Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Kasasi pembatalan pailit PT Sritex ke MA jadi penentu nasib perusahaan

    Kasasi pembatalan pailit PT Sritex ke MA jadi penentu nasib perusahaan

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Kasasi pembatalan pailit PT Sritex ke MA jadi penentu nasib perusahaan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Nasib PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tergantung dari hasil kurasi empat hakim pengawas yang diturunkan ke pabrik. Hal tersebut masih berkaitan dengan kasasi yang dilayangkan oleh pihak perusahaan atas putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang ke Mahkamah Agung (MA). Perusahaan berharap, tim kurator memberikan hasil penilain secepatnya lantaran operasional pabrik dalam kondisi kritis.

    Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menjelaskan, kondisi perusahaan dikatakan kritisa lantaran bahan baku produksi akan habis dalam masa tiga minggu kedepan. Status pailit tidak memungkinkan bagi perusahaan melakukan transaksi pembelian bahan baku seperti benang, rayon dan bahan-bahan teksil lainnya. Hasilnya, pekerja hanya mengerjakan sisa bahan baku yang ada.

    “Kami sudah rumahkan 2.500 karyawan, kalau kondisi seperti ini terus ya kemungkinan besar lebih banyak yang diberhentikan,” kata Iwan Kurniawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (15/11). 

    Dilain sisi, kasasi pembatalan putusan pailit baru dinyatakan lengkap dan dikirimkan ke panitera MA di Jakarta pada pekan ini. Perusahaan hanya berharap putusan kasasi berpihak pada PT Sritex untuk menyelamatkan 50 ribu tenaga kerja dan pabrik beroperasi normal kembali.

    Namun sekali lagi, Iwan Kurniawan Lukminto menegaskan, operasional pabrik dalam keadaan krisis bahan baku dengan masa produktif kurang dari 3 minggu kedepan. Sehingga putusan kasasi memang mendesak dan harus cepat. Hasil kasasi MA menjadi benteng terakhir upaya penyelamatan perusahaan dari putusan pailit.

    “Nasib kami ada ditangan tim kurator dan putusan MA,” ujarnya.

    Dalam polemik permasalahan pailit PT Sritex, sejumlah pihak yang bersinggungan telah mendatangi pabrik pusat PT Sritex Grup yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Wakil menteri tenaga kerja (Wamenaker) melakukan dua kali kunjungan, Ombudsman RI, dan tidak ketinggalan Komisi VII DPR RI juga turun langsung ke Sritex untuk mendapatkan kejelasan masalah hukum yang tengah dihadapi. Bahkan dalam beberapa keterangan pemerintah membentuk tim penyelamatan PT Sritex yang terdiri dari empat kementerian. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

    Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dam­pak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari pe­nelitian yang telah dila­kukan selama Juli hingga Septem­ber 2024 di dua kabu­paten, yakni Boyolali dan Kla­ten.

    Dalam penelitian itu, me­­reka menggandeng tiga ko­perasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

    Programne Manager Rikol­to Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari pe­nelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

    KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

    BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

    Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

    Nasib Restrukturisasi Mesin

    JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

    Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

    “Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

    8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

    JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

    “Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Jakarta

    Analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait erupsi Lewotobi Laki Laki dan isu megathrust dinilai kurang tepat, sehingga bisa menggangu ekonomi dan sektor pariwisata di daerah.

    Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono. Dirinya mengkritik analisa BMKG yang menyebut erupsi Gunung Lewotobi juga berdampak ke wilayah Bali dan Lombok.

    “Tidak benar analisa itu, letusan Gunung Lewotobi Laki Laki itu berdampak pada wilayah wisata di Bali dan Lombok. Karena arah angin, itu bergerak dari barat ke timur di akhir tahun. Bali dan Lombok itu kan posisinya ada di sebelah barat Lewotobi, bukan sebelah timurnya. Yang kena dampak itu, yang posisinya di sebelah timur Lewotobi,” kata Bambang Haryo, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Pada 13 November 2024, BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki sampai ke Pulau Lombok dan berada pada ketinggian 30 ribu kaki atau sekitar 9.144 meter di atas permukaan laut.

    Kemudian pada, hari ini, BMKG mengungkapkan artikel debu vulkanik letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini sudah menjauh dari langit Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). BMKG menyebutkan sebaran abu kini bergeser ke arah Tenggara.

    Ia menegaskan BMKG sepatutnya bisa memberikan keterangan yang lebih akurat, dengan adanya sarana dan fasilitas pemantauan yang dibiayai oleh negara cukup besar.

    “Nah terbukti kan, bahwa pernyataan mereka salah. Ternyata muncul pemberitaan media kemarin menyatakan tidak ditemukan debu abu vulkanik di Lombok maupun Bali. Kesalahan informasi BMKG ini sangat merugikan masyarakat dan tentu bisa membawa dampak ketakutan masyarakat domestik maupun internasional yang akan berwisata ke Bali dan Lombok,” tegas Bambang.

