Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif.

    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di Jakarta, Kamis.

    Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati.

    Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah MKD DPR RI melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD. Selain itu, dia mengatakan MKD DPR RI juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya pada Rabu (10/9), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Kemudian Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI pun menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu setelah menyatakan mengundurkan diri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta ritel modern lebih serius dalam memberi porsi etalase khusus bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi pelatihan manajemen usaha, hingga sistem distribusi terpadu yang memberi peluang setara bagi produsen kecil.

    Untuk hal itu, menurut dia, pemerintah dan dunia usaha harus lebih memperkuat model kemitraan berbasis ekosistem antara ritel modern dan UMKM lokal.

    “Kuncinya adalah kolaborasi dan keberpihakan yang cerdas. Kita tidak anti industri besar, tapi kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan banyak pelaku UMKM yang terpinggirkan akibat kuatnya dominasi jaringan ritel besar dan keterbatasan akses pasar.

    Chusnunia juga menyatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang menyebut keberadaan ritel modern atau toko swalayan dapat mematikan UMKM adalah kritik membangun.

    Menurut dia, harus ada evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    “Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa UMKM selama ini terbukti menjadi lumbung ekonomi rakyat dan penyangga ketahanan nasional, terutama saat krisis.

    Dengan adanya kritik terhadap ritel modern, menurut dia, hal ini perlu dibaca dengan semangat meritokrasi ekonomi. Siapa pun yang berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi nyata, menurut dia, harus mendapat ruang tumbuh yang setara.

    “Bukan sekadar siapa yang besar dan punya modal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Novita Hardini dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Trenggalek

    Novita Hardini dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Trenggalek

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI VII Jawa Timur Novita Hardini, dikukuhkan sebagai Bunda Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek masa bakti 2025–2030.

    Pengukuhan dilakukan oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Djoko Waluyo di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu, bertepatan dengan pelantikan pengurus PGRI Trenggalek periode yang sama.

    Ketua PGRI Jatim Djoko Waluyo mengatakan, penetapan Novita sebagai Bunda Guru merupakan bentuk penghargaan atas dedikasinya di bidang pendidikan.

    “Di tengah padatnya aktivitas sebagai Ketua TP PKK dan anggota Komisi VII DPR RI, beliau tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap dunia pendidikan. Beliau bahkan pernah menerima beasiswa pendidikan bidang ekonomi digital di Zhejiang University Tiongkok, salah satu universitas tertua di sana,” ujarnya.

    Predikat Bunda Guru, lanjutnya, bukan jabatan struktural, melainkan bentuk kehormatan bagi tokoh perempuan yang berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan daerah.

    Sebagai Bunda Guru, Novita Hardini berperan menjembatani komunikasi antara PGRI, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta memberi masukan terhadap program strategis pendidikan di Trenggalek.

    Ia juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung visi peningkatan mutu pendidikan.

    Usai pengukuhan, Novita menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kepercayaan tersebut.

    “Ini sebuah kehormatan dan saya merasa tersanjung. Bagi saya, guru adalah orang tua kedua yang telah membentuk diri saya hingga saat ini. Saya merasa seperti mendapat kehormatan di rumah sendiri,” katanya.

    Novita menambahkan, meski bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, dan industri, ia tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi para guru di tingkat nasional.

    “Banyak aspirasi dari para pendidik yang akan saya suarakan. Ini menjadi bentuk tanggung jawab moral agar dunia pendidikan semakin kuat dan adaptif,” ujarnya.

    Menurutnya, peran sebagai Bunda Guru selaras dengan fokus kerjanya selama ini dalam pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kreatif.

    “Tidak ada ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata yang baik tanpa fondasi pendidikan yang kuat. Jadi ini bukan tugas baru, tapi bagian dari satu ekosistem pembangunan manusia,” tegasnya.

    Novita juga menyampaikan selamat kepada pengurus baru PGRI Trenggalek dan mengajak seluruh guru berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju dan inklusif.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong penerapan SNI bagi produk kain dan pakaian

    Komisi VII DPR dorong penerapan SNI bagi produk kain dan pakaian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi seluruh produk kain dan pakaian jadi yang beredar di pasaran, baik produksi dalam negeri maupun impor.

    Dia menilai penerapan SNI wajib merupakan langkah strategis untuk melindungi konsumen dari peredaran produk berkualitas rendah serta menjaga daya saing industri tekstil nasional dari gempuran barang tiruan dan pakaian bekas ilegal.

    “Kita harus jadikan standar nasional sebagai benteng bagi konsumen dan pelindung industri lokal, serta memastikan pakaian yang dipakai rakyat Indonesia bermutu, aman, dan hasil karya bangsa sendiri,” kata Evita di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penerapan SNI wajib memang bukan perkara yang mudah, karena sejauh ini SNI wajib baru dikenakan kepada pakaian bayi sesuai Permenperin Permenperin No.97/M-IND/PER/11/2015, termasuk mainan anak sesuai Permenperin No.24/M-IND/PER/4/2013.

    Selain itu, menurut dia, penerapan SNI sukarela cukup banyak.

    Dia menjelaskan proses untuk mendapatkan SNI mulai dari pendaftaran, pengujian di laboratorium terakreditasi, pengajuan dokumen teknis, audit pabrik dan seterusnya.

    Pada intinya, dia mendorong agar produk-produk bisa lebih maju dan konsumen harus mendapatkan informasi yang benar. Dia menilai dengan adanya standar itu, produsen bisa membangun inovasi dan daya saing serta citra mereka.

    “Tapi yang lebih penting lagi adalah setelah ini bagaimana pengawasannya di lapangan. Misalnya siapa yang mengecek kandungan yang ada di dalam pakaian impor atau lokal itu,” kata dia.

    Menurut dia, pemberlakuan SNI wajib ini perlu diikuti dengan pengawasan impor yang lebih ketat, termasuk mencegah impor ilegal pakaian jadi baru ataupun bekas.

    Dia mengungkapkan impor pakaian jadi sebagian besar berasal dari negara yang ekspornya tertahan akibat perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga dialihkan ke pasar negara lain seperti Indonesia.

    Praktik itu, kata dia, diperparah dengan adanya dugaan transshipment, yaitu pengalihan negara asal barang untuk menghindari bea masuk. Untuk itu, dia meminta agar inspeksi berkala harus terus dilakukan.

    Selain itu, dia juga mendorong solusi yang komprehensif terkait permasalahan yang dialami oleh industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia. Tak hanya soal serbuan impor produk jadi di pasar domestik, tapi juga dinamika ekonomi global, hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk tekstil nasional.

    “Kita mendukung penyelesaian yang komprehensif apalagi sektor industri tekstil dan pakaian jadi menurut peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2030 diharapkan masuk ke dalam 5 besar manufaktur tekstil dunia dan spesialisasi produksi pakaian fungsional,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamhot Sinaga: Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai energi persatuan

    Lamhot Sinaga: Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai energi persatuan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan Hari Sumpah Pemuda seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum menyalakan kembali semangat persatuan dan kontribusi nyata generasi muda dalam pembangunan nasional.

    Dalam konteks Indonesia hari ini, Sumpah Pemuda memiliki makna yang semakin relevan dengan kondisi bangsa dan negara. Pasalnya, peran pemuda kini tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan bangsa.

    “Semangat persatuan yang diwariskan oleh para pemuda tahun 1928 harus menjadi energi utama dalam membangun bangsa di tengah tantangan global dan transformasi ekonomi yang sedang dijalankan,” kata Lamhot di Jakarta, Selasa.

    Apalagi dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, generasi muda diberi ruang yang luas untuk mengambil peran strategis di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun inovasi teknologi.

    Presiden Prabowo, kata dia, memberi contoh nyata bahwa anak muda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penggerak utama saat ini. Maka, saat ini banyak posisi penting di pemerintahan diisi oleh generasi muda yang visioner dan berintegritas.

    “Itu membuktikan bahwa negara percaya kepada kemampuan mereka,” kata dia.

    Dia menekankan pemuda adalah katalis pembangunan. Dengan semangat, energi, dan kreativitas yang dimiliki, pemuda menjadi motor yang menggerakkan perubahan dan inovasi di berbagai bidang.

    Ia menyebut, sejarah telah membuktikan bahwa setiap kemajuan besar bangsa selalu diawali oleh semangat anak muda yang berani bermimpi dan bertindak.

    Maka dari itu, dia mengatakan bahwa makna Sumpah Pemuda harus diterjemahkan dalam kerja nyata, yakni memperkuat kemandirian ekonomi, mendorong kemajuan sains dan teknologi, serta meneguhkan rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi.

    “Persatuan bukan hanya soal simbol atau slogan, tetapi tentang kolaborasi konkret antara generasi muda di seluruh daerah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga idealisme dan semangat kebangsaan di kalangan muda, terutama di tengah tantangan era digital. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan berpendapat harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap tanah air.

    “Di era media sosial ini, anak muda memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik. Namun kekuatan itu harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan memecah belah,” katanya.

    Untuk itu, dia yakin masa depan Indonesia akan cerah apabila generasi muda mampu memadukan semangat nasionalisme dengan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam hal ini, pemerintah dan partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang partisipasi dan pemberdayaan yang inklusif bagi anak muda.

    “Bangsa ini akan maju jika para pemudanya bersatu, produktif, dan berkontribusi nyata,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelangkaan Solar di Pantura Lamongan Bikin Nelayan Kecil Tak Bisa Melaut Setiap Hari

    Kelangkaan Solar di Pantura Lamongan Bikin Nelayan Kecil Tak Bisa Melaut Setiap Hari

    Lamongan (beritajatim.com) – Kelangkaan solar bersubsidi yang melanda wilayah pesisir utara (Pantura) Lamongan sejak tiga bulan terakhir mulai berdampak serius pada nelayan kecil. Mereka yang biasanya melaut setiap hari kini terpaksa berdiam diri di darat karena sulit mendapatkan bahan bakar untuk kapal.

    “Hanya bisa melaut satu hari, lalu terpaksa libur dua hari karena kesulitan mendapatkan solar,” kata Iqbal, salah satu nelayan di wilayah Paciran, Selasa (28/10/2025).

    Kelangkaan ini terutama dirasakan oleh nelayan harian dengan kapal di bawah 5 gross ton (GT). Untuk mendapatkan solar, mereka harus menempuh jarak hingga 20 hingga 30 kilometer ke SPBU lain. Ironisnya, harga solar di lapangan juga tidak lagi sesuai dengan harga subsidi pemerintah, sehingga biaya operasional meningkat dan penghasilan nelayan menurun drastis.

    Kondisi ini mendorong Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lamongan bersama Ikatan Keluarga Alumni Tarbiyatut Tholabah (IKA Tabah) Kranji Lamongan menggelar diskusi terbuka. Pertemuan yang dihadiri pelaku usaha perikanan, stakeholder, serta perwakilan nelayan ini membahas solusi darurat atas krisis bahan bakar tersebut.

    Wakil Penasehat KAHMI Lamongan, Muchlisin Amar, meminta agar para wakil rakyat segera turun tangan untuk mencari jalan keluar konkret. “Kami berharap dan memohon agar DPRD, DPR Provinsi, dan DPR RI menggunakan mata hatinya, pikiran sehatnya. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Jangan pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

    Muchlisin juga mendesak DPRD Lamongan untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Perikanan, Pertamina, dan SKK Migas. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dibutuhkan agar nelayan kecil tidak terus menjadi korban kelangkaan energi. “DPR harus lebih peduli, berpihak kepada wong cilik. Jangan diam,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Tarbiyatut Tholabah, Anas Thoha, menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ia berkomitmen untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

    “Solar, pertalite, dan gas adalah jantung penggerak ekonomi masyarakat. Jika ini dibiarkan, perekonomian nelayan akan terus menurun dan kesejahteraan mereka semakin terpuruk. Ini menyangkut pilar penting pembangunan ekonomi bangsa ke depan,” tutur Anas. [fak/beq]

  • Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto telah membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza hingga Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB penembak anggota Polri.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden dan Panglima TNI bahas rencana pengiriman pasukan ke Gaza

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Freddy kala menjawab pertanyaan Antara soal komunikasi antara Panglima TNI dan Presiden soal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, di Jakarta, Senin.

    Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

    Baca selengkapnya di sini.

    Hadiri KTT ASEAN-Jepang, Prabowo puji PM Jepang: Kuasai masalah utama

    Presiden RI Prabowo Subianto memuji gaya kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dinilainya menguasai persoalan utama, usai menghadiri KTT Ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

    Dalam rangkaian acara Puncak KTT Ke-47 ASEAN itu, Presiden Prabowo memuji Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang.

    “(Dia) Perdana Menteri wanita pertama Jepang. (Sanae Takaichi) menguasai persoalan utama,” kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti KTT ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui rekaman video yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi VII DPR: Pujian Trump ke Prabowo layak diakui

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto karena peran aktif di Timur Tengah layak diakui.

    Dia mengatakan pujian kepada Prabowo itu adalah pujian yang kesekian kalinya disampaikan pada acara-acara resmi pertemuan lintas negara. Menurut dia, hal tersebut patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia.

    “Trump menegaskan kembali peran aktif Prabowo dan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini sangat konsisten dengan amanah konstitusi dan perjuangan rakyat Indonesia,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    TNI AL beri brevet kehormatan kepada Wali Kota Tanjungpinang

    Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana memberikan brevet kehormatan penerbangan kepada Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam upacara penganugerahan di Apron Lanudal Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana mengatakan penyematan brevet kehormatan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penghormatan, pengakuan, dan sinergi strategis antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, serta masyarakat.

    “Brevet kehormatan ini mencerminkan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada tokoh-tokoh yang selama ini berperan aktif mendukung kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Sinergi antara kekuatan laut dan udara tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya usai upacara di Tanjungpinang, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Satgas Damai Cartenz tangkap KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya

    Satgas Damai Cartenz, Senin (27/10) menangkap anggota KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya KKB Dugi alias Dugwi Telenggen terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya,Papua Pegunungan pada 10 September 2024 lalu.

    “Memang benar KKB Dugi Telenggen ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya dan saat ini masih diperiksa penyidik,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani kepada Antara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan sektor pertanian, industri, hingga energi yang berpihak kepada masyarakat daerah.

    Menurut dia, pembangunan nasional harus berjalan seimbang antara pusat dan daerah. Program yang dijalankan di tingkat nasional, kata dia, dampaknya harus terasa hingga ke tingkat kabupaten.

    “Karena itu kami mendorong agar setiap kebijakan bisa diterjemahkan dalam bentuk nyata di lapangan,” kata Lamhot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pada masa reses ini, dia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara. Menurut dia, potensi pertanian Labusel perlu terus didorong dengan bantuan peralatan modern serta pendampingan teknis agar hasil pertanian bisa meningkat dan kesejahteraan petani terjamin.

    Dia menjelaskan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Komoditas utama daerah ini meliputi kelapa sawit, karet, dan padi, serta memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro dan ekonomi rakyat.

    Dia juga menyalurkan ratusan paket sembako dan alat-alat pertanian kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Untuk itu, dia memastikan aspirasi warga yang diterimanya di Labusel akan menjadi bahan pembahasan di DPR, terutama dalam upaya peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian dan infrastruktur dasar.

    “Semua masukan dari masyarakat akan saya bawa ke Senayan. Tugas kami memastikan suara rakyat dari daerah seperti Labusel tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pesantren memiliki peran besar dalam melahirkan negarawan-negarawan yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, tidak hanya pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga terus berlanjut hingga saat ini.

    “Pesantren telah menjadi basis lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang religius, nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian tinggi kepada masyarakat. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memahami bahwa sejarah partai ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar pesantren dan Nahdlatul Ulama,” katanya pada kegiatan Pembukaan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa di Pondok Pesantren Anwarush Sholihin, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut politikus perempuan asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu, pelaksanaan PKPB menjadi wadah penting bagi kader PKB untuk kembali meneguhkan identitas, memperkuat militansi, serta memahami akar ideologis partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

    Melalui pendidikan kader tersebut, kata dia, para anggota partai diajak untuk merefleksikan kembali posisi dan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “PKPB ini dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI dari PKB minimal satu kali setiap tahun di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk me-review struktur partai hingga ke tingkat paling bawah dan mengingatkan kembali para kader tentang peran serta tanggung jawabnya,” kata politikus yang akrab disapa Erma tersebut.

    Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kader agar tidak melupakan sejarah dan jati diri partai.

    “Kita ingin kader PKB semakin kuat militansinya, tidak lupa asal-usulnya, serta terus memperbarui semangat perjuangannya di tengah tantangan zaman,” katanya menegaskan.

    Sia menambahkan bahwa kader partai memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

    Menurut dia, kader PKB harus mampu menjadi penerjemah yang baik atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat serta menjembatani kepentingan rakyat agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kemaslahatan bersama.

    “Kadang kita sudah berbuat baik dan bekerja keras, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami apa yang kita perjuangkan. Maka di situlah peran kader dibutuhkan untuk menjelaskan dan menerjemahkan kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat,” katanya menegaskan.

    Dia mengatakan PKPB yang dilaksanakan setelah Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna tersendiri.

    Menurut dia, Hari Santri Nasional merupakan momentum untuk mengenang jasa besar para kiai dan santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Negara ini bisa merdeka berkat keberanian para kiai dan santri yang berdiri di garda terdepan. Walau tanpa senjata modern, mereka berjuang dengan keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Semangat itu harus terus diwarisi oleh kader PKB di mana pun berada,” katanya..

    Dia mengharapkan melalui kegiatan kaderisasi seperti PKPB, PKB dapat terus melahirkan kader-kader yang berjiwa negarawan, berkarakter kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kemaslahatan rakyat.

    Menurut dia, kader PKB harus siap memimpin di berbagai lini, mulai dari tingkat RT, kepala desa, DPRD, DPR RI, hingga kementerian.

    “Di mana pun mereka berada, mereka harus membawa nilai manfaat bagi masyarakat,” kata Erma.

    Dengan demikian, kata dia, PKB tidak hanya menjadi partai politik yang kuat secara struktur, juga menjadi wadah pengaderan yang konsisten melahirkan tokoh-tokoh bangsa berintegritas, religius, dan nasionalis yang berakar dari tradisi pesantren.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.