Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VIII DPR

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Jelang Reses, DPR Sahkan UU Ekstradisi RI–Rusia, UU BUMN, UU Kepariwisataan dan Tetapkan Kementerian Haji

    Jelang Reses, DPR Sahkan UU Ekstradisi RI–Rusia, UU BUMN, UU Kepariwisataan dan Tetapkan Kementerian Haji

    JAKARTA – DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) sebelum menjalani masa reses yang akan dimulai esok hari. Yakni UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition), Undang-Undang BUMN, dan UU Kepariwisataan.

    Pengesahan 3 RUU tersebut berlangsung dalam rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna, membacakan agenda pertama yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition), yang kemudian meminta persetujuan peserta rapat.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition) dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Dasco diikuti persetujuan anggota DPR yang hadir.

    Kemudian, Dasco membacakan agenda kedua yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Dasco dijawab persetujuan peserta rapat.

    Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan agenda ketiga, yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diikuti persetujuan anggota DPR dan pandangan ketua fraksi serta pandangan pemerintah.

    Dasco kemudian meminta persetujuan anggota DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), sebagai Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI. Persetujuan itu diambil setelah mendengarkan pendapat Fraksi-Fraksi.

    Serta mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

    Selain mengesahkan 3 RUU dan menyetujui 2 RUU sebagai Usul Inisiatif DPR, rapat Paripurna juga menetapkan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah.

    Rapat Paripurna ini sekaligus menutup Masa Persidangan anggota DPR yang ditandai dengan pidato penutupan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan demikian, anggota dewan akan menjalani masa reses mulai Jumat, 3 Oktober hingga Senin, 3 November mendatang.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan Nasional 2 Oktober 2025

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan Nasional 2 Oktober 2025

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pemerintah hadir dan mengawal setiap pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny agar tidak dibangun ala kadarnya.
    Dorongan itu disampaikan buntut tragedi ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa.
    “Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi dan pengawasan teknis. Nyawa para santri dan pekerja tidak bisa dipertaruhkan,” ujar Maman kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
    Menurut Maman, pemerintah harus hadir dalam setiap pembangunan gedung-gedung di pesantren, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun pemberi bantuan teknis.
    Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk ikut mengawal pembangunan di pesantren, mulai dari tahap perencanaan hingga memastikan konstruksi sesuai standar.
    “Karena saya sering menemukan, karena santrinya bertambah, ponpes melakukan pembangunan mandiri yang akhirnya ala kadarnya. Seperti tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap Maman.
    “Maka saya pikir pembangunan di ponpes menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pengasuh maupun manajemen ponpes, pemerintah, dan tentunya juga masyarakat,” sambungnya.
    Politikus PKB itu menekankan, tragedi di Sidoarjo harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik umum maupun berbasis agama seperti pesantren.
    “Kita tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri. Sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir, khususnya pemerintah,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, bangunan musala tiga lantai di Ponpes Al Khoziny ambruk saat digunakan untuk beribadah, Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan menahan beban.
    Dari 108 korban yang tercatat, lima orang dinyatakan meninggal dunia, 18 berhasil dievakuasi, dan 103 orang selamat.
    Sementara itu, 59 orang masih dalam proses pencarian.
    Sejumlah korban juga masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Sidoarjo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]

  • Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diresmikan bersamaan dengan pembukaan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Rabu (1/10/2025).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menunjuk Mojokerto Raya sebagai tuan rumah agenda berskala nasional tersebut.

    “Alhamdulillah, di tahun pertama periode kedua saya menjabat, Kota Mojokerto dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan nasional yang sangat strategis. Ini juga menjadi momentum bersejarah karena BPBD Kota Mojokerto resmi dibentuk pada tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski hanya memiliki tiga kecamatan dan 18 kelurahan, Ning Ita menegaskan bahwa Kota Mojokerto dialiri tujuh sungai besar yang berpotensi menimbulkan risiko bencana, terutama banjir. Untuk itu, pemerintah daerah telah membekali setiap kelurahan agar menjadi kelurahan tangguh bencana.