    Ketidak-akuratan analisa BMKG ini, lanjutnya, bisa sangat mempengaruhi industri wisata Indonesia, yang sedang didorong untuk meningkatkan jumlah wisatawan agar ekonomi tumbuh sesuai target 8 persen.

    Ia menyebutkan sudah menjadi siklus tahunan di wilayah Indonesia, bahwa setiap bulan November hingga Februari, angin akan berhembus dari barat ke timur. Sementara, dari bulan April hingga September, angin akan berhembus dari timur ke barat.

    “Setiap tahun sudah begitu siklusnya. Jadi BMKG jangan ngarang-ngarang sendiri lah, gak jelas itu! Ini termasuk juga isu megathrust yang digulirkan BMKG di awal tahun hingga saat ini yang sangat sering akhir-akhir ini ternyata nggak terbukti kan? Ini juga bisa mengganggu iklim pariwisata Indonesia karena turis domestik dan bahkan turis asing akan takut menuju wilayah pesisir selatan Indonesia karena disebutkan BMKG wilayah tersebut berpotensi terjadi megathrust,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, jika BMKG memang tidak mampu menganalisa fenomena cuaca, sebaiknya mengutip saja pernyataan dari badan pemantau cuaca milik Singapura Australia atau Amerika.

    “BMKG ini anggarannya besar lho, Rp2,769 triliun. Harusnya dengan anggaran yang seperti itu, BMKG mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat pada masyarakat. Harusnya tidak ada kesalahan dalam menganalisa data yang ada. Sehingga tidak akan mengganggu sektor pariwisata dan industri, pertanian, maupun transportasi udara, darat, dan laut,” ucapnya.

    (rrd/rir)

  • Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 23:42 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada sembilan kegiatan prioritas yang dilakukan Kemenperin di tahun 2025 yang mendukung Astacita Presiden Prabowo.

    Menperin Agus dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa mengatakan sembilan kegiatan prioritas tersebut yakni industri hijau, pengembangan industri halal, penguatan industri kecill menengah (IKM) sebagai rantai pasok, pengembangan SDM industri, serta peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Kegiatan selanjutnya yang mendukung Astacita yakni hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta aglomerasi melalui kawasan industri.

    Lebih lanjut, dikatakannya dalam menjalankan program prioritas itu pihaknya didukung oleh pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp2,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 34 persen dari anggaran sebelumnya yang sebanyak Rp3,83 triliun.

    “Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar,” kata Menperin.

    Lebih lanjut, Menperin mengatakan dari penurunan anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap beberapa kegiatan prioritas, antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan industri belum dapat dibiayai, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

    Selanjutnya, pelatihan vokasi sistem 3in1 baru teralokasikan untuk 1.070 dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai, serta untuk SMK baru teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa belum dapat dibiayai.

    “Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM,” kata dia.

    Selain itu, dampak lainnya yakni pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura belum dapat dibiayai, pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow belum dapat dibiayai, serta fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya dapat diberikan untuk 875 dari total kebutuhan 3.375 sertifikat produk domestik.

    “Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai,” katanya.

    Meski demikian disampaikan Menperin, keterbatasan pagu anggaran tersebut bukan merupakan permasalahan, pihaknya bisa menyiasati hal ini dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau melalui penguatan regulasi/kebijakan yang mendukung industri.

    Sumber : Antara

  • Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat 17 perusahaan atau industri dalam negeri yang dapat memproduksi 6 komponen produk teknologi milik Apple Inc.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga saat ini baru 1 perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok produksi Apple di dunia, yakni Geo Corporation yang merupakan developer aplikasi.

    “Kami sudah mengidentifikasikan dari 6 kategori part atau komponen Apple yang bisa di produksi di Indonesia kira-kira ada 17 perusahaan,” kata Agus dalam Raker dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Padahal, Indonesia memberikan kontribusi terhadap kinerja penjualan perusahaan tersebut. Agus menyebutkan bahwa penjualan produk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) Apple di Indonesia mencapai 2,17 juta unit dengan nilai lebih dari Rp30 triliun. 

    Sementara itu, Apple telah menggandeng rantai pasok global atau global value chain (GVC) dengan berbagai negara Asia Tenggara. Misalnya, di Vietnam terdapat 35 supplier yang memasok 35 komponen ke Apple. 

    “Di Malaysia ada 19 supplier, di Thailand ada 24 Singapura ada 23. Di Indonesia ada berapa? 1. namanya Geo Corporation. Ini yg akan kita kejar ke depan, padahal sales HKT mereka di atas Rp30 triliun [di Indonesia],” ujarnya. 

