Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa kondisi industri air minum dalam kemasan (AMDK) cukup baik. Hal ini tercermin dari ekspor AMDK yang membukukan surplus US$16,85 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

    Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa kinerja produsen AMDK dalam negeri terbilang baik apabila menilik nilai surplus tersebut dan neraca perdagangan 2024 yang mencatatkan nilai US$19,46 juta.

    “Kinerja perdagangan air minum ini cukup bagus juga. Neraca kita US$19,46 juta, impornya ini tidak banyak, kita ekspornya cukup signifikan,” kata Putu dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Terkait nilai impor air minum, Kemenperin mencatat nilainya mencapai US$4,13 juta sepanjang awal tahun hingga bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, terdapat 707 pabrik AMDK yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa atau setara dengan 54%.

    Keseluruhan pabrik tersebut, menurutnya, memiliki kapasitas total air sebesar 47 miliar liter per tahun, dengan utilisasi sebesar 71,62% pada tahun lalu.

    Putu lantas menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong industri di Tanah Air, termasuk AMDK untu terus mendorong peningkatan produksi.

    “Peningkatan produktivitas ini melalui digitalisasi kita lakukan, dan juga beberapa industri yang skalanya tidak besar ini kita dorong ke peningkatan produksi dan kualitasnya,” ujarnya.

    Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenperin dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

    Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

    Komisi VII DPR RI juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani rekomendasi kebijakan industri AMDK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai pertemuan tersebut.

    “Komisi VII akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” kata Evita.

  • Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa pihak Bea Cukai Belanda sempat melaporkan adanya produk sepatu impor buatan Indonesia yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, temuan sepatu kets asal RI yang terpapar radioaktif CS-137 itu dilaporkan jauh sebelum temuan udang beku yang terkontaminasi Cs-137.

    “Kami perlu menyampaikan hal ini, karena masyarakat hebohnya hanya dengan udang. Tetapi jauh sebelum udang, ini kita juga sebetulnya sudah menerima laporan dari Bea Cukai Belanda terhadap hasil temuan beberapa kotak sepatu kets yang memiliki paparan radiasi maksimal 110 nanosievert per jam akibat Cs-137,” ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

    Setia pun mengonfirmasi bahwa lokasi pabrik sepatu kets yang tercemar radioaktif Cs-137 itu berasal di Provinsi Banten.

    Secara kronologis, dia menjelaskan, Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu yang diimpor dari Indonesia kepada lembaga pengawas keselamatan nuklir Belanda, Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

    Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa kotak berisi sepatu menunjukkan peningkatan tingkat paparan radiasi hingga 110 nanoSievert per jam (nSv/jam), atau sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan radiasi latar normal sebesar 20 nSv/jam.

    Investigasi lanjutan oleh Laboratory for Radiation Research di bawah National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) mendapati bahwa aktivitas zat radioaktif dalam satu kotak berisi sepasang sepatu mencapai sekitar 1,5 kBq Cs-137, dengan aktivitas spesifik sekitar 1,6 Bq/gr.

    Hasil ini menunjukkan adanya kontaminasi Cs-137 dalam jumlah rendah, namun tetap melebihi batas paparan radiasi alami di lingkungan normal.

    Adapun, Kemenperin telah merilis daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. 

    Dia menjelaskan, perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 itu berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelolaan limbah, hingga industri makanan.

    Sejumlah perusahaan yang terpapar radioaktif itu di antaranya yakni pabrik makanan olahan berbahan baku unggas, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) hingga PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu merek Nike, Adidas, dan Puma.

    Insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati. 

    Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE).

    Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

  • Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Jakarta –

    Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) AQUA menjelaskan soal pembayaran sebesar Rp 600 juta kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang, Jawa Barat. Manajemen menyebut biaya tersebut bukan untuk penggunaan air melainkan biaya perawatan sumber air di sekitar wilayah pabrik Aqua.

    Menurut Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, pembayaran dilakukan karena sumber air yang diambil Aqua berdekatan dengan sumber air PDAM. Tapi di luar itu, AQUA tetap membayar retribusi atau pajak air ke pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sumber air kami, kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan sumber airnya PDAM di Subang. Sehingga, berdasarkan kesepakatan dari saat pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar,” ujar Vera dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Vera menjelaskan, ada kekhawatiran penggunaan air oleh AQUA bisa mempengaruhi debit air PDAM. Ia menegaskan pembayaran tersebut bukan untuk membeli air yang kemudian dipakai pada produk AQUA.

    “Mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM. Jadi, bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air kami, karena air kami bayarnya dengan PAD tadi, pajak air kepada daerah, tetapi lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan,” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sempat mempertanyakan perihal pembayaran tersebut. Pasalnya jika AQUA mengambil air dari pegunungan maka seharusnya membayar pajak ke pemerintah daerah.