    “Pembentukan BPBD ini adalah bentuk komitmen kami agar penanggulangan bencana lebih responsif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Ketangguhan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga karakter, kedisiplinan, dan solidaritas sosial. Sinergi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi adalah kunci dalam menghadapi bencana,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, relawan, dan seluruh mitra yang selama ini bersinergi dalam edukasi serta pendampingan masyarakat. Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur “Tangguh Rek”, yang mencerminkan semangat kebersamaan membangun ketangguhan bangsa.

    “Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, Mojokerto siap menjadi kota yang tangguh menghadapi risiko bencana. Mari kita sukseskan Bulan PRB 2025 sebagai bukti ketangguhan Mojokerto, Bumi Majapahit,” ujarnya.

    Agenda Bulan PRB 2025 akan berlangsung selama tiga hari dengan beragam kegiatan, mulai dari Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, hingga Permainan Edukasi. Hadir dalam peresmian tersebut antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, serta Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika Nurrahmad Sudigda. [tin/beq]

  • Musala Ponpes Roboh Tewaskan 3 Santri, Anggota DPR: Yang Lalai Harus Disanksi

    Musala Ponpes Roboh Tewaskan 3 Santri, Anggota DPR: Yang Lalai Harus Disanksi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, meminta peristiwa runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, diinvestigasi mendalam. Dia meminta pihak yang terbukti lalai dalam peristiwa menewaskan tiga santri ini diberi sanksi.

    “Jika tiang fondasi tidak mampu menahan beban, artinya ada masalah serius pada tahap perancangan maupun pengawasan. Siapapun yang lalai, baik kontraktor, pengawas, maupun pihak lain yang bertanggung jawab, harus diperiksa dan diberi sanksi sesuai aturan hukum,” kata Maman kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

    Dia mengatakan harus ada transparansi terkait peristiwa itu. Dia menyebut peristiwa serupa tak boleh terulang.

    “Transparansi harus dijaga agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya fokus pada aspek akademik atau dakwah. Infrastruktur yang aman dan layak menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan pesantren,” ujarnya.

    Maman pun berharap agar keluarga korban diberi kesabaran. Dia juga berharap korban luka segera sembuh dan korban yang masih tertimbun segera dievakuasi.

    “Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban, mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,” kata politikus PKB ini.

    Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP, Selly Andriany Gantina, juga menyampaikan dukacita atas peristiwa runtuhnya Musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo hingga menewaskan tiga santri. Selly mengatakan keselamatan santri harus menjadi prioritas utama.

    Dia menyebut kasus ini menjadi perhatian serius terhadap kelayakan bangunan pesantren. Dia menyebut konstruksi bangunan harus didesain dan dikerjakan secara serius.

    “Kami melihat kejadian ini mengundang sorotan serius terhadap kelayakan struktur bangunan pesantren dan regulasi pengawasannya. Bahwa peristiwa runtuh terjadi saat pengecoran lantai atas mempertegas bahwa aspek teknik dan keamanan konstruksi harus diuji ulang, tidak boleh ada kelalaian dalam perencanaan, bahan, atau pengawasan,” ujar Selly.

    Dia menegaskan permintaan maaf saja tak cukup jika terbukti ada kelalaian. Dia mengatakan harus ada sanksi yang tegas agar peristiwa serupa tak terulang.

    “Permintaan maaf tidak cukup jika terbukti ada kelalaian atau standar teknis diabaikan, harus ada transparansi dan, bila perlu, sanksi administratif. Komisi VIII akan mendorong agar instansi terkait, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah, segera dipanggil untuk menjelaskan terperinci tentang bangunan tersebut, serta melakukan evaluasi struktural dan investigasi independen,” tambahnya.

    Sebelumnya, bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo runtuh pada Senin (29/9) sore. Peristiwa itu menyebabkan tiga orang santri tewas dan sejumlah santri masih terjebak di reruntuhan hingga Selasa (30/9) malam.

    Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dia mengatakan peristiwa serupa tak boleh terulang.

    “Nanti akan kita sosialisasikan kembali, kalau ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin, akan kita berhentikan dahulu, kita tidak ingin musibah ini terulang kembali,” ujar Subandi dilansir detikJatim.

    “Ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada, ngecor lantai tiga, karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/haf)

  • Pemerintah Akan Tetapkan Antrean Haji Seluruh Daerah Pukul Rata 26 Tahun

    Pemerintah Akan Tetapkan Antrean Haji Seluruh Daerah Pukul Rata 26 Tahun

    Jakarta –

    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut ada perbedaan dalam pembagian kuota haji ke setiap daerah tahun ini. Antrean berangkat haji di Indonesia akan dibuat sama menjadi 26,4 tahun.

