Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Legislator: Lomba Batik Trenggalek Bertutur bukti cinta budaya lokal

    Legislator: Lomba Batik Trenggalek Bertutur bukti cinta budaya lokal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa Lomba Batik Trenggalek Bertutur bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sebuah cara unik untuk menumbuhkan kecintaan pada budaya lokal.

    “Ini adalah proses kita mencintai budaya, menjunjung tinggi kearifan lokal Trenggalek melalui batik, dengan cara yang berbeda,” kata Novita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Perempuan yang dikenal sebagai penggerak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas ini mengungkapkan harapannya agar lomba ini menjadi agenda tahunan di Trenggalek.

    Ia mengatakan acara seperti ini tidak hanya mengenalkan kekayaan batik Trenggalek, Jawa Timur, tetapi juga mempererat hubungan keluarga para ASN di depan publik, sebuah momen langka yang mampu menarik perhatian masyarakat.

    “Saya melihat kekompakan luar biasa. Mereka semua belajar sesuatu yang bukan passion-nya, keluar dari zona nyaman. Ini adalah optimisme yang positif untuk 2025,” tutur legislator dari Dapil Jawa Timur 7 ini.

    Novita menekankan pentingnya mempromosikan batik Trenggalek tidak hanya melalui pameran, tetapi juga dengan memakainya, membeli, dan mempromosikannya secara konsisten.

    Dia percaya bahwa upaya ini akan mendukung perputaran ekonomi lokal dan menjadi salah satu pilar harapan Trenggalek di masa depan.

    “Batik Trenggalek bukan hanya kain, tetapi warisan budaya yang harus kita dukung melalui berbagai inovasi, termasuk ekonomi kreatifnya. Melalui kegiatan seperti ini, kita belajar filosofi untuk keluar dari zona nyaman, mempromosikan kearifan lokal, dan menciptakan optimisme baru,” katanya.

    Selain itu, Novita juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam melahirkan inovasi kreatif, seperti dapur cinta dan SMS Bu Novita, yang bertujuan menyajikan makanan bergizi dengan cara menarik.

    “Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan panitia yang terlibat. Semuanya berjalan lancar. Harapannya, acara ini menjadi kalender tahunan yang menyemarakkan semangat kita mencintai batik Trenggalek. Melalui batik, kita menciptakan harapan bagi ekonomi kreatif Trenggalek,” kata Novita.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden Prabowo mengingatkan untuk menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelakunya dan pernyataan Golkar menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca mengawali aktivitas pagi Anda;

    Prabowo soal korupsi: Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

    Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

    “Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo.

    Selengkapnya di sini

    Megawati: Ada pihak yang akan ganggu Kongres PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya sudah mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 2025.

    “Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Kementerian PANRB resmikan 42 mal pelayanan publik baru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meresmikan 42 mal pelayanan publik (MPP) baru di seluruh Indonesia.

    “Sejak 2017 kami memulai mal pelayanan publik. Dari 3 mal pelayanan publik, sekarang sudah 230. Kemudian ditambah 42, sekarang sudah ada 272 mal pelayanan publik yang sudah terbentuk sampai hari ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    DPR dorong pemerintah audit lokasi wisata jelang libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk mengaudit sarana dan prasarana lokasi wisata menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana wisata layak dan aman. Kalau perlu, audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi,” ujar Nunik, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: DPR perlu perkuat Lembaga Penyiaran Publik

    Pengamat: DPR perlu perkuat Lembaga Penyiaran Publik

    Karena ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengemukakan DPR perlu ikut mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, LKBN ANTARA dan RRI melalui kebijakan anggaran maupun kelembagaan.

    “Mengapa demikian? Karena Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ini memainkan peran strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Riko menyebutkan peran itu menjadi DNA-nya LPP mulai RRI, LKBN ANTARA maupun TVRI. Pada konteks ini sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP yang unik.

    “Karena ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta,” katanya.

    Riko juga mengungkapkan hal itu untuk menanggapi pernyataan yang dilontarkan anggota DPR kepada LPP, khususnya TVRI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

    “Apalagi TVRI tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung mengingat jawaban harus diberikan tertulis beberapa hari kemudian. Ini membuat kesan yang tertangkap publik bahwa tudingan itu benar adanya,” katanya.

    Padahal, menurut Riko, tudingan miring tersebut salah besar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dalam RDP yang membahas program kerja TVRI, ANTARA dan RRI Tahun Anggaran 2025 itu, anggota Komisi VII DPR-RI perlu melihat fakta yang ada sebenarnya.

