Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota komisi VII beri pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono

    Anggota komisi VII beri pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono

    “Intinya sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai amanat dari pak menteri (Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan) kemarin. Kami menyerahkan uang Rp300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak,”

    Boyolali (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta memberikan pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah menyusul polemik pemblokiran rekening beberapa waktu lalu.

    “Intinya sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai amanat dari pak menteri (Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan) kemarin. Kami menyerahkan uang Rp300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak,” katanya di sela kunjungan ke UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.

    Selain itu, ia yang juga mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) akan memberikan advokasi secara politik kepada Pramono selaku pemilik UD Pramono agar usahanya tetap berjalan.

    “Tadi kami juga mendengar aspirasi langsung dari Pak Pramono dan seluruh peternak yang ada di sini untuk di Boyolali ini supaya peternak susu tetap bisa beroperasi seperti biasa dan tidak terkendala dengan kasus pajak yang ada di UD Pramono,” katanya.

    Ia menilai Pramono merupakan pengusaha sederhana yang membangun usahanya secara otodidak.

    “Mungkin saat ini Pak Pramono masih terkendala masalah pajak. Beliau kurang mendapat edukasi yang tepat seperti apa karena yang dipajaki ini bukan dari laba, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Pramono yang dipajaki adalah omzet secara keseluruhan dari laba. Ini logika saya kalau Pak Pramono beli susu dengan harga Rp7.000 dari peternak, paling keuntungan Pak Pramono Rp100-200/liter. Kalau yang dipajaki yang Rp7.000 ini kan kasihan,” katanya.

    Ia mengatakan seharusnya yang dipajaki adalah laba yang diperoleh Pramono.

    “Itu yang mungkin ke depan akan kami berikan pendampingan secara keseluruhan, dari hal perpajakan kami siap membantu Pak Pramono untuk mendapatkan konsultan pajak secara gratis. Selaku anggota DPR RI dan PAN memberikan konsultan pajak secara gratis,” katanya.

    Sementara itu, terkait dengan masalah pajak UD Pramono hingga berdampak pada pemblokiran rekening, dikatakannya, masih dalam proses penyelesaian.

    “Dengan pihak terkait kami juga berusaha menyelesaikan ini secara baik. Saya sudah berhubungan dengan Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo untuk memberikan solusi terbaik terkait pajak ini. Saya sudah WA beliau, beliau akan koordinasi dengan anak buahnya,” katanya.

    Selain itu, dikatakannya, Menko Zulhas juga sudah meminta Bupati Boyolali dan PJs Gubernur Jawa Tengah agar menyelesaikan masalah tersebut hingga dua minggu ke depan.

    “Jadi dua minggu selesai, semua sudah bergerak, Ombudsman juga sudah hadir ke sini. Saya kira kita bersyukur ini semua sudah ada advokasi dari pemerintah dan DPR. Saya kira ini merupakan langkah maju bagi peternak di Boyolali supaya tidak terjadi lagi mandi susu dan sebagainya,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR RI tinjau wisata hiu paus di Bone Bolango

    Komisi VII DPR RI tinjau wisata hiu paus di Bone Bolango

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja spesifik dengan meninjau desa wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan sebagai salah satu mitra dari Kementerian Pariwisata, Komisi VII melakukan pemantauan dan pengawasan di Desa Botubarani.

    “Hiu paus ini sebenarnya sudah sangat terkenal, memang banyak dari kami belum pernah, dan ini pertama kali bisa hadir bersama dengan anggota komisi VII yang lain,” ucap dia.

    Ia merasa bangga jika Gorontalo memiliki atraksi wisata yang sangat luar biasa. Menurut dia mungkin saja pemerhati satwa khawatir apakah hiu paus yang ada di pantai desa itu dikekang atau ditutup, namun hal itu tidak terjadi.

    “Yang sangat luar biasa dari hiu paus itu sendiri yang datang, dan sebenarnya sudah bertahun-tahun,” kata dia.