    “Saya agak bingung tadi kan yang air pegunungan (bayarnya) ke daerah, PAD, Ibu (Vera) ke PDAM, ini kan berarti kan air tanah. Jadi saya bingung sumber airnya pegunungan tapi bayarnya ke PDAM. Yang tadi (merek AMDK lain) yang dari pegunungan semua bayarnya ke daerah,” sebut Evita.

    Adapun secara keseluruhan, AQUA memiliki 20 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, hingga Bali. AQUA memiliki 10 ribu karyawan di lini produksi dan dan lainnya.

    (ily/kil)

  • Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Penjelasan Lengkap Aqua ke DPR soal Tudingan Pakai Air Bor, Ungkap Fakta Ini

    Jakarta –

    Aqua buka suara soal tudingan yang menyebut produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) mereka bersumber dari sumur bor, bukan air pegunungan. Menurut Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, pengeboran memang menjadi tahapan produksi yang perlu dilakukan.

    Vera menjelaskan, PT Tirta Investama selaku produsen Aqua perlu melakukan pengeboran untuk mendapatkan air yang berada di sumber tanah dalam atau akuifer. Air tersebut terlindungi secara alami oleh lapisan batuan serta tidak memiliki risiko terkontaminasi.

    “Kalau ada persepsi ataupun pendapat bahwa air Aqua adalah air dibor, izin kami menyampaikan pengeboran itu adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam atau kita menyebutnya akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi,” ujar Vera saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    “Karena di situ terlindungi secara alami ratusan tahun oleh lapisan-lapisan batuan, sehingga tidak ada resiko terkontaminasi mengenai cemaran-cemaran seputar dari sumber air tersebut. Sehingga sumber airnya adalah air pegunungan, sesuai dengan hidrogeologi tersebut,” tambah dia.

    Kedalaman pengeboran disesuaikan dengan kondisi akuifer dan izin yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada kesempatan itu, Vera menjelaskan bahwa pihaknya melakukan studi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjajaran (Unpad) demi menemukan sumber air yang memenuhi kualifikasi.

    “Studi yang dilakukan adalah studi hidrogeologi atau studi isotop. Tujuannya adalah untuk mencari tahu di mana kah letak sumber air yang memang secara sains geologi atau hidrogeologinya itu bisa dibuktikan bahwa memang sumber air tersebut berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan,” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sempat mengkonfirmasi kembali apakah air AQUA bersumber dari air tanah atau air pegunungan. Evita berpendapat bahwa semua air berasal dari pegunungan.

    “Kalau Ibu kan memang ngebor air tanah, semua air juga dari pegunungan, Semuanya kan meresap ke tanah. Jadi sumber air Ibu dari tanah, biar saya nggak salah catat, sumber daya air Ibu adalah dari tanah, bukan langsung dari pegunungan?” tanya Evita.

    Menjawab ini, Vera menjawab bahwa lokasi pabrik AQUA rata-rata berlokasi di kaki pegunungan demi mendapat sumber air pegunungan yang berada di akuifer terdalam atau terlindungi. Ia menjelaskan bahwa tidak semua lokasi bisa serta-merta dikategorikan sebagai sumber air pegunungan.

    Penentuannya harus lewat studi hidrogeologi yang bisa melacak asal usul aliran air secara ilmiah. Studi isotop dan pemetaan hidrogeologi akan menunjukkan apakah air di titik A benar berasal dari lereng gunung tertentu, misalnya Gunung Salak atau Merapi.

    “Jadi, statement kami penjelasan sesuai dengan bukti yang ada, sumber air kami adalah sumber air pegunungan. Tentunya untuk mengambilnya untuk keperluan komersialisasi dan industri harus dilakukan pengeboran. Dan pengeboran itu dilakukan untuk satu, mengambil airnya,” ujar Vera.

    “Tetapi lebih dari itu, cara pengeboran yang dilakukan adalah untuk memastikan sumber air yang memang didapat dari akuifer terlindungi tersebut pada saat diambil melalui pipa, itu tidak terdapat cemaran-cemaran lain. Jadi, pengeboran itu hanya caranya, tetapi sumber air pegunungannya bisa dibuktikan dengan studi yang ada adalah air pegunungan,” tutupnya.

    (ily/kil)

  • Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Jakarta –

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penjualan barang thrifting atau bekas terutama pakaian yang dilarang oleh pemerintah. Saleh mengatakan perlu ada alternatif bagi pedagang yang terdampak di samping kebijakan pelarangan itu.