    Misalnya, di satu sisi, TVRI disuruh bersaing secara komersial dengan swasta. “Tapi kakinya diikat karena secara kelembagaan banyak aturan yang membuatnya tidak bisa bergerak secara leluasa,” katanya.

    Riko juga menjelaskan, setelah melihat pemaparan TVRI, anggaran dari APBN Rp1,5 triliun setahun. Dari komposisi itu, Rp900 miliar untuk bayar gaji pegawai dan dukungan manajemen.

    “Berapa jumlah pegawainya TVRI? 5.000 orang. Itu bukan maunya TVRI punya pegawai sebanyak itu. Karena, secara teknis, pegawai TVRI adalah pegawai Komdigi yang ditugaskan di TVRI,” katanya.

    Mau pecat pegawai agar sampai jumlah ideal? Ya minta Kominfo (sekarang Komdigi) yang pecat. Itu bukan kewenangan TVRI,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno menambahkan, tugas utama TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya.

    Berbeda dengan TV swasta yang memandang konsep khalayak sebagai “audience as market”. “Karena itu, kalau masyarakatnya banyak tidak peduli dengan budaya, maka tidak heran jika rating TVRI tidak begitu tinggi dibanding stasiun TV lain yang mengusung sinetron, misalnya,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KNKT: ODOL Sudah Jadi Budaya, bahkan Ada Sejak Zaman Penjajahan – Halaman all

    KNKT: ODOL Sudah Jadi Budaya, bahkan Ada Sejak Zaman Penjajahan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto  

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

    Bahkan kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan atau melebihi ukuran standar yang diizinkan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. 

    “Setelah merdeka, budaya itu terus berlanjut hingga sekarang. Nah, ODOL itu sudah menjadi darah daging di masyarakat,” ujar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono dalam keterangannya belum lama ini.

    Dalam pembahasan lebih lanjut, Soerjanto menjelaskan bahwa pengangkutan barang dengan berat tepat 30 ton itu sulit dilakukan.

    “Susah untuk orang mau menaikkan barang 30 ton itu persis 30 ton. Itu susah, pasti ada saja kelebihannya sehingga penting bagi petugas jembatan timbang untuk memahami adanya batas toleransi yang diberikan terhadap muatan truk,” katanya.

    Soerjanto menyebut kelebihan muatan truk hingga 18 persen masih bisa ditoleransi secara teknis apalagi alat timbang sering kali menghasilkan kesalahan pengukuran.

    “Alat timbang itu tidak pernah ada yang pas, pasti ada saja kesalahan ketelitiannya sehingga secara teknis, truk itu masih tidak dikategorikan ODOL jika masih memiliki kelebihan muat sebesar 18 persen,” ujar Soerjanto.

    Untuk mengubah kebiasaan ODOL ini diperlukan upaya besar dan pendekatan yang komprehensif.

    KNKT telah merekomendasikan agar proyek-proyek pemerintah dan BUMN tidak menggunakan truk ODOL.

    “Truknya harus tertib, STNK dan KIR-nya hidup dan tidak ODOL. Tapi ternyata sampai sekarang juga proyek-proyek mereka itu tidak pernah lepas dari ODOL,” ungkap Soerjanto.

    Ia menilai bahwa jika pemerintah dan BUMN tidak dapat memberikan contoh yang baik, maka masalah ODOL tidak akan pernah terselesaikan.

    Meskipun KNKT telah mengajukan usulan tersebut, Soerjanto mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada respons dari pemerintah maupun BUMN.

    “Mereka juga mungkin bingung mau respons bagaimana. Saya nggak tahu masalahnya apa,” kata Soerjanto.

    Untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL, perlu adanya pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatan di jembatan timbang.

    “Jika itu belum dilakukan, maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut,” jelas Soerjanto.

    Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa masalah SDM di jembatan timbang sangat krusial.

    “Jumlah SDM di jembatan timbang sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. Dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka,” paparnya.

    Ia menambahkan bahwa jembatan timbang yang beroperasi juga hanya selama 8 jam, yang sangat tidak memadai untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL.

    Untuk itu Bambang menekankan bahwa perbaikan di jembatan timbang perlu dilakukan terlebih dahulu, terutama pada SDM dan perangkat peralatan.

    “Kalau belum, ya memang sulit kalau mau menerapkan Zero ODOL ini,” tutupnya.

  • Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kehidupan nelayan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, berangsur membaik setelah menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah.

    Seperti dirasakan pasangan Roliadi (62) dan Veronica (58). Sebelumnya, keduanya harus menumpang listrik dari rumah orang tuanya termasuk untuk memasak nasi yang harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi untuk dua rumah.

    Sementara, penghasilan yang didapat dari menekuni profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri. 

    Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus.

    Kebutuhan listrik di rumah mereka di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kini tercukupi melalui program BPBL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Warga lainnya, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL. Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri.

    Program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan bantuan aliran listrik untuk 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah.

    Program BPBL diinisiasi sejak 2022 untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025.

    Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swasta maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. 

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (09/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Pati Jaya menyatakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara Komisi VII DPR dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” ujar Jisman.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

  • DPR minta Apple tentukan sikap terkait rencana investasi di Indonesia

    DPR minta Apple tentukan sikap terkait rencana investasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple, harus menentukan sikap tentang rencana investasi sebesar satu miliar dolar AS di Indonesia.

    Hal tersebut harus ditentukan secepatnya mengingat tenggat waktu keputusan untuk berinvestasi di Indonesia akan berakhir pada 10 Desember 2024.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Siti menjelaskan pemerintah sendiri sejak 3 Desember 2024 telah meminta Apple agar meningkatkan tawaran investasi dari 100 juta dolar AS menjadi satu miliar dolar AS.

    Namun hingga saat ini, belum ada jawaban investasi yang diajukan Apple kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan iPhone 16 hingga kini masih dilarang untuk dipasarkan di Indonesia.

    Salah satu syarat yang harus dipenuhi Apple untuk berinvestasi di Indonesia yakni memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagaimana Permenperin Nomor 29 tahun 2017.

    TKDN tersebut diterapkan untuk memastikan terakomodasinya komponen dalam negeri dalam berbagai produk global.

    “Karena TKDN ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan investasi di sektor industri,” jelas Siti.

    Siti sendiri mengakui investasi ini sangat menjanjikan untuk ke dua pihak, terutama Indonesia. Dengan adanya investasi ini, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan transfer teknologi, penggunaan produk dalam negeri hingga serapan tenaga kerja.

    Pihak Apple, lanjut Siti, juga harus sadar untuk tidak hanya berpikir soal keuntungan namun harus memberikan dampak baik bagi iklim usaha di Indonesia.

    “Apple harus memenuhi berbagai aspek yang menjadi persyaratan investasi di Indonesia agar memenuhi asas berkeadilan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia,” kata Siti.

    Siti berharap dalam waktu dekat Apple sudah bisa menentukan sikap untuk berinvestasi di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan pemerintah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • RDP Komisi VII DPR bahas program kerja LKBN Antara, TVRI, dan RRI

    RDP Komisi VII DPR bahas program kerja LKBN Antara, TVRI, dan RRI

    Senin, 2 Desember 2024 16:26 WIB

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kanan) bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN Antara Nina Kurnia Dewi (kiri) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kiri) bersama Dirut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno (kanan) dan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo (tengah) bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

  • Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas usulan tambahan anggaran 2025 senilai Rp2,42 triliun.

    Pertemuan ini sebagai langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menekraf Riefky menyampaikan, dalam Asta Cita ke-3, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif. Untuk itu, menurut Riefky, dukungan anggaran sangat penting untuk pencapaian target Kementerian Ekraf/Bekraf, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN.

    “Negara seperti Korea Selatan memberikan dukungan anggaran yang memadai mencapai 1% dari APBN Korea Selatan. Sementara di negara kita baru 0,008% dari APBN,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun, Kemenekraf sendiri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp2,42 triliun yang mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

    Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Serta, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

    Di sisi lain, sebagai kementerian baru, kami harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. “Sehingga diperlukan kantor yang representatif, serta sarana dan prasarana yang memadai,” ungkapnya.

    Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki program-program yang selaras dengan Asta Cita, mulai dari Pemberian Bantuan Insentif Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Promosi/pameran nasional dan internasional, Fasilitasi Pembiayaan dan Pendukungan legalitas/perizinan, hingga Masterclass Pengembangan Skenario Original Series.

    Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah merancang program kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

    “Dan sebenarnya Rp2,42 triliun ini sudah kita rekap, dan sudah disampaikan ke Pak Mensesneg,” ujar Suahasil.

    Lebih lanjut, Suahasil mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif bisa mengaktifkan pelaku ekonomi kreatif agar semakin banyak berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%.

    “Jika perbankan ada yang bilang bunganya 15%, tapi 9%-nya dibayar oleh negara. Jadi saya harapkan dana bergulir yang ada di perbankan, yang ada di BLU ini harusnya bisa kita aktifkan, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendalami lagi,” tuturnya.

  • Fadli Zon: Ayo Dukung Film Women from Rote Island di Oscar 2023 – Halaman all

    Fadli Zon: Ayo Dukung Film Women from Rote Island di Oscar 2023 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kebudayaan Fadli Zon baru-baru ini menghadiri dan membuka kegiatan prescreening film Women from Rote Island, yang disutradarai oleh Jeremias Nyangoen.