    Rahayu menjelaskan, hiu paus di daerah itu viral pada tahun 2016, dan akhirnya dikembangkan menjadi objek wisata yang bisa memicu edukasi ke wilayah lain di sekitar Gorontalo.

    “Terutama juga tentang kebersihan ya, bagaimana masyarakat untuk menjaga kebersihan supaya apa yang menjadi atraksi mancanegara,” ujar Rahayu.

    Menurut dia, wisata hiu paus bukan hanya untuk wisatawan lokal saja tapi juga wisatawan internasional, karena pengunjung bisa datang dan menyelam, snorkeling dan berenang bersama hiu paus yang hanya berada sekitar 20 meter dari bibir pantai.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Asosiasi dukung peningkatan belanja pemerintah untuk produk UMKM

    Asosiasi dukung peningkatan belanja pemerintah untuk produk UMKM

    Karena kondisi ekonomi dan masyarakat yang penghasilannya belum kembali normal, tambahan 1 persen ini akan semakin menambah beban

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengharapkan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan dan perkembangan sektor UMKM, salah satunya melalui peningkatan belanja APBN dan BUMN untuk produk-produk UMKM.

    “Dan bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong agar pelaku UMKM bisa meningkatkan produksinya dari misalnya 1.000 potong menjadi 2.000 potong dalam sebulan,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Ia juga menanggapi rencana tambahan beban pajak 1 persen dalam komponen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, ekonomi domestik masih mengalami pemulihan sehingga ia khawatir penyesuaian tarif PPN memberi dampak.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty sebelumnya mengatakan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif.
    ​​​​​​
    “Daripada menaikkan PPN, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif,” kata Evita.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang.

    Dia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dikelola dengan baik agar tetap sehat, namun juga harus cukup fleksibel untuk dapat merespons berbagai situasi krisis yang mungkin terjadi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR RI: Penguatan standardisasi produk dorong IKM perluas pasar

    DPR RI: Penguatan standardisasi produk dorong IKM perluas pasar

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan upaya penguatan standardisasi produk mendorong industri kecil menengah (IKM) di daerah untuk memperluas kembali pasar produk yang diproduksi.

    “Kualitas produk industri kecil menengah yang sesuai standar menjadi syarat utama serta parameter bagi penerimaan pasar domestik ataupun internasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan oleh karena itu perlu penguatan standardisasi mutu kualitas produk industri kecil menengah di berbagai daerah salah satunya di Provinsi Lampung.

    “Penting untuk dapat diraih standar mutu kalau kita ingin industri kecil menengah di berbagai daerah salah satunya di Provinsi Lampung tembus ke pasar internasional. Semua standardisasi produk wajib untuk dipenuhi, dan Komisi VII DPR RI akan fokus juga kepada penguatan industri kecil menengah di seluruh Indonesia,” katanya.

    Dia mengharapkan dengan terpenuhinya semua standardisasi, maka industri kecil menengah dapat memiliki daya saing lebih baik sekaligus meraih pasar yang lebih luas.

    “Di Lampung ini kita lihat salah satu industri kecil menengah yang memiliki standardisasi yang baik adalah industri kecil menengah pisang beku Shamiya, mereka menjaga betul mulai dari kualitas bahan mentah, proses produksi hingga hasil produknya,” ucap dia.

    Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam mengedukasi serta memfasilitasi industri kecil menengah dalam mengurus standardisasi produk juga diperlukan.

    “Disini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh industri kecil menengah agar mereka bisa berproduksi maksimal. Sebab secara umum memang industri kecil menengah kalau tidak dibantu dalam mengurus administrasi dan standardisasi produk mereka akan sedikit kesulitan,” tambahnya.

    Ia menjelaskan pemerintah daerah juga harus mempermudah perizinan bagi industri kecil menengah dalam mengurus sertifikasi halal, kebersihan dan berbagai standardisasi lainnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pikirkan Nasib UMKM yang Terdampak

    Pikirkan Nasib UMKM yang Terdampak

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengkritisi kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025 mendatang. Ia mengkhawatirkan keberlangsungan pada pelaku UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sektor UMKM. Daripada menaikkan PPN, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif,” kata Evita dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Meskipun kenaikan PPN tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menurut Evita, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Ia mengkhawatirkan kebijakan itu akan berdampak pada UMKM.