    “(Pembagian kuota haji) salah satunya dengan menggunakan dasar antrean calon jemaah haji. Dengan menggunakan antrean itu, maka akan terjadi keadilan yang merata baik dari Aceh sampai Papua, antreannya sama, 26,4 tahun,” kata Mochamad Irfan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pihaknya telah menyampaikan hal itu ke Komisi VIII DPR. Yaitu kuota yang diberikan tiap daerah akan menyesuaikan dengan daftar tunggunya.

    “Kita menetapkan kuota yaitu berdasarkan daftar tunggu. Makanya nanti tidak ada lagi yang ngantre hampir 48 tahun seperti tadi disebutkan oleh Pak Menteri. Semuanya akan sama ngantre 26 tahun,” ucapnya.

    “Kami Pak Menteri dan teman-teman DPR ingin mendorong prinsip berkeadilan untuk seluruh jaman haji,” tambah dia.

    “Kita mendapatkan kuota yang sama dengan tahun lalu, 221 ribu dan sekarang ini kita akan segera membaginya ke provinsi-provinsi,” kata Irfan.

    “Kita meminta persetujuan DPR Komisi VIII untuk segera kita membagi kuota yang sudah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi,” sebutnya.

    (ial/rfs)

  • Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pentingnya berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan program. Dia pun mengajak para Kepala Daerah Se-Madura untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hari ini. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura Ansari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jafar, serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan pilar-pilar sosial dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang.

    “Jadi dengan data tunggal yang sama ini, kita ingin mempertajam sasaran, lalu setelah itu kita intervensi secara bersama-sama, keroyokan. Kita ingin peningkatan kesejahteraan sosial pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, penurunan kemiskinannya lebih signifikan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga mandat Presiden Prabowo. Hal itu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

    “Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga prioritas yang dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo, kaitannya dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

    “Kita harus sama-sama punya ini, pemahaman yang sama terhadap DTSEN ini dulu,” tuturnya.

    Dia mengatakan DTSEN bersifat dinamis, pemutakhiran penting dilakukan untuk menjaga keakuratan data.

    Gus Ipul mengajak para Kepala Daerah dan pilar-pilar sosial yang hadir untuk membantu melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan partisipatif.

    “Maka itu sekarang kita sama-sama ayo memutakhirkan data, saya ingin ngajak kita bantu BPS, BPS tidak bisa sendirian, BPS perlu tangan-tangan sambungan, untuk supaya kita memperoleh data yang lebih valid,” ujarnya.

    Jalur pemutakhiran formal dilakukan melalui musyawarah di Desa lalu dilanjutkan ke Dinas Sosial. Sedangkan, jalur partisipatif dibuka supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan seperti Cek Bansos.

    “Semua ikut mengawasi dan berpartisipasi, kita buka jalur partisipasi, jalur partisipasi lewat aplikasi namanya Cek Bansos, masukkan, usul, atau sanggah,” urainya.

    Pemutakhiran diharapkan bisa membuat DTSEN lebih valid sehingga program atau bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

    “Ini terus terang dalam rangka penguatan reformasi penyaluran Bansos. Kenapa, karena selama ini, ditengarai banyak Bansos yang tidak tepat sasaran,” katanya.

    Selain mempertajam sasaran, Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pemberian bantuan sosial ke pemberdayaan, mengurangi ketergantungan pada bansos. “Maka di era Presiden Prabowo ingin memperkuat pemberdayaannya ini,” ujar Gus Ipul.

    Pada pertemuan ini, Gus Ipul juga mengajak para Kepala Daerah untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Di Bangkalan, pada 30 September mendatang akan diresmikan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 51 Bangkalan yang mengampu siswa jenjang SD dan SMP.

    “Mungkin sekarang orang masih ragu, mungkin orang sekarang masih was-was. Tapi setelah Sekolah Rakyat ini operasional, dengan dukungan penuh dari Presiden, pada masa-masa yang akan datang, Insyaallah akan orang mulai berebut untuk Sekolah Rakyat,” tuturnya.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk pada desil 1 dan 2 DTSEN. Gus Ipul menekankan tidak boleh ada titipan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.

