Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Legislator Puji Menperin Buntut Rencana Apple Bangun Pabrik Rp 15,8 T di RI

    Legislator Puji Menperin Buntut Rencana Apple Bangun Pabrik Rp 15,8 T di RI

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah strategis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menarik investasi besar dari Apple. Keputusan perusahaan teknologi global tersebut untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,8 triliun.

    “Kami memberikan dukungan penuh atas keberhasilan Menperin Agus Gumiwang yang mampu meyakinkan Apple untuk memilih Indonesia sebagai lokasi pembangunan pabrik produksi mereka. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi kita sebagai pusat industri di kawasan ASEAN,” kata Ilham Permana dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).

    Ilham juga mengapresiasi keputusan strategis pemerintah yang sebelumnya menolak proposal investasi Apple senilai USD 100 juta sebagai langkah berani dan tepat. Penolakan tersebut, menurutnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga prinsip keadilan serta keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

    Ilham juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa investasi asing, termasuk dari Apple, memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan investasi di kawasan serta mendorong keadilan bagi pelaku industri dalam negeri.

    “Rencana pembangunan fasilitas produksi Apple di Indonesia bukan sekadar pencapaian diplomasi investasi, tetapi juga sebuah solusi konkret untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Hal ini juga menunjukkan posisi tawar Indonesia yang semakin kuat di mata dunia,” lanjutnya.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong investasi berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi asing dan keberpihakan terhadap pengembangan industri lokal.

    (maa/maa)

  • Anggota Komisi VII DPR usulkan Kemenpar dirikan Politeknik Pariwisata

    Anggota Komisi VII DPR usulkan Kemenpar dirikan Politeknik Pariwisata

    Indonesia ini sangat kaya. Di Ponorogo, kita punya Reog yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia. Wisatawan asing pasti penasaran dengan cerita dan filosofi di baliknya. Kita harus lebih giat mempromosikan destinasi lain agar wisata t

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini mengusulkan pemerataan pendidikan di sektor pariwisata untuk mendukung perkembangan industri pariwisata nasional, karena itu Kementerian Pariwisata bersama pemerintah daerah yang memiliki kawasan wisata untuk mendirikan Politeknik Pariwisata.

    “Kami mengusulkan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah untuk mendirikan politeknik pariwisata di wilayah yang memiliki potensi wisata besar,” kata Novita dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Novita menegaskan bahwa lembaga pendidikan seperti politeknik pariwisata harus mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk mendukung perkembangan industri pariwisata nasional.

    Menurut dia, dukungan aset seperti lahan dan gedung dapat disediakan oleh pemerintah daerah, sementara Kementerian Pariwisata diharapkan memberikan komitmen serius dalam pengembangan fasilitas dan kurikulum untuk politeknik pariwisata.

    “Kami punya alam, budaya, dan geografis yang mendukung untuk menjadi kota wisata. Jika ada politeknik di Trenggalek, misalnya, ekosistem pendidikan dan ekonomi akan tumbuh. Warung-warung sekitar akan ramai, anak-anak produktif, dan masyarakat lokal mendapat manfaat langsung,” tuturnya.

    Legislator dari Dapil Jatim 7 Itu juga menyinggung isu “over-tourism” di Bali sebagai peluang untuk mempromosikan destinasi lain di Indonesia.

    Ia menekankan bahwa keindahan Indonesia tidak hanya ada di Bali, tetapi tersebar di seluruh negeri.

    “Indonesia ini sangat kaya. Di Ponorogo, kita punya Reog yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia. Wisatawan asing pasti penasaran dengan cerita dan filosofi di baliknya. Kita harus lebih giat mempromosikan destinasi lain agar wisata tidak hanya terpusat di Bali,” katanya.

    Novita juga menyoroti pentingnya SDM yang memahami standar global dalam industri pariwisata, seperti hospitality, kebersihan, dan higienitas. Hal ini, menurutnya, penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di mata dunia.

    “Kita harus siapkan SDM yang paham standar global, tidak hanya indah, tetapi juga higienis. Ini membutuhkan sosialisasi yang tepat dan dukungan pendidikan formal seperti politeknik,” tuturnya.

    Dengan memperkuat pariwisata di berbagai daerah, Novita optimistis perekonomian nasional akan tumbuh lebih kuat dan merata.

    “Tujuan kita adalah memastikan ekonomi Indonesia 2025 tidak hanya tumbuh, tetapi juga kuat bersama, mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” katanya menambahkan.