    Agus juga membandingkan, bahwa kinerja penjualan Apple di Vietnam, Thailand, maupun Filipina masih lebih kecil dibandingkan pendapatan yang dihasilkan di Indonesia. 

    “Dari data yang kita dapat 2,17 juta unit HKT Apple di jual disini. Filipina, share HKT nya 1,53 juta unit, Vietnam penjalan 1,43 juta unit dan GVC nya ada 35 supplier, Thailand penjualannya 1,69 juta unit dan GVC-nya 24 supplier,” terangnya.

    Untuk itu, Menperin Agus meminta agar Apple juga turut menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global. Hal ini menjadi salah satu syarat yang tengah dinegosiasikan dengan Apple demi membuka kembali pemblokiran penjualan Iphone 16. 

    Sebagaimana diketahui, penjualan Iphone 16 ditahan pemerintah lantaran belum terealiasinya komitmen investasi Apple Inc sebesar Rp1,7 triliun sebagai syarat memenuhi TKDN 35% lewat skema inovasi. Namun, hingga saat ini baru terealisasi Rp1,4 triliun. 

  • Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat PKS sekaligus anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pangdam Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan dalam menangani oknum TNI yang merusak citra institusi.

    “Tindak tegas ini pak Pangdam. Kami dukung,” ujar Sembiring dalam keterangannya di aplikasi X @tifsembiring (12/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa perilaku oknum tersebut mencoreng nama baik TNI yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat.

    “Oknum perusak nama baik TNI yang selama ini dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat,” cetusnya.

    Sembiring juga menyebut bahwa pimpinan Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan adanya tindakan yang sesuai.

    “Pimpinan Komisi 1 DPR RI, akan tindak lanjuti ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letjen Mochammad Hasan, menyampaikan permohonan maaf atas insiden penyerangan yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (8/11/2024).

    Insiden tersebut mengakibatkan puluhan warga terluka dan seorang warga, Raden Barus (61), meninggal dunia.

    Hasan secara langsung bertemu dengan keluarga korban meninggal serta keluarga warga yang terluka.

    Dalam pertemuan itu, Hasan menyampaikan belasungkawa dan memastikan bahwa warga yang terluka akan mendapatkan perawatan terbaik.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa para prajurit yang terlibat dalam insiden ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex

    Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Komisi VII DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay pada kunjungannya di Sritex Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan panja tersebut akan membahas bagaimana menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah maupun yang berpotensi bermasalah.

    “Seperti saran teman-teman, Komisi VII akan membuat panja dimaksudkan untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” katanya.

    Ia berharap dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang.

    “Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.

    Melihat potensi tersebut, dikatakannya, perbaikan terhadap industri tekstil di Indonesia penting dilakukan. Harapannya industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.

    Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex.

    Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR RI bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi oleh Sritex.

    Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

    “Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR Bentuk Panja Selesaikan Masalah Sritex

    Komisi VII DPR Bentuk Panja Selesaikan Masalah Sritex

    Sukoharjo, Beritasatu.com – Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, panja tersebut akan membahas skema menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah, seperti Sritex maupun yang berpotensi bermasalah.

    “Seperti saran teman-teman, Komisi VII DPR akan membuat panja untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” kata dia pada kunjungannya di pabrik Sritex, Sukoharjo, Kamis (7/11/2024) dilansir Antara.

    Ia berharap, dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang. “Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.

    Melihat besarnya potensi tekstil Indonesia, kata dia, perbaikan penting dilakukan. Harapannya, industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.

    Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi Sritex.

    Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.

  • Malaysia Ramai Diserbu Asing, Petaka di Depan Mata

    Malaysia Ramai Diserbu Asing, Petaka di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Nvidia, hingga Alibaba, ramai-ramai membangun data center di Malaysia, tepatnya di kawasan Johor.

    Kebutuhan data center makin krusial untuk menyokong teknologi komputasi cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang digadang-gadang sebagai pendorong ekonomi digital masa depan.

    Kawasan Asia Tenggara dilirik karena kapasitas lahan, listrik, dan air yang masih melimpah untuk membangun infrastruktur data center.

    Adapun Johor menjadi sasaran utama karena beberapa faktor. Salah satunya lokasi yang dekat dengan perbatasan Singapura sebagai jalur internet bawah laut paling padat di dunia.

    Singapura sebelumnya juga menjadi incaran investor asing untuk membangun data center. Namun, pada 2019, Singapura yang padat populasi memberlakukan moratorium yang mempersulit pembangunan data center. Hal ini dipicu penggunaan energi yang berlebihan di negara tersebut.

    Terlebih, Malaysia juga memiliki hubungan yang baik dengan AS dan China, sehingga memperkecil risiko politik untuk perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi. Apalagi, pemerintah Malaysia cukup akomodatif ke investor asing.

