Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • Pasha Ungu: Harus Ada Solusi untuk Banjir di Jabodetabek

    Pasha Ungu: Harus Ada Solusi untuk Banjir di Jabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi, Sigit Purnomo Said atau Pasha “Ungu” berharap masalah banjir di Jabodetabek yang terus berulang setiap tahun harus segera ditemukan solusi terbaik.

    “Harus ada solusi untuk menangani banjir,” tulis Pasha “Ungu” dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (8/3/2025).

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, vokalis grup band Ungu ini mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama mencari solusi atas masalah banjir yang kerap terjadi.

    “Banjir menjadi masalah serius yang terus berulang. BNPB harus segera duduk bersama pemerintah daerah untuk membahas kembali blueprint tata ruang wilayah,” tambahnya.

    Mantan suami Okie Agustina itu menekankan, masalah banjir yang terus berulang disebabkan oleh buruknya tata kelola lingkungan serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam menangani masalah ini.

    “Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban,” tandas Pasha “Ungu” yang meminta agar banjir di Jabodetabek memiliki solusi terbaik.

  • Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz membeberkan solusi untuk masa tunggu (waiting list) Ibadah Haji yang mencapai puluhan tahun bagi jemaah Indonesia. 

    Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengurangi masa tunggu hanya dengan menambah kuota Haji. Akan tetapi, dia menyebut Indonesia belum bisa menjalankannya sekarang meskipun kuota ditambah menjadi 250 ribu jemaah haji. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian tentang bagaimana seharusnya mengelola bila ada tambahan kuota. 

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar penyelenggaraan haji berbasisnya layanan. Berbasis jamaah itu berbasis layanan,” tuturnya dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Ishfah melanjutkan konsekuensi di Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaatnya saja.

    “Karena Bipih-nya akan berbeda-beda karena berbasis layanan. Maka kemudian yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaat. Sesuai kemudian tahapannya tahun ini nilai manfaat 35%, tahun berikutnya 30%, tahun berikutnya 25% dan seterusnya,” urainya.

    Menurut dia, tidak mungkin memberikan layanan terhadap jemaah tanpa mengasumsikan bahwa angka yang akan diterima kuotanya berapa. 

    “Kita asal-asalan kan enggak mungkin, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi [waiting list] dengan penambahan kuota yang bisa sampai di angka 500 ribu. Tapi kita harus jelas dulu. Mengelolanya kayak apa ini 500 ribu ini?” tegasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus menuturkan persoalan data yang tak dapat dipungkiri saat ini adalah soal daftar tunggu haji.

    “Sebenernya nggak bisa dipungkiri apa yang diharapkan oleh masyarakat, kita di lapangan waktu sosialisasi juga begitu. ‘Pak bisa ga dikurangi daftar tunggu?’ saya bilang, ‘pak sebenernya harapan bapak dengan harapan kami terutama anggota DPR sama, tapi kita memaklumi juga Arafah itu tidak bisa diperluas’,” ucapnya dalam rapat.

    Sebagaimana diketahui, masa tunggu haji reguler di Indonesia saat ini bervariasi dari 11 hingga 47 tahun, tergantung daerah dan kuota yang tersedia. 

  • Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi jalan ambles di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Rabu (5/3/2025).

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pihaknya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Sehingga potensi longsor dan banjir dapat diminimalisir.

    “Modifikasi cuaca ini berlangsung dari 4 Maret hingga 8 Maret 2025, dengan harapan dapat menurunkan intensitas cuaca buruk di wilayah terdampak,” ujar Raditya didampingi Komisi VIII DPR RI.

    Khusus Kota Bogor, lanjut Raditya, BPNB menyalurkan bantuan berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 meter sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, serta matras 100 paket.

    Raditya mengatakan bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor. Tujuannya, untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.

    “Bantuan ini menjadi bentuk komitmen kita dalam upaya pencegahan bencana. Kami siap membantu lagi jika diperlukan dukungan. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan,” tutup Raditya.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bantuan tersebut bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

    “Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan jalan ambles di kawasan Batutulis,” jelas Dedie.

    Dedie menerangkan Jalan Saleh Danasasmita, sambung Dedie, merupakan akses utama bagi warga di Kecamatan Bogor Selatan. Setelah jalan tersebut ambles, akses lalu lintas warga terganggu. Termasuk menuju Stasiun Batutulis.

    “Untuk itu, kami mohon untuk segera diperbaiki. Sebab, kawasan Batutulis ini sebelumnya masuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track,” ungkapnya.