    Melalui usulan ini, Novita berharap sektor pariwisata dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus melestarikan keindahan budaya dan alam Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKM

    Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKM

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengawal proses penghapusan piutang macet oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masuk daftar penghapusbukuan di bank badan usaha milik negara (BUMN).

    “Harus dibuat juklaknya (petunjuk pelaksana),” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja reses di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Wakil rakyat itu menilai petunjuk pelaksana berperan penting agar tidak semua pelaku usaha menginginkan utangnya masuk kategori dihapus.

    Ia mendorong agar skema komprehensif penghapusan piutang macet itu dipercepat untuk memastikan kelangsungan usaha pelaku UMKM tersebut.

    Di sisi lain, ia juga menyakini perbankan memiliki skema yang ketat dalam mengawasi dan menindaklanjuti apabila pelaku UMKM yang mendapatkan keringanan itu kembali mengakses kredit di perbankan.

    “Kalau ada masalah baru itu urusan kami, regulasi ada di kami dan apa yang menjadi hambatan di lapangan. Kami kawal, sudah pasti,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11).

    Di sisi lain, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan proses penghapusan piutang macet UMKM dapat selesai pada April 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan apabila sudah masuk dalam kategori hapus buku, maka bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM.

    Adapun jumlah UMKM yang masuk dalam kategori itu diperkirakan mencapai ratusan ribu debitur.

    “Jangan sampai ini diterjemahkan oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM bahwa kebijakan ini berlaku untuk semuanya. Ini hanya berlaku untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang memang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan,” kata Maman di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/11).

    Berdasarkan aturan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, hapus tagih kredit dilakukan oleh bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang sebelumnya telah dihapusbukukan.

    Sesuai kriteria yang telah ditentukan, bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal Rp500 juta per debitur atau nasabah.

    Kredit tersebut hanya bisa dihapus tagih apabila telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP berlaku.

    Kemudian, kredit tersebut bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit, serta tidak memiliki agunan atau memiliki agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR usul barang mewah lokal tak kena PPN 12 persen

    Anggota DPR usul barang mewah lokal tak kena PPN 12 persen

    Terkait klasifikasi barang mewah yang dapat dikenakan PPN 12 persen perlu finalisasi regulasi

    Denpasar (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    “Harusnya produk dalam negeri itu punya spesifikasi, mereka tidak dikenakan 12 persen tapi 10 persen. Itu-lah perbedaan yang diimpor dan produk dalam negeri,” katanya di sela kunjungan kerja reses industri kecil menengah minuman anggur di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Ia memberi contoh apabila minuman anggur dianggap barang mewah, maka perlu dipertimbangkan untuk produk yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) dalam negeri.

    “Kami ingin tahu barang mewah ini seperti apa? Kami khawatirkan dulu 12 persen pukul rata tapi presiden sudah mengeluarkan pernyataan ini hanya berlaku untuk barang mewah,” imbuhnya.

    Mengingat kebijakan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka PPN 12 persen tetap harus dilaksanakan rencananya per 1 Januari 2025.

    “PPN ini kan hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian untuk di luar barang mewah itu tidak dikenakan, masih 11 persen. Saya pikir ini kebijakan luar biasa yang sesuai amanah undang-undang tetap harus kita lakukan,” kata wakil rakyat sekaligus mantan penyiar TVRI di Bengkulu itu.

    Kepala Negara mengungkapkan kenaikan PPN itu hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

    “Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    Jakarta (ANTARA) – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo perlu diapresiasi karena ini adalah sikap kenegarawanan yang baik dan perlu dicontoh, kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    “Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini, apalagi keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda,” katanya.

    Meski kedua negarawan itu pernah bertanding dalam pilpres, menurut dia, mereka tetap menjaga silaturahmi hingga saat ini.

    “Di luar negeri, kolaborasi biasanya hanya bisa dilakukan kalau satu partai saja. Kalau beda partai, beda pandangan. Tidak jarang ada kritik, bahkan intrik dan manuver. Sementara itu, Prabowo dan Jokowi ini justru tetap akrab dan sangat bersahabat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Saleh mengatakan bahwa momentum pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi ini membuat banyak pihak tentu senang, apalagi mereka saling mendukung.

    “Melihat pertemanan mereka itu membuat banyak orang senang. Tentu pasti saling mendukung, baik ide, gagasan, maupun kritikan konstruktif,” tuturnya.

    Ia mengemukakan bahwa banyak orang tang mempertanyakan isi pembicaraan mereka, dan itu merupakan hal yang wajar karena publik juga ingin tahu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    ERA.id – Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai artis yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tampil memukau dan bisa mengubah persepsi publik kepada artis yang nyemplung jadi politisi.