    “Tapi untuk itu saya ngajak waspada, bahwa yang bisa sekolah disini tetap adalah mereka-mereka yang di desil satu yang miskin ekstrim dan miskin. Kita harus konsisten disitu. Jangan ada sogok menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan-titipan,” jelasnya.

    Di Sekolah Rakyat tidak hanya diajarkan pelajaran akademik, namun juga ada pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter termasuk nilai-nilai keagamaan. Gus Ipul memastikan Sekolah Rakyat khususnya di wilayah Madura akan bekerja sama dengan ulama-ulama dan pengasuh pesantren.

    “Kita semua undang untuk ikut mengawal juga pendidikan agamanya,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Panen Nikel di Ladang Bunga?

    Panen Nikel di Ladang Bunga?

    Jakarta –

    Di sebuah ladang di Albania utara, petani sibuk memanen di sela-sela deretan tanaman mustard kuning. Hasil panennya bukan biji atau minyak, melainkan nikel.

    Tanaman itu termasuk satu dari sekitar 700 spesies hiperakumulator—jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam dalam jumlah besar dari tanah, mulai nikel, seng, tembaga, hingga emas dan elemen tanah jarang.

    Tanaman hiperakumulator mampu menyimpan logam di batang, daun, atau getahnya, sebagai trik racun untuk melindungi diri dari predator dan patogen. Bagi tanaman, logam-logam itu tak berbahaya.

    Dari remediasi lahan ke “tambang hijau”

    Pada 1980-an, ilmuwan pertama kali menggunakan tumbuhan ini untuk membersihkan lahan tercemar logam berat akibat tambang atau peleburan. Sejumlah tanaman bahkan dikabarkan mampu menyerap sesium radioaktif dari tanah sekitar lokasi bencana nuklir Chernobyl.

    Namun baru pada dekade 1990 muncul gagasan untuk memanfaatkan logam yang terkumpul pada tanaman. Dari situlah lahir konsep “fitomining”—menambang dengan tanaman.

    Tiga puluh tahun kemudian, gagasan “menambang” logam dengan menanam bunga nyaris menjadi ladang bisnis. Pertanyaannya: mungkinkah cara ini menyaingi tambang industri raksasa?

    Model bisnis fitomining

    Ladang di Tropoje, Albania, misalnya, mengandung nikel dalam kadar terlalu tinggi untuk ditanami pangan, tapi tak cukup kaya untuk membuka tambang konvensional. “Tempat ideal bagi fitomining,” kata Eric Matzner, pendiri startup Metalplant yang menggarap lahan 10 hektare itu.

    Jejak hijau vs tambang konvensional

    “Dampak lingkungan fitomining rendah,” kata Antony van der Ent, peneliti Wageningen University, Belanda, sekaligus penasihat perusahaan Botanickel. Tambang konvensional justru sering membawa kerusakan: deforestasi, limbah beracun yang mencemari lingkungan, serta emisi gas rumah kaca tinggi. Nikel termasuk paling kotor, dengan jejak emisi 10–59 ton per ton logam.

    Sebaliknya, fitomining ramah iklim. Tanaman menyerap karbon dalam jumlah besar, lalu melepasnya kembali saat dibakar. “Hasilnya nikel murni dengan misi karbon nyaris nol,” ujar van der Ent. Lahan yang ditinggalkan pun bisa dibersihkan untuk keperluan lain, seperti kehutanan atau rekreasi, tambah Rupali Datta, biokimiawan Michigan Tech University.

    Lapar akan nikel

    Meski bisa menyerap berbagai logam, fitomining sejauh ini baru fokus pada nikel—logam yang banyak ditemukan di lapisan tanah atas di Indonesia, Filipina, Brasil, Afrika Selatan, hingga Amerika Serikat.

    Permintaan nikel, kata Badan Energi Internasional, IEA, diperkirakan melonjak dua kali lipat pada 2050, didorong kebutuhan baterai kendaraan listrik. Pasokan kini masih dominan dari tambang milik Cina di Indonesia. Phytomining bisa jadi alternatif bagi negara dengan kandungan nikel lebih rendah.

    Layak atau tidak?