    “Kami memahami maksud Pemerintah untuk peningkatan pendapatan, tapi sekarang gejolak ekonomi sudah banyak berdampak signifikan ke rakyat. Pikirkan juga nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana,” ujarnya.

    Politisi PDIP ini mengingatkan ketika PPN meningkat maka harga barang dan jasa juga akan naik sehingga daya beli masyarakat akan terpengaruh. Khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

    Sementara sektor UMKM akan sangat bergantung pada stabilitas daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, sudah pasti produk UMKM cenderung turun seiring dengan naiknya harga jual.

    Padahal, menurut Evita, kebijakan yang berfokus pada pembenahan sistem administrasi pajak dan efisiensi belanja negara akan lebih bermanfaat bagi perekonomian ketimbang membebani UMKM dengan kenaikan pajak.

    “Kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menambah beban pada pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” sebutnya.

    “Tentunya ini mengurangi daya saing produk UMKM di pasar. Situasi ini akan membuat konsumen memilih produk impor yang lebih murah dan mengakibatkan ketimpangan pasar serta mempersulit UMKM untuk mempertahankan pangsa pasar mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Evita menilai UMKM membutuhkan kehadiran negara dalam membuka pasar agar hasil produksi mereka terserap dengan baik. Bukan hanya akses pasar domestik saja, tapi juga sampai ke pasar global agar produk UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional.

    “Termasuk akses networking juga. Pemerintah bisa membantu UMKM bekerjasama dengan BUMN atau pihak Pemda untuk mendukung memasarkan produknya,” ujar Evita.

    Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM, khususnya dari sisi digitalisasi. Di era globalisasi seperti saat ini, Evita menyebut UMKM sangat perlu memasarkan produknya di pasar digital sehingga pelatihan tersebut sangat dibutuhkan.

    “UMKM ini harus melek digital karena kalau tidak tembus di pasar digital seperti melalui e-commerce ataupun lainnya kita akan ketinggalan,” jelasnya.

    (eva/eva)

  • Waka Komisi VII DPR Dorong Digitalisasi Sektor Pariwisata: Bisa Pakai KTP

    Waka Komisi VII DPR Dorong Digitalisasi Sektor Pariwisata: Bisa Pakai KTP

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti perlunya digitalisasi dalam sektor kepariwisataan. Hal ini menjadi salah satu cara agar kepariwisataan RI bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara.

    Pernyataan Sara disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementrian Pariwisata, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Sara menekankan perlunya inovasi teknologi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data pariwisata di Indonesia.

    “Soal digitalisasi sangat penting. Ketika saya mengunjungi Tiongkok, untuk masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak repot. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa. Dengan digitalisasi, kita bisa memiliki data akurat dan mengetahui destinasi wisata mana saja yang telah dikunjungi wisatawan,” ujar Sara dalam rapat, Rabu (20/11/2024).

    Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

    Waketum Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan kegiatan pariwisata di Indonesia. Ia mendorong Kemenpar yang dipimpin oleh Widiyanti Putri Wardhana untuk gencar mempromosikan dan mendorong aksesibilitas bagi wisatawan.

    “Di negara lain adanya Tourism Board. Kemenpar seharusnya melakukan promosi, memberikan edukasi kepada wisatawan mancanegara maupun domestik tentang besarnya Indonesia yang memang menjadi tantangan dalam menekan harga transportasi, dan mendorong aksesibilitas daerah wisata,” ujar Sara.

    Sara juga ingin adanya peningkatan kualitas institusi pendidikan pelayanan wisata atau hospitality di Indonesia. Ia optimis bahwa keramahan masyarakat Indonesia dapat menjadi keunggulan kompetitif di dunia internasional bahkan melampaui negara Swiss.

