Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • Begini Nasib Penerima Bansos Usai Ditemukan 500 Ribu NIK Aktif Main Judol, Terlibat Korupsi dan Terorisme

    Begini Nasib Penerima Bansos Usai Ditemukan 500 Ribu NIK Aktif Main Judol, Terlibat Korupsi dan Terorisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap bahwa sekitar 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024 mencengangkan banyak pihak.

    Tak tanggung-tanggung, total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Lebih mencengangkan, lebih dari 100 NIK di antaranya juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, serta sejumlah NIK terkait tindak pidana korupsi.

    Temuan ini berasal dari uji cepat yang dilakukan PPATK terhadap data NIK penerima bansos dengan data pemain judol hingga 2024.

    “Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada,” ujar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem penyaluran dan pengawasan bansos.

    “Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme. Ini tidak hanya melanggar tujuan bansos, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat,” kata Abidin dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025)

    Abidin mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data kependudukan dan mereformasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran.

    “Komisi VII akan terus mengawal isu ini dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Kami juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online,” katanya.

  • Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Data tersebut disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin 7 Juli 2025.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

    Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online.

    Seperti apa langkah kementeria terkait? Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), temuan tersebut merupakan hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK.

    Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK yang terlibat judi online, ditemukan lebih dari setengah juta yang identik.

    “Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lantas, seperti apa data NIK penerima bansos terlibat judi online? Apa langkah yang dilakukan kementerian terkait ada 571.410 NIK penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    Menteri PPPA Arifah Fauzi (kanan) didampingi Wamen PPPA Veronica Tan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Anita Permata Dewi

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kepada Komisi VIII DPR TI agar Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) tetap dialokasikan pada tahun 2026 – 2029.

    “Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA), baik fisik maupun nonfisik sudah tidak ada lagi. Padahal DAK PPA tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu daerah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Arifah Fauzi menekankan pentingnya anggaran DAK PPA dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Ia mencontohkan ada tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini membutuhkan anggaran untuk penanganan.

    Pertama, kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta.

    “Seorang mahasiswi yang disiram air keras oleh pacarnya dan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Ketika kami datang ke Yogyakarta 1,5 bulan lalu, dana yang terpakai sudah sebesar Rp400 juta karena korban setiap pekan harus mengganti perban dan ketika mengganti perban harus dibius total karena saking parahnya kondisinya,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kemudian kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Jawa Barat.

    “Sampai saat ini orang tua korban masih berutang kepada rumah sakit, sampai sekarang belum bisa dilunasi,” kata Arifah Fauzi.

    Teranyar, dalam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Korban anak kini telah menjalani tiga kali operasi di RS Polri Said Sukanto.

    “Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang sekarang ada di RS Polri. Per tanggal 3 Juni, biaya yang sudah dipakai adalah sebesar Rp157 juta. Anak ini tidak diketahui orang tuanya di mana sehingga kami harus mengambil alih apapun yang terjadi harus diselesaikan dulu, diprioritaskan dulu kesehatannya,” kata Arifah Fauzi.

    Sumber : Antara

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat (SR) siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025.

    Saifullah menjelaskan nantinya 100 Sekolah Rakyat tersebut bakal menampung 256 rombongan belajar (Rombel) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Untuk tahap satu ada 100 lokasi sekolah rakyat yang Insya Allah ini akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli yang akan datang,” jelas Mensos dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Adapun, dari total 100 Sekolah Rakyat yang dibidik beroperasi pada tahun ini, total unit yang tersedia baru sebesar 63 titik. Sementara sisanya sebanyak 37 titik masih dalam tahap renovasi dan tetap dibidik rampung pada tahun ini.

    Dalam penjelasan Saifullah, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang telah tersedia bakal menampung 6.130 siswa, sedangkan apabila 37 unit Sekolah Rakyat yang tengah dibangun rampung, maka total siswa yang dapat ditampung mencapai 9.755 siswa.