     

  • BNPB dan DPR RI Salurkan Bantuan untuk Penanganan Darurat Bencana di Kota Bogor

    BNPB dan DPR RI Salurkan Bantuan untuk Penanganan Darurat Bencana di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah bantuan untuk dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana di Kota Bogor.

    Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, di Balai Kota Bogor, Rabu (5/3).

    Adapun bantuan tersebut berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, dan matras 100 paket.

    Dedie A. Rachim menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB dan Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan bantuan tersebut.

    Bantuan tersebut, kata dia, nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

    “Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan longsor di Batutulis,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Rabu (5/3).

    Khusus untuk longsor di Batutulis, sambung Dedie, jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian bagi warga di Bogor Selatan.

    Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan beragam alternatif.

    “Kami juga memohon bantuan dari BNPB karena wilayah Batutulis termasuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track. Perbaikan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor.

    “Ditambah dengan prediksi BMKG bahwa wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca ekstrem, kita tidak bisa tinggal diam. Pemda harus memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah terkait penanganan,” jelas Raditya.

    Pemberian bantuan ini, lanjut Raditya, merupakan bentuk dukungan BNPB dalam hal kedaruratan sekaligus untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.

  • Ahmad Dhani Usul Out of The Box Naturalisasi Pesepakbola Tua Dinikahkan WNI

    Ahmad Dhani Usul Out of The Box Naturalisasi Pesepakbola Tua Dinikahkan WNI

    Jakarta

    Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, ikut berbicara terkait naturalisasi sejumlah pemain sepak bola untuk memperkuat tim Indonesia. Ahmad Dhani mengusulkan sesuatu yang berbeda, yakni naturalisasi pesepakbola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI.

    Hal tersebut disampaikan Ahmad Dhani saat rapat Komisi X terkait persetujuan pemberian status warga negara Indonesia (WNI) terhadap tiga pesepakbola keturunan Indonesia. Ketiga atlet tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James dan Joey Mathijs Pelupessy.

    “Saya hanya menambahi saja, Pak Erick, saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50-50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya, ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepakbolaan, jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrem,” kata Ahmad Dhani mengawali pendapatnya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Dhani juga mengusulkan untuk mengurangi pemain dengan ras Eropa. Ia berharap ketika pemain naturalisasi menikah dengan perempuan WNI maka anaknya bisa dibina oleh pemerintah.

    “Lalu naturalisasi, tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga,” ujar Dhani.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak,” sambungnya.

    Ia menyinggung pemain dari Arab hingga Aljazair untuk dinaturalisasi juga. Dhani pun meminta pendapatnya itu untuk dipertimbangkan.

    “Jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria, atau Aljazair, atau yang mana, mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago, mungkin yang sudah tua, kita naturalisasi Pak. Carikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak,” kata Dhani.

    “Itu pasti yakin hasilnya akan lebih baik, karena dia Indonesian born. Ini untuk ke depannya Pak Erick, mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih,” imbuhnya.

  • Usul IPHI terkait Pengelolaan Keuangan Haji: Harus Ada Komite Tetap

    Usul IPHI terkait Pengelolaan Keuangan Haji: Harus Ada Komite Tetap

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Iskandar Zulkarnain menyampaikan beberapa usulan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Pertama, IPHI mengusulkan terkait peran Badan Penyelenggara Haji (BPH), sehingga dibutuhkan penyelerasan peran BPH dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi. Kedua, pihaknya juga mengusulkan komite tetap haji.

    “Karena penyelenggaraan haji itu melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Tidak hanya Kementerian Agama saja, tidak hanya BPKH saja, tapi ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, dan sebagainya. Jadi harus ada komite tetap haji yang nanti akan melakukan orkestrasi setiap tahun tentang penyelenggaraan haji, sehingga tujuan membuat haji ini lebih baik kepada jemaah lebh terjangkau itu dapat terlaksana,” kata Iskandar saat menghadiri Rapat Panja Komisi VIII DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

    Kemudian, IPHI mengusulkan agar BPKH sebagai lembaga keuangan memiliki modal seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Ia juga menyinggung manajemen risiko keuangan haji. Pasalnya, kata Iskandar, investasi memiliki banyak risiko.

    “Perlu adanya cadangan risiko yang tentunya sesuai best practice lembaga-lembaga keuangan dunia, termasuk di antaranya fluktuasi pasar karena selama ini menerima dalam rupiah, membelanjakan dalam valuta asing. Kecuali bisa diubah undang-undangnya, termasuk juga bisa  menerima dalam mata uang asing, termasuk juga emas karena sudah ada bank emas di sini,” paparnya.
     