    Seperti Anggota DPR Verrell Bramasta yang kata Saleh memiliki kemampuan baik saar berbicara dalam agenda Regional Confrence for Parliament of The Asia Pacific Region di Thailand.

    “Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis kemarin.

    Penampilan dan penguasaan Verrell itu menurutnya menjadi bukti bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, kata dia, Verrell juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat, dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi para anak muda untuk terjun ke dunia politik.

    Anggota Badan Legislasi DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada sebuah kegiatan. (ANTARA/Ho-Dokumen Pribadi) (1)

    Dia mengatakan bahwa kader PAN yang berlatar belakang artis berpendidikan dan berprestasi. Contohnya, kata dia, Desy Ratnasari yang merupakan seorang doktor dalam bidang psikologi, yang spesifik kepada psikologi feminis.

    Kemudian, dia mengatakan ada juga Eko Patrio yang sudah berkiprah sebagai legislator di Senayan selama empat periode. Menurut dia, ada sejumlah posisi di partai yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk ketua DPW PAN DKI Jakarta hingga diangkat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAN.

    Selain Verrell, artis kader PAN lainnya yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI yaitu Pasha Ungu dan Uya Kuya. Menurut dia, kapasitas mereka sebagai wakil rakyat pun sudah tak perlu diragukan lagi.

    “Pasha Ungu kemarin rapat sampai jam 02.00 pagi mengawal ongkos haji. Uya Kuya bicara kritis soal kesehatan dan tenaga kerja,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Dengan begitu, dia pun berharap agar para kader PAN yang berlatar belakang artis mampu semakin berkontribusi dan memiliki makna.

  • Komisi VII DPR RI Kunker ke Politeknik Pariwisata Bali

    Komisi VII DPR RI Kunker ke Politeknik Pariwisata Bali

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Malang Raya dari Komisi VII, H. Ma’ruf Mubarok, melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata Bali. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Komisi VII untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi di bidang pariwisata, terutama yang berbasis energi dan keberlanjutan.

    Menurut H. Ma’ruf Mubarok atau yang sering dipanggil Gus Mamak menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha dalam menciptakan tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan siap bersaing secara global.

    “Politeknik Pariwisata Bali memiliki peran strategis sebagai penghasil SDM unggul di sektor pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan kurikulum dan fasilitasnya relevan dengan kebutuhan industri saat ini, terutama terkait teknologi ramah lingkungan,” ujar Gus Mamak yang juga Pemangku Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Malang, Jumat (6/12/2024).

    Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII disambut langsung oleh Direktur Politeknik Pariwisata Bali, yang memaparkan berbagai program unggulan dan inovasi kampus dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan keberlanjutan. Turut disampaikan capaian mahasiswa dalam ajang nasional maupun internasional serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kualitas pendidikan vokasi.

    Para anggota DPR RI mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Politeknik Pariwisata Bali dan menyatakan komitmen untuk mendorong dukungan anggaran dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pendidikan vokasi.

    “Kami akan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan vokasi, terutama di sektor pariwisata, agar institusi seperti Politeknik Pariwisata Bali dapat terus berkembang dan menjadi pusat unggulan pendidikan pariwisata di tingkat internasional,” pungkas Gus Mamak. (yog/kun)

  • Poltekpar adakan riset pariwisata ungkap Bali belum overtourism

    Poltekpar adakan riset pariwisata ungkap Bali belum overtourism

    Kalau kami lihat Bali memang belum overtourism.

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali mengadakan riset pariwisata yang mengungkap Pulau Dewata belum mengalami kunjungan terlalu banyak wisatawan (overtourism).

    “Kalau kami lihat Bali memang belum overtourism,” kata Direktur Poltekpar Bali Ida Bagus Putu Puja, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat.

    Ia menuturkan kajian yang dilaksanakan pada semester 1-2024 itu mengambil tiga lokasi sebagai subjek kajian, yakni kawasan wisata Canggu di Kabupaten Badung, Sanur di Kota Denpasar, dan Ubud di Kabupaten Gianyar.

    Menurut dia, dari kajian itu didapatkan bahwa konsentrasi wisatawan terdata di lokasi tertentu dan belum menyeluruh di seluruh Bali.

    Namun, kata dia lagi, kendala yang saat ini dihadapi di antaranya infrastruktur pariwisata yang belum mendukung, regulasi hingga distribusi atau pemerataan wisatawan di seluruh Bali.

    “Jadi harus ada tempat menarik lagi, di tempat lain dikembangkan dengan inovasi dan kreativitas,” katanya.