    “Kalau tiba-tiba dilarang, pasti ada yang tidak puas. Ada tuntutan agar penghasilan dan kebutuhan keluarga mereka tidak terganggu. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu tidak mudah menyelesaikannya,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Saleh mengatakan langkah presiden melakukan rapat terbatas dengan menko dan kementerian terkait dinilai sudah tepat. Diharapkan, ada pemikiran dan langkah strategis yang bisa dilahirkan, bahkan jika perlu pemerintah mendukung permodalan bagi pedagang yang terdampak.

    “Ini kan yang diajak Kementerian UMKM. Di situ ada KUR dan akses pada permodalan. Jika memang para pedagang itu mau beralih ke produksi dalam negeri, mungkin butuh tambahan modal. Pada titik ini, kementerian UMKM bisa langsung mendampingi dan memberikan jaminan agar mereka mendapatkan akses dari bank-bank penyalur,” ujar Waketum PAN ini.

    Ia mengatakan jika tak didampingi, masyarakat akan kesulitan. Ia berharap proses administrasi hingga persyaratan dari pemberian modal itu dipermudah.

    Menurutnya pendampingan dan bimbingan bagian dari afirmasi kepada para pedagang thrifting. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, katanya, para pedagang akan ikhlas untuk beralih ke penjualan produk UMKM.

    Kendati demikian, Saleh menyarankan agar peralihan yang dimaksud tetap terbuka pada bidang usaha lain. Ia menyebut jika para pedagang thrifting mau beralih ke usaha selain tekstil, pemerintah tetap harus memfasilitasi.

    “Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau selama ini ada yang dinilai melanggar, tugas negara adalah mengingatkan dan memberikan pembelajaran,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.

    Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

    (dwr/jbr)

  • Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Banyu Biru Djarot menyoroti masih banyaknya tantangan yang dihadapi industri perfilman nasional. Ia menilai, pembenahan besar-besaran perlu dilakukan agar kualitas dan kuantitas film Indonesia bisa meningkat.

    “Industri film kita masih tertahan karena tiga masalah utama, yaitu limited screen (jumlah layar tayang terbatas), commercial quality (daya saing komersial rendah), dan yang paling besar adalah piracy atau pembajakan,” ungkap Banyu Biru dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, praktik pembajakan telah membuat banyak investor enggan menanam modal di industri film karena potensi kerugian yang besar. Akibatnya, kualitas produksi dan keberlanjutan industri ikut terhambat.

    “Piracy ini musuh kita bersama. Kalau pembajakan bisa ditekan, ekosistem perfilman Indonesia akan meningkat dan menarik investor membuka layar-layar baru,” jelasnya.

    Ia juga memaparkan, rasio perkembangan perfilman Indonesia saat ini masih rendah, yakni 0,76, jauh tertinggal dari Thailand dan Singapura yang sudah mencapai angka 5.

    Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan, untuk memberi dukungan nyata.

    Menurutnya, dukungan bisa berupa insentif produksi, pembukaan layar bioskop baru di daerah, serta perlindungan hukum dari pembajakan.

    “Yang harus diperbaiki adalah stimulus dan insentifnya. Namun sebelum itu, tiga tantangan besar tadi harus dibenahi,” tegasnya.

    Banyu Biru menilai, film bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan kebanggaan bangsa.

    Ia juga menyebut, sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam mengembangkan industri film. Menurutnya, potensi lokasi syuting di berbagai daerah bisa menjadi promosi pariwisata sekaligus mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Dengan kekayaan SDA seperti Danau Toba, Labuan Bajo, hingga Bali, film Indonesia bisa menjadi sarana promosi wisata dan budaya. Sudah waktunya industri perfilman kita berubah dan tumbuh lebih baik,” tutupnya.

  • Komisi VII DPR: Jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta

    Komisi VII DPR: Jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta

    Magelang (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta berharap jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah.

    “Saling legawa, jangan sampai ada dualisme lagi seperti yang lalu. Jadi semua masalah dimusyawarahkan bersama. Keputusan tertinggi dalam bangsa ini musyawarah, ya,” katanya di Magelang, Jumat.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja panja standardisasi desa wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    “Jangan sampai ada dualisme lagi seperti dulu. Yang mengaku raja baru, sedangkan memang ada putra mahkota. Saya kira ini dibicarakan secara bijak dan arif, sebagai pewaris Keraton Surakarta,” katanya.

    Ia menyampaikan tentang hal yang penting yakni menjunjung tinggi asas kebersamaan.

    “Sebagai warga Solo itu senang, adem ayem, tidak sampai terjadi dualisme. Saya kira itu.
    Apapun, itu kan aset bangsa,” katanya.

    Ia menilai Keraton Yogyakarta sudah bagus seperti itu dengan suksesi juga adem ayem.