    “Hospitality kita sebenarnya salah satu terbaik di dunia, bahkan seharusnya bisa mengalahkan Swiss. Tapi justru sekolah hospitality mereka yang terkenal di dunia. Bu Menteri saya yakin bisa mengembangkan Poltekpar jurusan hospitality peringkat 5-terbaik dunia, dan ini bisa jadi kebanggaan bangsa yang harus kita kembangkan,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • UMKM di RI Masih Dibayangi Banyak Tantangan, Apa Saja?

    UMKM di RI Masih Dibayangi Banyak Tantangan, Apa Saja?

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan program kerja Kementerian UMKM pada 2025. Hal ini disampaikannya pada saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

    Maman menilai dalam waktu satu bulan menjabat sebagai Menteri UMKM, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Dia menyebut saat ini, sekitar 65 juta UMKM terbagi dalam tiga klasifikasi usaha yakni, pengusaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,63% atau sebanyak 63.9555.369 unit usaha.

    “Inilah wajah pengusaha UMKM kita sekarang. Jumlahnya masih didominasi oleh pengusaha mikro. Realitas ini betul sekali. Meski begitu, mereka telah berkontribusi hingga 64% ke PDB,” kata Maman dalam keterangannya.

    Untuk itu, dia telah menyiapkan 9 program strategis dalam pemetaan kinerja Kementerian UMKM. Pertama, data UMKM yang belum terintegrasi. Menurutnya, masih ada data UMKM yang tersebar di 27 Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga perlu dilakukan Pemanfaatan dan Optimalisasi Data UMKM pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-UMKM).

    Maman menekankan, tersebarnya program UMKM di 27 K/L maupun BUMN, memang menjadi tantangan tersendiri untuk mengkonsolidasikannya termasuk dalam anggaran. Hal itu lantaran klasifikasi Kementerian UMKM yang masuk dalam tier III sehingga tak punya kewenangan untuk melakukan bimbingan teknis. Pihaknya hanya diberi kewenangan sebatas konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi.

    “Perlu ada langkah terobosan untuk konsolidasi. Saya melihat contoh seperti di India maupun Korea Selatan yang UMKM-nya terintegrasi. Itu akan kami lakukan melalui program SAPA UMKM nanti,” jelas Maman.

    Kedua, terkait isu pengusaha UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan mentransformasikan usaha mikro dari informal ke formal, seperti melakukan pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk dapat mengakses sertifikasi usaha seperti Halal, Merek, SP-PIRT, Nomor Izin Edar BPOM.

    Ketiga, re-design PLUT-KUMKM dan layanan rumah kemasan. Keempat, fasilitas kemitraan dan rantai pasok serta perluasan pemasaran. Kelima, program Kartu Usaha yang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM maupun wirausaha yang mandiri dan berdaya saing.

    Dia menjelaskan Kartu Usaha ini merupakan program sinergi dengan Bappenas. Penerima Kartu Usaha terdiri dari 10.000 Kartu Usaha Afirmatif (pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan), dan 15.200 Kartu Usaha Produktif (penguatan kelas menengah).

    Keenam, perluasan akses pembiayaan dan investa. Ketujuh, penghapusan piutang UMKM.

    “Terkait penghapusan piutang, sekarang sudah ada payung hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2024, selama 6 bulan ke depan kami akan melakukan percepatan implementasi,” kata Menteri Maman.

    Kedelapan, UMKM terlibat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan 3 juta perumahan rakyat. UMKM terlibat program MBG. Di mana UMKM sebagai penyedia Bahan Baku yang akan menyuplai secara langsung ke Koperasi BUMDes. Kesembilan, klasterisasi UMKM melalui pembentukan Holding UMKM.

    “Atau dapat melalui laman LKPP (e-catalogue) untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan satuan pelayanan yang tersebar di beberapa titik, yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” imbuh Maman.

    Saksikan juga video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (kil/kil)

  • Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha: Dukung Indonesia vs Arab Saudi dan Dorong Event Serupa untuk Kesejahteraan Daerah

    Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha: Dukung Indonesia vs Arab Saudi dan Dorong Event Serupa untuk Kesejahteraan Daerah

  • Pelatihan Juru Masak Masuk Quick Win Kementerian Ekraf, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Pelatihan Juru Masak Masuk Quick Win Kementerian Ekraf, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelatihan juru masak menjadi salah satu program quick win atau percepatan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pelatihan ini akan mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Berizi Gratis.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan, quick win merupakan program jangka pendek dalam 3 bulan pertama. Dalam memilih program jangka pendek, Kementeriannya menyelaraskan dengan program quick win Kepala Negara, salah satunya Makan Bergizi Gratis.