    “Secara keseluruhan tahap 1 ini akan menampung 9.755 siswa dibutuhkan 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan. Ini semuanya mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan sudah rampung proses seleksinya. Sementara 37 titik ini masih dalam proses finalisasi renovasi,” tegas Saifullah.

    Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres renovasi sekolah rakyat Tahap 1A telah mencapai 90,72%. Di mana, sekolah rakyat perdana tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan ini. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pihaknya menargetkan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1A bakal rampung pada lusa, 8 Juli 2025. Nantinya, sekolah itu bakal menampung siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026. 

    “Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik mencapai 90,72% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025). 

    Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dari hulu ke hilir melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, layak, dan berstandar nasional. 

    Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

  • Legislator Kecam Fashion Show Waria saat Pesta Pernikahan di Sulsel

    Legislator Kecam Fashion Show Waria saat Pesta Pernikahan di Sulsel

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menyebut pelaku LGBT melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia mengatakan LGBT merebut kesempatan seseorang untuk memiliki pasangan lawan jenis.

    Mulanya, Singgih menyorot fashion show waria di dalam acara pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia mengatakan acara tersebut sebagai bentuk ekspresi diri dan kebebasan berekspresi.

    Namun, lanjut Singgih, meskipun para waria memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan diri, mereka harus memperhatikan agar tidak melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku.

    “Mempertontonkan kontes waria dalam acara pernikahan, bukan hal yang tepat. Karena pernikahan bagi sebagaian masyarakat Indonesia merupakan arena atau acara publik, banyak anak-anak kecil yang turut hadir. Mempertontonkan kegiatan waria di tengah pernikahan, dikhawatirkan memberi edukasi yang tidak baik terhadap anak-anak. Seharusnya fashion show dengan segmen waria harus memiliki izin khusus di tempat yang khusus pula, bukan di depan publik,” kata Singgih kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

    Kemudian, Singgih bicara mengenai LGBT. Ia menyebut pelaku LGBT melanggar HAM.

    “Mengenai LGBT di Indonesia, saya rasa ini adalah isu yang harus jadi perhatian publik. Ini bukan masalah HAM, justru pelaku LGBT itu melanggar HAM karena merebut kesempatan orang untuk memiliki pasangan normal dan bereproduksi sebagaimana prilaku alamiah manusia,” tutur Singgih.

    “Tentu bukan hal yang benar, bahwa ibu dan bapak mereka adalah laki-laki semua atau perempuan semua. Di sisi lain, LGBT bisa menekan populasi di mana sebuah negara berjuang untuk meningkatkan sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas, dan praktik LGBT merusak upaya tersebut,” katanya.

    Untuk menekan tumbuhnya LGBT di Indonesia, Singgih merasa perlu adanya pendekatan yang holistik dan berbasis edukasi. Memulai dari lingkungan sekolah bisa menjadi salah satu cara.

    Dari video yang beredar, terlihat sejumlah waria berlenggak-lenggok layaknya sedang cat walk peragaan busana di salah satu acara pengantin di Maros, Sulsel. Kegiatan ini pun menjadi tontonan publik bagi para tamu yang datang hingga turut mengabadikan aksi para waria itu di kamera HP-nya. Kegiatan itu terjadi pada Rabu (2/7).

    Kasubsi Penmas Polres Maros, Ipda Marwan Afriady mengatakan kontes waria ini diselenggarakan di saat acara pernikahan keponakan dari seorang perias pengantin. Dari daftar tamu undangan, perias pengantin tersebut juga memiliki teman waria yang berprofesi sama dengannya.

    “Acara fashion show merupakan acara selingan pada saat hiburan elekton istirahat,” ungkapnya.

    (isa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 3 Jemaah Hilang di Saudi Punya Riwayat Demensia, Area Masjidil Haram Disisir

    3 Jemaah Hilang di Saudi Punya Riwayat Demensia, Area Masjidil Haram Disisir

    Jakarta –

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyebut tiga orang jemaah yang hilang saat melaksanakan ibadah haji memiliki riwayat demensia. PPIH masih mencari keberadaan para korban.