  • Asosiasi Peternak Temui BGN Berdayakan Peternak untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Asosiasi Peternak Temui BGN Berdayakan Peternak untuk Program Makan Bergizi Gratis

    TRIBUNJATENG.COM — Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) menemui Badan Gizi Nasional (BGN).

    Pertemuan pada Selasa (4/3) itu membahas persoalan suplai ayam dan telur, untuk menyuplai Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Program ini sangat bagus karena memiliki multiplier effect yang besar, bisa memutar ekonomi di sekitar dapur Satuan Pelayanan Kebutuhan Gizi (SPKG),” papar Ketua Umum GOPAN Herry Dermawan yang juga Anggota Komisi IV DPR RI.

    Sementara itu, Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko menegaskan program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur SPKG.

    Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri, “Agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” papar Singgih. 

    Pasalnya, menurut Singgih, kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan, yang menguasai hulu hingga hilir.

    Peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir, “MBG ini bisa menjadi pintu penyelamat peternak kecil, apabila pemerintah masih peduli dengan peternak rakyat,” tegas Singgih yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. 

    Singgih menegaskan para peternak mandiri yang terhimpun dalam PINSAR dan GOPAN, sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan harga HAP yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung yang berpotensi naik tahun ini, yang merupakan bahan utama pakan ayam.

    “Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” tutur Singgih.

    Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan masyarakat, terutama dengan peternak,

    “Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPKG,” papar Tigor. 

    Namun, harus memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan seperti higienisitas, lokasi, dan peralatan dapur, “Ini untuk memasak 3.000 porsi bukan seperti restoran ataupun katering pengantin. Jadi harus memenuhi persyaratan yang kami tetapkan,” tuturnya. 

    Ia pun memaparkan beberapa syarat, di antaranya dapur untuk SPKG memiliki lahan seluas 600-800 m2. Ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

    Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan, “Ini untuk menjamin higienis untuk menghidarkan siswa dari keracunan atau kontaminasi bakteri,” ujar Tigor yang pernah menjabat Direktur SDM PT Timah.

    Ia membuka ruang kerja sama, karena membutuhkan 30.000 lebih dapur SPKG untuk melayani 82 juta anak, “Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” pungkasnya.

  • Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik ide tersebut. Jika nantinya ada usulan untuk memanfaatkan bank emas untuk tabungan haji, BPKH akan mengikuti arahan tersebut.

    “Kita menyambut baik intinya, kalau memang ada usulan nanti kita ikut sesuai dengan arahan,” kata Fadlul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).

    Kendati begitu, Fadlul masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. 

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada kemungkinan hal tersebut akan dibahas dalam perubahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, investasi emas yang dilakukan BPKH saat ini belum maksimal.

    Kendati begitu, terkait bank emas dijadikan sebagai tempat tabungan haji, Selly menyebut perlu ada jaminan terkait keamanannya mengingat uang yang akan ditabung merupakan milik jemaah.

    Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan secara matang ketika BPKH menyimpan uang di bank emas, dengan memperhatikan regulasi dan keamanan pihak yang mengelola bank emas.  

     “Kalau terjadi wanprestasi yang rugikan jemaah, uangnya hilang,” ujar Selly.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank. 

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah melobi pemerintah Arab Saudi agar dapat menambahkan kuota pengawas haji untuk jemaah haji Indonesia.

    Permintaan itu telah dilayangkan ketika dirinya bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi.

    “Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini,” kata Nasaruddin saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia membutuhkan tambahan kuota adalah karena tahun ini diprediksi 1.000-1.500 jemaah haji asal Indonesia masuk dalam kategori lansia dengan risiko tinggi hingga penyandang disabilitas.

    Namun, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota pengawas haji hanya sebesar 1 persen dari total jemaah haji.

    Penurunan kuota petugas ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi jumlah petugas haji di masing-masing negara.

    Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota tersebut adalah 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus. Dengan ketentuan tersebut, kuota untuk petugas haji Indonesia hanya sebanyak 2.210 orang saja.

    “Kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya,” ujarnya.

    Nasaruddin mencoba menjelaskan kepada pihak Arab Saudi bahwa dengan pembatasan kuota pengawas ini justru akan membuat kesulitan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya disebabkan oleh kendala bahasa.

    “Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia karena kalau tidak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia,” pungkasnya.

    (shf)

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.