    Film ini terpilih untuk mewakili Indonesia di Academy Awards ke-97 dalam kategori Best International Feature Film.

    Kehadiran Menteri Fadli Zon dalam acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Komisi VII DPR RI, dan anggota DPR Komisi X, termasuk Melly Goeslow.

    Dalam pidatonya, Menteri Fadli Zon menegaskan bahwa terpilihnya Women from Rote Island sebagai salah satu dari 85 film terbaik pada tahap awal nominasi Oscar adalah momen bersejarah bagi perfilman Indonesia.

    “Ini adalah pengakuan dunia terhadap kualitas dan potensi karya sineas Indonesia,” ungkap Fadli Zon.

    Fadli Zon menghadiri dan membuka kegiatan prescreening film Women from Rote Island

    Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pencapaian ini bukan hanya kebanggaan bagi tim film, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kolektif perfilman nasional.

    “Film ini menjadi cerminan semangat inovasi dan dedikasi para sineas Indonesia,” tambahnya.

    Karya ini berhasil menghadirkan cerita yang menggambarkan budaya Indonesia sekaligus menyuarakan nilai-nilai universal.

    Film Women from Rote Island mengangkat tema perjuangan perempuan-perempuan tangguh dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, dalam menjaga tradisi, identitas, dan kearifan lokal mereka di tengah tantangan modernitas.

    Fadli Zon menekankan pentingnya film ini dalam menggambarkan keindahan tradisi Pulau Rote.

    Tradisi dari Pulau Rote tersebut contohnya seperti tenun ikat dan musik sasando, yang dibalut dengan nilai-nilai seperti solidaritas, keberagaman, dan musyawarah mufakat.

    Komitmen Pemerintah Terhadap Karya Anak Bangsa

    Fadli Zon menghadiri dan membuka kegiatan prescreening film Women from Rote Island

    Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi karya-karya terbaik anak bangsa.

    Ini bertujuan untuk mengharumkan nama Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya nusantara di panggung dunia.

    “Komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan Indonesia salah satunya adalah melalui dukungan terhadap film-film karya sineas Indonesia,” kata Fadli Zon.

    Ia juga memberikan apresiasi tertinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan film ini.

    Menteri Fadli Zon mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung perjalanan film Women from Rote Island menuju Piala Oscar.

    “Mari kita tunjukkan kebanggaan dan solidaritas kita dengan memberikan dukungan penuh kepada karya ini,” katanya, sambil mengajak untuk menggunakan hashtag #IndonesiaGoesToOscar, #AcademyAwards, dan #RepresentationMatters.

    Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan film ini dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas dan memberikan inspirasi bagi para sineas Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi di panggung dunia.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Anggota DPR Usul Barang Mewah Produk Lokal Tak Kena PPN 12 Persen

    Anggota DPR Usul Barang Mewah Produk Lokal Tak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    “Harusnya produk dalam negeri itu punya spesifikasi, mereka tidak dikenakan 12 persen, tapi 10 persen. Itulah perbedaan yang diimpor dan produk dalam negeri,” katanya di sela kunjungan kerja reses ke UMKM minuman anggur di Denpasar, Bali, Sabtu (7/12).

    Ia memberi contoh apabila minuman anggur dianggap barang mewah, perlu dipertimbangkan untuk produk yang diproduksi industri kecil menengah (IKM) dalam negeri.

    “Kami ingin tahu barang mewah ini seperti apa? Kami khawatirkan dulu 12 persen pukul rata tapi presiden sudah mengeluarkan pernyataan ini hanya berlaku untuk barang mewah,” imbuhnya.

    Anggota lain Komisi VII DPR dalam kunker itu,  Erna Sari Dewi mengatakan PPN 12 persen hanya diberikan kepada barang kategori merah, sedangkan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat harus bebas dari PPN.

    Sebab aturan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka PPN 12 persen tetap harus dilaksanakan rencananya per 1 Januari 2025.

    “PPN ini kan hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian untuk di luar barang mewah itu tidak dikenakan, masih 11 persen. Saya pikir ini kebijakan luar biasa yang sesuai amanah undang-undang tetap harus kita lakukan,” kata Erna.

    Terkait klasifikasi barang mewah yang dapat dikenakan PPN 12 persen, dia mengharapkan pemerintah melakuakn finalisasi regulasi turunan dari undang-undang itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan PPN 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif.

    Kepala Negara mengungkapkan kenaikan PPN itu hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

    “Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo pada Jumat lalu.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]