    Firma riset BloombergNEF memperkirakan fitomining masih terlalu mahal bagi pembeli nikel. Metalplant enggan buka harga, tapi menargetkan harga bisa setara dengan pasar nikel konvensional. “Kami menyebutnya keuntungan hijau: produk lebih baik dengan harga sama,” kata Matzner.

    Musim tanam ketiga ini, Metalplant mengklaim panen lebih dari tiga ton nikel dari 10 hektare lahannya di Albania. Angka yang masih jauh dibanding tambang konvensional, yang bisa menghasilkan jumlah sama hanya dalam setengah jam.

    Untuk menyaingi satu tambang nikel, butuh ladang 200 ribu hektare—2,5 kali luas New York City. Menggantikan seluruh produksi global, perlu 15 juta hektare, sebesar Tunisia. “Ekonomi skala jadi faktor utama. Semakin besar, semakin murah. Tapi kendala phytomining justru lahan,” kata Kwasi Ampofo, analis BloombergNEF.

    “Fitomining tak bisa mengganti tambang konvensional, tapi bisa jadi pelengkap,” ujar Datta. Lagi pula, ladang monokultur seluas ribuan hektare juga akan berdampak terhadap lingkungan: pupuk, pestisida atau penyedotan air.

    Van der Ent melihat peluang terbesar justru di komunitas kecil yang kesulitan bertanam pangan. “Di situlah potensinya,” katanya. Masyarakat bisa meraih keuntungan dari nikel sambil membersihkan tanah mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Komisi VIII DPR RI Minta PT Gag Nikel Setop Beroperasi

    (ita/ita)

  • Komisi VIII minta Menteri Haji dan Umrah gerak cepat isi struktur baru

    Komisi VIII minta Menteri Haji dan Umrah gerak cepat isi struktur baru

    Gus Irfan bisa lebih awal menyiapkan seleksi orang-orang yang akan mengisi pos baru tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam pengisian struktur baru kelembagaan yang bertransformasi per 26 Agustus 2025 tersebut.

    “Struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkam tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina di Jakarta, Rabu.

    Selly menilai kementerian yang dinakhodai oleh Mochamad Irfan Yusuf ini memiliki tugas yang kompleks.

    Selain mengelola jamaah yang jumlahnya ratusan ribu orang, Kementerian Haji dan Umrah perlu cepat dan cermat dalam diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.

    “Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek,” katanya.

    Selly mengungkapkan Kementerian Haji dan Umrah adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Haji yang lahir lewat revisi Undang-undang No 08 Tahun 2019.

    Sejak disahkan oleh DPR pada 26 Agustus 2025, pemerintah telah menargetkan bisa merampungkan struktur baru dalam kurun satu bulan. Struktur kementerian baru ini akan terbit melalui peraturan presiden.

    “Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken Perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” katanya.

    Selly berharap mepetnya waktu bisa benar-benar dipahami oleh Menteri Gus Irfan dan jajarannya.

    Ia mendorong Gus Irfan bisa lebih awal menyiapkan seleksi orang-orang yang akan mengisi pos baru tersebut.

    Agar mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional, Selly meminta seleksi dilakukan terbuka, termasuk menggunakan proses lelang jabatan. Dengan begitu, kementerian akan mendapatkan kandidat dari berbagai kalangan.

    “Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” katanya.

    Di sisi lain, Selly meminta agar lahirnya Kementerian Haji dan Umrah ini tak sekadar menjadi ‘ganti baju’ dari kementerian sebelumnya. Sejak awal, kementerian ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

    “Tak hanya soal layanan dalam prosesi ibadah, namun juga dalam hal biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan seluruh aparatur atau pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dan aset-aset terkait haji siap dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.

    “Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) itu keseluruhan pindah ke Kementerian Haji sampai ke kanwil-kanwil itu kan kabid haji, pindah semua. Di bawah, ada kasi haji, termasuk embarkasi-embarkasi. Pokoknya, pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan perubahan nomenklatur beserta susunan organisasi dan tata kelola (SOTK) dari BP Haji ke Kementerian Haji dan Umrah akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip integritas dan kompetensi.

    “Pak Presiden menekankan pentingnya integritas dan kompetensi. Jadi tidak serta-merta semua pegawai langsung dipindah. Akan ada proses seleksi yang mempertimbangkan rekam jejak dan integritas,” ujarnya.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.