipasi provider layanan haji dan umrah di Saudi dilakukan secara tidak langsung melalui model “satu pintu” untuk memudahkan koordinasi. Ia berharap dengan dibukanya penawaran langsung, akan terjadi persaingan sehat antar provider dalam hal harga dan kualitas pelayanan.

    Selain itu Fikri mengatakan bahwa provider layanan haji dan umrah di Arab Saudi banyak melibatkan SDM asli Indonesia yang memahami karakteristik dan selera jemaah haji Indonesia. “Poin lain adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mendirikan BPKH Limited di Arab Saudi yang diharapkan menjadi contoh bagi usaha pelayanan haji dan umrah, serta memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas,” katanya.

    Disebutkan pula arti penting persaingan sehat dalam penyediaan layanan haji dan umrah. BPKH Limited dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji dan umrah. BPKH Limited juga diproyeksikan untuk melayani jemaah dari negara lain di masa mendatang. “Dengan adanya persaingan, jemaah akan diuntungkan dengan harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang lebih baik,” katanya.