    “Menurut pelapor ketiganya memiliki riwayat demensia dan sudah beberapa kali juga hilang namun masih diketemukan,” terang Kepala Bidang Pelindungan Jemaah Kolonel Harun Al Rasyid saat dihubungi, Rabu (2/7/2025).

    Dia merinci mereka yang hilang adalah Nurimah (80), jemaah kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang. Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah.

    Selain itu, ada Sukardi (67), jemaah kelompok terbang 79 Embarkasi Surabaya. Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah

    Terakhir, Hasbulah (73), jemaah kelompok terbang 7 Embarkasi Banjarmasin. Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada Selasa (17/6) dini hari.

    Harun menjelaskan, pihaknya telah membentuk dua tim untuk mencari ketiga jemaah. Proses pencarian ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk sejumlah rumah sakit (RS) sekitar Makkah dan Jedah.

    “Kita juga berkoordinasi dengan unsur kesehatan, KKHI Makkah, pihak KJRI, dan beberapa kantor polisi di wilayah Makkah. Terakhir, bahkan kami menyampaikan hal ini sekaligus minta bantuan saat kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah ke kantor misi haji Indonesia di Daker Makkah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Harun menyebut pihaknya juga bersurat ke masing-masing Syarikah penyedia layanan jemaah. Harun menegaskan proses pencarian akan terus dilakukan hingga akhir masa operasional haji 2025.

    DPR Soroti 3 Jemaah Haji Hilang

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya menyoroti kasus hilangnya 3 anggota jemaah haji di Arab Saudi. Ia menyebutkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 secara menyeluruh pekan depan.

    “Bukan hanya dorongan (mencari 3 WNI). Tugaskan, pastikan, statusnya kepada penanggung jawab PPIH (petugas penyelengara ibadah haji) di sana. Karena kita, rencana saya itu dalam minggu atau minggu ini atau minggu depan, semua Timwas kita akan rapat mengevaluasi total,” ujar Cucun di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/6).

    Cucun mengatakan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini bukan hanya ranah Komisi VIII DPR. Evaluasi akan menyertakan pansus (panitia khusus).

    Cucun meminta Kemenag mencari tiga anggota jemaah yang hilang di Arab Saudi. Ia berharap ketiga orang itu dalam kondisi aman dan sehat.

    (wnv/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR sebut persoalan haji perlu diserahkan ke penegak hukum

    Anggota DPR sebut persoalan haji perlu diserahkan ke penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan bahwa persoalan penyelenggaraan haji perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum karena dugaan pelanggaran yang terjadi harus diusut tuntas.

    “Ini bukan uang kecil, melainkan dana dalam jumlah besar yang perlu dipertanggungjawabkan. Apabila ada praktik jual beli kuota atau pengelolaan dana haji oleh oknum tertentu, itu harus diusut tuntas,” kata Selly dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan bahwa evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan hal yang penting, khususnya pada penyelenggaraan Haji 1446H/2025M.

    Salah satu fokus utama Tim Pengawas Haji DPR RI adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Haji di tahun sebelumnya, yaitu haji 1445H/2024M dengan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH), apabila ditemukan unsur pidana.

    Dia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kami membuat beberapa catatan rekomendasi, salah satunya menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Ini penting untuk menyempurnakan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata dia.

    Dia menambahkan bahwa KPK sangat memungkinkan untuk memanggil berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji, termasuk pejabat yang saat ini masih menjabat di Kementerian Agama.

    Meskipun sejumlah pejabat eselon telah dimutasi, menurut dia, masih ada posisi strategis yang diisi oleh orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam penyelenggaraan Haji 2024.

    “Baik Menteri Agama sebelumnya, maupun Dirjen Haji yang masih menjabat, perlu dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian juga dengan beberapa pejabat eselon II dan III,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyoroti adanya jemaah reguler yang haknya untuk berhaji diduga dialihkan ke jemaah haji khusus. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bisa berdampak hukum jika terbukti ada unsur jual beli kuota.