    “Jangan sampai Solo yang lebih tua memberikan contoh yang kurang baik. Jangan sampai itu menjadi titik kulminasi negara, sehingga negara merasa Solo kok enggak bisa akur, akhirnya negara ikut-ikutan masuk ke dalam itu, ngatur-ngatur Solo, itu tidak kita harapkan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Ekraf Latih Pegiat Kreatif Semarang Tingkatkan Daya Saing Lewat Promosi Digital

    Kementerian Ekraf Latih Pegiat Kreatif Semarang Tingkatkan Daya Saing Lewat Promosi Digital

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf / Badan Ekraf) melalui Direktorat Film, Animasi, dan Video menyelenggarakan Pelatihan Produksi Video Promosi untuk Produk Kreatif Berkualitas dengan Sumber Daya Terbatas di ruang pertemuan MG Setos Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi yang efektif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

    Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf / Kepala Badan Ekraf), Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas pelaku ekraf di daerah.

    “Kekuatan ekonomi kreatif Indonesia ada pada ide, inovasi, dan kemampuan adaptasi. Melalui pelatihan seperti ini, para pelaku ekraf dapat menampilkan produk mereka secara menarik meskipun dengan sumber daya terbatas, sekaligus memperluas jangkauan promosi hingga pasar nasional dan global. Inilah semangat the new engine of growth yang terus kita dorong,” ujar Teuku Riefky.

    Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian, Ekraf Doni Setiawan menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kemampuan promosi digital pegiat ekraf di berbagai daerah.

    “Konten kreatif kini menjadi jembatan utama antara produk dan pasar. Melalui pendekatan praktis, kami ingin membantu pelaku ekraf memahami cara membangun citra merek dan menceritakan nilai produk mereka lewat visual yang menarik. Dengan begitu, potensi lokal bisa tampil lebih profesional dan kompetitif di kancah nasional maupun internasional,” ujar Doni.

    Dukungan pemerintah pusat tersebut disambut positif oleh pemangku kepentingan di daerah. Anggota Komisi VII DPR RI, Jamal Mirdad mengapresiasi langkah Kementerian Ekraf yang secara nyata memperkuat kapasitas promosi digital pelaku ekraf daerah. Menurutnya, di era digital saat ini, kualitas produk yang baik harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi visual dan promosi yang menarik agar memiliki daya saing di pasar.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indriyasari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan SDM kreatif. Ia menyebutkan bahwa promosi digital menjadi kebutuhan strategis bagi UMKM dan pelaku ekraf agar produk lokal dapat dikenal lebih luas dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

  • Komisi VII DPR ungkap ada dugaan monopoli di dunia perfilman-bioskop

    Komisi VII DPR ungkap ada dugaan monopoli di dunia perfilman-bioskop

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop, saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada pihak-pihak memiliki production house (PH) atau rumah produksi film, sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop. Dia menilai hal itu tidak sehat untuk industri perfilman nasional.

    “Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar,” kata Lamhot saat memimpin rapat tersebut.

    Dalam hal itu, dia pun belum mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun, dia menilai monopoli itu akan membuat rumah produksi film lainnya kesulitan untuk menayangkan filmnya di bioskop, meskipun kualitas filmnya bagus.

    Secara ekonomi, dia mengungkapkan bahwa perputaran uang di dunia perfilman itu bisa mencapai Rp3,2 triliun. Angka itu, kata dia, terus naik sejak masa pandemi COVID-19 selesai.

    Namun, kata dia, kenaikan perputaran ekonomi di dunia perfilman itu tidak serta merta membuat bisnisnya merata, karena hanya dikuasai oleh pelaku bisnis tertentu saja.

    Di sisi lain, dia juga mengungkapkan data bahwa 60 persen film nasional hanya ditayangkan di bioskop-bioskop besar saja, sehingga merata di semua wilayah. Terlebih lagi, 60 persen film nasional itu hanya berasal dari rumah produksi tertentu saja.

    “Hanya dari 2, nggak sampai 3 PH lah, kenapa? Itu yang tadi disampaikan Pak Menteri ada kesulitan mengakses untuk masuk kepada layar lebar,” katanya.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI menginginkan agar perputaran ekonomi yang besar dari dunia perfilman itu bisa merata dan tidak dimonopoli, agar sejalan dengan visi pemerintahan saat ini. Maka, kata dia, ekosistem perfilman perlu diatur untuk bisa menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi.

    “Saya kira itu tujuan Presiden Prabowo membuat Kementerian Ekonomi Kreatif dalam satu kementerian tersendiri, ingin menjadikan ekonomi kreatif menjadi instrumen untuk menopang APBN kita,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.