    Kajian dari kampus pariwisata itu terkait overtourism disampaikan Puja di sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Poltekpar Bali yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata, mitra kerja komisi tersebut.

    Dalam kunjungan kerja wakil rakyat itu, peran lembaga pendidikan pariwisata diperlukan salah satunya melakukan kajian guna mengatasi isu terkini yang dihadapi pariwisata Bali, salah satunya soal overtourism.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengharapkan Poltekpar Bali menjadi percontohan dan mengambil peran penting dalam mengoptimalkan hasil riset misalnya terkait isu terkini tersebut.

    Ia menilai, apabila isu tersebut dilemparkan sebagai sebuah asumsi, diperkirakan isu itu dijadikan alat bagi kompetitor Bali di luar negeri untuk mempengaruhi wisatawan lainnya agar tidak mengunjungi Pulau Dewata, dan beralih ke destinasi pesaing tersebut.

    “Isu Bali overtourism itu benar tidak atau itu hanya asumsi saja?. Nanti kami bisa umumkan bahwa Poltekpar membuat riset, bahwa itu tidak benar Bali overtourism,” katanya pula.

    Dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI itu, isu terkait kelebihan kapasitas dari kunjungan wisatawan itu menjadi salah satu topik.

    Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto mengharapkan Poltekpar Bali membuat lembaga kajian yang mengatur zonasi pariwisata menyikapi isu kelebihan kunjungan wisatawan itu.

    “Membuat kajian zonasi pariwisata, sehingga wisatawan itu tidak bosan dengan destinasi yang sudah ada,” katanya lagi.

    Senada dengan Beniyanto, anggota lainnya yakni Eva Monalisa mengatakan saat ini Bali menghadapi tantangan di antaranya isu wisatawan tidak disarankan mengunjungi Bali, karena terkait sampah, kemacetan dan wisatawan yang datang terlalu ramai.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen.

    Padang (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat di tanah air.

    “Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen,” kata Saleh Partaonan Daulay, yang salah satu mitra kerja di komisinya membidangi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

    Saleh melakukan kunjungan kerja ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Saleh mengkhawatirkan apabila kebijakan PPN 12 persen diberlakukan secara menyeluruh, maka salah satu kelompok yang paling terdampak ialah pelaku usaha yang baru memulai usahanya. Sebab, secara finansial mereka belum begitu kuat, namun sudah dibebankan kewajiban pajak yang tergolong besar.

    “Kami berharap kebijakan PPN 12 persen ini tidak diterapkan ke semua jenis usaha,” kata dia lagi.

    Namun, kata dia pula, bagi sektor usaha yang sudah tergolong besar, Komisi VII DPR mendukung kebijakan penerapan PPN 12 persen dengan mengedepankan kriteria-kriteria yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komponen yang tidak dikenakan PPN, di antaranya bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, hingga air bersih.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,

    Padang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya terkait perindustrian mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pelatihan bagi pelaku industri di Ranah Minang.

    “Komisi VII berharap balai ini tidak hanya mengeluarkan sertifikasi saja namun juga memberikan pelatihan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja ke BSPJI Padang, di Padang, Jumat.

    Saleh Daulay mengatakan, dengan memberikan pelatihan maka masyarakat bisa memahami apa saja tantangan dunia industri sehingga mereka bisa menyiapkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.

    “Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,” kata dia.

    Bersamaan dengan itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII ke BSPJI Padang, pihaknya juga meminta masyarakat khususnya pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

    Apalagi, saat ini persaingan usaha semakin ketat termasuk pemasaran lewat platform digital atau e-commerce. Di sisi lain Saleh menilai hal tersebut sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila masyarakat bisa memaksimalkan.

    Ia mengatakan, agar produk dalam negeri termasuk asal Ranah Minang bisa bersaing dengan produk dari negara lain, maka kualitas serta standardisasi menjadi kunci penting yang harus diperhatikan.

    “Kalau barang itu berkualitas, mempunyai standardisasi dan bermutu maka akan dibeli orang sehingga bisa membantu perekonomian,” ujar dia.

    Selain itu, ia bersama rombongan Komisi VII juga menyarankan agar pelaku usaha berani menciptakan produk baru. Sebab, selama ini masyarakat cenderung menjual produk warisan seperti songket dan lainnya.

    Ia menyakini apabila pelaku usaha bisa lebih kreatif maka produk baru tersebut akan lebih diminati pasar karena menyesuaikan kondisi terkini. Namun, produksi produk warisan juga tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas Nusantara.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024