    “Pertama, program pelatihan juru masak untuk mendukung program makan bergizi gratis,” kata Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, dikutip  Selasa (19/11/2024).

    Dia menuturkan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyiapkan koki-koki andal untuk memberikan pelatihan kepada ribuan juru masak yang akan memasok makanan untuk program tersebut.

    Dalam hal ini, Kementerian Ekonomi Kreatif akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk implementasi pelatihan juru masak, termasuk tempat pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian, menu makanan yang disiapkan dapat bervariasi, tetapi tetap memerhatikan kalori dan gizi yang tepat.

    “Katakanlah seorang juru masak itu harus memasak dengan menu harga Rp15.000 [per porsi] dengan kalori gizi tersebut supaya tidak itu-itu aja,” ujarnya. 

    Selain pelatihan juru masak, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan tujuh program quick win lainnya. Diantaranya adalah program yang berkaitan dengan inkubasi ekraf di kawasan food estate.

    Menurutnya, inkubasi ini dapat memberikan dukungan kepada para pelaku ekraf yang bergerak di bidang pangan, kerajinan, atau produk-produk turunan hasil pertanian lainnya yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan food estate.

    Para pelaku ekraf ini, nantinya akan mendapat pelatihan dan akses berbagai sumber daya. Sebagai tahap awal, dia menyebut bahwa, pihaknya akan fokus pada pengembangan food estate di wilayah timur Indonesia.

    “Pada tahap pertama ini kami akan fokus pengembanagn food estate di wilayah timur Indonesia,” ungkapnya.

    Program quick win lainnya yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) ekraf melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, engagement dengan komunitas ekraf, program affiliator Super Emak, pengembangan desa kreatif, pengembangan kapasitas santri kreatif, serta penguatan rantai pasok digital. 

    “Itulah quick win Kementerian Ekraf yang disiapkan untuk membantu mencapai quick win pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya. 

  • Iman Adinugraha Apresiasi Program Kerja Menteri Ekonomi Kreatif

    Iman Adinugraha Apresiasi Program Kerja Menteri Ekonomi Kreatif

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyampaikan apresiasi dan rasa takjub atas program-program kerja yang diinisiasi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII, Iman menggarisbawahi pentingnya langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pilar baru perekonomian nasional.

    Iman menekankan dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, ia mendorong percepatan regulasi yang memperkuat peran ekonomi kreatif hingga ke tingkat daerah, termasuk melalui pembentukan dinas-dinas ekonomi kreatif atau unit serupa. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program-program nasional dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

    Kedua, Iman Mendorong usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 2,4 Triliun Rupiah untuk memastikan program-program yang dijalankan tepat sasaran.

    “Ekonomi kreatif bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang penciptaan lapangan kerja baru, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan ekosistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan,” ujar Iman.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan tiga harapan utama kepada Komisi VII DPR RI:

    1. Akselerasi Kebijakan dan Regulasi – Mendukung kebijakan seperti Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf), Perpres Game Indonesia Masa Depan (GIM), serta revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk mengakomodasi ekonomi kreatif.

    2. Penambahan Alokasi Anggaran – Memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk program-program prioritas yang menyasar penguatan ekonomi kreatif.

    3. Pengawasan Program Pemerintah – Memastikan efektivitas dan efisiensi program seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan SDM, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

    “Kekayaan budaya dan talenta Indonesia adalah modal utama dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Teuku Riefky Harsya.

    Iman Adinugraha menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VII, siap menjadi mitra strategis bagi Kemenekraf dalam mengawal visi besar ini. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang erat, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi ujung tombak transformasi ekonomi nasional yang lebih baik,” pungkasnya.