    Dia pun berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada jemaah, serta menjamin tidak adanya penyimpangan yang merugikan negara dan umat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Teror Bom di 2 Pesawat Saudia Airlines, Legislator: Harus Jadi Alarm Keras

    Teror Bom di 2 Pesawat Saudia Airlines, Legislator: Harus Jadi Alarm Keras

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti dua pesawat Saudia Airlines tujuan Jakarta dan Surabaya yang mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut) usai menerima teror bom. Dini mengatakan hal itu bagian dari teror psikologis yang harus menjadi alarm pemerintah.

    “Meskipun dinyatakan sebagai hoaks, ancaman tersebut merupakan bentuk teror psikologis serius yang dapat mengganggu mental jemaah, mengancam keselamatan penerbangan, serta menciptakan keresahan nasional,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

    Dini mengatakan kesehatan mental dan ketenangan jemaah harus menjadi prioritas oleh negara. Ia mengapresiasi respons cepat pihak Polda Sumut, Jihandak Brimob hingga TNI yang telah menangani kasus itu.

    Menurut Dini, kasus ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Dia mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Namun, peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar sistem keamanan penerbangan, khususnya untuk kloter haji, ditingkatkan secara menyeluruh,” katanya.

    Legislator NasDem ini merekomendasikan penambahan SOP pemeriksaan keamanan penerbangan secara berkala, terutama dalam hal deteksi dini terhadap ancaman bom. Ia menilai hal tersebut penting untuk diterapkan di semua embarkasi haji dari berbagai wilayah Indonesia.

    Sebelumnya, pada Selasa (17/6), pesawat Saudia Airlines rute Jeddah-Jakarta sempat mendarat darurat di Bandara Kualanamu usai menerima ancaman bom. Ada sekitar 442 penumpang jemaah haji di dalam pesawat itu. Setelah diperiksa, pesawat dinyatakan steril dari benda bermuatan bom.

    Kejadian serupa rupanya berlanjut pada Sabtu (21/6). Pesawat Saudia Airlines rute Muscat-Surabaya juga mendarat darurat di Bandara Kualanamu karena mendapatkan ancaman bom. Lagi-lagi, ancaman bom tersebut ternyata hoax dan pesawat dipastikan aman.

    (dwr/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemarin Cenderung Masih Diatur Kemenag

    Kemarin Cenderung Masih Diatur Kemenag

    Jakarta –

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya tengah mensinkronisasi dan harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia menyebut pembahasan yang dilakukan oleh Baleg akan menekankan pada kewenangan Bedan Penyelengaraan (BP) Haji atau Kementerian Agama (Kemenag) dalam menuntaskan persoalan itu.

    Doli mengatakan semestinya revisi UU ini mengatur Badan Penyelengara (BP) Haji yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ia menyebut hasil pembahasan Komisi VIII yang kemudian diteruskan ke Baleg justru masih menekankan kewenangan dari Kemenag dalam urusan haji.

    “Sekarang kami punya tanggung jawab untuk mengharmonisasi dan sinkronisasi Undang-Undang Haji ya, yang kemarin diselesaikan di Komisi VIII. Tapi ya kami waktu itu memang mereka minta ya, sebelum masa sidang kemarin habis,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Doli mengatakan pembahasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR pengaturannya masih kuat di Kementerian Agama. Padahal, kata dia, sudah ada BP Haji yang nantinya menangani persoalan itu.

    “Cuma setelah kami pelajari, ya menurut kami isinya masih terlalu banyak yang perlu kita diskusikan. Apalagi sekarang kan pengalihan ini, urusan haji itu dari Kementerian Agama kemudian mau diambil ke BP Haji,” ujar Doli.

    “Nah kecenderungannya kemarin itu masih kuat pengaturannya di Kementerian Agama, jadi seolah-olah badan ini ya seperti tidak ada fungsinya,” tambahnya.

    Ia berharap dalam dua minggu ini harmonisasi revisi UU Haji sudah bisa rampung. Ia menyebut Baleg juga tengah melakukan rapat internal membahas revisi UU Haji.

    (dwr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini