Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Dyah Roro Esti Terlibat di Forum Iklim Internasional, Wakili Indonesia Dukung Ekonomi Hijau

    Dyah Roro Esti Terlibat di Forum Iklim Internasional, Wakili Indonesia Dukung Ekonomi Hijau

    Lamongan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, dari Dapil Jawa Timur X Lamongan dan Gresik, Dyah Roro Esti, terus melakukan perjuangan dan menunjukkan keberpihakannya bagi masyarakat luas. Kali ini, politisi cantik itu kembali mengambil peran penting dalam forum iklim internasional untuk ke sekian kalinya.

    Diketahui, Dyah Roro telah menghadiri serta berpartisipasi dalam Global Parliamentary Forum tahun 2024 pada ajang World Bank (WB) & International Monetary Fund (IMF) Spring Meetings pada tanggal 16 April 2024 kemarin, di Washington DC.

    Kegiatan tersebut merupakan Global Young MP Forum dengan acara Global Young MP Initiative yang mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating Green Jobs for Young People and The Planet”.

    Forum internasional itu menghadirkan anggota parlemen muda dari berbagai belahan dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau.

    Menurut Dyah Roro, hal tersebut dilakukan guna mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.

    Oleh sebab itu, berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro yang juga menjabat sebagai steering committee mewakili East Asia and Pacific dalam Global Young MP Initiative sangat memperhatikan kondisi negara-negara yang memiliki proyeksi bonus demografi, khususnya Indonesia.

    “Saat ini semakin banyak anak muda dalam posisi mencari pekerjaan, ini merupakan isu penting sehingga perlu mengantisipasinya, terkhusus dengan negara demografi muda seperti Indonesia,” ungkap Dyah Roro, saat diwawancarai, Jumat (19/4/2024).

    “Karena dengan adanya sektor hijau ini akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja baru, sehingga bonus demografi dapat teratasi dengan peluang kerja baru yang lebih luas,” imbuhnya.

    Dalam pandangannya, Dyah Roro Esti melihat kesulitan dari populasi muda untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi lapangan pekerjaan hari ini. Sehingga dirinya mengingatkan bahwa setiap negara dengan demografi yang muda seperti Indonesia harus bisa mengantisipasi dan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan.

    Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Dyah Roro menekankan pentingnya peran sektor hijau, mengingat sektor hijau merupakan sektor baru yang dapat menampung banyak pekerjaan.

    “Peran Pemerintah serta organisasi-organisasi dunia seperti World Bank dalam menumbuhkan sektor hijau sangatlah penting, termasuk dalam penyerapan lapangan pekerjaan dan penyelesaian terhadap masalah iklim dunia,” paparnya. [riq/ian]

  • Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat ini membahas “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, Selasa (19/03/2024).

    Dalam rapat tersebut, Menteri Risma menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,27 triliun. Anggaran ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Selain itu, juga ada anggaran per program yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini mencapai Rp. 85,53 triliun atau sekitar 98%.

    “Realisasi anggaran berasal dari belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp. 85,53 triliun (98,00%),” ungkap Menteri Risma.

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Korban Bencana Alam dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini memberikan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%, melebihi target 245.000 orang menjadi 254.203 orang. Selain itu, program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial mencapai 167,64%, melebihi target dari 5.000 orang menjadi 8.382 orang.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial terkait penanganan bencana di Indonesia. “Terimakasih Kementerian Sosial, selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kementerian Sosial,” ujar Selly.

    Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana, salah satunya di Kota Semarang. “Terimakasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.

    Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR. Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah mencapai realisasi sebesar 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial.

    “Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.

    Risma menambahkan, “Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware. Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat.”

    Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan dihadiri oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM), dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. [ian]