    Dikutip dari Rest of World, Kamis (7/11/2024), Malaysia menambah kapasitas data center paling cepat di kawasan Asia-Pasifik. Potensi permintaan listriknya mencapai 850 MW yang diumumkan untuk semester 2024.

    Dalam 3 tahun terakhir, Johor telah menarik sekitar 50 proyek data center, termasuk dari ByteDance dan Microsoft. Menurut firma riset DC Byte, kapasitas total data center di Johor, termasuk yang sedang dibangun dan direncanakan, telah bertumbuh 100 kali lipat dalam 5 tahun terakhir.

    Popularitas data center di Johor telah mencetak sekitar 40.000 lapangan kerja baru di Malaysia, menurut laporan Rest of World.

    Menurut estimasi Maybank, Johor akan menarik investasi data center senilai US$3,8 miliar pada tahun ini.

    Malaysia sudah lama menargetkan negaranya sebagai hub teknologi global. Tahun lalu, ekonomi digital malaysia telah memperkerjakan lebih dari 1,2 juta orang dan berkontribusi terhadap seperempat total PDB.

    Agaknya Malaysia mengambil momentum tepat dari moratorium yang dirilis Singapura pada 2019. Sejatinya, Singapura telah kembali mengizinkan penambahan data center baru dengan kapasitas 300 MW, selama menggunakan sumber energi hijau.

    Hal ini dilakukan setelah Singapura melihat potensi besar industri data center dalam beberapa tahun ke depan. Rencana penambahan kapasitas 300 MW itu tertuang dalam “Peta Jalan Pusat Data Ramah Lingkungan”.

    Namun, para operator data center sudah lebih dulu menemukan wilayah baru untuk pembangunan fasilitas data center, yakni tepat di tetangga Singapura.

    Amazon, Google, Meta, dan beberapa raksasa teknologi memang menjalankan sendiri data center mereka. Namun, mereka juga tetap mengandalkan pihak ketiga untuk 30% kebutuhan di AS dan sekitar 90% kebutuhan global, menurut CEO Princeton Digital Group, Rangu Salgame.

    Kebanyakan data center di Johor dijalankan oleh pihak ketiga, sehingga tak memiliki kesepakatan langsung dengan perusahaan teknologi sebelum proyek dimulai.

    Setiap data center yang dibangun vendor pihak ketiga bernilai sekitar US$ 1-2 miliar. Jadi, perusahaan teknologi berlaku sebagai tenant dengan memasang hardware mereka sendiri di dalam fasilitas data center.

    Salgame memprediksi Malaysia akan menjadi pasar data center terbesar ke-2 di dunia dalam 5 tahun ke depan.

    Pengukuran industri data center bisa dilihat dari kapasitas listrik yang digunakan. Virginia Utara memiliki kapasitas aktif 4,2GW dan tambahan 11,4GW yang sedang dibangun.

    Johor yang pada 3 tahun lalu memiliki kapasitas di bawah 10MW, kini sudah mencapai 0,34GW yang aktif dan tambahan 2,6GW yang sedang dibangun.

    Ancaman Petaka di Malaysia

    Peran pemerintah sangat penting dalam menyulap Johor sebagai kekuatan data center baru di Asia. Pemerintah menarik minat investor dengan memudahkan proses perizinan.

    Salgame mengatakan pengajuan, pembangunan, dan pengoperasian data center perusahaannya di Johor hanya memakan waktu sekitar 15 bulan.

    Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan Malaysia memberikan banyak insentif untuk pelaku data center. Perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak.

    “Kalau di Indonesia, ini memang belum terjadi tapi kalau pemerintah lewat RUU EBT (Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan) yang saat ini sedang digodok di Komisi VII DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi green initiative, itu akan sangat mendorong tumbuhnya industri data center di Indonesia yang saat ini tumbuh 20-30 persen per tahunnya,” kata Hendra dalam Profit di CNBC Indonesia, beberapa saat lalu.

    Kendati demikian, ancaman kebutuhan listrik dan air juga menghantui Malaysia. Riset Bank Investasi Kenanga memprediksi kebutuhan listrik dari data center di sana mencapai 5 gigawatt pada 2035.

    Wali Kota Johor Bahru Mohd Noorazam Osman mengatakan pemerintah harus menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

    Ia meminta pembangunan pabrik desalinasi yang bisa mengubah air laut atau air payau menjadi air tawar. Hal ini untuk memastikan kebutuhan air masyarakat lokal tetap terpenuhi. Sebab, area Johor Bahru mulai menghadapi krisis air gara-gara dialokasikan untuk data center.

    Pejabat Komite Investasi, Perdagangan dan Konsumen setempat juga mengatakan pemerintah perlu memberikan panduan jelas soal implementasi penggunaan data center energi hijau di kota tersebut.

    (fab/fab)